REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Susi Meyrista Tarigan pada Jumat (9/8/2024). Susi akan dimintai keterangan mengenai dugaan rasuah dalam proses kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dilakukan ASDP.

“Saksi SMT pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan pers pada Jumat (9/8/2024).

Namun, Tessa belum dapat mengungkap informasi apa yang hendak digali dari keterangan Susi. Tessa mengatakan, Susi memenuhi panggilan untuk membantu penyidik menuntaskan perkara ini.

Diketahui, KPK mengungkap kerugian negara dalam perkara ini senilai Rp 1,27 triliun. Tapi kalkulasi tersebut belum final karena dapat bertambah lagi.

KPK tengah mengusut kasus dugaan rasuah di PT ASDP Indonesia Ferry. Kasus itu menyangkut kerja sama usaha.

“KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry persero, tahun 2019 sampai dengan 2022,” kata Tessa pada 18 Juli 2024.

Tessa juga menjelaskan kasus itu disidik sejak 11 Juli 2024. Di waktu yang sama, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Tapi Tessa enggan memerinci nama lengkap mereka. Adapun salah satunya merupakan pihak swasta berinisial A. Sedangkan tiga lainnya ialah pihak internal ASDP yaitu saudara HMAC, saudara MYH dan saudara IP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebabkan kerugian keuangan negara sampai Rp 1,27 triliun. KPK hingga saat ini masih mendalami kasus tersebut lewat pemeriksaan saksi-saksi.

"ASDP potensi kerugian negaranya sekitar Rp1,27 triliun minimal," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

KPK menghimpun data potensi dugaan kerugian negara tersebut lewat nilai proyek akuisisi kerjasama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap PT Jembatan Nusantara di angka Rp 1,3 triliun.

Tercatat, KPK sudah mencegah empat pihak ke luar negeri terkati proses penyidikan perkara ini. Mereka terdiri dari tiga pejabat internal PT ASDP dan satu pihak swasta.

"Tanggal 11 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 887 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Atas nama empat orang, yaitu satu orang dari pihak swasta sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP," ucap Tessa.

Walau demikian, Tessa belum dapat merinci identitas empat pihak yang dicegah ke luar negeri itu. Tessa hanya menyebutkan inisial dari para pihak yang dicekal.

"Yaitu satu orang dari pihak swasta dengan inisial saudara A. Sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP, yaitu saudara HMAC, saudara MYH, dan saudara IP," ujar Tessa.

Diketahui, pencegahan terhadap empat pihak tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan atau sampai Desember 2024. Tujuannya supaya para pihak tetap berada di dalam negeri dalam rangka kepentingan penyidikan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan telah melakukan upaya paksa penyitaan sejumlah mobil yang berhubungan dengan perkara itu.

Asep menyebut KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Tapi identitas tersangka maupun kontruksi perkara bakal diumumkan ketika dilakukan upaya paksa penahanan.

"Ini baru masuk penyidikan, tapi kita kalau sudah melakukan penyidikan, kita sudah bisa melakukan upaya paksa. Ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam, tetapi betul upaya paksa itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP," ucap Asep.