Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2024. Trump meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres. Meski begitu, kemenangan Trump berpotensi memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika resmi jadi Presiden AS dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satunya, rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di AS dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian, menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, sehingga rencana penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan kembali menekan nilai tukar rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar AS akan mempersempit peluang Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," papar Josua.

Kemudian ada juga sejumlah rencana terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap Indonesia. Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut, Trump ingin menetapkan bea tambahan 60-100% produk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi Indonesia mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden AS kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap Indonesia.

Ia khawatir salah satu kampanye Trump yang akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid II yang akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim.

Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, diperkirakan kuat akan memenangkan kontestasi pilpres 2024. Sebab hingga saat ini jumlah suara yang didapat Trump jauh lebih unggul dari saingannya, capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 04:00 waktu AS atau 16.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 219 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

Lalu apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih jika Donald Trump benar terpilih sebagai presiden AS?

Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika terpilih sebagai presiden nanti dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Salah satunya ada rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di dalam negeri (AS) dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

"Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar," terang Josua saat dihubungi detikcom.

Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai dolar terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

"Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik," jelasnya.

Kemudian menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS. Sehingga rencana penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) ke depannya pun juga akan sangat terpengaruh.

Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan akan kembali menekan nilai mata uang rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar ini akan mempersempit peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan.

"Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dollar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah," papar Josua.

"Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia," tambahnya.

Kemudian ada juga sejumlah rencananya terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap RI. Di mana Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

Disebut-sebut ia ingin memberi bea tambahan 60%-100% untuk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

"Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi RI mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10%-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Donald Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian RI. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro-Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS," pungkasnya.

Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap RI.

Namun ia mengkhawatirkan salah satu isi kampanye Trump yang mengatakan ia akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

"Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti," kata Ibrahim.

Kemudian ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid dua yang sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama atau terbesar Indonesia.

"Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan peran dagang dengan Tiongkok," ucapnya.

"Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi," terang Ibrahim lagi.

IDXChannel - Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa rencananya untuk lebih mengatasi inflasi adalah termasuk mengakhiri kebijakan yang dinilai pro-iklim, Green New Deal (GND).

"Untuk mengalahkan inflasi lebih lanjut, rencana saya akan mengakhiri Green New Deal, yang saya sebut sebagai penipuan Green New, penipuan terbesar dalam sejarah," kata Trump dalam sebuah acara di Economic Club of New York.

Proposal kebijakan Green New Deal mengadvokasi kebijakan publik untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat telah mempelopori resolusi yang akan mengalihkan 100 persen permintaan energi di Amerika Serikat ke sumber energi tanpa emisi.

"Ini (Green New Deal) justru membuat kita mundur, bukannya membuat kita maju, dan kita mengirimkan semua dana yang tidak terpakai ke Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang salah nama," tambah Trump.

Sebelumnya, Trump telah berjanji untuk mengakhiri subsidi pajak senilai ratusan miliar dolar AS yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden.

Trump juga berjanji untuk mengakhiri apa yang oleh Partai Republik disebut sebagai "penipuan baru yang ramah lingkungan" dan mengalihkan uang yang dihemat untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

(Dian Kusumo Hapsari)

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve tampaknya akan menghadapi tantangan baru jika calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, kembali menjadi Presiden.

Para ekonom melihat agenda Trump seperti penetapan tarif perdagangan, mendeportasi jutaan pekerja tak berdokumen, dan kemungkinan pelebaran defisit, dapat kembali menghidupkan tekanan harga, yang mendorong bank sentral memberlakukan kebijakan moneter yang lebih ketat.

Trump juga diperkirakan mengenakan tarif 10% secara menyeluruh pada barang-barang impor, bahkan produk-produk China juga diperkirakan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Ini dapat menyebabkan lonjakan inflasi, sementara deportaasi akan meningkatkan upah bagi pekerja yang tersisa, sehingga menambah tekanan.

Menurut Model Ekonomi Oxford, yang mengamati kemungkinan sikap kebijakan para kandidat, inflasi inti akan mencapai puncak antara 0,3 dan 0,6 poin persentase pada pemerintahan Trump nantinya, di atas yang diharapkan di bawah undang-undang dan kebijakan yang berlaku saat ini.

