REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Susi Meyrista Tarigan pada Jumat (9/8/2024). Susi akan dimintai keterangan mengenai dugaan rasuah dalam proses kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dilakukan ASDP.

“Saksi SMT pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan pers pada Jumat (9/8/2024).

Namun, Tessa belum dapat mengungkap informasi apa yang hendak digali dari keterangan Susi. Tessa mengatakan, Susi memenuhi panggilan untuk membantu penyidik menuntaskan perkara ini.

Diketahui, KPK mengungkap kerugian negara dalam perkara ini senilai Rp 1,27 triliun. Tapi kalkulasi tersebut belum final karena dapat bertambah lagi.

KPK tengah mengusut kasus dugaan rasuah di PT ASDP Indonesia Ferry. Kasus itu menyangkut kerja sama usaha.

“KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry persero, tahun 2019 sampai dengan 2022,” kata Tessa pada 18 Juli 2024.

Tessa juga menjelaskan kasus itu disidik sejak 11 Juli 2024. Di waktu yang sama, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Tapi Tessa enggan memerinci nama lengkap mereka. Adapun salah satunya merupakan pihak swasta berinisial A. Sedangkan tiga lainnya ialah pihak internal ASDP yaitu saudara HMAC, saudara MYH dan saudara IP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry aau PT ASDP (Persero).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, keempat orang itu terdiri dari satu pihak swasta dan tiga pihak internal PT ASDP.

“Pihak swasta dengan inisial saudara A. Sementara tiga lainnya merupakan pihak internal ASDP yaitu saudara HMAC, saudara MYH dan saudara IP,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (18/7/2024).

Tessa mengatakan, upaya paksa ini mengacu pada Surat Keputusan Nomor 887 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri.

Mereka diharapkan tetap berada di tanah air agar penyidikan perkara di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tetap lancar.

“Larangan bepergian ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan,” ujar Tessa.

Dugaan korupsi di PT ASDP menyangkut kerja sama dan akuisisi PT Jembatan Nusantara, perusahaan yang bergerak di transportasi laut.

Dalam situs resminya, PT Jembatan Nusantara merupakan kelanjutan dari PT Jembatan Madura yang berdiri pada 22 September 1975.

Tessa belum mengungkap siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini maupun perbuatan mereka.

Terpisah, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan pihaknya telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan menyita sejumlah mobil.

Asep menuturkan, upaya paksa bisa dilakukan setelah suatu perkara naik ke tahap penyidikan.

“Ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam, tapi betul upaya paksa itu (penyitaan mobil) dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP,” kata Asep.