Jakarta: Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memprofiling tersangka teroris berinisial HOK. Remaja berusia 19 tahun itu terpapar terorisme sejak November 2023.

"Itu pertama sekali berinteraksi dalam sebuah grup media sosial yang membawa yang bersangkutan termotivasi untuk mendalami lebih lanjut tentang Daulah Islamiyah (ISIS)," kata juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Aswin mengatakan pengaruh media sosial itu sangat cepat. HOK langsung bergabung dengan salah satu grup yang menjadi wadah interaksi antara HOK dengan seseorang.
"Kemudian yang bersangkutan ditawarkan untuk ikut lagi ke grup media sosial yang lebih spesifik (Telegram). Bahkan itu berbayar. Yang bersangkutan membayar dengan uang jajannya. Seperti aplikasi media sosial, kalau mau jadi member itu membayar. Yang bersangkutan membayar, kemudian masuk menjadi member," ujar Aswin.

Aswin menyebut HOK mendapatkan banyak video terkait propaganda ISIS atau Daulah Islamiyah di dalam grup berbayar tersebut. Seperti video-video eksekusi, peperangan ISIS, tentang baiat, dan video penjelasan terkait tindakan ataupun aktivitas ISIS sudah sesuai syariat Islam.

"Jadi video-video atau konten-konten tersebut didapat melalui sebuah grup media sosial. Karena yang bersangkutan masih penasaran, bergabung lagi ke dalam beberapa grup Telegram kelompok-kelompok radikal yang lintas negara," ungkap Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Densus 88 itu.

Baca juga: Densus: HOK Belajar Rakit BOM di Kamar Ikuti Tutorial Video dari Grup Telegram

Selain itu, dalam grup Telegram tersebut juga terdapat penjelasan bahwa pemerintah tidak menerapkan hukum Islam dan harus diperangi. Ada pula tutorial cara menggunakan bahan-bahan untuk merakit bom.

"(Kemu) seri-seri tauhid dalam versinya Daulah Islamiyah, kemudian beberapa musik atau lagu gitu ya yang berisi propaganda-propaganda," beber Aswin.

HOK pun belajar merakit bom menggunakan video tutorial di grup Telegram tersebut. Perakitan bahan peledak dilakukan di kamarnya. Namun, meski sudah mencoba merakit segala macam bom, polisi memastikan HOK belum bisa membuat bom.

HOK adalah pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS yang ditangkap di Batu, Malang, Jawa Timur pada Rabu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 19.15 WIB. Remaja ini hendak melakukan bom bunuh diri di tempat ibadah di Batu, Malang.

Dia diringkus saat hendak membuang bahan kimia yang digunakan untuk membuat bom. Kini, HOK masih diperiksa intensif oleh Densus 88.

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menjelang hari ulang tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagian besar masyarakat memberi perhatian sekaligus penghargaan kepada BNPT. BNPT yang lahir pasca kasus Bom Bali yakni melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010, telah mengalami berbagai perkembangan dan evolusi serta teruji dengan berbagai tantangan dan pengalaman tentunya dalam menghadapi kejahatan terorisme atau kegiatan terkait lainnya.

Pada saat ini, publik dapat menilai ketika kasus aksi terorisme menurun hampir di seluruh wilayah. Khususnya dalam periode 2019-2024. Di masa pandemi, kasus atau aksi terorisme menurun seiring dengan menurunnya kegiatan masyarakat dan fokus perhatian pada penanganan kesehatan.

Meski demikian BNPT terus melaksanakan kegiatannya dan alhasil menemui indeks peningkatan, yang ditandai dengan menurunnya kasus terorisme, misalnya pada 2023 yang menurun 56 persen. Hasil kinerja ini memang boleh dibanggakan dan diberi penghargaan tinggi, namun tetap tidak boleh menurunkan kewaspadaan.

