Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan terkait dengan ojek online (ojol) dinilai perlu menjaga stabilitas industri agar tidak berdampak terhadap sektor tenaga kerja dan perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Hanif Dhakiri berpendapat ojol telah berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam bentuk regulasi khusus.

"Terlebih, ojol saat ini sangat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian," kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Hanif yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan peran pemerintah perlu hadir dalam kesejahteraan ojol alih-alih membebankan tanggung jawab kepada perusahaan aplikator.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja merupakan kewajiban pemerintah. Adapun, keterlibatan pemerintah bisa melalui akes pelatihan hingga jaminan sosial.

Hanif menambahkan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada ojol tidak hanya pada pelatihan berkendara, melainkan juga pada peningkatan keahlian.

“Aksesnya bukan pelatihan berkendara, tapi pelatihan untuk bisa naik kelas, dianggap sebagai wirausahawan, sehingga bisa bangun entitas bisnis yang bagus,” ujarnya.

Akademisi Universitas Brawijaya, Budi Santoso, mengatakan berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

“Pengertian pekerja itu memang worker yang terdiri dari employee dan self employed. Dan hasil riset kami menunjukkan bahwa saat ini 81% pengemudi ojol menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama," katanya.

Menurutnya, terdapat kebutuhan peningkatan skill di luar mengemudi untuk meningkatan kapasitas kemampuan pekerja gig ini untuk dapat masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septyarini menambahkan, pentingnya pemerintah memberikan regulasi yang tepat bagi ojol tentu akan berdampak besar tidak hanya pada para mitra pengemudi ojol, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Pekerja ojol sumbangsihnya sangat besar untuk ekonomi digital, lebih dari Rp900 triliun dari sisi transaksi. Kita harus memikirkan regulasi yang tepat,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Kedatangan Effendy Choirie (Gus Coi) ke PBNU Rabu (7/8/24) lalu mendapat kecaman dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri bahkan mengultimatum Effendy Choirie dan akan melaporkannya ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Hanif menilai Effendy Choirie terlalu ikut campur dalam urusan PKB, padahal dia merupakan pengurus Partai Nasdem. Langkah Effendy memberikan keterangan di Pansus PKB tersebut dapat merusak hubungan antara PKB dan Nasdem.

"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai Nasdem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Gak etis itu!  Bisa merusak hubungan antar partai," ujar Hanif kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Dikatakan Hanif, perilaku Effendy tersebut bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hanif berharap Surya Paloh segera memberikan sanksi disiplin partai ke Effendy.

Hanif sebenarnya mengamini pernyataan Effendy Choirie yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural. Pasalnya, PKB dan PBNU adalah entitas berbeda di mana PKB partai politik yang dipayungi UU Partai Politik, NU ormas yang dipayungi UU Ormas.

"Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati. Melawan hukum tuh kalau ada yang main serobot. Kan gitu. KH Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita dan salah satu pendiri PKB, juga menegaskan hal yang sama," imbuh Hanif.

Hanif mengaku bingung melihat PBNU sekarang ini dan menurut dia, PBNU sekarang ini aneh. Dia juga mengaku sama sekali tidak tahu apa salah PKB hingga diperlakukan begini oleh Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

"Saya juga tidak tahu, apa yg sebenarnya terjadi dengan PBNU di bawah pimpinan mereka berdua, hingga NU terbelit banyak masalah, lalu marwah dan citranya jatuh di mata publik," tandas dia.

Mantan Ketua Umum Garda Bangsa itu juga menilai aneh terhadap Gus Yahya dan Mas Saiful yang rajin kampanye peradaban dan perdamaian, tetapi memantik perpecahan antar sesama warga NU.

"Katanya mau high politics tapi malah sibuk ngurusi politik praktis dan mau ngerusak PKB. Ini kan paradoks dan ironis. Saya tidak bisa membayangkan sedihnya para muassis (pendiri) NU melihat kenyataan NU saat ini," pungkas Hanif.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri meminta Ketua DPP Partai NasdemEffendi Choirie alias Gus Choi untuk tidak ikut mengobok-obok PKB.

Hanif mengingatkan, Gus Choi merupakan kader Partai Nasdem sehingga tidak etis apabila ikut campur dalam konflik yang dialami partai lain, yakni PKB.

"Mas Effendi Choirie kan pengurus Partai Nasdem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Enggak etis itu! Bisa merusak hubungan antar partai," kata Hanif, Kamis (8/8/2024).

Hanif pun mengancam bakal melaporkan Gus Choi ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh jika masih mengobok-obok PKB.

Ia khawatir, tindakan Gus Choi tersebut dapat merusak hubungan antarpartai, dalam hal ini PKB dan Nasdem.

"Nanti kita laporkan ke Bang Suryo Paloh selaku Ketum Nasdem, biar dikenakan disiplin partai," kata dia.

Kendati begitu, Hanif mengamini pernyataan Gus Choi yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural.

Ia meneybutkan, PKB dan PBNU memang dua entitas berbeda, termasuk jika dilihat dari payung hukum keduanya.

"PKB partai politik yg dipayungi UU partai politik, NU ormas yg dipayungi UU Ormas. Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri," kata Gus Choi.

"Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati. Melawan hukum tuh kalau ada yg main serobot. Kan gitu. KH Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita dan salah satu pendiri PKB, juga menegaskan hal yang sama," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya,Gus Choi menyatakan bahwa PKB tidak akan ada dan menjadi sebesar sekarang tanpa dukungan Nahdlatul Ulama (NU).

Pernyataan ini disampaikan setelah Gus Choi dipanggil oleh Pansus PBNU terkait konflik antara PBNU dan PKB.

Gus Choi pun mengutip pernyataan presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengatakan bahwa PKB dicuri oleh Muhaimin Iskandar yang sekarang menjadi Ketua Umum PKB.

"Lho yang mengatakan itu bukan saya, tapi Gus Dur," kata Gus Choi dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, kemarin.

"Kalau Gus Dur yang mengatakan, ya insya Allah kebenarannya 100 persen," kata dia.

Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menegaskan politik tak harus melulu berorientasi pada uang. Namun, harus berorientasi pada kemampuan personal dan keseriusan berjuang membela kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Hanif saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 4. Sespim ini diikuti oleh 251 anggota legislatif terpilih pada Pileg 2024 se-Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Riau.

"Mindset itulah yang harus dimiliki kader-kader PKB, dan kita sudah membuktikannya pada Pemilu lalu," kata Hanif melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.
Eks Menteri Ketenagakerjaan itu juga menyampaikan agar para kader tak selalu mengandalkan uang dalam kontestasi politik. Mereka bisa melakukan inovasi dalam meraih simpati masyarakat.

"Bagaimana jalan menuju DPR/DPRD? Masa iya cuma uang jalannya? Pasti banyak jalan bagi mereka para petarung kreatif dan inovatif," ungkap dia.

Baca juga: Bukan Hanya Politikus, Muhaimin: PKB Ingin Lahirkan Negarawan

Hal itu lah yang membuat PKB menggelar Sespim Perubahan. Selain sebagai upaya meningkatkan inovasi dalam berpolitik, para kader bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama menjadi anggota dewan.

Dia meminta seluruh peserta untuk serius mengikuti Sespim Perubahan. Ia mengungkap banyak peserta di wilayah sebelumnya harus mengulang Sespim di wilayah lain lantaran tak serius.

"Tolong serius mengikuti Sespim ini. Ngantuk-ngantuk masih bisa ditolerir lah, asal masuk di dalam forum. Banyak lho pengurus DPP yang ikut Sespim sebelumnya wajib ngulang, karena gak serius ikut Sespim," ungkap Hanif.

Lebih lanjut Hanif mengaku bangga atas capaian PKB pada Pileg 2024. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin, PKB berhasil bertransformasi menjadi partai nasional, bukan lagi partai Jawa.

"Perolehan suara dan kursi PKB hampir merata di seluruh wilayah Tanah Air," ujar dia.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mengungkapkan moncernya PKB di bawah tangan dingin Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Hanif menyebut Cak Imin mampu mengerek PKB hingga menjadi partai nasional.

Hanif mengatakan PKB kini tak hanya berlabel partai politik yang berbasis di Jawa saja. Sebab ada perolehan suara dan kursi legislatif PKB menurutnya di seluruh daerah Indonesia. Hanif mengacu pada hasil PKB di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

"PKB berhasil bertransformasi menjadi partai nasional, bukan lagi partai Jawa. Perolehan suara dan kursi PKB hampir merata di seluruh wilayah tanah air," kata Hanif dalam keterangan pers pada Kamis (25/7/2024).

Dengan capaian PKB, Hanif meyakini bahwa politik tidak selalu berorientasi pada uang semata, melainkan juga pada kemampuan personal dan keseriusan berjuang membela kepentingan rakyat.

"Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Tokoh agama bilang, banyak jalan menuju surga. Bagaimana jalan menuju DPR/DPRD? Masa iya cuma uang jalannya?" tanya Hanif.

"Pasti banyak jalan bagi mereka para petarung kreatif dan inovatif. Pola pikir itulah yang harus dimiliki kader-kader PKB, dan kita sudah membuktikannya pada Pemilu lalu," sambung eks Menteri Ketenagakerjaan itu.

Diketahui, Hanif baru saja membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 4. Kegiatan sekolah tersebut diikuti oleh 251 anggota legislatif terpilih PKB pada Pileg 2024 dari daerah Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Hanif berpesan kepada para anggota legislatif itu agar serius mengikuti kegiatan tersebut. Hanif menyebut Sespim ini sebagai pendidikan politik lanjutan bagi para kader PKB yang bakal menjadi wakil rakyat.

"Banyak pengurus DPP yang ikut Sespim sebelumnya wajib ngulang, karena nggak serius ikut Sespim," kata Hanif.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumatera Utara M Jafar Sukhairi Nasution menyebut suara PKB di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan. Ia mengungkit PKB berhasil menjadi pemenang Pileg di Kabupaten Samosir.

Jafar berharap Sespim Perubahan itu dapat meningkatkan kinerja seluruh anggota legislatif dari PKB. Menurutnya para anggota legislatif dari PKB harus menjadi pemimpin yang baik dan sapat melayani aspirasi masyarakat.