LEBAK, iNews.id- Entin istri Kepala Desa (Kades) Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten murka setelah mengetahui suaminya berinisial A pergi ke hotel bersama salah seorang stafnya. Aksi itu diketahui setelah Entin memiliki beberapa bukti adanya dugaan hubungan terlarang antara sang suami dengan stafnya. 

Bukti tersebut di antaranya, rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman itu terlihat detik-detik sang suami masuk dan keluar ke kawasan hotel.

"Ada, ada buktinya di hotel, CCTV-nya saya ambil karena saya memergokinya di salah satu hotel di Rangkasbitung pada 10 September 2024 lalu," kata Entin, Kamis (7/11/2024).

Emosi Entin meledak-ledak di tengah massa yang tengah melakukan demonstrasi dan menuntut agar suaminya mundur sebagai kepala desa. Apalagi, kata dia setelah ramai kabar dugaan asusila pihaknya langsung diceraikan oleh sang suami.

“Diketahui selingkuh dan diduga berbuat mesum dengan staf bendarahanya, bukanya dia merapat ke saya, malah menceraikan saya. Tidak apa-apa saya sudah tidak mengharapkan dia balik lagi ke saya karena saya sudah tahu kelakuan bejatnya,” katanya.

Sebelumnya Entin mengaku sudah mencurigai gelagat mereka. Suaminya bersama sang staf jalan menggunakan mobil milik Entin. 

"Dia suka ketemuan di rumah makan dan di salah satu perbankan. Dia nunggu stafnya tersebut di dalam mobil dan itu bukan kepentingan pencairan untuk kepentingan desa melainkan kepentingan pribadinya," katanya.

Suaminya itu, lanjut dia lama tidak kembali. Dia juga menilai, hubungan suaminya dengan stafnya itu bukan rahasia lagi di kantor desa.

“Dia sudah tidak pulang-pulang ke saya karena dia ada hubungan dengan stafnya. Saya sebagai istrinya tidak mungkin bohong. Padahal di sini (kantor desa) sudah tahu ada hubungan dengan stafnya namun tidak mau ngomong,” katanya.

Sementara itu, Kades Jagabaya A bersikeras apa yang ditudingkan mantan istrinya tersebut tidak benar. “Yang dituding perselingkuhan dengan bawahan saya itu tidak benar,” katanya.

Dia juga menyampaikan, tuduhan perselingkuhannya di kamar hotel tersebut tidak benar. "Itu tempat (kamar hotel) untuk istri kedua saya, itu saja karena saya berada di tempat itu sudah izin ke istri saya. Dan (kejadian itu) saya sudah ditindaklanjuti oleh BPD disaksikan kecamatan,” katanya. 

Editor: Kurnia Illahi

BANDAR LAMPUNG, iNews.id – Demonstrasi ratusan buruh dan ormas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Bandar Lampung berujung ricuh, Selasa (29/10/2024). Massa yang terdiri dari pengurus dan anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Perjuangan Bersama ini membakar ban dan menerobos pagar hingga nyaris bentrok dengan aparat.

Dalam demonstrasi itu massa mendesak KSOP Pelabuhan Panjang segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU) bagi Koperasi TKBM Perjuangan Bersama. PMKU ini, koperasi diharapkan dapat secara resmi menyelenggarakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Panjang.

Demo yang sempat memanas akhirnya mereda setelah pihak KSOP Pelabuhan Panjang, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bersedia membuka ruang dialog dengan perwakilan demonstran. 

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP Kelas I Pelabuhan Panjang, Rusdi mengatakan, akan melakukan upaya mediasi antara Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang yang saat ini aktif dengan Koperasi TKBM Perjuangan Bersama.

Dalam mediasi ini, pihaknya tetap berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Dirjen satu Deputi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan. Selain itu,  kata dia berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi (Menkop) Nomor 6 Tahun 2023, pembentukan koperasi TKBM hanya diperbolehkan jika ada pelabuhan baru karena satu pelabuhan hanya dapat memiliki satu koperasi TKBM.

