Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku masih ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan selama 19 hari ke depan.

Hal ini mengingat era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan akan digantikan oleh kabinet Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu tugas yang harus dirampungkan Kemenkominfo adalah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019 PSTE).

Selain itu, Budi menyebut bahwa harmonisasi regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Salah satu pekerjaan rumah yang [tersisa] 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP, dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi khususnya di sektor ITE, khususnya lagi data centerdan sebagainya,” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Budi menyampaikan bahwa revisi PP 71/2019 PSTE perlu dilakukan agar Indonesia lebih lincah dalam bersaing dengan Malaysia untuk menggaet investor, terutama dalam hal pusat data.

“Direvisi supaya lebih atraktif, karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain. Dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik,” jelasnya.

Dia memberi contoh seperti tarif listrik di Johor yang dikenakan 8 sen dolar/kWh dan dibebaskan pajak barang unit pemrosesan pusat (CPU) dan unit pemrosesan grafis (GPU). Menurutnya, kebijakan seperti ini harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan Kementerian Keuangan kebijakan fiskalnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa tugas lain yang harus dikebut Kemenkominfo adalah terkait kepastian hukum.

Adapun, Budi menyampaikan bahwa selama satu tahun lebih dirinya menjabat, dia mengklaim telah menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi. Salah satunya menyelesaikan proyek 6.000 stasiun transceiver dasar atauBase Transceiver Station(BTS) yang sempat mangkrak di era mantan Menkominfo Johnny G Plate.

“Hampir 6.000 BTS itu sudah kita selesaikan tahun lalu, yang mangkrak. Jadi proyek BTS tidak jadi mangkrak, tetapi bisa terbangun hampir sekitar 6.000 BTS dari total semuanya yang direncanakan,” terangnya.

Kemudian, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga berkomitmen dalam memberantas judi online di Indonesia. Aksi ini dilakukan agar ruang digital Indonesia menjadi sehat.

“Karena judi online ini bukan hanya merusak ekonomi negara, merusak ekonomi masyarakat, merusak ekonomi keluarga, tetapi juga merusak moralitas masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Terlebih, Budi menekankan bahwa judi online bukanlah pendorong visi Indonesia Emas 2045. “Dan dapat dipastikan judi online bukanlah pendorong menuju Indonesia Emas 2045, tetapi menjadi sebagai penghancur perwujudan Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Budi menambahkan bahwa Kemenkominfo di bawah kepengurusannya juga telah mengembalikan uang kepada negara dari proyek satelit HBS senilai Rp3,4 triliun. Dia juga mengklaim bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga berlangsung damai.

“Terakhir soal bagaimana menjalankan misi Pemilu Damai 2024. Dan kita sudah bisa bandingkan, Pemilu 2024 kan jauh lebih sejuk dibanding Pemilu 2019 dan 2014,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan sudah melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi yang juga mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate (JGP) ke penjara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, kejaksaan mengeksekusi badan politikus Partai Nasdem tersebut ke Lapas Kelas-1 Salemba, Jakarta Pusat (Jakpus).

“Terhadap yang bersangkutan (terpidana Johnny Plate), jaksa sudah melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung (MA) dengan melakukan eksekusi badan ke Rutan Kelas-1 Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2024 yang lalu,” begitu kata Harli saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Eksekusi badan terhadap Johnny Plate tersebut, setelah MA pada 7 Juli 2024 lalu memberikan kepastian hukum atas hukuman pidana terkait korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Dalam kasus tersebut, putusan inkrah pengadilan menyatakan kerugian negara setotal Rp 8,03 triliun.

Johnny Plate adalah salah satu dari belasan yang terseret hukum dalam kasus tersebut. Pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, majelis hakim memvonis Johnny Plate bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, berupa penerimaan uang setotal Rp 17 miliar dari banyak pihak yang ambil bagian dalam proyek nasional itu.

Atas vonis bersalah itu, majelis hakim tanpa dissenting opinion menghukum Johnny Plate dengan pidana penjara 15 tahun. Hakim juga mewajibkan Johnny Plate membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 16 miliar atau diganti dengan tambahan masa penjara 5 tahun.

Putusan dan hukuman tersebut, sempat dilawan dengan Johnny Plate mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun begitu, majelis hakim tingkat dua menguatkan putusan pertama.

Dan Johnny Plate masih tak terima dengan mengajukan kasasi. Upaya hukum biasa tingkat akhir tersebut pun tak memberikan putusan yang berbeda. Hakim agung, tetap menguatkan dua putusan peradilan sebelumnya, yang menghukum Johnny Plate dengan pidana 15 tahun dan wajib mengganti kerugian negara Rp 16 miliar atau tambahan 5 tahun penjara.

Bahkan, hakim agung menambahi hukuman dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyita satu unit mobil milik Johnny Plate untuk dijadikan sumber pengganti kerugian negara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terkait korupsi pembangunan BTS 4G Komimfo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengungkap bahwa pihaknya belum bisa menanggapi putusan tersebut karena belum menerima pemberitahuan dari pengadilan.

"Nah, nanti ada pemberitahuan dari pengadilan ke kita, resminya. Baru itu bisa ditanggapi. Jadi, kita terima dulu dari pengadilan, bagaimana putusannya baru kita sampaikan ya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Kasus Johnny Plate sendiri sejak awal penuh dengan kontroversi. Ada pendapat yang menyebut bahwa kasus itu sarat dengan unsur politik. Tetapi pihak Kejaksaan Agung berkukuh bahwa penanganan kasus Johnny Plate adalah murni penegakan hukum.