Sebagai perbandingan, inflasi berlebih yang mungkin terjadi antara 0,1 hingga 0,2 poin persentase di bawah pemerintahan Demokrat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kamala Harris. Oxford dan lainnya memperkirakan Harris akan melanjutkan kebijakan ekonomi Biden.

Program Trump Bersifat Inflasioner

Ketua AS di Forum Lembaga Keuangan dan Moneter Resmi dan veteran Departemen Keuangan AS di bawah presiden Demokrat dan Republik, Mark Sobel, berpendapat bahwa program ekonomi Trump pada dasarnya bersifat inflasioner.

“Tarif yang jauh lebih tinggi, kebijakan fiskal ekspansif, dan deportasi massal imigran: Semua faktor ini akan berpadu untuk menaikkan inflasi dan suku bunga lebih tinggi daripada yang seharusnya,” pungkasnya, seperti dikutip dariReuters, Kamis (1/8/2024).

Kepala ekonom di KPMG AS, Diane Swonk, juga mengatakan bahwa kenaikan tarif Trump yang digabungkan dengan pembatasan “tajam” pada pekerja asing, menandakan kebangkitan inflasi yang berisiko memaksa The Fed mempertahankan suku bunga pada level ini dalam waktu yang lebih lama.

Sementara itu, kepala strategi makro AS di TD Securities, Oscar Munoz, mengatakan bahwa pendekatan perdagangan dari Biden dan Harris masih jauh dari apa yang diusulkan Trump terkait kebijakan tarif impor.

Menurutnya, di bawah kebijakan perdagangan pemerintahan Harris nantinya, kebijakan-kebijakan tersebut diperkirakan tidak mewakili risiko berarti bagi inflasi dan pertumbuhannya.

Analis Evercore ISI yakin bahwa The Fed akan merespons lebih lambat daripada pasar terhadap prospek baru jika Trump menang. Namun, kemenangan Trump dapat mengurangi pemangkasan suku bunga yang diharapkan pada 2025, bahkan berpotensi adanya kenaikan suku bunga.

Tak hanya itu, ketika ditanya mengenai bagaimana agenda kebijakan Trump menentang ekspektasi ekonom akan inflasi yang lebih tinggi, sekretaris Pers Nasional kampanye Trump Karoline Leavitt berkata bahwa rakyat AS tidak membutuhkan ekonom untuk memberitahu presiden mana yang memberi mereka lebih banyak penghasilan.

"Saat Presiden Trump kembali ke Gedung Putih, ia akan menjalankan kembali agendanya yang pro-pertumbuhan, pro-energi, dan pro-lapangan kerja untuk menurunkan biaya hidup dan mengangkat derajat semua warga Amerika,” jelasnya.

Respons Trump Terhadap The Fed

Jika melihat Trump selama ia menjabat, Trump dikenal sering berselisih dengan Powell. Namun, ia baru-baru ini menuturkan bahwa ia tidak akan mencoba untuk memecat Powell sebelum masa jabatannya berakhir pada 2026.

Profesor ekonomi dan ilmu politik di Universitas California, Berkeley, Barry Eichengreen, menuturkan bahwa ada kemungkinan Trump akan berusaha merombak The Fed jika menentang efek samping dari pilihan kebijakannya.

“Pada Mei 2026, Presiden Trump akan memiliki opsi yang lebih jelas untuk mencalonkan ketua Fed yang lebih patuh” jelasnya. Sosok ini diperkirakan tidak akan bertindak untuk mengimbangi tekanan inflasi yang meningkat.

Pakar kebijakan perdagangan di Cato Institute, Scott Lincicome, menuturkan bahwa mungkin ada beberapa respons pasar untuk melemahkan independensi The Fed. Hal ini mungkin mendorong pejabat terpilih untuk mempertimbangkan kembali tindakan tersebut.

"Jika kemenangan Trump tampak mungkin, The Fed perlu mempertimbangkan apakah pemangkasan berdasarkan data saat ini masuk akal jika tindakan fiskal yang mungkin akan menyebabkan mereka perlu mengubah kebijakan untuk melawan guncangan inflasi jika kebijakan yang diumumkannya kepada publik benar-benar berlaku," pungkas mantan gubernur The Fed Boston Eric Rosengren.

Namun, presiden The Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan bahwa akan sangat sulit untuk membuat kebijakan saat ini yang bertentangan dengan harapan tindakan pemerintah di masa mendatang.