Kuasa hukum Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Chairudin menyampaikan kesiapannya untuk mengikuti mediasi. Dia juga menekankan akan terus berpegang pada regulasi yang berlaku, khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (4) SKB 2 Dirjen 1 Deputi. Pasal-pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa koperasi TKBM adalah satu-satunya wadah tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan dan harus ada rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.

"Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

PANDEGLANG, iNews.id – Massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi melempari Kantor Bupati Pandeglang, Banten dengan tomat busuk, Rabu (23/10/2024). Aksi itu terjadi saat mereka menggelar demonstrasi memprotes ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Pandeglang 2024.

Koordinator aksi, Hadi Setiawan mengatakan, demonstrasi digelar sebagai bentuk protes atas tindakan sejumlah oknum ASN yang terlibat dalam Pilkada 2024. 

“Mulai dari kepala desa, camat hingga kepala dinas melanggar netralitas ASN dengan mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Banten dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang,” katanya. 

Dia menuturkan, dengan banyaknya keterlibatan ASN untuk memenangkan satu paslon di pilkada menjadi bukti bahwa Bupati Pandeglang terindikasi tidak mampu menciptakan demokrasi yang baik. 

“Karena itu, kami minta agar para oknum ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2024 diberikan sanksi tegas,” katanya.

Usai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pandeglang, massa melanjutkan aksinya di depan Kantor DPMPD dan Bawaslu Pandeglang.

Editor: Kastolani Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 8 hingga 10 persen. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan Kamis, 24 Oktober 2024. Aksi tersebut akan dilakukan di depan Istana Negara sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum bergerak menuju Istana Negara, massa akan terlebih dahulu berkumpul di Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) maupun di depan pintu Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) Monas seberang Balai Kota Provinsi Jakarta. Ribuan buruh disebut akan ikut turun ke jalan menyuarakan kenaikan upah, dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menuntut kenaikan upah minimum tahun 2015 sebesar 8 - 10 persen dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” kata Ketua Umum Said Iqbal dalam keterangan resminya pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya telah buka suara terkait nasib Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK), Indah Anggoro Putri, UMP akan diketok pada tanggal 21 November mendatang.

“UMP tanggal 21 kan. Paling lambat ditetapkan oleh Gubernur tanggal 21 November,” ujar Indah ketika ditemui di Gedung Kemnaker, Selasa, 22 Oktober 2024.

Indah tidak bisa memastikan ada atau tidaknya kenaikan dari upah minimum tersebut. Menurutnya, besaran upah minimum nantinya akan bergantung pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan keluar pada tanggal 6 November. Data tersebut menyangkut soal pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang menjadi salah satu komponen perhitungan upah minimum.

“Kita lihat data dari BPS, akan tiba tanggal 6 November,” ujarnya.

Terkait dengan tuntutan kenaikan upah minimum, Indah menyebut hingga saat ini belum ada serikat pekerja yang bersurat secara langsung ke Kemnaker untuk meminta kenaikan upah minimum. Permintaan tersebut, kata indah, selama ini hanya disampaikan di hadapan media. Namun ia menyebut, Dewan Pengupahan Nasional sudah ada permintaan untuk menaikkan komponen indeks tertentu atau alpha dalam metode perhitungan upah minimum.

Ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besok (24/10) di depan Istana Negara. Dalam unjuk rasa kali ini, buruh akan membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah 10% dan cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan aksi besar-besaran diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%. Bahkan besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari inflasi 2,8%.

Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

Lebih lanjut, aksi ini akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta pada pukul 10:00 WIB. Adapun titik kumpulnya di Patung Kuda-Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta.

"Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya," terangnya.

Setelah aksi 24 Oktober, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024 akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegas Iqbal.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.

Simak Video: Said Iqbal: Upah Ideal Buruh di Jakarta Rp 7 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Bertepatan dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Joko Widodo, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (20/10) sore.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Pandangan Jogja, massa tersebut tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD). Beberapa spanduk seruan dibentangkan, di antaranya bertuliskan ‘Tanam Padi Tumbuh Pabrik, Tanam Jagung Tumbuh Gedung, Tanam Modal Tumbuh Korupsi’ dan ‘Seret 3 Setan, Bangun Budaya Tanding, Hancurkan Kapitalisme, Militerisme, Sisa Feodal’.

