Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui anak usahanya yakni PT Jasamarga Jogja Bawen (PT JJB) mengungkap progres konstruksi Jalan Tol Yogyakarta-Bawen saat ini tengah dikebut proses pembangunannya. Perusahaan operator jalan tol itu menargetkan Tol Yogyakarta-Bawen seksi 1 dan seksi 6 bisa rampung pada 2026.

Direktur Utama PT JJB AJ Dwi Winarsa menjelaskan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan dua seksi Tol Yogyakarta – Bawen. Pertama, yakni seksi 1 Ruas Yogyakarta-Simpang Susun (SS) Banyurejo sepanjang 8,80 Km yang pengerjaannya telah mencapai 67,06%, sementara progres pembebasan lahan sebesar 95,29%.

Kedua yakni konstruksi seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 Km yang telah mencapai 34,09%, dengan progres pembebasan lahan sebesar 78,06%.

“Saat ini, fokus pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen merupakan konstruksi seksi 1 Ruas Yogyakarta - SS Banyurejo sepanjang 8,80 Km, dan seksi 6 Ruas Ambarawa - Bawen sepanjang 4,98 Km,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/10/2024).

Dwi menjelaskan, kedua seksi yang penyelesaiannya menjadi prioritas utama ini ditargetkan selesai pada kuartal II/2026 untuk seksi 1. Sementara untuk seksi 6 ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025.

Dia merinci, khusus untuk pembebasan lahan seksi 1 ruas Yogyakarta – SS Banyurejo, pihaknya akan merealisasikan Uang Ganti Kerugian (UGK) ke tujuh desa dan ditargetkan akan selesai tahun ini. Di antaranya meliputi Desa Tirtoadi, Desa Margomulyo, Desa Margokaton, Desa Margodadi, Desa Sumberejo, Desa Tambakrejo, dan Desa Banyurejo.

Sementara itu, untuk sisa tanah yang belum dibebaskan, seperti tanah karakteristik khusus (Tanah Wakaf dan Tanah Instansi), juga ditargetkan akan selesai tahun ini.

Kemudian, pada pembebasan lahan seksi 6 di Ruas Ambarawa-Bawen, terdapat 4 desa yang terdampak atas Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, meliputi Desa Kandangan, Desa Doplang, Kelurahan Bawen serta Desa Kupang, yang sebagian besar bidang telah melakukan pembayaran UGK.

“Progres konstruksi seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen saat ini sedang dalam proses perizinan kepada instansi yang terdampak. Instansi-instansi tersebut berada di daerah Kabupaten Semarang. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan meliputi pengerjaan borpile jembatan dan pekerjaan box underpass Simpang Susun Ambarawa,” tambahnya.

Jalan Tol Yogyakarta-Bawen membentang melintasi dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah sepanjang 66,32 Km dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,80 Km.

Proyek ini terbagi menjadi 6 seksi, yaitu seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo (8,80 Km), seksi 2 Banyurejo-Borobudur (15,20 Km), seksi 3 Borobudur-Magelang (8,10 Km), seksi 4 Magelang-Temanggung (16,65 Km), seksi 5 Temanggung-Ambarawa (21,39 Km), dan seksi 6 Ambarawa-Bawen (4,98 Km).

Ketika beroperasi penuh nanti, perjalanan antara Semarang dan Yogyakarta diharapkan menjadi lebih efisien, dengan waktu tempuh yang awalnya 3 jam dapat dipersingkat menjadi hanya 1,5 jam.

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah melalui kebijakan komprehensif dinilai mampu mendorong bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Upaya ini perlu dilakukan, guna mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.

“Saya yakin dengan kebijakan komprehensif dan terobosan baru, pemerintah bisa menuntaskan berbagai hambatan untuk mendorong bioetanol sebagai BBN,” kata pengamat energi Satya Widya Yudha, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Satya, hal terpenting memang mengurai terlebih dahulu hambatan yang ada. Kalau sudah terurai, barulah bioetanol bisa diproduksi massal.

