Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku masih ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan selama 19 hari ke depan.

Hal ini mengingat era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan akan digantikan oleh kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu tugas yang harus dirampungkan Kemenkominfo adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 PSTE).

Selain itu, Budi menyebut bahwa harmonisasi regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Salah satu pekerjaan rumah yang [tersisa] 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP, dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi khususnya di sektor ITE, khususnya lagi data centerdan sebagainya,” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi menyampaikan bahwa revisi PP 71/2019 PSTE perlu dilakukan agar Indonesia lebih lincah dalam bersaing dengan Malaysia untuk menggaet investor, terutama dalam hal pusat data.

“Direvisi supaya lebih atraktif, karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain. Dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” jelasnya.

Dia memberi contoh seperti tarif listrik di Johor yang dikenakan 8 sen dolar/kWh dan dibebaskan pajak barang unit pemrosesan pusat (CPU) dan unit pemrosesan grafis (GPU). Menurutnya, kebijakan seperti ini harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan Kementerian Keuangan kebijakan fiskalnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa tugas lain yang harus dikebut Kemenkominfo adalah terkait kepastian hukum.

Adapun, Budi menyampaikan bahwa selama satu tahun lebih dirinya menjabat, dia mengklaim telah menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi. Salah satunya menyelesaikan proyek 6.000 stasiun transceiver dasar atauBase Transceiver Station(BTS) yang sempat mangkrak di era mantan Menkominfo Johnny G Plate.

“Hampir 6.000 BTS itu sudah kita selesaikan tahun lalu, yang mangkrak. Jadi proyek BTS tidak jadi mangkrak, tetapi bisa terbangun hampir sekitar 6.000 BTS dari total semuanya yang direncanakan,” terangnya.

Kemudian, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga berkomitmen dalam memberantas judi online di Indonesia. Aksi ini dilakukan agar ruang digital Indonesia menjadi sehat.

“Karena judi online ini bukan hanya merusak ekonomi negara, merusak ekonomi masyarakat, merusak ekonomi keluarga, tetapi juga merusak moralitas masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Terlebih, Budi menekankan bahwa judi online bukanlah pendorong visi Indonesia Emas 2045. “Dan dapat dipastikan judi online bukanlah pendorong menuju Indonesia Emas 2045, tetapi menjadi sebagai penghancur perwujudan Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Budi menambahkan bahwa Kemenkominfo di bawah kepengurusannya juga telah mengembalikan uang kepada negara dari proyek satelit HBS senilai Rp3,4 triliun. Dia juga mengklaim bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga berlangsung damai.

“Terakhir soal bagaimana menjalankan misi Pemilu Damai 2024. Dan kita sudah bisa bandingkan, Pemilu 2024 kan jauh lebih sejuk dibanding Pemilu 2019 dan 2014,” tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan mundur dari jabatannya hari ini, Rabu, 14 Agustus 2024. Dia menuturkan akan terus menjalankan tugas komunikasi publik di luar pemerintahan.

Menurut Usman, dia dilantik sebagai Dirjen IKP pada 10 Agustus 2021. Hari ini, kata dia, tepat 3 tahun 4 hari dirinya melaksanakan tugas komunikasi publik. Menurut dia, waktu tiga tahun terlalu singkat untuk pengabdian pada Indonesia. Karena pengabdian kepada bangsa dan negara, rakyat, itu seumur hidup.

"Tetapi mencintai Indonesia bisa dari mana saja," kata Usman, dalam keterangan pers di gedung lantai I Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam pernyataan itu, Usman mengatakan bahwa ia diangkat berdasarkan keputusan presiden. Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan kesempatan dirinya menjabat Dirjen IKP Kominfo.

Usman memegang jabatan Dirjen IKP sejak 2021. Dia dilantik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, di Media Center Kominfo pada Selasa, 10 Agustus 2021. Penunjukkan Usman itu termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 108/TPA/2021.

Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Johnny karena terjerat kasus korupsi base transceiver station (BTS). Usman terus berlanjut menjalankan jabatannya. Lalu pemerintah menunjuk Budi Arie menggantikan posisi Johnny G. Plate. Sebelum Kabinet Indonesia Maju berakhir 20 Oktober 2024, Usman, memutuskan mundur.

Dalam mengumumkan mundur itu, Usman juga menyampaikan terima kasih kepada Johnny G. Plate, Mahfud Md. yang pernah menjadi pelaksana tugas Menteri Kominfo, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Menteri Kominfo Budi Arie, serta para direktur jenderal sebelum dirinya. "Terima kasih atas bimbingan dan arahannya," ujar dia.

Usman lahir di Jakarta, 13 April 1970. Dia kuliah sarjana ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Setelah lulus S-1 pada 1994, dia melanjutkan studi magister sosiologi di Universitas Indonesia. Ia mantan wartawan harianRepublikasejak 1995-2000.

Setelah itu, pada 2000-2009, dia bekerja diMetro TV. Jabatan terakhirBews Current Affairs Manager. Sejak 2009 hingga 2020 bekerja di harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan. Pernah mengajar di sejumlah perguruan tinggi swasta.

Penulis bukuJurnalisme Keberagamanini, tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk. Organisasi nonprofit itu mengkampanyekan di isu demokrasi, keberagaman, dan toleransi. Usman merupakan penerima beasiswa Chevening di London dan Skotlandia pada 2003. Juga mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat.

Selain itu, Usman pernah berpartisipasi dalam agenda “people to people diplomacy” yang digagas Kominfo di Rusia dan Belarusia pada 2015 dan Amerika Serikat pada 2016.

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada eks Tenaga Ahli mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Walbertus Natalius Wisang.

Walbertus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberi keterangan tidak benar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Walbertus Natalius Wisang oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Walbertus Natalius Wisang dinilai telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juga subsidair 3 bulan kurungan.

Atas putusan ini, eks Walbertus menerima putusan majelis hakim, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Walbertus dinilai sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, atau menghalangi/merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Walbertus ditangkap tim Kejagung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (19/9/2023) sore setelah menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi menara BTS 4G ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Feraldy Abraham Harahap menilai banyaknya pertemuan dan kesepakatan antara Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan dengan pihak BAKTI Kominfo yang tidak wajar menyebabkan proyek BTS 4G tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan pada rencana awal proyek BTS 4G terdapat pembangunan 4.200 menara yang harus selesai pada 31 Maret 2022, sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) realisasinya hanya 958 menara pada target waktu tersebut.

"Padahal, anggaran tahun 2021 untuk penyediaan menara tersebut sudah cair 100 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara," kata JPU dalam sidang tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa (replik) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Dengan pertimbangan tersebut, penuntut umum pun akan tetap pada tuntutan yang telah dilayangkan kepada Jemy, beserta dengan berbagai hal yang meringankan dan memberatkan. JPU membeberkan, pertemuan tidak wajar dimaksud, diantaranya, yakni pertemuan Jemy dengan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan untuk memenangkan PT Fiberhome Technologies Indonesia dalam lelang, yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilik teknologi.

Kemudian, sambung dia, Jemy juga sudah beberapa kali mengikuti kunjungan dengan mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Acmad Latif dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate terkait proyek BTS 4G di beberapa daerah, antara lain Kupang, Bali, dan Labuan Bajo.

Selain itu, Jemy juga mengikuti rapat dengan PT Fiberhome Technologies terkait proyek BTS 4G, baik sebelum menjadi subkontraktor dan setelah menjadi subkontraktor serta rapat di Bali dengan seluruh konsorsium BTS 4G yang mencapai kesimpulan bahwa proyek BTS 4G tetap dilanjutkan walau mengalami banyak masalah dalam proses pelaksanaannya. JPU menambahkan, Jemy turut melakukan pertemuan tidak resmi dengan para pemangku kepentingan pengadaan proyek BTS 4G dengan bermain golf.