Selain itu, mereka juga memaparkan 6 pernyataan sikap. Pernyataan tersebut menyinggung Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap gagal memenuhi janji Nawacita. Massa juga menuding Jokowi telah mengkhianati konstitusi dengan membangun dinasti politik. Mereka menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Kami menolak Gibran sebagai wapres, karena dicalonkan dengan rekayasa pengkhianatan terhadap konstitusi,” begitu bunyi poin kedua pernyataan sikap tersebut.

“Jokowi selama berkuasa menggunakan hukum dan alat negara untuk kepentingan politik praktis. Merepresi masyarakat sipil. Menyandera lawan politik. Keluarga Jokowi diduga menerima berbagai gratifikasi dari kepentingan bisnis. Kami menuntut Jokowi dan keluarganya harus diadili atas segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi,” begitu poin ketiga.

Lalu pernyataan keempat mereka yakni menuntut negara untuk mengadili perihal dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Prabowo.

Adapun pernyataan selanjutnya berupa ajakan kepada masyarakat untuk terus waspada, bersolidaritas, dan menyiapkan agenda merebut demokrasi.

“Kami menyerukan kepada masyarakat sipil agar mengambil sikap oposisi kritis untuk mendorong peradilan pelanggaran etika demokrasi dan konstitusi,” begitu poin terakhir pernyataan sikap tersebut.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KetuKONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melaksanakan aksi demonstrasi pada pekan depan selama satu minggu berturut-turut, di mana akan di mulai pada 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini bakal dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun salah satu tuntutan pada aksi demonstrasi tersebut meminta pemerintahan baur menaikkan upah minimum sebesar 8% sampai 10% pada tahun 2025.

“Tuntutan aksi hanya dua isu yaitu, pertama menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (18/10).

Ketua KSPI Iqbal mengungkapkan, untuk merumuskan kenaikan upah minimum pihaknya meminta pemerintah agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Sebab, lanjut Iqbal, PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang masih dalam tahap uji materiil, sehingga tidak tak bisa digunakan secara hukum.

“Isu kedua adalah cabut Omnibuslaw UU Ciptaker sekurang-kurangnya pada klaster ketenagakerjaan dan klaster di luar petani yang sedang akan diputuskan oleh hakim MK. Karena sudah tahap putusan hakim, kita minta segera dicabut sesuai uji material yang sedang di riviu di MK, itu dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menambahkan, aksi demo ini akan diikuti oleh enam kelompok serikat buruh, di mana serikat buruh tersebut menaungi hampir 90% pekerja di Indonesia. Setidaknya, 350 Kabupaten/Kota akan turut serta dalam aksi ini.

“Aksi ini tiap daerah ada yang serempak ada yang bertahap. Aksi akan di mulai pada 24 Oktober ribuan buruh aktif di depan istana,” tandasnya.

Ada istilah-istilah yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara dan sering diucapkan dalam beragam kesempatan. Salah satunya adalah disintegrasi bangsa. Apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa?

Disintegrasi berkaitan dengan kondisi negatif yang terjadi pada suatu bangsa. Hal ini bisa disebabkan oleh bebagai faktor yang perlu diatasi segera.

Apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Menurut buku Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita, Sahabat Khatulistiwa (2023: 206), disintegrasi bangsa terjadi saat memudarnya kesatupaduan antarkelompok yang ada di dalam suatu bangsa.

Disintegrasi bangsa juga bisa diartikan sebagai kondisi saat suatu bangsa sudah tidak bersatu lagi, namun terpecah belah. Hal ini dapat menyebabkan banyak hal, mulai dari hilangnya keutuhan, timbulnya perselisihan hingga perpecahan yang mengakibatkan perang.