"Bioetanol harus didorong. Tetapi memang masih ada hambatan dan menurut saya, semua permasalahan harus segera diselesaikan,” ujar Satya.

Pertama, kata Satya, keterbatasan sumber daya alam dan variasi bahan baku, karena bioethanol berasal dari tanaman pangan. Dari sisi harga, masih terjadi tarik menarik antara bioetanol untuk energi, atau bioetanol untuk makanan.

Satya yang juga anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024 menegaskan,  tantangan kedua adalah tidak adanya mekanisme insentif untuk menutupi perbedaan antara harga bioetanol dan bensin.

Ketiga, demikian Satya, belum ada kebijakan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir, yang menyebabkan bahan baku sulit diperoleh dengan harga wajar. Selain itu, luas lahan berkurang dan tingkat produktivitas stagnan.

Keempat, lanjut Satya, perlu adanya peraturan lintas kementerian dan lembaga yang mengatur peran dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mandatori bioetanol. Apalagi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia memasang target produksi bioetanol sebesar 13,7 juta kiloliter mulai tahun depan.

Artinya, kata Satya, semua hambatan harus segera diselesaikan. Dia yakin, dengan terobosan dari pemerintahan baru hambatan itu akan bisa dituntaskan.

Menurut Satya, setelah mengurai dan menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, barulah membahas kemampuan produksi  bioetanol. Satya menghitung, saat ini produksi maksimal bioetanol nasional baru sekitar 63 ribu kiloliter.

“Bila dihitung, rata-rata produksi bioetanol sekitar 40 ribu kiloliter per tahun. Keterbatasan produksi memang jadi tantangan saat ini karena masih mengandalkan bahan baku berupa molase. Maka, diversifikasi bahan baku seperti batang kelapa sawit tua, sorgum manis atau mikroalga perlu digalakkan agar tidak kekurangan bahan baku jika bioetanol sudah diproduksi massal,” kata Satya.

Bahkan, kata dia, untuk bioetanol dengan bauran 2%, menurut perhitungan Satya, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Sebab, dengan bauran sebesar itu dibutuhkan 750 ribu kiloliter bioetanol per tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Itu sebabnya, Satya  mendorong pemerintah segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan memastikan program bioetanol itu berjalan dengan baik. Contohnya, pemberian insentif, penyusunan peta jalan, dan rencana aksi,  termasuk target kebijakan penyediaan lahan, diversifikasi bahan baku dari kementerian/lembaga terkait.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah melalui kebijakan komprehensif dinilai mampu mendorong bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Upaya ini perlu dilakukan, guna mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.

“Saya yakin dengan kebijakan komprehensif dan terobosan baru, pemerintah bisa menuntaskan berbagai hambatan untuk mendorong bioetanol sebagai BBN,” kata pengamat energi Satya Widya Yudha, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Satya, hal terpenting memang mengurai terlebih dahulu hambatan yang ada. Kalau sudah terurai, barulah bioetanol bisa diproduksi massal.

"Bioetanol harus didorong. Tetapi memang masih ada hambatan dan menurut saya, semua permasalahan harus segera diselesaikan,” ujar Satya.

Pertama, kata Satya, keterbatasan sumber daya alam dan variasi bahan baku, karena bioethanol berasal dari tanaman pangan. Dari sisi harga, masih terjadi tarik menarik antara bioetanol untuk energi, atau bioetanol untuk makanan.

Satya yang juga anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024 menegaskan,  tantangan kedua adalah tidak adanya mekanisme insentif untuk menutupi perbedaan antara harga bioetanol dan bensin.

Ketiga, demikian Satya, belum ada kebijakan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir, yang menyebabkan bahan baku sulit diperoleh dengan harga wajar. Selain itu, luas lahan berkurang dan tingkat produktivitas stagnan.

