JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta menilai, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan fasilitas jet pribadi yang diterima putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, bukan gratifikasia dalah hal menyesatkan.

Gandjar juga menilai keliru alasan KPK menyatakan fasilitas tersebut tidak termasuk gratifikasi karena Kaesang bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dengan orangtuanya.

"Keliru, keliru, dan bukan cuma keliru menurut saya, malah jadi menyesatkan," kata Gandjar saat ditemui di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Gandjar meniuturkan, Pasal 12B Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi tidak mesti dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk fasilitas/jasa.

Ia mengatakan, gratifikasi berupa fasilitas, layanan, dan kenyamanan jika merujuk aturan memang ditujukan untuk penyelenggara negara.

Gandjar juga menekankan, penerima gratikasi berupa barang dan jasa itu tidak harus dinikmati langsung oleh penyelenggara negara, melainkan bisa dinikmati langsung oleh keluarga inti atau orang terdekatnya.

"Terutama keluarga inti. Jadi misalnya kalau saya jadi pejabat, orang-orang itu berbaik-baik bukan cuma kepada saya, tapi juga berbaik-baik ke istri saya, berbaik-baik ke anak saya," ujar dia.

Gandjar pun menyebutkan bahwa sudah ada kasus-kasus lain yang membuktikan gratifikasi kepada pejabat publik diberikan melalui orang-orang terdekat.

"Ini riwayatnya ada semua. Yurisprudensinya ada, presedennya ada. Jadi yang kita harus pastikan adalah bahwa larangan kepada pejabat untuk menerima gratifikasi suap dan lain-lain, itu juga berlaku pada keluarga intinya," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, KPK semestinya tidak menyasar Kaesang, melainkan meminta pertanggung jawaban hukum dari orang tuanya selaku penyelenggara negara.

Gandjar menyebutkan, KPK semestinnya dapat memeriksa Jokowi selaku penyelenggara negara atas fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsunya itu.

"Makanya harus bertanggung jawab siapa? Si pejabatnya. Enggak ada yang mau ngejar si anak kok. Enggak ada. Justru salah kalau ngejar si anak. Nah orang mungkin menganggap, karena dia (Kaesang) bukan pegawai negeri penyelenggara negara. Bukan itu isunya," ujar Gandjar.

Gandjar juga mengkritik pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyatakan fasilitas jet pribadi bukan gratifikasi karena Kaesang sudah hidup terpisah dengan orang tuanya.

"Di dalam hukum tidak pernah ada riwayat konsekuensi hukum tertentu akibat pisah kartu keluarga. Belum pernah ada, jadi isu pisah kartu keluarga ini saya tidak tahu siapa yang mengajarin, siapa yang mulai, ini menyesatkan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan bahwa fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima Kaesang Pangarep bukan gratifikasi karena jasa tersebut langsung ditawarkan kepada Kaesang dan dinikmati langsung olehnya.

Ghufron mengatakan, fasilitas itu juga tidak diberikan untuk Jokowi ataupun kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Karenanya, ini asumsinya jasa (pinjam jet pribadi) tersebut bukan untuk penyelenggara negara, bukan untuk orangtuanya atau bukan untuk kakaknya. Nah, ini yang perlu dipahami karena kami memandang bahwa jasa itu dinikmati dan untuk yang bersangkutan (Kaesang Pangarep)," kata Ghufron di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ghufron mengatakan, fasilitas jet pribadi tersebut disebut gratifikasi apabila berupa barang yang diterima meski belum sampai kepada penyelenggara negara, tetapi diberikan melalui anggota keluarga sebagai perpanjangan tangannya.

"(Sementara) ini (nebeng jet pribadi) jasa. yang dinikmati langsung. Artinya, dinikmati dan selesai pada proses nebengnya," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dalam kasus gratifikasi.

Dengan demikian, putusan pengadilan banding yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Andhi Pramono kini berkekuatan hukum tetap.

"Amar putusan, tolak," demikian putusan MA yang dikutip melalui laman resmi MA pada Rabu (6/11/2024).

Kasasi ini diputus pada 24 Oktober 2024 oleh majelis yang terdiri dari Dwiarso Budi Santiarto, Arizon Mega Jaya, dan Sutajo.

Sebelumnya, Andhi Pramono dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Lalu, hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara dalam perkara banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Selain pidana badan, Andhi Pramono juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Andhi Pramono dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi selama bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.