Adanya disintegrasi bangsa tentu membuat kehidupan masyarakatnya menjadi tidak tentram. Jadi, kualitas hidup pun menurun. Oleh sebab itu, faktor penyebab dari disintegrasi bangsa perlu dihindari agar kondisi tersebut tak terjadi lagi.

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Berikut di antaranya.

Toleransi adalah hal yang penting untuk dimiliki masyarakat dalam suatu bangsa. Terlebih lagi jika bangsa tersebut tergolong majemuk. Jika tidak ada toleransi, maka disintegrasi bangsa akan muncul.

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya. Jika HAM dilanggar berkali-kali, maka masyarakat di suatu bangsa bisa merasa tak aman dan geram sehingga disintegrasi akan muncul.

Semua masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang merata. Sayangnya, kesenjangan pembangunan bisa saja terjadi karena berbagai faktor. Adanya kesenjangan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan hingga terjadi disintegrasi.

Terkadang, ada pejabat-pejabat yang memainkan haknya demi kepentingan diri sendiri di dunia politik. Hal ini dapat memicu terjadinya demonstrasi hingga disintegrasi bangsa.

Apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Disintegrasi adalah kondisi suatu bangsa yang sudah terpecah belah dan tidak utuh lagi. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti penjelasan di atas. (LOV)

LEBAK, iNews.id- Yadi, anggota Satpol PP Kabupaten Lebak meninggal dunia usai pengamanan demonstrasi di depan Gedung DPRD. Yadi meninggal pada Rabu (9/10/2024) dengan luka serius di bagian kepala usai tertimpa pagar yang didorong oleh demonstran yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL).

Yadi sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Adjidarmo. Kian hari kondisinya semakin memburuk hingga harus dirujuk ke beberapa rumah sakit di Tangerang dan Jakarta.

Wakil Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi mengatakan, salah satu anggota Satpol PP tewas saat menjalani perawatan di RS Hermina Tangerang selepas pengamanan aksi unjuk rasa.

"Betul beliau telah berpulang usai bertugas hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korpri Lebak turut berdukacita," ujar Ajis saat dikonfirmasi melalui telepon.

Menurutnya, Yadi berlumuran darah saat mengamankan demonstrasi yang dilakukan PMPL di depan Gedung DPRD Lebak pada Senin (23/9/2024). Demonstrasi tersebut menolak salah satu calon ketua DPRD Lebak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saat itu aksi unjuk rasanya yang kita tahu mengenai penolakan salah satu calon ketua DPRD Lebak. Beliau melakukan pengamanan saat massa mencoba merangsek masuk ke gedung. Korban tertimpa pagar gedung DPRD yang roboh," ucapnya.

Dia menyampaikan, awalnya Yadi mendapatkan penanganan medis di RSUD dr. Adjidarmo. Dari hasil pemeriksaan terdapat trauma pada tulang belakang kepala sehingga Yadi mengalami kelumpuhan.

"Dirujuk ke Tangerang juga Jakarta dan hari ini kami menerima kabar duka bahwa beliau sudah berpulang," ucapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Lebak, Dartim berharap insiden yang terjadi pada 23 September 2024 ini diproses hukum. "Kita berharap dilanjut," katanya. 

Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adicahya menuturkan, kasus tersebut tengah berproses. "Perkara dalam proses," kata AKP Wisnu.

Editor: Kurnia Illahi

BANDUNG, iNews.id - Massa gabungan serikat pekerja di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/9/2024). 

Mereka menuntut Penjabat (PJ) Gubernur Jabar Bey Machmudin menetapkan kenaikan upah bagi pekerja yang baru 1 tahun bekerja. 

Selain itu, buruh menolak potongan tambahan dana pensiun, dan PP Nomor 51 2023. Mereka menilai potongan dana dan peraturan pemerintah itu membuat buruh semakin menderita.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, aksi buruh dilakukan di tiga tempat. Selain di Gedung Sate, juga rumah dinas Gubernur Jabar dan kantor Disnakertrans Jawa Barat. 