Keempat, lanjut Satya, perlu adanya peraturan lintas kementerian dan lembaga yang mengatur peran dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mandatori bioetanol. Apalagi, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia memasang target produksi bioetanol sebesar 13,7 juta kiloliter mulai tahun depan.

Artinya, kata Satya, semua hambatan harus segera diselesaikan. Dia yakin, dengan terobosan dari pemerintahan baru hambatan itu akan bisa dituntaskan.

Menurut Satya, setelah mengurai dan menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, barulah membahas kemampuan produksi  bioetanol. Satya menghitung, saat ini produksi maksimal bioetanol nasional baru sekitar 63 ribu kiloliter.

“Bila dihitung, rata-rata produksi bioetanol sekitar 40 ribu kiloliter per tahun. Keterbatasan produksi memang jadi tantangan saat ini karena masih mengandalkan bahan baku berupa molase. Maka, diversifikasi bahan baku seperti batang kelapa sawit tua, sorgum manis atau mikroalga perlu digalakkan agar tidak kekurangan bahan baku jika bioetanol sudah diproduksi massal,” kata Satya.

Bahkan, kata dia, untuk bioetanol dengan bauran 2%, menurut perhitungan Satya, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Sebab, dengan bauran sebesar itu dibutuhkan 750 ribu kiloliter bioetanol per tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Itu sebabnya, Satya  mendorong pemerintah segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan memastikan program bioetanol itu berjalan dengan baik. Contohnya, pemberian insentif, penyusunan peta jalan, dan rencana aksi,  termasuk target kebijakan penyediaan lahan, diversifikasi bahan baku dari kementerian/lembaga terkait.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kementerian Perdagangan China(MOFCOM) pada Selasa (3/9) mengumumkan tindakan tegas terhadap Kanada, termasuk rencana untuk memulai proses penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meluncurkan penyelidikan antidiskriminasi, setelah keputusan Kanada untuk mengenakan tarif tambahan yang tinggi pada produk-produk China, termasuk kendaraan listrik, baja, dan aluminium.

Para ahli China menyatakan bahwa tindakan tersebut sejalan dengan hukum dan peraturan negara tersebut serta aturan WTO. Mereka juga mengecam tindakan Kanada, yang sejalan dengan Amerika serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), yang dinilai sangat keterlaluan dan melanggar aturan WTO.

Di antara tindakan tersebut adalah keputusan untuk memulai proses penyelesaian sengketa terhadap tarif tambahan Kanada terhadap kendaraan listrik China dan produk-produk lainnya di WTO untuk melindungi kepentingan industri-industri negara tersebut. Selain itu, China akan meluncurkan penyelidikan antidiskriminasi terhadap keputusan Kanada untuk mengenakan tarif tambahan pada kendaraan listrik China, baja, dan aluminium, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 36 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri China.

Pasal 7 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri China dengan jelas menetapkan bahwa jika suatu negara atau wilayah menerapkan tindakan yang bersifat melarang, membatasi, atau tindakan serupa lainnya atas dasar diskriminatif terhadapChina sehubungan dengan perdagangan, maka Chinadapat, sebagaimana mestinya, mengambil tindakan terhadap negara atau wilayah yang dimaksud.

Pasal 36 Undang-Undang Perdagangan Luar NegeriChina menyatakan bahwa otoritas yang bertanggung jawab atas perdagangan luar negeri di bawah Dewan Negara dapat melakukan penyelidikan terkait masalah-masalah yang relevan, termasuk masalah yang memerlukan penyelidikan untuk menerapkan Pasal 7.

MOFCOM menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan situasi yang sebenarnya. Orang dalam industri mengatakan bahwa penyelidikan antidiskriminasi tersebut adalah yang pertama dari jenisnya, dan sejalan dengan hukum China dan aturan WTO.

