Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Susi Meyrista Tarigan dalam perkara dugaan korupsi pada kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh perseroan pada 2019-2022.

Susi hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (9/8/2024), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Lembaga antirasuah mendalami keterangannya ihwal akuisisi PT Jembatan Nusantara yang kini diduga merugikan keuangan negara.

"Saksi hadir. Didalami terkait pengetahuan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris atas proses KSU dan akuisisi PT JN [Jembatan Nusantar, red]," terang Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Susi bukan satu-satunya petinggi ASDP yang sudah dipanggil KPK sebelumnya. Sementara itu, petinggi dari Jembatan Nusantara juga sudah diperiksa KPK, seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktur Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses KSU dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Sebelumnya, KPK memperkirakan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp1,27 triliun. Nilai itu masih perkiraan sementara lantaran pihak penegak hukum dan auditor negara masih menghitung total kerugian negaranya.

Namun, nilai Rp1,27 triliun itu sudah menyamai biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara. Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal long distance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Dia juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Susi Meyrista Tarigan pada Jumat (9/8/2024). Susi akan dimintai keterangan mengenai dugaan rasuah dalam proses kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dilakukan ASDP.

“Saksi SMT pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan pers pada Jumat (9/8/2024).

Namun, Tessa belum dapat mengungkap informasi apa yang hendak digali dari keterangan Susi. Tessa mengatakan, Susi memenuhi panggilan untuk membantu penyidik menuntaskan perkara ini.

Diketahui, KPK mengungkap kerugian negara dalam perkara ini senilai Rp 1,27 triliun. Tapi kalkulasi tersebut belum final karena dapat bertambah lagi.

KPK tengah mengusut kasus dugaan rasuah di PT ASDP Indonesia Ferry. Kasus itu menyangkut kerja sama usaha.

“KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry persero, tahun 2019 sampai dengan 2022,” kata Tessa pada 18 Juli 2024.

Tessa juga menjelaskan kasus itu disidik sejak 11 Juli 2024. Di waktu yang sama, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Tapi Tessa enggan memerinci nama lengkap mereka. Adapun salah satunya merupakan pihak swasta berinisial A. Sedangkan tiga lainnya ialah pihak internal ASDP yaitu saudara HMAC, saudara MYH dan saudara IP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai Rp1,27 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara itu masih berupa perkiraan. Artinya, jumlahnya masih bisa berubah ke depannya.

"Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Masih bisa berubah," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/8/2024).

Nilai kerugian keuangan negara yang diperkirakan oleh KPK itu sama dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal longdistance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun sejak naik ke penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus tersebut. Misalnya, pada pekan lalu KPK telah memeriksa dua orang seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktu Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Hotmati Proses Hukum

Mengenai penyidikan yang bergulir, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai Rp1,27 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara itu masih berupa perkiraan. Artinya, jumlahnya masih bisa berubah ke depannya.

"Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Masih bisa berubah," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/8/2024).

Nilai kerugian keuangan negara yang diperkirakan oleh KPK itu sama dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal longdistance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun sejak naik ke penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus tersebut. Misalnya, pada pekan lalu KPK telah memeriksa dua orang seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktu Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Hotmati Proses Hukum

Mengenai penyidikan yang bergulir, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi akuisisi perusahaan PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencapai Rp1,27 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa nilai kerugian keuangan negara itu masih berupa perkiraan. Artinya, jumlahnya masih bisa berubah ke depannya.

"Perkiraan sementara Rp1,27 triliun. Masih bisa berubah," katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (7/8/2024).

Nilai kerugian keuangan negara yang diperkirakan oleh KPK itu sama dengan nilai atau biaya yang dikeluarkan oleh ASDP untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai akuisisi perusahaan itu sekitar Rp1,27 triliun dan prosesnya rampung sekitar 2022 lalu.

Usai akuisisi, Jembatan Nusantara menjadi anak perusahaan ASDP dan secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal longdistance ferry.

Berkat akuisisi tersebut, ASDP bisa menambah kepemilikan unit kapal penyeberangannya menjadi total 219 unit kapal. Pihak perseroan pun sudah buka suara perihal penyidikan yang dilakukan KPK.

Adapun sejak naik ke penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus tersebut. Misalnya, pada pekan lalu KPK telah memeriksa dua orang seperti mantan Direktur Utama Jembatan Nusantara Youlman Jamal serta Direktu Jembatan Nusantara Rudy Susanto.