Mereka akan melakukan aksi selama tiga hari sejak Senin (23/9/2024) hingga Rabu (25/9/2024). Buruh menyuarakan tiga aspirasi itu karena krusial.

"Hari ini teman-teman serikat pekerja, serikat buruh melakukan aksi di tiga titik pertama di Gedung Sate, kedua rumah dinas gubernur pakuan dan ketiga di disnaker," kata Roy di Gedung Sate, Senin (23/9/2024).

Roy menyatakan, tuntutan yang disampaikan ke pemerintah, terkait upah pekerja satu tahun atau lebih. Surat keputusan terkait hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, ujar Roy, buruh menolak potongan tambahan dana pensiun melalui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kebijakan tersebut bakal disahkan pemerintah tahun ini dengan bentuk peraturan pemerintah.

Buruh juga menolak PP Nomor 51 tahun 2023 yang sebagai acuan penetapan upah minimum 2025. Jika PP tersebut masih digunakan, kenaikan upah minimum akan sama dengan 2024.

"Apabila formula masih digunakan maka untuk tahun 2025 hampir sama kenaikan (upah) dengan tahun 2024 yaitu 0,1, 0,3 dan akan ada yang naik di bawah Rp 10 ribu," ujar Roy.

Presiden terpilih Prabowo Subianto, tutur Roy, harus mengeluarkan peraturan tentang klaster ketenagakerjaan terkait penetapan upah minimum kembali ke survei pasar dan kebutuhan kerja buruh.

"Kalau hitungan kami pakai PP 51 paling rendah Rp10.000, paling tinggi Rp90.000 per bulan. Itu pun bukan pusat-pusat industri, tapi kaya Kota Bekasi dan Depok," tutur dia.

Di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, naik di bawah Rp50.000.  Pembahasan upah minimum 2025 akan dilakukan November 2024

"Bulan depan rapat di dewan pengupahan kabupaten kota, November masuk ke provinsi sebelun dilakukan rapat ada perubahan regulasi supaya tidak naiknya seperti dulu," ucap Roy.

Menurut Roy, kenaikan upah minimum 2025 ideal 8 hingga 10 persen. massa buruh akan melakukan aksi demonstrasi lebih besar jika pemerintah tidak menggubris tiga tuntutan buruh itu.

Editor: Kastolani Marzuki

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keseharian kita. Hampir setiap hari medsos dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, belanja online, membaca berita, hiburan, dan berbagi fotoatau video. Selain itu, medsos digunakan untuk mengopinikan pendapat untuk mengajak orang lain melakukan pro atau kontra terhadap isu tersebut.

Dalam artikel ini, kami akan meninjau lebih jauh peran medsos dalam menanggapi isu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memicu demonstrasi pada 22 Agustus lalu. Kami melakukan analisis multiplatform medsos Twitter/X dan Tikto dengan menggunakan tools Enigma SNA dalam periode sekitar seminggu setelah putusan MK ditetapkan. Enigma SNA merupakan tools analitik khusus untuk media sosial yang dibuat oleh perusahaan Celcius Co. Ltd.

Pengunjuk rasa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk mematuhi keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diterbitkan pada 20 Agustus 2024. Putusan MK 60 menjabarkan panduan baru terkait ambang batas pencalonan gubernur/wakil gubernur dan bupati atau walikota beserta wakilnya pada Pilkada 2024. Sementara itu, putusan MK 70 menjelaskan tentang batas usia minimal calon gubernur/bupati/wali kota.

Ambang batas pencalonan pada putusan MK 60 secara keseluruhan lebih rendah dari ambang batas yang ditetapkan pada Pasal 40 ayat 1 UU Pilkada, yakni 20% dari kursi DPRD atau 25% dari suara sah dalam pemilu terakhir.

Putusan MK 60 membuka ruang bagi munculnya calon-calon gubernur/walikota/bupati baru terutama yang diusung oleh partai yang sebelumnya tidak dapat mengusung calon sendiri karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas 20% kursi DPRD. Dengan adanya calon-calon baru, kontestasi pilkada akan semakin menarik karena pilihan kandidat menjadi lebih beragam.