MOFCOM juga mengumumkan bahwa China akan meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap benih kanola yang diimpor dari Kanada, dalam menanggapi kekhawatiran industri dan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan domestik. Pada tahun 2023, nilai ekspor benih kanola Kanada ke China mencapai USD3,47 miliar, meningkat 170% dari tahun ke tahun. Selain itu, China juga berencana untuk meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap produk kimia terkait dari Kanada.

"SikapChina sangat jelas dan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan China,"ungkap MOFCOM, seperti dilansir Global Times, Rabu (4/9/2024).

Pemerintah China mengklaim, berbeda dengan langkah Kanada yang bermotif politik dan berada di luar kerangka WTO, langkah-langkah balasan yang diambil oleh China dilakukan sebagai respons terhadap permintaan dan kekhawatiran industri dan didasarkan pada aturan WTO serta dengan referensi yang jelas dari hukum dan peraturan yang sesuai.

Langkah-langkah tersebut diambil setelah Kanada, mengikuti jejak AS dan UE, menyatakan pada tanggal 26 Agustus bahwa mereka akan mengenakan tarif 100% atas impor kendaraan listrik China. Negara tersebut juga mengumumkan tarif 25% atas impor baja dan aluminium dari China. Langkah proteksionis Kanada tersebut dinilai telah menimbulkan kekhawatiran dalam industri karena gangguan yang dapat diperkirakan pada rantai pasokan dan bisnis yang terlibat, termasuk perusahaan asing seperti Tesla.

Sementara tindakan Kanada dilaporkan ditujukan pada produsen kendaraan listrik China, volume ekspor kendaraan listrik negara itu ke Kanada relatif kecil hingga Tesla mulai mengirimkan kendaraan listrik buatan Shanghai ke Kanada pada tahun 2023. Nilai ekspor kendaraan listrik China ke Kanada naik menjadi sekitar USD1,6 miliar pada tahun 2023, dibandingkan dengan 100 juta dolar Kanada pada tahun 2022.

Langkah Kanada tersebut menuai kritik keras dari pejabat Chinayang berjanji untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan asal negara tersebut. Para ahli mengatakan bahwa langkah Kanada tersebut bermotif politik, karena mengikuti langkah tarif tambahan serupa terhadap kendaraan listrik China yang diumumkan oleh AS dan UE.

Asosiasi Besi dan Baja China baru-baru ini mencatat bahwa keputusan sepihak pemerintah Kanada untuk mengenakan tarif pada produk baja China tanpa penyelidikan apa pun merusak sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada aturan WTO dan berdampak buruk pada perdagangan baja global serta pengembangan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah riset yang dilakukan oleh Populix dan KitaLulus mengungkapkan bahwa sebanyak 46 persen perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari calon karyawan.

Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara kriteria yang dibutuhkan pemberi kerja dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia di pasar.

Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang, kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai masih menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan.

"Analisis terhadap satu juta data pelamar kerja dan permintaan tenaga kerja di job portal KitaLulus menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang diminta, semakin besar pula kesenjangan dengan ketersediaan tenaga kerja," kataHead of Social Research Populix, Vivi Zabkie,dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Riset Populix dan KitaLulus menunjukkan pencari kerja di Indonesia umumnya belum memiliki pengalaman, keterampilan, dan tingkat pendidikan yang cukup untuk memenuhi standar pemberi kerja.

Kesenjangan ini terlihat dari keterampilan teknis dan non-teknis para pelamar.

Riset mencatat sebanyak 50 persen perusahaan menilai keterampilan teknis pelamar masih pada tingkat pemula atau rendah, sementara 35 persen perusahaan menilai keterampilan lunak (soft skill) pelamar belum cukup baik.

Selain itu, tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan juga tidak sebanding dengan tenaga yang tersedia.

Tercatat, ketersediaan lowongan untuk tingkat pendidikan SMP hanya 13 persen, S1 sebanyak 16 persen, dan S2 sebesar 19 persen, yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja.