Andhi Pramono dinilai telah menerima gratifikasi dengan total Rp 58.974.116.189 dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor saat bekerja sebagai pegawai Bea dan Cukai.

Kabar mengenai fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir.

Meskipun banyak pihak yang menganggapnya sebagai bentuk gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak termasuk gratifikasi. Lalu, mengapa KPK berpendapat demikian? Apa alasan di balik keputusan ini?

Apa Definisi Gratifikasi Menurut KPK?

Gratifikasi, menurut hukum di Indonesia, adalah pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatan mereka.

Namun, dalam kasus Kaesang Pangarep, KPK menyatakan bahwa fasilitas jet pribadi yang diterimanya tidak memenuhi kriteria gratifikasi.

Hal ini karena fasilitas tersebut diberikan langsung kepada Kaesang, bukan kepada Presiden Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan penyelenggara negara.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa penerimaan fasilitas tersebut tidak berhubungan dengan posisi orangtua Kaesang sebagai penyelenggara negara, atau dengan kakaknya yang juga menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Fasilitas ini tidak diberikan untuk penyelenggara negara, melainkan untuk Kaesang yang memang menikmatinya secara langsung," ujar Ghufron di Gedung KPK pada Selasa (5/11/2024).

Mengapa Fasilitas Jet Pribadi Tidak Dikatakan Sebagai Gratifikasi?

Ghufron menegaskan bahwa penerimaan fasilitas berupa jet pribadi oleh Kaesang tidak termasuk gratifikasi karena itu hanya berupa jasa yang langsung dinikmati oleh Kaesang, bukan barang atau bentuk gratifikasi lainnya yang diberikan untuk memengaruhi kebijakan atau tindakan negara.

"Ini adalah jasa yang dinikmati dan selesai pada proses 'nebeng' (penerbangan) tersebut," kata Ghufron.

Dalam konteks gratifikasi, KPK membedakan antara hadiah atau fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara atau keluarganya, dengan yang diterima oleh individu yang sudah terpisah dari orangtuanya.

Kaesang, yang telah hidup terpisah dari keluarganya, dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan hartanya. Hal ini berbeda dengan kasus Mario Dandy, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya.

Bagaimana KPK Menilai Kasus Ini?

Menurut Nurul Ghufron, KPK telah melakukan analisis secara menyeluruh terhadap laporan penggunaan jet pribadi yang disampaikan oleh Kaesang pada September 2024.

Berdasarkan analisis tersebut, KPK memutuskan bahwa fasilitas yang diterima Kaesang tidak termasuk gratifikasi. Kaesang, yang sudah berusia dewasa dan memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri, dianggap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan harta miliknya.

Keputusan ini juga mengacu pada sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, di mana individu yang bukan penyelenggara negara melaporkan hadiah atau fasilitas yang mereka terima kepada KPK, dan hasilnya pun menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah gratifikasi.

Salah satunya adalah kasus di mana seorang guru swasta menerima hadiah dari wali murid setelah kenaikan pangkat, dan KPK memutuskan bahwa hadiah tersebut bukan gratifikasi.

Apa Implikasi dari Keputusan KPK ini?

Keputusan KPK mengenai fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang memberikan gambaran bahwa tidak semua pemberian fasilitas atau hadiah kepada keluarga pejabat negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

KPK menilai setiap kasus secara spesifik, dengan mempertimbangkan status penerima fasilitas, hubungan dengan penyelenggara negara, serta tujuan dan bentuk pemberian tersebut.

Bagi Kaesang, keputusan ini berarti bahwa dia tidak akan dikenai sanksi terkait dengan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut. Sebab, KPK menyimpulkan bahwa fasilitas itu diberikan secara pribadi untuk dirinya, bukan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan ayahnya sebagai Presiden atau kakaknya yang juga seorang pejabat publik.

Kesimpulan: Apakah Semua Fasilitas dari Pejabat Negara Dapat Dikategorikan Gratifikasi?

