MEDAN, iNews.id - Mantan Bupati Batu Bara periode 2018-2023 Zahir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemkab Batu Bara Tahun 2023. Status tersangka ini ditetapkan penyidik Subdit III Ditrreskrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, Zahir ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juni usai penyidik melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan.

"Iya. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juni 2024. Kami tunggu prosesnya," ujar Kombes Hadi Wahyudi dikutip dari akun Instagram @poldasumaterautara, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya dalam kasus ini, Zahir menjadi tersangka keenam. Sebelumnya Polda Sumut sudah menetapkan lima tersangka lainnya. Mereka yakni AH, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, lalu MD Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya F, wiraswasta yang juga adik mantan bupati. Lalu DT Sekretaris Dinas Pendidikan dan RZ Kabid Pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan.

Dia menjelaskan, usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik sudah memanggil Zahir untuk diperiksa akan tetapi tidak hadir. Rencananya, penyidik akan kembali memanggilnya dalam waktu dekat.

"Info yang saya terima, hari Kamis besok panggilan kedua. Panggilan pertama dia tidak hadir," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNews.id - Massa Forum Peduli Indramayu (FPI) melakukan aksi demonstrasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (10/7/2024). Mereka menuntut Polda Jabar mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Indramayu.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi itu telah dilaporkan FPI ke Polda Jabar pada Maret 2024 lalu. 

"Aksi demo ini terkait dugaan gratifikasi terhadap ketua KPU (Indramayu) atau aliran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Koordinator Umum FPI Urip Triandri.

Dia mengatakan, massa FPI diterima dengan baik oleh Polda Jawa Barat dan dipersilakan masuk untuk audensi. Dalam kesempatan itu, perwakilan FPI menyampaikan aspirasi dan menanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan gratifikasi tersebut.

"Alhamdulillah sudah di jawab juga oleh penyidik krimsus (Ditreskrimsus Polda Jabar) maupun krimum (Ditreskrimum Polda Jabar) langsung dijawab. hampir semuanya dijawab," ujarnya.

Hasil audiensi, Polda Jabar menyatakan masih melakukan tahap penyelidikan. "Penyidik masih meminta keterangan-keterangan. Lumayan, prosesnya sudah 50 persen lebih. Tinggal sedikit lagi masih memerlukan keterangan-keterangan dari saksi anggota PPK yang lain," tutur dia.

Urip menuturkan, aliran dana dugaan suap dan gratifikasi yang diterima oleh terlapor, mencapai Rp2,2 milliar.

"Aliran dananya kurang lebih Rp2,2 miliar menurut keterangan dari si pelapor. Uang tersebut diduga diterima dua anggota PPK kecamatan Losarang dan Arahan terus ke Ketua KPU Indramayu," tutur Urip.

Laporan dugaan suap dan gratifikasi tersebut, kata Urip, dilaporkan ke Polda Jabar pada Maret 2024 lalu dan diterima oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar.

Karena itu, FPI mendesak Polda Jabar segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dugaan suap dan gratifikasi itu.

FPI, ujar Urip, juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertindak terkait dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan Ketua KPU Indramayu karena melanggar kode etik, menyalahgunakan kewenangan, dan jabatannya.

Editor: Kastolani Marzuki