Menilik dari berbagai pengalaman yang telah lalu, kasus dan aksi terorisme yang berhasil dicegah atau ditanggulangi oleh BNPT maupun lembaga lainnya, seperti Densus 88 Polri dan TNI, berawal dari beberapa faktor seperti kemiskinan (ekonomi), ideologi, politik, korban kejahatan, pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik, serta penggunaan sarana agama. Kita harus sama-sama mengapresiasi kerja seluruh elemen, termasuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah selama ini, yang telah bersinergi untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

DPR dan Pemerintah pada 2018 lalu telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Terorisme, dimana memberi peran lebih kepada BNPT sebagi Koordinator kebijakan dan strategi nasional terkait seluruh program penanggulangan terorisme.

Peran ini termasuk mengkoordinasikan program kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, kerjasama internasional, termasuk koordinator penegakan hukum dan pemulihan atau pelindungan korban.

Penambahan dan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan ini memang harus dibayar dengan output kerja yang lebih besar dan berkualitas. Oleh karenanya Komisi 3 DPR sebagai mitra kerja BNPT selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kerja program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Saya akan memaparkan beberapa catatan evaluatif tersebut.

Evaluasi Program Penanggulangan Terorisme

Kita telah mengetahui bersama bahwa kasus dan aksi terorisme sangat meankutkan dan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti penanggulangan kejahatan biasa. Cara-cara luar biasa tersebut dapat tercermin dari peran dan fungsi BNPT yang diatur dalam undang-undang.

Bahkan lebih jauh lagi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menjelang hari ulang tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagian besar masyarakat memberi perhatian sekaligus penghargaan kepada BNPT. BNPT yang lahir pasca kasus Bom Bali yakni melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010, telah mengalami berbagai perkembangan dan evolusi serta teruji dengan berbagai tantangan dan pengalaman tentunya dalam menghadapi kejahatan terorisme atau kegiatan terkait lainnya.

Pada saat ini, publik dapat menilai ketika kasus aksi terorisme menurun hampir di seluruh wilayah. Khususnya dalam periode 2019-2024. Di masa pandemi, kasus atau aksi terorisme menurun seiring dengan menurunnya kegiatan masyarakat dan fokus perhatian pada penanganan kesehatan.

Meski demikian BNPT terus melaksanakan kegiatannya dan alhasil menemui indeks peningkatan, yang ditandai dengan menurunnya kasus terorisme, misalnya pada 2023 yang menurun 56 persen. Hasil kinerja ini memang boleh dibanggakan dan diberi penghargaan tinggi, namun tetap tidak boleh menurunkan kewaspadaan.

Menilik dari berbagai pengalaman yang telah lalu, kasus dan aksi terorisme yang berhasil dicegah atau ditanggulangi oleh BNPT maupun lembaga lainnya, seperti Densus 88 Polri dan TNI, berawal dari beberapa faktor seperti kemiskinan (ekonomi), ideologi, politik, korban kejahatan, pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik, serta penggunaan sarana agama. Kita harus sama-sama mengapresiasi kerja seluruh elemen, termasuk Pemerintah maupun Pemerintah Daerah selama ini, yang telah bersinergi untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

DPR dan Pemerintah pada 2018 lalu telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Terorisme, dimana memberi peran lebih kepada BNPT sebagi Koordinator kebijakan dan strategi nasional terkait seluruh program penanggulangan terorisme.

Peran ini termasuk mengkoordinasikan program kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, kerjasama internasional, termasuk koordinator penegakan hukum dan pemulihan atau pelindungan korban.

Penambahan dan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan ini memang harus dibayar dengan output kerja yang lebih besar dan berkualitas. Oleh karenanya Komisi 3 DPR sebagai mitra kerja BNPT selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kerja program penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Saya akan memaparkan beberapa catatan evaluatif tersebut.

Evaluasi Program Penanggulangan Terorisme

Kita telah mengetahui bersama bahwa kasus dan aksi terorisme sangat meankutkan dan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti penanggulangan kejahatan biasa. Cara-cara luar biasa tersebut dapat tercermin dari peran dan fungsi BNPT yang diatur dalam undang-undang.

Bahkan lebih jauh lagi...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan bahwa mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), organisasi radikal yang telah membubarkan diri. Noor menegaskan, JI masih perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah.