Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Jumat, 9 Agustus 2024. Mulai dari Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berpotensi kembali mengangkat Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita obligasi senilai Rp27,4 miliar terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktort Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian.

Berikut tiga berita terpopuler kemarin:

1. Muktamar PKB, Muhaimin Kemungkinan Besar Jadi Ketum Lagi

PKB akan kembali menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali. Salah satu yang dibahas dalam forum tertinggi PKB tersebut yakni soal penentuan ketua umum.

Ketua Steering Committe (SC) Muktamar PKB Faisol Riza mengungkapkan ada sinyal kuat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali memimpin PKB. Suara DPW dan DPC PKB disebut ingin kembali dinahkodai Cak Imin.

"Permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW," kata Faisol dalam Konferensi Pers Persiapan Muktamar PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Baca Juga: Setelah PKS, PKB Beri Sinyal Tinggalkan Anies

Selengkapnya baca di sini

2. Resmi Dibentuk, Dewan Pergerakan Advokat Bertekad Menguatkan Muruah Pengacara

Advokat Luthfi Yazid dan koleganya mendirikan organisasi Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (Depa-RI). Organisasi ini bertekad menguatkan muruah advokat sebagai profesi mulia yang mengemban amanat luhur untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Tanah Air.

"Depa-RI mempunyai moto Justitia Omnibus yang artinya keadilan untuk semua," kata Luthfi dalam keterangannya, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia berharap organisasi ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bangunan hukum dan profesi advokat. Ujungnya, masyarakat dengan penuh kesadaran akan terpanggil ambil bagian mewujudkan mandat UUD 1945 yaitu merealisasikan kepastian hukum yang adil.

Selengkapnya baca di sini

3. KPK Sita Obligasi Senilai Rp27,4 Miliar Terkait Kasus Suap Jalur Kereta

KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktort Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, pada 22 Juli 2023 sampai 2 Agustus 2024. Penggeledahan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta, Semarang, dan Purwokerto.

Baca Juga: KPK Tunggu Data Akhir Aliran Suap Jalur Kereta ke Ketua Komisi V dan Menhub

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan penyidik menyita sejumlah aset mulai dari rumah sampai catatan obligasi. Nilai seluruh harta yang diambil menyentuh Rp27,4 miliar.

"Penyitaan terhadap sembilan unit rumah dan tanah dengan nilai sekurang-kurangnya Rp8.685.000.000," kata Tessa di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Selengkapnya baca di sini

(AZF)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktort Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, pada 22 Juli 2023 sampai 2 Agustus 2024. Penggeledahan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta, Semarang, dan Purwokerto.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan penyidik menyita sejumlah aset mulai dari rumah sampai catatan obligasi. Nilai seluruh harta yang diambil menyentuh Rp27,4 miliar.

"Penyitaan terhadap sembilan unit rumah dan tanah dengan nilai sekurang-kurangnya Rp8.685.000.000," kata Tessa di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Penyidik juga mengambil enam catatan deposito senilai Rp10,2 miliar terkait kasus tersebut. Menurut Tessa, uang yang tersimpan ada pada dua bank berbeda.

Lalu, KPK menyita empat obligasi yang berada pada dua bank berbeda. Masing-masing memiliki nilai miliaran rupiah.

"Nilai masing-masing Rp4.000.000.000 miliar dengan bunga sebesar Rp600 juta serta Rp2.280.000.000 dengan bunga sebesar Rp300 juta, penyitaan uang tunai sebesar Rp1.380.000.000," ucap Tessa.

Baca juga: KPK Ulik Harga Kapal dalam Kasus Korupsi di ASDP Indonesia Ferry

Seluruh barang yang disita nantinya akan dikonfirmasi ke sejumlah saksi. Penyidik kini bakal menyusun jadwal pemanggilan untuk mendalami temuan itu.

KPK menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang Yofi Oktarizsa sebagai tersangka baru kasus suap pengadaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub. Dia langsung ditahan usai status hukumnya diumumkan ke publik.

“Tersangka YO (Yofi Oktarisza) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 2 Juli 2024,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024.

Asep menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan penerimaan suap yang dilakukan Dion Renata Sugiarto. Dalam kasus ini, Yofi merupakan PPK untuk 18 paket pengerjaan lanjutan dan 14 paket pengerjaan baru di lingkungan BTP wilayah Jawa bagian tengah.

Setidaknya, ada empat proyek yang tidak dikerjakan Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK. Salah satunya yakni pembangunan jembatan antara Notog-Kebasen paket PK 16.07 dengan nilai Rp128,5 miliar.

Sebagian paket pengerjaan yang didapat Dion dibantu oleh PPK salah satunya Yofi. KPK juga mengendus adanya kongkalikong untuk memenangkan proyek.

"Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renata Sugiarto) dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan," ucap Asep.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mangkir saat dipanggil sebagai saksi dalam suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta, di Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

“Kurang lebih seperti itu (dipanggil ulang),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiatro di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Hasto dipanggil dalama kapasitas sebagai konsultan di proyek itu. Tessa belum mengetahui alasan Hasto mangkir pemeriksaan kasus tersebut. Penyidik akan menilai sikap sekjen PDIP itu dalam penanganan perkara ini.
“Sebagaimana tadi teman-teman ada yang menyampaikan kemungkinan bertabrakan dengan kegiatan (Hasto),” ujar Tessa.

KPK juga belum bisa membeberkan waktu pasti pemanggilan Hasto di kasus ini. Penyidik akan menyusun jadwal ulang dalam waktu dekat.

KPK menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang, Yofi Oktarizsa, sebagai tersangka baru kasus suap pengadaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub. Dia langsung ditahan usai status hukumnya diumumkan ke publik.

“Tersangka YO (Yofi Oktarisza) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 2 Juli 2024,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024.

Asep menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan penerimaan suap yang dilakukan Dion Renata Sugiarto. Dalam kasus ini, Yofi merupakan PPK untuk 18 paket pengerjaan lanjutan dan 14 paket pengerjaan baru di lingkungan BTP wilayah Jawa bagian tengah.

Ada empat proyek yang tidak dikerjakan Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK. Salah satunya yakni pembangunan jembatan antara Notog-Kebasen paket PK 16.07 dengan nilai Rp128,5 miliar.

Sebagian paket pengerjaan yang didapat Dion dibantu oleh PPK salah satunya Yofi. KPK juga mengendus adanya kongkalikong untuk memenangkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renata Sugiarto) dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan,” ucap Asep.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam dua penanganan perkara yakni dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan suap pengerjaan dan pemeliharaan jalur kereta. Pemanggilan dipastikan tidak berkaitan dengan kegiatan politik di Indonesia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik. Kasus Harun dan suap jalur kereta dipastikan tidak berkorelasi meski saksi yang diperiksa sama.

“Dua satgas menangani dua perkara berbeda tentunya tidak saling berkaitan satu sama lain walaupun subjeknya sama (orang yang diperiksa yakni Hasto),” kata Tessa di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Menurut Tessa, penyidik kasus suap jalur kereta berhak memeriksa Hasto saat tidak dipanggil pada perkara Harun Masiku. Strategi ini dilakukan untuk mencegah adanya jadwal pemanggilan yang berbenturan.

“Jadi, kenapa satgas yang satu tidak melanjutkan kembali saksi HK (Hasto Kristiyanto) dan dipanggil di perkara yang berbeda tentunya ada pertimbangan sendiri,” ujar Tessa.

Tessa membantah pemanggilan Hasto dikarenakan adanya intervensi politik. Sebab, lanjutnya, tidak akan ada saksi yang dipanggil jika KPK menerapkan metode seperti itu.

“Kalau disampaikan ada intervensi politik tentunya tidak akan ada saksi-saksi yang hadir atau stuck berhenti sama sekali ya. Tapi ini masih tetap berjalan menunggu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik,” ucap Tessa.

Baca juga: Ditanya Bukti Perintangan Kasus Harun, KPK: Ada Dugaan ke Sana

Para penyidik kasus suap jalur kereta saat ini dipastikan masih bekerja untuk menyelesaikan berkas perkara. Hasto diharap memenuhi panggilan jika diminta datang lagi usai mangkir pada Jumat, 19 Juli 2024.

“Karena tidak hanya perkara tersangka HM (Harun Masiku) saja yang dikerjakan tapi ada juga perkara-perkara yang lain. Nah, sembari mungkin saksi HK (Hasto Kristiyanto) ini belum dipanggil untuk satgas lain berkepentingan untuk memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi di perkara yang berbeda,” ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang Yofi Oktarisza sebagai tersangka baru kasus suap pengadaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub. Dia langsung ditahan usai status hukumnya diumumkan ke publik.

“Tersangka YO (Yofi Oktarisza) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 2 Juli 2024,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024.

Asep menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan penerimaan suap yang dilakukan Dion Renata Sugiarto. Dalam kasus ini, Yofi merupakan PPK untuk 18 paket pengerjaan lanjutan dan 14 paket pengerjaan baru di lingkungan BTP wilayah Jawa bagian tengah.

Setidaknya, ada empat proyek yang tidak dikerjakan Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK. Salah satunya yakni pembangunan jembatan antara Notog-Kebasen paket PK 16.07 dengan nilai Rp128,5 miliar.

Sebagian paket pengerjaan yang didapat Dion dibantu oleh PPK salah satunya Yofi. KPK juga mengendus adanya kongkalikong untuk memenangkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renata Sugiarto) dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan,” ucap Asep.

(END)