Sementara itu, Co-Founder KitaLulus, Stevien Jimmy, menambahkan bahwa ketidakcocokan ini seringkali terjadi dalam hal jumlah pengalaman kerja, keterampilan teknis, dan tingkat pendidikan.

"Oleh karena itu, KitaLulus berusaha membantu para pencari kerja dengan menyediakan fitur AI yang membantu menilai dan merekomendasikan kandidat terbaik terhadap kebutuhan lowongan kerja," jelas Jimmy.

Meski demikian, para pencari kerja tetap mencoba melamar meskipun kualifikasi yang tertera pada lowongan lebih tinggi.

Syarat yang lebih banyak dilamar meliputi soft skill, pengalaman, dan keterampilan teknis, sementara syarat seperti batasan usia, tingkat pendidikan, dan keterampilan bahasa masih menjadi hambatan bagi sebagian besar pencari kerja.

Riset Populix dan KitaLulus ini didasarkan pada survei terhadap 1.330 pencari kerja, 530 pemberi kerja, 100 perusahaan, serta analisis terhadap satu juta data dari job portal KitaLulus yang dikumpulkan pada bulan Juni 2024.

Temuan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penyesuaian antara kebutuhan perusahaan dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai di Indonesia.

JAKARTA - Perdagangan luar negeri barang-barang China meningkat sebesar 6,2% (year on year/yoy) mencapai 24,83 triliun yuan atau sekitar USD3,46 triliun dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Data Bea Cukai China menyebut capaian itu merupakan rekor tertinggi baru.

Pencapaian positif itu dikatakan didukung oleh kekuatan manufaktur, permintaan luar negeri yang kuat, serta diversifikasi perdagangan di luar negeri.Data tersebut diklaim menambah serangkaian bukti baru yang menggarisbawahi bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah memperoleh momentum yang stabil, meskipun menghadapi serangkaian tantangan internal dan eksternal.

Hal ini juga menggarisbawahi prospek yang optimis untuk mesin perdagangan negara tersebut, yang menurut para pengamat dapat melaju lebih cepat pada paruh kedua tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target PDB 5% untuk tahun 2024.

Besarnya pertumbuhan perdagangan China dalam beberapa bulan terakhir juga menentang tindakan proteksionis negara-negara Barat tertentu dan kenaikan tarif yang mencolok yang dikenakan pada barang-barang asal negara tersebut. Analis menilai hal ini menggarisbawahi ketahanan, daya saing, dan semangat yang melekat pada pusat manufaktur terbesar di dunia tersebut.

Menurut data Bea Cukai China, dalam tujuh bulan pertama tahun ini, ekspor negara itu melonjak 6,7%, sementara impor naik 5,4%. Ekspansi perdagangan luar negeri sebesar 6,2% juga melampaui kenaikan 6,1% yang tercatat dalam enam bulan pertama.

"Sejak awal tahun, ekonomi China secara umum mempertahankan kinerja yang stabil dengan kemajuan yang mantap, dan perdagangan luar negeri terus menunjukkan peningkatan yang mantap," kata Administrasi Umum Bea Cukai (GAC) dalam pernyataan yang terlihat di laman web-nya, seperti dilansir Global Times, Kamis (8/8/2024).

Pada bulan Juli, perdagangan luar negeri barang melonjak 6,5% secara tahunan, dengan ekspor naik 6,5% dan impor meningkat sebesar 6,6%. Tingkat pertumbuhan impor dan ekspor dari tahun ke tahun telah lebih tinggi dari 5% selama empat bulan berturut-turut.

"Angka 6,5% pada bulan Juli merupakan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, sehingga sangat jelas bahwa perdagangan pada bulan Juli mempertahankan laju ekspansi yang kuat dari bulan sebelumnya. Karena Juli menandai dimulainya paruh kedua, data positif menjadi pertanda baik bagi perkembangan perdagangan paruh kedua," kata ekonom senior Tian Yun, yang berkantor di Beijing, kepada Global Times.