Lantas, bagaimana perjalanan Johnny Plate hingga akhirnya dipidana atas kasus BTS 4G?

Berdasarkan catatan Dataindonesia.id, Johnny lahir dari pasangan Paulus Plate dan Theresia Pora di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada 10 September 1956. Ayahnya merupakan seorang perawat. Sementara, ibunya adalah guru Sekolah Dasar.

Johnny menyelesaikan sekolahnya di SDN Reo 1, Nusa Tenggara Timur pada 1969. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya ke SMP ST Piu XII Kisol pada 1972 dan SMAN 1 Ruteng Manggarai pada 1974.

Usai lulus SMA, Johnny menempuh pendidikan Taruna Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia hingga tahun 1981, lalu mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta sejak 1981-1986.

Selanjutnya, Johnny berkarier sebagai pebisnis di sektor perkebunan dengan bekerja di PT Anugerah Group hingga 1996-1998. Dia juga ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti hingga tahun 1998-2000.

Tak hanya itu, Johnny juga sempat diberikan amanah menjadi Komisaris di sejumlah perusahaan yaitu PT PJB Power Service (2005-2011); Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti (2006-2019); Komisaris PT Aryan Indonesia (2007-2019); Direktur Utama Bina Palma Group (2006-2013).

Di samping itu, Plate juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia politik saat bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Dia sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah PKDI pada 2013.

Setahun setelahnya, Plate berpindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Dia juga berhasil menduduki kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur wilayah 1 selama periode 2014-2019.

Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Plate dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk masa jabatan 2019-2024.

Selama memimpin Kominfo, Plate meluncurkan program Makin Cakap Digital hingga memulai kebijakan terkait peralihan siaran televisi (TV) analog ke digital.

Namun di tengah perjalanannya sebagai Menkominfo, Plate telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembangunan BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemkominfo periode 2020-2022 pada 17 Mei 2023.

Kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai yang mencapai Rp8,032 triliun. Dalam kasus ini, Plate selaku menteri dan pengguna anggaran telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam proyek ini.

Adapun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa eks Sekjen Nasdem ini melakukan tindakan memperkaya diri sendiri di proyek BTS 4G Kominfo sebesar Rp17,8 miliar.

Divonis 15 Tahun

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyampaikan Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Fahzal di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2023).

Adapun, jika tidak mampu membayar denda maka bisa diganti dengan hukuman penjara enam bulan. Berbeda dengan tuntutan JPU, uang pengganti yang dibebankan majelis hakim ke Plate turun menjadi Rp15,5 miliar.

Sebelumnya, JPU juga menyampaikan tuntutannya terhadap Johnny dengan 15 tahun hukuman pidana. Selain menuntut hukuman pidana, JPU juga meminta kepada majelis hakim agar Johnny Plate didenda sebesar Rp1 miliar.

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memerintahkan perampasan aset berupa mobil Landrover milik bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Perintah itu diucapkan oleh Hakim Agung Soesilo saat membacakan putusan kasasi dalam perkara korupsi yang menjerat eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem itu pada hari ini Selasa (9/7/2024).

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.

Adapun majelis hakim agung telah menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Alhasil, Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan tersebut, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

Adapun putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (9/7/2024).

Putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Putusan Banding

Dalam catatan Bisnis, kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh bekas Menteri Kominfo Johnny G Plate dari Rp15,5 miliar menjadi Rp16,1 miliar dan US$10.000.

Tambahan hukuman uang pengganti tersebut diputus dalam sidang kasus banding yang dibacakan majelis hakim tinggi PT DKI jakarta pada Senin (12/2/2024) kemarin.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp16,1 miliar dan US$10.000," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/2/2024).

Adapun, hakim memperingatkan, jika Plate tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Selain itu, demikian bunyi amar putusan tersebut, jika politikus NasDem itu tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Adapun, Johnny adalah terdakwa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Johnny telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding. Hukuman penjara badannya tidak berubah yakni 15 tahun penjara.

Kendati ada penambahan hukuman uang pengganti Plate di tingkat banding, relatif lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara korupsi pembangunan proyek BTS Kominfo.

Mantan Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Nasdem itu tetap dihukum 15 tahun penjara. Pasalnya, dalam sidang putusan yang berlangsung hari ini, majelis hakim agung hanya mengubah putusan terkait perampasan mobil Landrover bernomor politik B10 HAN.

"Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan JPU dengan perbaikan sekedar barang bukti berupa 1 (satu) mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai konpensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," demikian dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Selasa (9/7/2024).

Putusan kasasi Johnny G Plate dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo dengan masing-masing anggota yakni hakim Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Putusan Banding

Dalam catatan Bisnis, kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh bekas Menteri Kominfo Johnny G Plate dari Rp15,5 miliar menjadi Rp16,1 miliar dan US$10.000.

Tambahan hukuman uang pengganti tersebut diputus dalam sidang kasus banding yang dibacakan majelis hakim tinggi PT DKI jakarta pada Senin (12/2/2024) kemarin.

"Menjatuhkan hukuman uang pengganti senilai Rp16,1 miliar dan US$10.000," demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (13/2/2024).

Adapun, hakim memperingatkan, jika Plate tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Selain itu, demikian bunyi amar putusan tersebut, jika politikus NasDem itu tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Adapun, Johnny adalah terdakwa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Johnny telah diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama dan di tingkat banding. Hukuman penjara badannya tidak berubah yakni 15 tahun penjara.

Kendati ada penambahan hukuman uang pengganti Plate di tingkat banding, relatif lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan subsider 7,5 tahun penjara.