Keduanya, ungkap KPK, didalami terkait dengan kronologis terjadinya proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan Akuisisi Jembatan Nusantara oleh ASDP pada 2019-2022.

Tidak hanya itu, penyidik KPK juga di antaranya telah memeriksa pihak di luar ASDP dan Jembatan Nusantara. Salah satunya yakni Penilai Publik pada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, Ocky Rinaldy.

"Didalami terkait dengan Penilaian (Valuasi) PT Jembatan Nusantara," ujar Tessa pada keterangan terpisah sebelumnya.

Hotmati Proses Hukum

Mengenai penyidikan yang bergulir, Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau god corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebabkan kerugian keuangan negara sampai Rp 1,27 triliun. KPK hingga saat ini masih mendalami kasus tersebut lewat pemeriksaan saksi-saksi.

"ASDP potensi kerugian negaranya sekitar Rp1,27 triliun minimal," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

KPK menghimpun data potensi dugaan kerugian negara tersebut lewat nilai proyek akuisisi kerjasama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terhadap PT Jembatan Nusantara di angka Rp 1,3 triliun.

Tercatat, KPK sudah mencegah empat pihak ke luar negeri terkati proses penyidikan perkara ini. Mereka terdiri dari tiga pejabat internal PT ASDP dan satu pihak swasta.

"Tanggal 11 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 887 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Atas nama empat orang, yaitu satu orang dari pihak swasta sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP," ucap Tessa.

Walau demikian, Tessa belum dapat merinci identitas empat pihak yang dicegah ke luar negeri itu. Tessa hanya menyebutkan inisial dari para pihak yang dicekal.

"Yaitu satu orang dari pihak swasta dengan inisial saudara A. Sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP, yaitu saudara HMAC, saudara MYH, dan saudara IP," ujar Tessa.

Diketahui, pencegahan terhadap empat pihak tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan atau sampai Desember 2024. Tujuannya supaya para pihak tetap berada di dalam negeri dalam rangka kepentingan penyidikan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan telah melakukan upaya paksa penyitaan sejumlah mobil yang berhubungan dengan perkara itu.

Asep menyebut KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Tapi identitas tersangka maupun kontruksi perkara bakal diumumkan ketika dilakukan upaya paksa penahanan.

"Ini baru masuk penyidikan, tapi kita kalau sudah melakukan penyidikan, kita sudah bisa melakukan upaya paksa. Ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam, tetapi betul upaya paksa itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP," ucap Asep.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi pada akuisisi perusahaan feri PT Jembatan Nusantara oleh BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Meski demikian, KPK belum bisa mengungkap nilai kerugian keuangan negara melalui ASDP itu lantaran masih dilakukan penghitungan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut kasus yang belum lama ini naik ke tahap penyidikan itu berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Yang pasti kerugian negara. Apakah ada suap di situ masih didalami," ujarnya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, proses akuisisi yang dilakukan terhadap PT Jembatan Nusantara rampung sekitar 2022 lalu. Perusahaan swasta itu diakuisisi dengan biaya Rp1,27 triliun.

Adapun dalam penanganan kasus tersebut di KPK, penyidik telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk empat orang berinisial A dari pihak swasta, serta HMAC, MYH dan IP dari internal ASDP.

Salah satu dari tiga pihak internal ASDP itu adalah pejabat tinggi di ASDP. Pihak ASDP pun tidak secara terperinci mengonfirmasi pertanyaan Bisnis terkait dengan pencegahan ke luar negeri terhadap Dirut.

Meski demikian, perseroan menyampaikan bahwa sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujar Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 4 orang dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Kasus itu terkait kerja sama perusahaan dan akuisisi PT Jembatan Nusantara 2019-2022.

Penyidik KPK telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Upaya cegah itu berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan 11 Juli 2024.Adapun empat orang tersebut meliputi satu pihak swasta berinisial A, serta tiga orang dari internal ASDP berinisial HMAC, MYH dan IP.

"Yaitu satu orang dari pihak swasta dengan inisial saudara A. Sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP yaitu saudara HMAC, saudara MYH dan saudara IP. Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan, larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk enam bulan ke depan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, dikutip Jumat (19/7/2024).

Adapun informasi yang dihimpun Bisnis, salah satu dari tiga pihak internal ASDP itu adalah pejabat tinggi di ASDP.Pihak ASDP pun tidak secara terperinci mengonfirmasi pertanyaan Bisnis terkait dengan pencegahan ke luar negeri terhadap Dirut.