PDB China tercatat tumbuh sebesar 4,7% dari pada kuartal kedua. Data perdagangan Juli yang baru dirilis telah menyebabkan para ekonom memproyeksikan bahwa PDB China pada kuartal ketiga kemungkinan akan tumbuh sekitar 5%, atau setidaknya bertambah cepat dari kuartal kedua.

Menurut Tian, momentum perdagangan positif pada bulan Juli didukung oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya permintaan luar negeri di tengah siklus pemotongan suku bunga global yang membayangi. Olimpiade Paris 2024 juga turut mendorong permintaan komoditas "buatan China", mulai dari peralatan olah raga, suvenir, dan barang-barang lainnya.

Dalam hal ekonomi individu, ASEAN tetap menjadi mitra dagang terbesar China selama tujuh bulan pertama, dengan perdagangan bilateral meningkat sebesar 10,5% tahun-ke-tahun hingga mencapai 3,92 triliun yuan, yang mencakup 15,8% dari total volume perdagangan luar negeri China.

UE dan AS masing-masing merupakan mitra dagang terbesar kedua dan ketiga China. Perdagangan dengan UE tumbuh 0,4% pada periode Januari-Juli. Sementara itu, perdagangan dengan AS meningkat 4,1% dalam tujuh bulan pertama.

Pemeriksaan lebih dalam terhadap kategori perdagangan juga menunjukkan peningkatan struktur perdagangan yang sedang berlangsung. Ekspor produk elektromekanis China dalam tujuh bulan pertama mencapai 8,41 triliun yuan, naik 8,3% dan menyumbang 59% dari total ekspor negara tersebut. Secara khusus, ekspor sirkuit terpadu mencatat peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 25,8%, sementara ekspor kendaraan bermotor naik 20,7%.

IDXChannel - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan situasi perekonomian di Indonesia masih belum pulih pasca pandemi. Efisiensi menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam menjalankan usaha.

"Zaman sekarang ini zaman susah, ekonomi tidak baik baik saja. Saya ketemu teman, wah omzet turun 30 persen, ada yang turun 60 persen, daya beli melambat," ujar Hary Tanoesoedibjo pada MNC Forum LXXVI (76 th): Strategic Business Turnaround - Pay TV & OTT dan Corporate Business Update di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (11/7/2024).

Hary pun mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pertama, pentingnya sikap terbuka dan mau menerima realita. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan sebuah organisasi.

"Dengan sikap tersebut, anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Sikap tersebut juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan," kata dia.

Kedua, memperbaiki mentalitas organisasi. Hal ini menjadi modal dasar agar anggota organisasi berani menghadapi realitas, baik positif maupun negatif untuk menjadi perbaikan bersama ke depannya.

Ketiga, efisiensi sumber daya untuk menekan cost atau pengeluaran perusahaan, sehingga beban pengeluaran tidak terlalu berat di tengah persaingan pasar yang ketat.

"Untuk memperbaiki produktivitas, perlu perbaikan pada sumber daya dan tenaga kerja," kata dia.

Keempat, membangun bisnis model yang tepat atau relevan dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Kemudian, mencari potensi pasar baru untuk mengoptimalkan pendapatan.

"Membangun bisnis model memang penting, tapi harus tetap dikawal dengan implementasi yang benar dan dikawal agar hasilnya sempurna," kata Hary.

Kelima, adalah membangun strategi promosi yang efektif, sehingga produk yang dijual bisa dikenal oleh pasar.

"Kehadiran internet dan perkembangan media sosial menjadi platform yang cukup potensial untuk mengenalkan produk di pasar," kata dia.

(NIA)

JAKARTA - Perdagangan global sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

"Kita melihat meningkatnya proteksionisme, beberapa pelemahan aturan WTO, dan beberapa di antaranya mengarah pada fragmentasi," ungkapnya seperti dilansir BBC, Selasa (9/7/2024). "Perdagangan global benar-benar bagian dari urat nadi untuk membuat negara-negara tangguh - dan juga untuk mendukung pertumbuhan, jadi kami khawatir tentang hal itu."

