Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan terkait dengan ojek online (ojol) dinilai perlu menjaga stabilitas industri agar tidak berdampak terhadap sektor tenaga kerja dan perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Hanif Dhakiri berpendapat ojol telah berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam bentuk regulasi khusus.

"Terlebih, ojol saat ini sangat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian," kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Hanif yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan peran pemerintah perlu hadir dalam kesejahteraan ojol alih-alih membebankan tanggung jawab kepada perusahaan aplikator.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja merupakan kewajiban pemerintah. Adapun, keterlibatan pemerintah bisa melalui akes pelatihan hingga jaminan sosial.

Hanif menambahkan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada ojol tidak hanya pada pelatihan berkendara, melainkan juga pada peningkatan keahlian.

“Aksesnya bukan pelatihan berkendara, tapi pelatihan untuk bisa naik kelas, dianggap sebagai wirausahawan, sehingga bisa bangun entitas bisnis yang bagus,” ujarnya.

Akademisi Universitas Brawijaya, Budi Santoso, mengatakan berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

“Pengertian pekerja itu memang worker yang terdiri dari employee dan self employed. Dan hasil riset kami menunjukkan bahwa saat ini 81% pengemudi ojol menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama," katanya.

Menurutnya, terdapat kebutuhan peningkatan skill di luar mengemudi untuk meningkatan kapasitas kemampuan pekerja gig ini untuk dapat masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septyarini menambahkan, pentingnya pemerintah memberikan regulasi yang tepat bagi ojol tentu akan berdampak besar tidak hanya pada para mitra pengemudi ojol, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Pekerja ojol sumbangsihnya sangat besar untuk ekonomi digital, lebih dari Rp900 triliun dari sisi transaksi. Kita harus memikirkan regulasi yang tepat,” katanya.