Sebelumnya, sebanyak 12 partai telah membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Koalisi ini menguasai 470 kursi atau sekitar 81% kursi di DPR. Menilik kemungkinan partai-partai di daerah untuk mengikuti bentuk koalisi di tingkat nasional, tanpa adanya putusan MK 60, besar kemungkinan pilkada 2024 akan menjadi pilkada dengan opsi pilihan hanya berupa calon dari KIM Plus beserta calon independen atau kotak kosong.

Pada 21 Agustus 2024, Badan Legislatif (Baleg) DPR melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada sekaligus menindaklanjuti putusan MK. Baleg kemudian membuat keputusan terkait pencalonan gubernur/bupati/walikota yang berbeda dengan putusan MK 60 dan 70.

Baleg DPR berencana membawa keputusan tersebut ke dalam rapat paripurna DPR tanggal 22 Agustus 2024 sekaligus mengesahkannya menjadi undang-undang. Kabar ini memunculkan reaksi publik terutama melalui tagar #KawalPutusanMK di berbagai platform media sosial.

Berikut analisis kami menggunakan Enigma SNA, suatu perangkat lunak analisis media sosial yang sangat mudah dipergunakan untuk mengamati dan membandingkan gaung isu #KawalPutusanMK di Twitter/X dan Tiktok.

Unjuk rasa kawal putusan MK di Surabaya (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/tom.)

#KawalPutusanMK di Twitter/X

Sebagai platform media sosial yang didominasi oleh konten tekstual, Twitter/X banyak digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan berita yang bersifat real-time. Fitur “trending” di Twitter/X memberikan gambaran kepada pengguna mengenai isu lokal atau nasional terkini yang sedang banyak dibicarakan publik.

Di Twitter/X, tagar #KawalPutusanMK mulai muncul dan menjadi salah satu topik tren untuk Indonesia sejak 20 Agustus 2024, yaitu tepat di hari MK mengeluarkan putusan MK 60 dan 70. Pembicaraan mengenai topik ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 23 Agustus 2024 dengan lebih dari lima juta postingan. Jumlah tweets per hari secara lengkap dapat dilihat pada platform Enigma SNA di gambar berikut:

Tagar "#KawalPutusanMK" sebagai trending topic untuk Indonesia di Twitter/X di bulan Agustus 2024

Pada 23 Agustus pagi, keseluruhan topik trending di Twitter/X untuk Indonesia didominasi oleh perbincangan terkait putusan MK dan event yang berkaitan seperti rapatparipurna DPR ataupun demonstrasi di gedung DPR pada hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Twitter/X merupakan platform yang sangat efektif untuk amplifikasi isu terkini dikarenakan isu trending di twitter tersebut sangat relevan dengan realitas yang sedang terjadi.

Trending topic untuk Indonesia di Twitter/X pada tanggal 23 Agustus 2024 pagi

Hampir seluruh topik populer Twitter/X di 23 Agustus 2024 menyuarakan narasi yang sama untuk isu #KawalPutusanMK yakni sentimen negatif, yakni perlawanan publik terhadap perilaku institusi negara: DPR, pemerintah, ataupun kepolisian. Kontra narasi melalui topik “pilihdamai barengprabowo” tidak berhasil menetralisasi karena volume percakapannya sangat kecil dibandingkan dengan percakapan netizen yang bersifat organik yang bukan kampanye media sosial.

Postingan paling banyak disukai di Twitter/X adalah dari akun @icannn__dengan lebih dari 144 ribu likes. Postingan itu berisi harapan dan doa untuk pergerakan rakyat terhadap penguasa. Sementara itu, postingan yang paling viral dari akun @wildanalamsyahh yang sudah dilihat lebih dari enam juta kali. Postingan tersebut menyertakan tampilan video terkait arogansi oknum polisi saat menghadapi demonstran pada 22 Agustus 2024.