Polemik terkait fasilitas jet pribadi Kaesang Pangarep menunjukkan bahwa gratifikasi tidak bisa disamaratakan begitu saja. Pemberian fasilitas atau hadiah kepada individu yang bukan penyelenggara negara, apalagi jika yang bersangkutan sudah hidup terpisah dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

KPK melalui analisis yang cermat, menunjukkan bahwa konteks hubungan antar individu, serta jenis fasilitas yang diterima sangat memengaruhi penilaian apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima putra Presiden RI Ke-7 Joko Widodo, Kaesang Pangarep bukan gratifikasi karena jasa tersebut langsung ditawarkan kepada Kaesang dan dinikmati langsung olehnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, fasilitas itu juga tidak diberikan untuk Jokowi maupun kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

"Karenanya ini asumsinya jasa (pinjam jet pribadi) tersebut bukan untuk penyelenggara negara, bukan untuk orang tuanya atau bukan untuk kakaknya. Nah ini yang perlu dipahami karena kami memandang bahwa jasa itu dinikmati dan untuk yang bersangkutan (Kaesang Pangarep)," kata Ghufron di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ghufron mengatakan, fasilitas jet pribadi tersebut disebut gratifikasi apabila berupa barang yang diterima meski belum sampai kepada penyelenggara negara, namun diberikan melalui anggota keluarga sebagai perpanjangan tangannya.

"(Sementara) ini (nebeng jet pribadi) jasa. yang dinikmati langsung. Artinya dinikmati dan selesai pada proses nebengnya," ujar dia.

Ghufron melanjutkan, Kaesang juga sudah hidup terpisah dengan orang tuanya sehingga secara hukum pidana ia bertanggung jawab atas perbuatannya dan harta yang dimilikinya.

Hal ini, berbeda dengan anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy, yang masih dalam tanggung jawab orangtuanya.

"Hal ini tidak bisa kemudian untuk yang sudah dewasa, sudah punya Kartu Keluarga (KK) sendiri, maka harta yang tercantum di dia dan dinikmati dia adalah hartanya dia, bukan kemudian harta orang tua," ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan bahwa fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan Kaesang bukan gratifikasi karena Kaesang bukan penyelenggara negara dan sudah hidup terpisah dari orangtua.

"Bahwa yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, sudah terpisah dari orangtuanya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Nurul Ghufron pun menegaskan, keputusan ini diambil berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan KPK berdasarkan laporan penggunaan jet pribadi yang disampaikan Kaesang ke KPK pada September lalu.

Ghufron mengatakan, kasus serupa di mana seorang yang bukan penyelenggara negara melaporkan hadiah ke KPK juga pernah terjadi beberapa kali, dan disimpulkan bukanlah gratifikasi.

"Pernah juga seorang guru swasta menerima dari wali murid setelah kenaikan. KPK memutuskan bahwa laporan tentang gratifikasi atau tidaknya, kami putuskan tidak sebagai gratifikasi," ucap dia.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur di Kementerian Pertanian (Kementan) karena menerima fee proyek senilai Rp 700 juta.

“Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan langsung ke saya, Rp 700-an juta, yang diakui Rp 500 juta. Tetapi kami minta Irjen (Kementan) bekerja profesional,” kata Amran saat konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Direktur yang dicopot merupakan eselon II Kementan. Pencopotan ditandatangani Amran pada hari Senin.

Namun, Amran enggan merinci dari direktorat mana direktur yang dicopot tersebut. Mentan juga tidak menyebut terkait jenis proyek tersebut. “(Direktoratnya) ada di belakang saya,” ujar Amran.

Amran mengatakan bahwa yang bersangkutan mengaku melakukan pelanggaran dengan menerima fee.

“Yang bersangkutan bahwa mengaku tidak minta fee, tapi diberikan,” ucap Amran.

Amran menyebutkan, pencopotan itu bermula dari informasi awak media. Ia mengatakan, laporan yang masuk lebih kurang ada 100 laporan.

“Tapi yang bisa dibuktikan ada dua, tiga, sampai empat. Kami tindak lanjuti, hari ini,” ujar Amran.

Terkait kasus tersebut, Irjen Kementan juga sedang memeriksa tiga pejabat lain di lingkungan Kementan.

Sebelumnya, Amran juga mencopot seorang Direktur di Kementerian Pertanian berinisial IM karena ketahuan bermain mata dengan calo atau broker dalam kasus pengadaan barang dan jasa.

Pencopotan dilakukan Amran pada Selasa (10/9/2024) pagi, setelah dirinya mendapatkan laporan pada Selasa dini hari.