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, fragmentasi perdagangan global semakin mengemuka dengan tindakan Uni Eropa (UE) yang mengenakan tarif sementara hingga 37,4% pada impor kendaraan listrik (EV) China. Sebelumnya, pada bulan Mei lalu Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif 100% pada kendaraan listrik China.

Baik Brussels maupun Washington menuduh pemerintah China secara tidak adil menyubsidi sektor kendaraan listriknya, mengizinkan produsen mengekspor mobil dengan harga yang sangat rendah, dan mengancam lapangan pekerjaan di Barat.Terkait tarif impor pada kendaraan listrik China, Komisioner perdagangan UE Valdis Dombrovskis mengatakan kepada BBC bahwa Eropa tidak ingin menutup pasarnya. "Kami menyambut impor, kami menyambut persaingan, tetapi persaingan ini harus adil," kilahnya.

Presiden AS Joe Biden juga telah menaikkan pajak impor pada sejumlah produk China lainnya yang menurutnya akan membentuk industri masa depan. Ini termasuk baterai kendaraan listrik dan mineral yang dikandungnya, sel yang dibutuhkan untuk membuat panel surya, dan chip komputer. Sementara itu, AS telah menggelontorkan miliaran dolar uang pemerintah untuk teknologi hijau, melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor China.

Tahun lalu, WTO mencatat volume perdagangan global turun untuk ketiga kalinya dalam 30 tahun. Penurunan 1,2% itu dikaitkan dengan inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. WTO memperkirakan perdagangan global mulai mengalami pemulihan tahun ini. Namun, perkembangan belakangan ini dinilai tidak sesuai dengan harapan WTO.

"Apa yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya, khususnya dalam hal hubungan perdagangan global, sama sekali tidak seperti yang telah kita lihat sejak berakhirnya Perang Dingin," kata Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam pidatonya baru-baru ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, dunia mengalami banyak guncangan, termasuk pandemi, dan diikuti invasi Rusia ke Ukraina. "Setelah peristiwa ini, semakin banyak negara di seluruh dunia yang berpatokan pada keamanan ekonomi dan masalah keamanan nasional dalam menentukan dengan siapa mereka berdagang dan kepada siapa mereka berinvestasi," katanya. Hal itu menurutnya memengaruhi negara-negara lainnya yang terpaksa harus memilih antara memperkuat hubungan ekonomi dengan kekuatan Barat atau poros China-Rusia.

Hal serupa dikhawatirkan pula oleh Okonjo-Iweala dari WTO. "Kami juga khawatir tentang munculnya fragmentasi yang kami lihat dalam data perdagangan. Kami melihat bahwa perdagangan antara blok-blok yang memiliki pemikiran yang sama tumbuh lebih cepat daripada perdagangan lintas blok tersebut," ujarnya.

Dia memperingatkan bahwa harga yang harus dibayar akan sangat mahal jika dunia terus menempuh jalan ini. Penelitian WTO memperkirakan harga tersebut adalah sebesar 5% dari nilai ekonomi global. Sementara IMF memperkirakan bahwa kerugian dari hal ini bisa mendekati 7% dari nilai ekonomi dunia atau sekira USD7,4 triliun, dari hilangnya produksi dalam jangka panjang.

Kekhawatiran terhadap dampak kecenderungan proteksionisme pada perdagangan global tersebut memang beralasan. Dalam kasus pengenaan tarif impor pada kendaraan listrik China oleh UE misalnya, kendati kedua belah pihak bersiap mengadakan perundingan kembali, pemerintah China dilaporkan telah mengambil ancang-ancang untuk tindakan pembalasan. China disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menerapkan tarif serupa terhadap produk daging babi, cognac, dan mobil mewah dari Eropa.