"Berbagai pertemuan dan kesepakatan tersebut yang tidak sebagaimana mestinya menjadi fultoit (sempurna) dengan peran terdakwa sebagai subkontraktor pengadaan BTS 4G," ucap dia.

Sebelumnya, Jemy dituntut pidana selama empat tahun penjara terkait dengan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung program BAKTI Kominfo. Jemy dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain pidana penjara, Dirut PT Sansaine Exindo itu juga dituntut hukuman denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dalam kasus tersebut, Jemy didakwa memperkaya diri, orang lain, atau korporasi atau menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada BAKTI Kominfo dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp8,03 triliun.

Perbuatan korupsi dilakukan bersama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung pada BAKTI Kominfo Elvanno Hatorangan, mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif, serta mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Selain itu, bersama-sama pula dengan mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate, mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli (Konsultan) BAKTI Kominfo Yohan Suryanto, Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan, Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, serta Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza.

JAKARTA, KOMPAS.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menuntut empat tahun penjara kepada eks Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Johnny G Plate, Walbertus Natalius Wisang.

Walbertus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Walbertus Natalius Wisang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Walbertus Natalius Wisang dinilai telah melanggar Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Selain pidana badan, eks Tenaga Ahli Johnny G Plate itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juga subsidair 3 bulan kurungan.

Walbertus disebut jaksa telah melakukan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, atau menghalangi/merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Walbertus ditangkap tim Kejagung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (19/9/2023) sore setelah menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi menara BTS 4G ini.

JAKARTA, KOMPAS.com –Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung bakal membacakan surat tuntutan terhadap tiga mantan anak buah eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam kasus korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G.

Ketiganya adalah eks pejabat pembuat komitmen (PPK) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Elvano Hatorangan; eks Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kemenkominfo, Muhammad Feriandi Mirza dan eks Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Walbertus Natalius Wisang.

"Untuk tuntutan," demikian agenda sidang yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Dalam perkara ini, ketiganya didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun. Ketiganya dinilai turut serta dalam dugaan korupsi proyek menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 27 Maret 2024.

Elvano selaku PPK saat itu diduga telah memanipulasi kajian untuk proyek BTS 4G seolah-seolah dapat diselesaikan 100 persen apabila diberikan waktu perpanjangan. Namun, setelah waktu perpanjangan itu diberikan, nyatanya pekerjaan pengerjaan proyek strageis nasional ini tidak juga selesai.

Kemudian, Feriandi disebut berperan melakukan aksi kongkalikong bersama dengan eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo, Anang Achmad Latif, untuk mengkondisikan perencanaan guna memenangkan penyedia tertentu dalam proyek pengadaan menara BTS 4G ini.

Sementara itu, Walbertus diduga sengaja memberi keterangan yang tidak benar terkait pemeriksaan perkara BTS 4G ini. Ia dinilai telah menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Atas perbuatannya, para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mereka adalah eks Menkominfo, Johnny G Plate; eks Dirut Bakti, Anang Achmad Latif; dan eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI), Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; eks Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki dan eks Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli yang menjadi terdakwa telah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menyoroti kursi Menteri Komunikasi dan informatika (Menkominfo) di rezim Joko Widodo yang kerap diisi oleh pejabat tak kompeten.

Hal ini diungkapkan Safenet setelah menggelar aksi demonstrasi menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur imbas kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Rabu (10/7/2024).

Adapun Budi merupakan orang dekat Jokowi yang berstatus sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi.

"Kita bisa melihat dari track record sebelumnya, Menteri Kominfo itu selalu diisi oleh orang-orang yang berbagi jatah, bukan dari orang-orang yang punya kapasitas, baik dalam konteks teknologi informasi maupun komunikasi," jelas Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum kepada wartawan.

"(Kami) menuntut Jokowi sebagai presiden yang menunjuk Menteri Kominfo yang mengisi jabatan kominfo strategis ini dengan orang-orang yan kapabel," ungkapnya.