IM dicopot karena bermain mata dengan calo atau broker terkait setoran awal 15%-20% dari nilai kontrak dalam pengadaan di Kementan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lagi, Mentan Amran Copot Direktur di Kementan karena Terima "Fee" Proyek Rp 700 Juta", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/28/131947826/lagi-mentan-amran-copot-direktur-di-kementan-karena-terima-fee-proyek-rp-700.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya memeriksa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan dalam penyelidikan kasus pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Pahala bakal diminta keterangan sebagai saksi sekitar 09.00 WIB.

"Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB telah diagendakan klarifikasi atau permintaan Pahala Nainggolan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Selain Pahala, Ade juga menyampaikan bakal memeriksa satu pegawai KPK lainnya dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu.

"Ada dua pegawai KPK yang diperiksa hari ini [termasuk Pahala]," pungkasan.

Sekadar informasi, sejauh ini Polda Metro Jaya telah memeriksa 27 saksi dalam kasus ini, tiga di antaranya yakni Alexander Marwata, Ajudan Alexander, dan Eko Darmanto.

Dalam klasifikasinya, Alexander mengaku bahwa pertemuannya dengan Eko Darmanto terjadi pada Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan atas dasar Eko ingin melaporkan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai mengenai impor emas hingga besi baja.

"Apa tujuannya bertemu? yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait impor emas, handphone, besi baja. Hanya itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Alex menegaskan bahwa dalam pertemuannya itu, dirinya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan murni hanya untuk mendapatkan laporan dari Eko.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya memeriksa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan dalam penyelidikan kasus pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan Pahala bakal diminta keterangan sebagai saksi sekitar 09.00 WIB.

"Pada hari Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB telah diagendakan klarifikasi atau permintaan Pahala Nainggolan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Selain Pahala, Ade juga menyampaikan bakal memeriksa satu pegawai KPK lainnya dalam kasus yang menyeret Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu.

"Ada dua pegawai KPK yang diperiksa hari ini [termasuk Pahala]," pungkasan.

Sekadar informasi, sejauh ini Polda Metro Jaya telah memeriksa 27 saksi dalam kasus ini, tiga di antaranya yakni Alexander Marwata, Ajudan Alexander, dan Eko Darmanto.

Dalam klasifikasinya, Alexander mengaku bahwa pertemuannya dengan Eko Darmanto terjadi pada Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan atas dasar Eko ingin melaporkan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai mengenai impor emas hingga besi baja.

"Apa tujuannya bertemu? yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait impor emas, handphone, besi baja. Hanya itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Alex menegaskan bahwa dalam pertemuannya itu, dirinya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dan murni hanya untuk mendapatkan laporan dari Eko.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Kabinet Merah Putih berisi menteri dan wakil menteri pilihannya. Salah satunya yang ia tunjuk adalah Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej untuk menjadi Wamen Hukum.

Di periode Presiden Jokowi, Eddy yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sempat duduk di posisi Wamenkumham.

Eddy lalu sempat jadi tersangka KPK dalam kasus suap-gratifikasi, kendati kemudian status tersangka itu gugur melalui sidang praperadilan.

Jogja Corruption Watch (JCW) mendorong KPK agar segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk menetapkan kembali Eddy Hiariej sebagai tersangka.

"Sebab putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding," kata Aktivis JCW Baharuddin Kamba.

Kamba mengatakan sprindik baru KPK terhadap Eddy sangat memungkinkan. Ini berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016.

"Ketentuan tersebut mengatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak menggugurkan tindak pidana," katanya.

"Dan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan sedikitnya dua alat bukti baru. Selain PERMA, ada pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 yang memungkinkan penegak hukum untuk menggunakan alat bukti yang pernah dipakai pada perkara sebelumnya," jelasnya.

Lanjut Kamba, dalam catatan JCW, aturan ini sempat dilakukan KPK di perkara eks Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurut Kamba, Eddy akan menjadi resistensi di kabinet Prabowo. Pasalnya salah satu program Prabowo adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada November 2023, KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 8 miliar. Pemberian suap ini diduga terkait pengurusan administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan janji pemberian SP3 kasus di Bareskrim.

Eddy menilai KPK melakukan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum sehingga seharusnya dinyatakan batal.

Hakim praperadilan sependapat dengan Eddy. Status tersangka itu pun digugurkan, Eddy keluar dari tahanan.

