JAKARTA, Investor.id - Pemerintah melalui kebijakan komprehensif dinilai mampu mendorong bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Upaya ini perlu dilakukan, guna mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.

“Saya yakin dengan kebijakan komprehensif dan terobosan baru, pemerintah bisa menuntaskan berbagai hambatan untuk mendorong bioetanol sebagai BBN,” kata pengamat energi Satya Widya Yudha, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Satya, hal terpenting memang mengurai terlebih dahulu hambatan yang ada. Kalau sudah terurai, barulah bioetanol bisa diproduksi massal.

"Bioetanol harus didorong. Tetapi memang masih ada hambatan dan menurut saya, semua permasalahan harus segera diselesaikan,” ujar Satya.

Pertama, kata Satya, keterbatasan sumber daya alam dan variasi bahan baku, karena bioethanol berasal dari tanaman pangan. Dari sisi harga, masih terjadi tarik menarik antara bioetanol untuk energi, atau bioetanol untuk makanan.

Satya yang juga anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024 menegaskan,  tantangan kedua adalah tidak adanya mekanisme insentif untuk menutupi perbedaan antara harga bioetanol dan bensin.

Ketiga, demikian Satya, belum ada kebijakan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir, yang menyebabkan bahan baku sulit diperoleh dengan harga wajar. Selain itu, luas lahan berkurang dan tingkat produktivitas stagnan.

Keempat, lanjut Satya, perlu adanya peraturan lintas kementerian dan lembaga yang mengatur peran dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mandatori bioetanol. Apalagi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia memasang target produksi bioetanol sebesar 13,7 juta kiloliter mulai tahun depan.

Artinya, kata Satya, semua hambatan harus segera diselesaikan. Dia yakin, dengan terobosan dari pemerintahan baru hambatan itu akan bisa dituntaskan.

Menurut Satya, setelah mengurai dan menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, barulah membahas kemampuan produksi  bioetanol. Satya menghitung, saat ini produksi maksimal bioetanol nasional baru sekitar 63 ribu kiloliter.

“Bila dihitung, rata-rata produksi bioetanol sekitar 40 ribu kiloliter per tahun. Keterbatasan produksi memang jadi tantangan saat ini karena masih mengandalkan bahan baku berupa molase. Maka, diversifikasi bahan baku seperti batang kelapa sawit tua, sorgum manis atau mikroalga perlu digalakkan agar tidak kekurangan bahan baku jika bioetanol sudah diproduksi massal,” kata Satya.

Bahkan, kata dia, untuk bioetanol dengan bauran 2%, menurut perhitungan Satya, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Sebab, dengan bauran sebesar itu dibutuhkan 750 ribu kiloliter bioetanol per tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Itu sebabnya, Satya  mendorong pemerintah segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan memastikan program bioetanol itu berjalan dengan baik. Contohnya, pemberian insentif, penyusunan peta jalan, dan rencana aksi,  termasuk target kebijakan penyediaan lahan, diversifikasi bahan baku dari kementerian/lembaga terkait.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah melalui kebijakan komprehensif dinilai mampu mendorong bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Upaya ini perlu dilakukan, guna mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.

“Saya yakin dengan kebijakan komprehensif dan terobosan baru, pemerintah bisa menuntaskan berbagai hambatan untuk mendorong bioetanol sebagai BBN,” kata pengamat energi Satya Widya Yudha, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Satya, hal terpenting memang mengurai terlebih dahulu hambatan yang ada. Kalau sudah terurai, barulah bioetanol bisa diproduksi massal.

"Bioetanol harus didorong. Tetapi memang masih ada hambatan dan menurut saya, semua permasalahan harus segera diselesaikan,” ujar Satya.

Pertama, kata Satya, keterbatasan sumber daya alam dan variasi bahan baku, karena bioethanol berasal dari tanaman pangan. Dari sisi harga, masih terjadi tarik menarik antara bioetanol untuk energi, atau bioetanol untuk makanan.

Satya yang juga anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024 menegaskan,  tantangan kedua adalah tidak adanya mekanisme insentif untuk menutupi perbedaan antara harga bioetanol dan bensin.

Ketiga, demikian Satya, belum ada kebijakan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir, yang menyebabkan bahan baku sulit diperoleh dengan harga wajar. Selain itu, luas lahan berkurang dan tingkat produktivitas stagnan.

Keempat, lanjut Satya, perlu adanya peraturan lintas kementerian dan lembaga yang mengatur peran dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mandatori bioetanol. Apalagi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia memasang target produksi bioetanol sebesar 13,7 juta kiloliter mulai tahun depan.

Artinya, kata Satya, semua hambatan harus segera diselesaikan. Dia yakin, dengan terobosan dari pemerintahan baru hambatan itu akan bisa dituntaskan.

Menurut Satya, setelah mengurai dan menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, barulah membahas kemampuan produksi  bioetanol. Satya menghitung, saat ini produksi maksimal bioetanol nasional baru sekitar 63 ribu kiloliter.

“Bila dihitung, rata-rata produksi bioetanol sekitar 40 ribu kiloliter per tahun. Keterbatasan produksi memang jadi tantangan saat ini karena masih mengandalkan bahan baku berupa molase. Maka, diversifikasi bahan baku seperti batang kelapa sawit tua, sorgum manis atau mikroalga perlu digalakkan agar tidak kekurangan bahan baku jika bioetanol sudah diproduksi massal,” kata Satya.

Bahkan, kata dia, untuk bioetanol dengan bauran 2%, menurut perhitungan Satya, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Sebab, dengan bauran sebesar itu dibutuhkan 750 ribu kiloliter bioetanol per tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Itu sebabnya, Satya  mendorong pemerintah segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan memastikan program bioetanol itu berjalan dengan baik. Contohnya, pemberian insentif, penyusunan peta jalan, dan rencana aksi,  termasuk target kebijakan penyediaan lahan, diversifikasi bahan baku dari kementerian/lembaga terkait.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News