Meski demikian, perseroan menyampaikan bahwasangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Oleh sebab itu, BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujar Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) buka suara tentang proses penyidikan kasus kerja sama usaha dan akuisisi perseroan terhadap PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa perseroan sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

"Kami percaya KPK akan bekerja dengan objektif dalam menangani hal ini " terangnya.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Penyidikan Baru Kasus ASDP

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK mengumumkan penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kasus dugaan korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan itu terkait dengan proses akuisisi perusahaan penyeberangan swasta, PT Jembatan Nusantara yang dilakukan beberapa tahun lalu.

"Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2019 sampai dengan 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

KPK pun telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Pada hari ini, Kamis (18/7/2024), penyidik telah memanggil dua orang saksi yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP April 2019-Juni 2020 Christine Hutabarat dan Wakil Kepala Lembaga Management FEB Universitas Indonesia 2009-2020 Willem A. Makaliwe.

Sehari sebelumnya, KPK memanggil VP Perencanaan Korporasi ASDP 2021–2022 Alwi Yusuf dan Direktur SDM ASDP April 2017-Desember 2019 Wing Antariksa.

Bisnis pernah memberitakan proses akuisisi yang dilakukan oleh BUMN penyeberangan terhadap perusahaan swasta itu. Aksi akuisisi terhadap Jembatan Nusantara oleh ASDP telah diselesaikan pada 22 Februari 2022. Saat ini perusahaan tersebut sudah beralih menjadi anak usaha milik perseroan. Selain itu, dari sisi manajemen, sudah ditunjuk jajaran direksi untuk mengelola anak usaha tersebut.

Usai diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara bakal secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal long distance ferry. Pihak ASDP saat itu menyebut telah meninjau kondisi kapal yang dibeli dari Jembatan Nusantara sebelum memutuskan aksi akuisisi. Secara umum, lanjutnya, kondisi seluruh kapal masih layak untuk beroperasi.

Akuisisi Jembatan Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan ferry swasta di Indonesia membuat ASDP memiliki lebih banyak unit kapal, yakni 219 unit kapal.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara telah melalui proses yang panjang, diawali dengan kerja sama usaha selama dua tahun. Proses ini, kata Shelvy , termasuk due dilligence yang melibatkan lembaga dalam negeri, internasional, serta para stakeholder demi memastikan semua proses telah sesuai dengan prinsip good corporate governance.

Sebagai informasi, PT Jembatan Nusantara sebelumnya merupakan perusahaan kapal feri swasta yang memiliki jumlah kapal sebanyak 53 unit dan mengoperasikan enam lintasan Long Distance Ferry (LDF). Akuisisi oleh ASDP akan menambah portofolio kekuatan armada serta lintasan yang dioperasikan perusahaan pelat merah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) buka suara tentang proses penyidikan kasus kerja sama usaha dan akuisisi perseroan terhadap PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa perseroan sangat memahami dan menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. BUMN transportasi itu menyatakan bakal menghormati penyidikan yang sedang berjalan.

"Perseroan menghormati penyidikan yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang termasuk memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga tersebut dalam melakukan tugas dan kewenangannya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Shelvy lalu menuturkan bahwa ASDP memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan selalu menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

Terkait dengan proses hukum yang bergulir di KPK, ASDP meminta semua pihak untuk tidak berasumsi dan menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dengan adanya penyidikan. Shelvy meminta agar seluruh pihak menunggu selesainya proses penyidikan.

"Kami percaya KPK akan bekerja dengan objektif dalam menangani hal ini " terangnya.

Adapun, perseroan juga memastikan penyidikan yang berlangsung di KPK tidak memengaruhi operasional ASDP.

"Perseroan juga meyakinkan kepada seluruh pengguna jasa layanan bahwa perseroan memastikan operasional perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Shelvy.

Penyidikan Baru Kasus ASDP

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK mengumumkan penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kasus dugaan korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan itu terkait dengan proses akuisisi perusahaan penyeberangan swasta, PT Jembatan Nusantara yang dilakukan beberapa tahun lalu.

"Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2019 sampai dengan 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

KPK pun telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Pada hari ini, Kamis (18/7/2024), penyidik telah memanggil dua orang saksi yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP April 2019-Juni 2020 Christine Hutabarat dan Wakil Kepala Lembaga Management FEB Universitas Indonesia 2009-2020 Willem A. Makaliwe.

Sehari sebelumnya, KPK memanggil VP Perencanaan Korporasi ASDP 2021–2022 Alwi Yusuf dan Direktur SDM ASDP April 2017-Desember 2019 Wing Antariksa.

Bisnis pernah memberitakan proses akuisisi yang dilakukan oleh BUMN penyeberangan terhadap perusahaan swasta itu. Aksi akuisisi terhadap Jembatan Nusantara oleh ASDP telah diselesaikan pada 22 Februari 2022. Saat ini perusahaan tersebut sudah beralih menjadi anak usaha milik perseroan. Selain itu, dari sisi manajemen, sudah ditunjuk jajaran direksi untuk mengelola anak usaha tersebut.

Usai diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara bakal secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapal long distance ferry. Pihak ASDP saat itu menyebut telah meninjau kondisi kapal yang dibeli dari Jembatan Nusantara sebelum memutuskan aksi akuisisi. Secara umum, lanjutnya, kondisi seluruh kapal masih layak untuk beroperasi.

Akuisisi Jembatan Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan ferry swasta di Indonesia membuat ASDP memiliki lebih banyak unit kapal, yakni 219 unit kapal.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara telah melalui proses yang panjang, diawali dengan kerja sama usaha selama dua tahun. Proses ini, kata Shelvy , termasuk due dilligence yang melibatkan lembaga dalam negeri, internasional, serta para stakeholder demi memastikan semua proses telah sesuai dengan prinsip good corporate governance.

Sebagai informasi, PT Jembatan Nusantara sebelumnya merupakan perusahaan kapal feri swasta yang memiliki jumlah kapal sebanyak 53 unit dan mengoperasikan enam lintasan Long Distance Ferry (LDF). Akuisisi oleh ASDP akan menambah portofolio kekuatan armada serta lintasan yang dioperasikan perusahaan pelat merah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kasus dugaan korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan itu terkait dengan proses akuisisi perusahaan penyeberangan swasta, PT Jembatan Nusantara yang dilakukan beberapa tahun lalu.

"Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2019 sampai dengan 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Penyidik lembaga antikorupsi telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Pada hari ini, Kamis (18/7/2024), penyidik telah memanggil dua orang saksi yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP April 2019-Juni 2020 Christine Hutabarat dan Wakil Kepala Lembaga Management FEB Universitas Indonesia 2009-2020 Willem A. Makaliwe.

Sehari sebelumnya, KPK memanggilVP Perencanaan Korporasi ASDP 2021–2022 Alwi Yusuf dan Direktur SDM ASDP April 2017-Desember 2019 Wing Antariksa.

Bisnis pernah memberitakan proses akuisisi yang dilakukan oleh BUMN penyeberangan terhadap perusahaan swasta itu.

Proses Akuisisi Saham

Aksi akuisisi terhadap Jembatan Nusantara oleh ASDP telah diselesaikan pada 22 Februari 2022. Saat ini perusahaan tersebut sudah beralih menjadi anak usaha milik perseroan.

Selain itu, dari sisi manajemen, sudah ditunjuk jajaran direksi untuk mengelola anak usaha tersebut.Usai diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara bakal secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapallong distanceferry.

Pihak ASDP saat itu menyebut telah meninjau kondisi kapal yang dibeli dari Jembatan Nusantara sebelum memutuskan aksi akuisisi. Secara umum, lanjutnya, kondisi seluruh kapal masih layak untuk beroperasi.

“Tidak ada perbaikan besar atau revitalisasi besar yang dibutuhkan,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

Akuisisi Jembatan Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan ferry swasta di Indonesia membuat ASDP memiliki lebih banyak unit kapal, yakni 219 unit kapal.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara telah melalui proses yang panjang, diawali dengan kerja sama usaha selama dua tahun.

Proses ini, kata Shelvy , termasukdue dilligenceyang melibatkan lembaga dalam negeri, internasional, serta parastakeholderdemi memastikan semua proses telah sesuai dengan prinsipgood corporate governance.

Langkah ASDP mengakuisisi perusahaan ferry swasta dinilai sebagai inisiatif strategis sebagai bagian dari rencana jangka panjang perusahaan 2020-2024.

Rencana jangka panjang yang dimaksud yakni pengembangan jasa manajemen dan operator kapal ferry yang akseleratif, khususnya dalam penambahan armada serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam rangka menuju IPO.