Postingan populer / viral di Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK yang ditunjukan dari jumlah retweet

Menarik untuk disimak bahwa postingan-postingan viral di Twitter/X berasal dari akun-akun dengan latar belakang dan audiens yang berbeda-beda. Seperti divisualisasikan pada jejaring top influencer Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK, para top influencer topik ini tidak saling terkait tetapi masing-masing mampu membuat postingan atau konten yang viral terkait #KawalPutusanMK di Twitter/X.

Representasi akun media pada jejaring top influencer hanya diwakili oleh akun @Metro_TV, sementara itu akun lainnya merupakan akun individual atau akun komunitas seperti @literarybase atau @WEBCOMICFESS. Hal ini menunjukkan bahwa isu #KawalPutusanMK berhasil menjadi satu isu organik populer, yang menggerakkan warga Twitter/X, termasuk mereka yang pada situasi normal tidak tertarik dengan isu kenegaraan atau politik, untuk bereaksi dan bersuara mengenai isu tersebut.

Isu organik artinya bahwa isu tersebut memang berasal dari kebanyakan pemikiran orang, bukan berasal dari kelompok kelompok tertentu yang ingin mengkondisikan isu.

Jejaring top influencer Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK (Katadata)

Pada periode 22-26 Agustus 2024, postingan-postingan populer dengan tagar #KawalPemiluMK telah dilihat sebanyak lebih dari 25 juta kali dan disukai lebih dari satu juta akun. Angka ini berasal dari 35 postingan paling populer yang berhasil mencatatkan rasio interaksi pengguna sebesar 5,76%. Key metrics ini dapat dilihat dengan mudah pada platform Enigma SNA.

Statistik postingan populer di Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK (Katadata)

#KawalPutusanMK di Tiktok

Tiktok merupakan platform media sosial yang populer di kalangan anak muda terutama Gen Z. Jika Twitter merupakan platform sosial media dengan mayoritas konten berupa teks, konten di Tiktok pada umumnya merupakan video singkat yang dapat muncul di beranda pengguna melalui algoritma viralitas Tiktok. Tidak banyak platform analisis yang bisa melakukan analisis terhadap data dari Tiktok. Beruntung bahwa Enigma merupakan platform yang menyediakan fitur untuk menganalisis Tiktok.

Konten populer atau viral terkait tagar #KawalPutusanMK di Tiktok memiliki nuansa yang lebih beragam. Jika konten di Twitter/X hampir seluruhnya didominasi oleh perlawanan ataupun sentimen negatif warga Twitter/X terhadap pemerintah, warga Tiktok menyikapi isu #KawalPutusanMK dari sudut pandang yang berbeda.

Video populer/viral di Tiktok untuk tagar #KawalPutusanMK

Misalnya saja, video tentang aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti yang sudah ditonton lebih dari sembilan juta kali. Warga Tiktok lebih menyoroti penjebolan gerbang sebagai suatu aksi heroik dan keren, dibandingkan dengan esensi demonstrasi mahasiswa itu sendiri.

Video populer lain misalnya tentang kekaguman terhadap Erina Gudono dan segala pencapaiannya maupun simpati kepada Presiden Jokowi yang telah dilihat sebanyak 9 juta dan 8 juta kali. Kedua video tersebut pada dasarnya merupakan dukungan kepada Presiden Jokowi dan keluarga dari warga Tiktok yang sangat kontras dengan kecaman dan sentimen negatif warga Twitter terhadap Presiden Jokowi.

Salah satu komentar di Tiktok dari @the_buj4nkbrothers misalnya, menyoroti perihal kesabaran presiden RI ke-7 tersebut dalam menghadapi berbagai tuduhan dan kecaman. Komentar tersebut disukai oleh dari 39 ribu warga Tiktok.

Salah satu komentar di Tiktok berupa simpati dan dukungan kepada Presiden Jokowi (Katadata)

Aspek lain yang menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah daya jangkau Tiktok terhadap penggunanya. Jika postingan populer/viral dengan tagar #KawalPutusanMK di Twitter/X telah dilihat sebanyak lebih dari 25 juta kali, postingan populer dengan topik serupa telah dilihat sebanyak 61 juta kali di Tiktok, atau sekitar 2,5 kali dari jumlah impresi di Twitter.

