Sydney: Pemerintah Australia memutuskan untuk menaikkan tingkat ancaman terorisme ke level ‘Mungkin,’ merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu aksi teror pada waktu tertentu.

Kepala Badan Intelijen Australia Mike Burgess mengatakan, sejauh ini tidak ada indikasi serangan teror yang akan segera terjadi. Kendati begitu, ada risiko peningkatan ancaman aksi teror untuk 12 bulan ke depan.

"Lingkungan keamanan Australia memburuk, lebih tidak stabil dan lebih tidak dapat diprediksi," kata Burgess kepada wartawan, dikutip dari AFP pada Senin, 5 Agustus 2024.

“Kekerasan bermotif politik sekarang bergabung dengan spionase dan campur tangan asing sebagai masalah keamanan utama kami,” imbuhnya.

Burgess mengatakan saat ini ada lebih banyak warga Australia yang teradikalisasi, dan mereka semakin bersedia menggunakan kekerasan untuk mendorong tujuan mereka.

"Orang-orang menganut ideologi anti-otoritas, teori konspirasi, dan berbagai keluhan. Beberapa menggabungkan berbagai keyakinan untuk menciptakan ideologi hibrida baru," katanya.

Tingkat ancaman terorisme di Australia hingga saat ini berada di level “Mungkin."

Ideologi Ekstrem

Burgess mengatakan ideologi ekstrem telah meningkat selama pandemi Covid-19 dan juga baru-baru ini selama konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza.

“Eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Lebanon selatan, akan menimbulkan ketegangan lebih lanjut, memperburuk ketegangan, dan berpotensi memicu keluhan,” sambung dia.

Dalam satu serangan besar pada April, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun diduga menikam seorang uskup Kristen Asiria selama kebaktian gereja Sydney yang disiarkan langsung.

Baca juga: Tikam Uskup, Remaja Australia Didakwa Terorisme

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk menghapus konten ekstremisme dan penuh kekerasan serta menguji coba teknologi verifikasi usia.

Amerika Serikat dan Inggris juga bergulat dengan munculnya ideologi ekstrem, kata Albanese.

“Pemerintah di seluruh dunia khawatir tentang radikalisasi pemuda, radikalisasi daring, dan munculnya ideologi campuran baru,” pungkas Albanese.

(WIL)

Moskow: Yulia Navalnaya, istri dari mendiang tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny, menjadi buronan usai sebuah pengadilan di Moskow mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya.

Mengutip dari BBC pada Rabu, 10 Juli 2024, Navalnaya yang tinggal di luar Rusia didakwa secara in absentia atas tuduhan "berpartisipasi dalam masyarakat ekstremis," menurut laporan kantor berita Tass.

Alexei Navalny, seorang tokoh oposisi terkemuka di Rusia selama satu dekade terakhir, meninggal dunia pada Februari lalu saat mendekam di penjara Lingkaran Arktika.
Pihak berwenang Rusia menyatakan bahwa ia meninggal karena sebab-sebab alamiah. Namun Yulia Navalnaya menegaskan bahwa suaminya "disiksa, dibiarkan kelaparan, dipenggal, dan dibunuh" oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kala itu, Navalny sedang menjalani hukuman 19 tahun penjara atas tuduhan ekstremisme yang secara luas dianggap bermotif politik.

Baca juga: 43 Negara Desak Penyelidikan Independen Kematian Alexei Navalny

Perjuangan Yulia Navalnaya

Menanggapi keputusan pengadilan, Yulia Navalnaya menulis di media sosial X: "Ketika Anda menulis tentang hal ini, jangan lupa untuk menulis hal yang utama: Vladimir Putin adalah seorang pembunuh dan penjahat perang. Tempatnya adalah di penjara, dan bukan di suatu tempat di Den Haag, di sel yang nyaman dengan TV, tetapi di Rusia - di koloni yang sama dan sel berukuran dua kali tiga meter yang sama dengan tempat ia membunuh Alexei."

Pengadilan Moskow memutuskan bahwa Yulia Navalnaya, yang telah bersumpah melanjutkan pekerjaan suaminya, kini berstatus buronan dan akan ditahan jika ia kembali ke Rusia. Dakwaan terhadap Yulia kemungkinan terkait keputusan pengadilan Rusia pada Juni 2021, yang melarang tiga organisasi terkait Alexei Navalny. Ketiganya dilabeli sebagai kelompok "ekstremis."

Yulia Navalnaya tidak dapat menghadiri pemakaman suaminya pada Maret lalu. Sejak itu, ia telah bertemu dengan beberapa pemimpin Barat, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Baru-baru ini, ia terpilih untuk memimpin Human Rights Foundation yang berbasis di AS, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara global. Dalam peran barunya, Navalnaya bersumpah untuk melanjutkan perjuangan suaminya melawan Putin. (Shofiy Nabilah)

(WIL)