"Status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 [Januari 2024] membatalkan status saya sebagai tersangka," ujar Eddy pada 4 April 2024.

Bandung: Supriatna Gumilar dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat pada 2 September 2024. Awal pekan ini, dia ditangkap dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi.

"Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat 2021-2023. Aksi tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5 miliar," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, Kamis, 17 Oktober 2024.
Supriatna merupakan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga tercatat sebagai Ketua NPCI Jawa Barat periode 2019-2023.

Menurut Nur tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kebon Waru, Kota Bandung, selama 20 hari. Sebelumnya, pada Selasa (15/10), penyidik Kejati Jabar memeriksa tersangka selama 8 jam.
"Tersangka bersama dua pelaku lain, yakni KF dan CPA diduga menilap dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada 4 kali dana hibah yang sebagian dananya ditilap para tersangka," jelasnya.

Dia menyebut pada 2021, NPCI Jawa Barat mendapat dana hibah sebesar Rp67 miiar. Dana itu digunakan untuk pengadaan sepatu atlet, ofisial, pelatih dan manager. Dalam kasus ini, Supriatna dan KF diduga melakukan penggelembungan dana.

Setahun kemudian, pada 2022, NPCI Jabar kembali mendapat dana hibah sebesar Rp19 miliar. Dana digunakan untuk honor petugas lapangan, wasit, keamanan, dokter dan UPP. Pelaku diduga membuat tanda tangan dan identitas fiktif.

Sementara pada 2023, dana hibah kembali diterima sebesar Rp36 miliar. Tersangka meminjam sebagian dana sebesar Rp4,2 miliar.

Dana hibah berikutnya seharusnya digunakan untuk Pelatda NPCI Jawa Barat. Tiga pelaku, Supriatna, KF dan CPA memanfaatkan dana hibah itu untuk kepentingan pribadi.

"Para tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana," tambah Sricahyawijaya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango menegaskan, tak ada target penyelesaian terkait dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

"Enggak ada target-target," ujarnya saat ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/10/2024).

Nawawi menjelaskan, kasus dugaan gratifikasi tersebut saat ini sedang ditangani oleh Direktorat Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Kasus ini diumpankan ke Direktorat PLPM untuk digabungkan dengan laporan masyarakat lainnya yang telah diajukan ke KPK.

"Kita belum dapat lagi kapan hasil itu akan mereka (Direktorat PLPM) ajukan," tambah Nawawi.

Dia juga membantah adanya kebingungan informasi antara pimpinan KPK dan Deputi Pencegahan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi anak presiden ini.

Menurut Nawawi, para pimpinan KPK telah sepakat agar bawahan mereka melanjutkan telaah kasus tersebut.

"Enggak ada lah istilah Deputi memerintahkan Pimpinan kan sepertinya. Yang kita sepakati waktu itu kita baru sementara meneruskan telaah yang dilakukan oleh pencegahan itu kita teruskan ke Direktorat PLPM yang kebetulan menangani pelaporan yang berhubungan dengan itu," ujarnya.

Sebagai informasi, Kaesang Pangarep diketahui berpergian dengan jet pribadi yang diduga merupakan bentuk gratifikasi.

Hingga saat ini, KPK masih enggan memaparkan lebih perinci mengenai kasus tersebut karena laporan masih dalam tahap pengkajian lebih mendalam.

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan Penjara Singapura (SPS) mengatakan bahwa Mantan Menteri Perhubungan S Iswaran telah berada di penjara mulai Senin (7/10/2024).

Iswaran dilaporkan berada di sel isolasi dengan alasan meningkatnya "kekhawatiran" terkait masalah keselamatan dan keamanan.

Menurut laporan Channel News Asia, keputusan tersebut diumumkan pada Senin, menyusul penilaian yang menganggap tidak aman bagi Iswaran untuk ditempatkan bersama narapidana lain.

Sel milik mantan menteri perhubungan itu hanya berukuran sekitar 6,9 meter persegi, yang sudah termasuk ruang toilet.

Melansir dari The Sun, sel turut menyediakan fasilitas dasar seperti tikar jerami dan dua selimut untuk tempat tidur Iswaran.

Dalam pernyataannya, SPS menegaskan bahwa semua narapidana, termasuk Iswaran, mendapat perlakuan yang sama dan tunduk pada protokol penjara yang sama.

“S Iswaran menjalani pemeriksaan keselamatan, keamanan, dan medis, seperti halnya narapidana lainnya. Karena kami menilai ada risiko keselamatan dan keamanan yang lebih tinggi bagi S Iswaran untuk ditempatkan bersama narapidana lain, kami menempatkannya di sel khusus untuk satu orang,” kata SPS kepada outlet berita Singapura.

SPS menyatakan bahwa narapidana diperlakukan sama dan mendapat fasilitas yang merata. Semua selnya dilengkapi fasilitas toilet dan mampu menampung hingga delapan narapidana.

Namun narapidana dengan kondisi "khusus" akan dtempatkan di sel yang berbeda.

“Narapidana dengan kondisi medis yang parah atau kebutuhan klinis, berdasarkan penilaian Petugas Medis Penjara, dapat ditempatkan di Unit Pemasyarakatan Berbantuan atau Bangsal Medis untuk pemantauan medis,” lanjutnya.

Pihaknya mengatakan terdapat beberapa jenis sel yang dibedakan berdasarkan penilaian terhadap risiko keselamatan dan keamanan, serta kebutuhan medis.

Adapun seperti narapidana lain, Iswaran diperbolehkan mendapat kunjungan maksimal dua kali per bulan. Salah satunya dapat dilakukan secara tatap muka dan dapat mengirimkan hingga empat surat elektronik.

Diketahui, pria yang terjerat kasus gratifikasi ini mulai menjalani hukuman 12 bulan penjara mulai Senin (7/10) lalu.

Ia akhirnya menyerahkan diri di Pengadilan Negeri sebelum batas waktu pukul 16.00, setelah sebelumnya membantah melakukan korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan Penjara Singapura (SPS) mengatakan bahwa Mantan Menteri Perhubungan S Iswaran telah berada di penjara mulai Senin (7/10/2024).

Iswaran dilaporkan berada di sel isolasi dengan alasan meningkatnya "kekhawatiran" terkait masalah keselamatan dan keamanan.

Menurut laporan Channel News Asia, keputusan tersebut diumumkan pada Senin, menyusul penilaian yang menganggap tidak aman bagi Iswaran untuk ditempatkan bersama narapidana lain.

Sel milik mantan menteri perhubungan itu hanya berukuran sekitar 6,9 meter persegi, yang sudah termasuk ruang toilet.

Melansir dari The Sun, sel turut menyediakan fasilitas dasar seperti tikar jerami dan dua selimut untuk tempat tidur Iswaran.

Dalam pernyataannya, SPS menegaskan bahwa semua narapidana, termasuk Iswaran, mendapat perlakuan yang sama dan tunduk pada protokol penjara yang sama.

“S Iswaran menjalani pemeriksaan keselamatan, keamanan, dan medis, seperti halnya narapidana lainnya. Karena kami menilai ada risiko keselamatan dan keamanan yang lebih tinggi bagi S Iswaran untuk ditempatkan bersama narapidana lain, kami menempatkannya di sel khusus untuk satu orang,” kata SPS kepada outlet berita Singapura.

SPS menyatakan bahwa narapidana diperlakukan sama dan mendapat fasilitas yang merata. Semua selnya dilengkapi fasilitas toilet dan mampu menampung hingga delapan narapidana.

Namun narapidana dengan kondisi "khusus" akan dtempatkan di sel yang berbeda.

“Narapidana dengan kondisi medis yang parah atau kebutuhan klinis, berdasarkan penilaian Petugas Medis Penjara, dapat ditempatkan di Unit Pemasyarakatan Berbantuan atau Bangsal Medis untuk pemantauan medis,” lanjutnya.

Pihaknya mengatakan terdapat beberapa jenis sel yang dibedakan berdasarkan penilaian terhadap risiko keselamatan dan keamanan, serta kebutuhan medis.

Adapun seperti narapidana lain, Iswaran diperbolehkan mendapat kunjungan maksimal dua kali per bulan. Salah satunya dapat dilakukan secara tatap muka dan dapat mengirimkan hingga empat surat elektronik.

Diketahui, pria yang terjerat kasus gratifikasi ini mulai menjalani hukuman 12 bulan penjara mulai Senin (7/10) lalu.

Ia akhirnya menyerahkan diri di Pengadilan Negeri sebelum batas waktu pukul 16.00, setelah sebelumnya membantah melakukan korupsi.