Rasio interaksi pengguna di Tiktok untuk video populer terkait #KawalPutusanMK juga lebih tinggi, yakni 11%, dibandingkan dengan rasio interaksi pengguna di Twitter/X pada 5,76%.

Statistik postingan populer di Tiktok untuk tagar #KawalPutusanMK (Katadata)

Akan tetapi, perlu diingat bahwa konten populer di Tiktok sebagian besar bukan merupakan bentuk kecaman kepada pemerintah, melainkan dukungan dari warga Tiktok kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi dan keluarga.

Pilkada 2024 dan Media Sosial

Media sosial memiliki peranan yang sangat vital sebagai salah satu saluran yang digunakan oleh calon gubernur/bupati/walikota untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Terdapat perbedaan karakteristik dari pengguna Tiktok dan Twitter/X sebagai salah satu faktor penting dari sisi pemilih pada Pilkada 2024.

Kesuksesan calon pemimpin daerah yang menggunakan media sosial dalam kampanye akan ditentukan juga dari strategi kampanye calon tersebut di masing-masing platform sosial media.

Sebagai platform media sosial yang penggunanya didominasi oleh generasi muda, Tiktok merupakan representasi suara pemilih generasi muda, sebagai kategori pemilih terbanyak pada Pilkada 2024. Keberhasilan kampanye di Tiktok dapat mendukung terpilihnya suatu calon pada Pilkada 2024.

Pertanyaan warga Twitter/X mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang masih tinggi dapat dijawab dari masih dominannya dukungan warga Tiktok kepada Presiden Jokowi di tengah isu #KawalPutusanMK, meskipun Twitter/X telah menjadi “echo chamber” suara perlawanan dan sentimen negatif terhadap pemerintah.

Social network analisis dalam pilkada 2024 ini akan sangat menarik apabila kita bisa melihat lebih detail terkait popularitas dari calon pilkada, isu organik atau berbayar, termasuk mengkaitkan aktor-aktor utama influencer. Analisis yang dilakukan tidak menjamin kebenarannya.

Para masa aksi dari unsur driver ojek online (ojol) berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi tarif ojol.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, terlihat mobil orasi mulai datang ke lokasi demo sekitar jam 14.00 WIB. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 massa aksi yang hadir, yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek. Ojol yang hadir pun berasal dari berbagai perusahaan, mulai dari Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee.

Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

"Ada 6 poin tuntutan saya lupa, intinya kami menuntut revisi Permen Kominfo 1/2012," kata Rahman, dalam pernyataannya saat aksi demonstrasi di lokasi, Kamis (29/8/2024).

Rahman menjelaskan, dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo, itu pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," ujarnya.

Terkait tarif ini, salah satu keluhan driver ialah tentang persaingan antar operator yang berimbas pada penetapan tarif itu sendiri. Menurutnya, kondisi tersebut tidaklah sehat. Untuk besaran persentasenya sendiri, ojol dibebankan potongan tarif sebesar 30% untuk aplikator.

Rahman mengatakan, pihaknya belum melangsungkan audiensi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun operator seperti Gojek dam Grab. Negosiasi pun akan segera dilakukan bersama pihak Kominfo. berharap, agar ditemukan solusi terbaik menyangkut persoalan tarif ini.

"Mudah-mudahan hari ini diterima (negosiator). Spontan ini, sepertinya ini sudah dijanjikan ada pertemuan dengan Kominfo," ujar dia.

Selain keterlibatan pemerintah, ia juga berharap agar driver ojol juga ikut serta dilibatkan dalam penetapan tarif sehingga muncul keadilan. Harapannya, tarif bisa kembali ke masa-masa lalu.

"Minimal kembali ke masa lalu. Berkisaran di atas Rp 10 ribu per jarak tertentu. Jarak terdekat 0-4 km," kata Rahman.

Simak Video: Demo Ojol Patung Kuda Tuntut Revisi Peraturan Kominfo Soal Tarif Pos Komersial

[Gambas:Video 20detik]