Selama 10 tahun Jokowi menjabat, kursi Menkominfo sudah 2 kali berganti.

Menkominfo pertama era Jokowi adalah Rudiantara, seorang profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom.

Rudiantara lalu digantikan oleh politikus Partai Nasdem, Johnny G. Plate, yang belakangan divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek menara BTS 4G Kominfo.

Plate lalu digantikan oleh eks Menkopolhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas, sebelum jabatan definitif diberikan Jokowi untuk Budi Arie yang masih menolak mundur sampai sekarang.

"(Kami) mendorong Budi Arie sebagai Menteri Kominfo untuk mundur dari jabatannya karena selama ini kita melihat ada ketidakbecusan saat dia jadi menteri," tegas Nenden.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terkait korupsi pembangunan BTS 4G Komimfo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengungkap bahwa pihaknya belum bisa menanggapi putusan tersebut karena belum menerima pemberitahuan dari pengadilan.

"Nah, nanti ada pemberitahuan dari pengadilan ke kita, resminya. Baru itu bisa ditanggapi. Jadi, kita terima dulu dari pengadilan, bagaimana putusannya baru kita sampaikan ya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Kasus Johnny Plate sendiri sejak awal penuh dengan kontroversi. Ada pendapat yang menyebut bahwa kasus itu sarat dengan unsur politik. Tetapi pihak Kejaksaan Agung berkukuh bahwa penanganan kasus Johnny Plate adalah murni penegakan hukum.

Lantas, bagaimana perjalanan Johnny Plate hingga akhirnya dipidana atas kasus BTS 4G?

Berdasarkan catatan Dataindonesia.id, Johnny lahir dari pasangan Paulus Plate dan Theresia Pora di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada 10 September 1956. Ayahnya merupakan seorang perawat. Sementara, ibunya adalah guru Sekolah Dasar.

Johnny menyelesaikan sekolahnya di SDN Reo 1, Nusa Tenggara Timur pada 1969. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya ke SMP ST Piu XII Kisol pada 1972 dan SMAN 1 Ruteng Manggarai pada 1974.

Usai lulus SMA, Johnny menempuh pendidikan Taruna Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia hingga tahun 1981, lalu mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta sejak 1981-1986.

Selanjutnya, Johnny berkarier sebagai pebisnis di sektor perkebunan dengan bekerja di PT Anugerah Group hingga 1996-1998. Dia juga ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti hingga tahun 1998-2000.

Tak hanya itu, Johnny juga sempat diberikan amanah menjadi Komisaris di sejumlah perusahaan yaitu PT PJB Power Service (2005-2011); Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti (2006-2019); Komisaris PT Aryan Indonesia (2007-2019); Direktur Utama Bina Palma Group (2006-2013).

Di samping itu, Plate juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia politik saat bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Dia sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah PKDI pada 2013.

Setahun setelahnya, Plate berpindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Dia juga berhasil menduduki kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur wilayah 1 selama periode 2014-2019.

Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Plate dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk masa jabatan 2019-2024.

Selama memimpin Kominfo, Plate meluncurkan program Makin Cakap Digital hingga memulai kebijakan terkait peralihan siaran televisi (TV) analog ke digital.

Namun di tengah perjalanannya sebagai Menkominfo, Plate telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembangunan BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemkominfo periode 2020-2022 pada 17 Mei 2023.

Kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai yang mencapai Rp8,032 triliun. Dalam kasus ini, Plate selaku menteri dan pengguna anggaran telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam proyek ini.

Adapun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa eks Sekjen Nasdem ini melakukan tindakan memperkaya diri sendiri di proyek BTS 4G Kominfo sebesar Rp17,8 miliar.

Divonis 15 Tahun

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyampaikan Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Fahzal di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2023).

Adapun, jika tidak mampu membayar denda maka bisa diganti dengan hukuman penjara enam bulan. Berbeda dengan tuntutan JPU, uang pengganti yang dibebankan majelis hakim ke Plate turun menjadi Rp15,5 miliar.