ASDP berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi segmen penyeberangan dengan menambah jumlah armada sebanyak 19 unit kapal selama kurun waktu lima tahun selama 2020-2024, untuk lintasan komersial reguler, eksekutif, LDF dan lintasan internasional.

Sebagai informasi, PT Jembatan Nusantara merupakan perusahaan kapal ferry swasta yang memiliki jumlah kapal sebanyak 53 unit dan mengoperasikan enam lintasan Long Distance Ferry (LDF). Akuisisi oleh ASDP akan menambah portofolio kekuatan armada serta lintasan yang dioperasikan perusahaan pelat merah tersebut.

"Peningkatan armada dan lintasan dari JN, maka akan meningkatkan optimalisasi trip pelayaran dan lintasan komersial lain, dan pada akhirnya dapat mendongkrak pendapatan ASDP," tulis Shelvy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Kasus dugaan korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan itu terkait dengan proses akuisisi perusahaan penyeberangan swasta, PT Jembatan Nusantara yang dilakukan beberapa tahun lalu.

"Bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), tahun 2019 sampai dengan 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Penyidik lembaga antikorupsi telah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Pada hari ini, Kamis (18/7/2024), penyidik telah memanggil dua orang saksi yaitu Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP April 2019-Juni 2020 Christine Hutabarat dan Wakil Kepala Lembaga Management FEB Universitas Indonesia 2009-2020 Willem A. Makaliwe.

Sehari sebelumnya, KPK memanggilVP Perencanaan Korporasi ASDP 2021–2022 Alwi Yusuf dan Direktur SDM ASDP April 2017-Desember 2019 Wing Antariksa.

Bisnis pernah memberitakan proses akuisisi yang dilakukan oleh BUMN penyeberangan terhadap perusahaan swasta itu.

Proses Akuisisi Saham

Aksi akuisisi terhadap Jembatan Nusantara oleh ASDP telah diselesaikan pada 22 Februari 2022. Saat ini perusahaan tersebut sudah beralih menjadi anak usaha milik perseroan.

Selain itu, dari sisi manajemen, sudah ditunjuk jajaran direksi untuk mengelola anak usaha tersebut.Usai diakuisisi ASDP, Jembatan Nusantara bakal secara penuh menjalankan lintasan komersial karena memiliki kapasitas kapallong distanceferry.

Pihak ASDP saat itu menyebut telah meninjau kondisi kapal yang dibeli dari Jembatan Nusantara sebelum memutuskan aksi akuisisi. Secara umum, lanjutnya, kondisi seluruh kapal masih layak untuk beroperasi.

“Tidak ada perbaikan besar atau revitalisasi besar yang dibutuhkan,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin.

Akuisisi Jembatan Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan ferry swasta di Indonesia membuat ASDP memiliki lebih banyak unit kapal, yakni 219 unit kapal.

Proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara telah melalui proses yang panjang, diawali dengan kerja sama usaha selama dua tahun.

Proses ini, kata Shelvy , termasukdue dilligenceyang melibatkan lembaga dalam negeri, internasional, serta parastakeholderdemi memastikan semua proses telah sesuai dengan prinsipgood corporate governance.

Langkah ASDP mengakuisisi perusahaan ferry swasta dinilai sebagai inisiatif strategis sebagai bagian dari rencana jangka panjang perusahaan 2020-2024.

Rencana jangka panjang yang dimaksud yakni pengembangan jasa manajemen dan operator kapal ferry yang akseleratif, khususnya dalam penambahan armada serta mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam rangka menuju IPO.

ASDP berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi segmen penyeberangan dengan menambah jumlah armada sebanyak 19 unit kapal selama kurun waktu lima tahun selama 2020-2024, untuk lintasan komersial reguler, eksekutif, LDF dan lintasan internasional.

Sebagai informasi, PT Jembatan Nusantara merupakan perusahaan kapal ferry swasta yang memiliki jumlah kapal sebanyak 53 unit dan mengoperasikan enam lintasan Long Distance Ferry (LDF). Akuisisi oleh ASDP akan menambah portofolio kekuatan armada serta lintasan yang dioperasikan perusahaan pelat merah tersebut.

"Peningkatan armada dan lintasan dari JN, maka akan meningkatkan optimalisasi trip pelayaran dan lintasan komersial lain, dan pada akhirnya dapat mendongkrak pendapatan ASDP," tulis Shelvy.