Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang direktur di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap jalur kereta pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Dua orang direktur Waskita Karya dimaksud yakni Direktur Pengembangan Bisnis Feri Heridanto dan Direktur Human Capital Management (HCM) Mursyid.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa keduanya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, Jumat (30/8/2024).

"[Saksi] didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee kepada tersangka," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/9/2024).

Adapun keduanya diperiksa sebagai saksi salah satunya untuk tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS), yang dalam hal ini sudah berstatus terpidana. Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) itu sebelumnya merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu, hingga kini dijatuhi vonis di pengadilan.

Pengembangan juga dilakukan dengan mengusut dugaan suap yang terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta di daerah lainnya. Terkait dengan pemeriksaan saksi Feri dan Mursyid, kasusnya terkait dengan pembangunan jalur kereta di wilayah Medan, Sumatra Utara.

Bisnis telah meminta tanggapan Waskita Karya terkait dengan pemeriksaan dua direkturnya melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan oleh pihak perseroan sampai dengan berita ini dinaikkan.

Selain proyek di Medan, KPK telah mengembangkan perkara suap jalur kereta itu ke beberapa daerah. Ada beberapa tersangka baru yang juga telah ditetapkan, termasuk tersangka korporasi.

Pada perkara sebelumnya, KPK menduga ada empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh DJKA Kemenhub yang diduga menjadi "bancakan" pihak swasta dan pihak di lingkungan kementerian itu.

Proyek-proyek tersebut yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatra.

Beberapa terdakwa dalam kasus tersebut yang sudah dijatuhi putusan pengadilan yaitu mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi, Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemanggilannya di perkara suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto awalnya mengaku tidak tahu alasan pemanggilannya di kasus DJKA. Namun, ternyata KPK sebelumnya telah memeriksa Wakil Sekjen PDIP terlebih dahulu, Yoseph Adhie Dharmo. Pemanggilan Yoseph disebut berkaitan dengan perannya sebagai Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin di 2019.

Sebagai kepala sekretariat, Yoseph bertanggung jawab untuk mengurus Rumah Aspirasi. Operasionalnya bersumber dari gotong royong. Konon, terang Hasto, salah satu donor atau pemberi bantuan ke Rumah Aspirasi itu kini terseret di kasus DJKA.

"Ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," ungkap Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Setelah itu, Hasto mengakui bahwa tersangka kasus DJKA dimaksud menyimpan nomor pribadinya. Nomor itu dikirimkan oleh Yoseph. Namun, dia tidak membeberkan siapa tersangka kasus DJKA dimaksud yang memberikan bantuan ke Rumah Aspirasi Jokowi-Maruf.

"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan," ucapnya.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menegaskan tidak kenal dengan tersangka kasus DJKA itu. Dia pun membantah kapasitas pemanggilannya di kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai konsultan kereta api.

Hasto, yang merupakan lulusan teknik, mengaku bekerja sebagai konsultan project management dan tidak memiliki hubungan dengan perkeretaapian.

"Saya tidak ada kaitannya dengan konsultan kereta api. Di situ konsultan saya tentang proses engineering, tentang project management," ucapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hasto awalnya dipanggil pada Juli 2024 terkait dengan kasus tersebut. Usai menemui penyidik hari ini, kedua pihak menyepakati penjadwalan ulang pemeriksaan di kasus itu pada 20 Agustus mendatang.

Pihak KPK pada Juli 2024 memastikan bahwa pemanggila Hasto memang bukan berkaitan dengan jabatannya di PDIP, melainkan sebagai konsultan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemanggilannya di perkara suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto awalnya mengaku tidak tahu alasan pemanggilannya di kasus DJKA. Namun, ternyata KPK sebelumnya telah memeriksa Wakil Sekjen PDIP terlebih dahulu, Yoseph Adhie Dharmo. Pemanggilan Yoseph disebut berkaitan dengan perannya sebagai Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin di 2019.

Sebagai kepala sekretariat, Yoseph bertanggung jawab untuk mengurus Rumah Aspirasi. Operasionalnya bersumber dari gotong royong. Konon, terang Hasto, salah satu donor atau pemberi bantuan ke Rumah Aspirasi itu kini terseret di kasus DJKA.

"Ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," ungkap Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Setelah itu, Hasto mengakui bahwa tersangka kasus DJKA dimaksud menyimpan nomor pribadinya. Nomor itu dikirimkan oleh Yoseph. Namun, dia tidak membeberkan siapa tersangka kasus DJKA dimaksud yang memberikan bantuan ke Rumah Aspirasi Jokowi-Maruf.

"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan," ucapnya.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menegaskan tidak kenal dengan tersangka kasus DJKA itu. Dia pun membantah kapasitas pemanggilannya di kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai konsultan kereta api.

Hasto, yang merupakan lulusan teknik, mengaku bekerja sebagai konsultan project management dan tidak memiliki hubungan dengan perkeretaapian.

"Saya tidak ada kaitannya dengan konsultan kereta api. Di situ konsultan saya tentang proses engineering, tentang project management," ucapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hasto awalnya dipanggil pada Juli 2024 terkait dengan kasus tersebut. Usai menemui penyidik hari ini, kedua pihak menyepakati penjadwalan ulang pemeriksaan di kasus itu pada 20 Agustus mendatang.

Pihak KPK pada Juli 2024 memastikan bahwa pemanggila Hasto memang bukan berkaitan dengan jabatannya di PDIP, melainkan sebagai konsultan.