Sebelumnya, JPU juga menyampaikan tuntutannya terhadap Johnny dengan 15 tahun hukuman pidana. Selain menuntut hukuman pidana, JPU juga meminta kepada majelis hakim agar Johnny Plate didenda sebesar Rp1 miliar.

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate . Hal tersebut berdasarkan amar putusan nomor perkara 3448 K/Pid.Sus/2024.

"Menolak kasasi terdakwa dan JPU," bunyi amar putusan kasasi melalui website kepaniteraan MA, Selasa (9/7/2024).

Mahkamah juga memerintahkan agar kendaraan milik Johnny Plate dirampas sebagai bentuk pembayaran uang pengganti.

"Barang bukti berupa 1 mobil Land Rover nopol B 10 HAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," katanya.

Sebelumnya, Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Hakim meyakini terdakwa Johnny G Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Fahzal saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim juga memvonis politikus Partai NasDem itu untuk membayar uang pengganti Rp15,5 miliar. "Subsider 2 tahun penjara," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate atau Johnny G Plate dan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Johnny merupakan terdakwa dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Tolak kasasi terdakwa dan JPU,” demikian bunyi amar putusan kasasi nomor perkara 3448 K/Pid.Sus/2024 yang diputus, Selasa (9/7/2024) dilansir dari situs MA.

Meskipun ditolak, namun perkara kasasi yang diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin hakim Soesilo dengan hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan hakim Yanto ini memperbaiki amar putusan.

Majelis hakim menambah perintah agar satu unit mobil milik Johnny G Plate dirampas untuk negara atas tindakan yang telah dilakukan eks Menkominfo itu.

“Perbaikan sekedar barang bukti berupa satu mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa,” kata hakim.

Dalam perkara ini, Johnny Plate dihukum 15 tahun penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI pada 12 Februari 2024.

PT DKI Jakarta menguatkan vonis 15 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin hakim H. Mulyanto dengan hakim Anthon R. Saragih dan hakim Brhotma Maya Marbun sebagai anggota.

Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Selain menguatkan hukuman badan dan denda, PT DKI menambah jumlah hukuman pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh eks Menkominfo itu.

Johnny G Plate dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 16.100.000.000 atau Rp 16 miliar dan 10.000 dollar Amerika Serikat (USD) subsider 5 tahun kurungan.

Jumlah uang pembayaran pengganti ini lebih besar daripada putusan PN Tipikor Jakarta yang menghukum Johnny G Plate untuk membayar Rp 15,5 miliar kepada negara.

Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem itu dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Johnny bersama sejumlah terdakwa lain dalam perkara ini dinilai terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memerintahkan perampasan aset berupa mobil Landrover milik bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Perintah itu diucapkan oleh Hakim Agung Soesilo saat membacakan putusan kasasi dalam perkara korupsi yang menjerat eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem itu pada hari ini Selasa (9/7/2024).

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.

Adapun majelis hakim agung telah menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Alhasil, Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

Adapun putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (9/7/2024).

Putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Putusan Banding

Dalam catatan Bisnis, kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh bekas Menteri Kominfo Johnny G Plate dari Rp15,5 miliar menjadi Rp16,1 miliar dan US$10.000.

Tambahan hukuman uang pengganti tersebut diputus dalam sidang kasus banding yang dibacakan majelis hakim tinggi PT DKI jakarta pada Senin (12/2/2024) kemarin.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp16,1 miliar dan US$10.000," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/2/2024).

Adapun, hakim memperingatkan, jika Plate tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Selain itu, demikian bunyi amar putusan tersebut, jika politikus NasDem itu tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Adapun, Johnny adalah terdakwa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Johnny telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding. Hukuman penjara badannya tidak berubah yakni 15 tahun penjara.

Kendati ada penambahan hukuman uang pengganti Plate di tingkat banding, relatif lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.