Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam transaksi bilateral antarnegara di Asia.

Sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD), CIMB Niaga mengajak nasabah korporasi dan pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang mendorong transaksi LCT sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Direktur Treasury & Capital Market CIMB Niaga John Simon menyatakan, di tengah ketergantungan pada mata uang global, pelaku usaha kerap dihadapkan pada tantangan fluktuasi nilai tukar.

Implementasi LCT akan membawa banyak manfaat, karena dapat mengurangi risiko volatilitas nilai tukar, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan tangguh.

“Bagi pelaku usaha, LCT juga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, menekan biaya transaksi, dan memudahkan kegiatan perdagangan antarnegara,” kata John dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11).

John menjelaskan, LCT yang digagas Pemerintah dan BI sejak 2018 kini dapat dilakukan dengan 5 negara mitra yang telah bekerja sama seperti Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan.

Adapun CIMB Niaga saat ini dapat memfasilitasi transaksi LCT dengan 4 mata uang lokal di Asia yaitu Ringgit (Malaysia), Baht (Thailand), Yuan (China), dan Won (Korea Selatan).

Dengan kapabilitas tersebut, nasabah CIMB Niaga dan mitra bisnisnya dari 4 negara dimaksud dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal masing-masing.

Adapun penyelenggaraan acara “The New Way: Local Currencies Transaction” merupakan bagian dari upaya CIMB Niaga untuk memperkenalkan dan mendorong nasabah bisnis dalam menggunakan LCT sebagai salah satu pilar utama memperkuat ekonomi nasional.

Acara ini menghadirkan pembicara Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Romi F. Peranginangin yang menyampaikan pentingnya penggunaan LCT dan manfaat untuk nasabah.

Selain itu, nasabah juga mendapatkan insight mengenai Global Market Outlook oleh Economist CIMB Niaga Mika Martumpal.

“Kami berharap melalui acara ini, nasabah lebih memahami pentingnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara-negara yang telah bekerja sama, sehingga hal ini dapat berkontribusi mendukung stabilitas perekonomian, baik di tingkal lokal maupun global,” ujar John.

CIMB Niaga akan terus berinovasi dan menjadi mitra strategis dengan menyediakan ekosistem perbankan bisnis yang komprehensif, didorong oleh kemampuan perbankan dalam inovasi digital dan customer centricity, dilengkapi dengan jaringan luas di Indonesia dan di seluruh ASEAN untuk membantu mewujudkan aspirasi nasabah sekarang dan di masa depan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mulai 1 November 2024, maskapai nasional Garuda Indonesia resmi mengoperasikan kembali penerbangan dari Bandara Udara Halim Perdanakusuma menuju 3 (tiga) kota besar di Indonesia. Adapun tiga kota yang dimaksud adalah Surabaya, Medan, dan Padang.

Melansir siaran pers, peresmian pengoperasian penerbangan dari dan menuju Halim Perdanakusuma tersebut, ditandai dengan pelepasan penerbangan perdana rute Halim Perdanakusuma - Surabaya GA-330 yang mengangkut 157 penumpang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, dioperasikannya penerbangan berjadwal perdana Garuda Indonesia dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini sejalan dengan langkah korporasi dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial.

Dengan lokasi bandara yang cukup strategis dekat dari pusat kota Jakarta, lanjut dia, diharapkan dapat memberikan preferensi lebih luas khususnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kerap melakukan perjalanan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya dalam menentukan opsi transportasi penerbangannya.

Mengacu rata-rata pergerakan penumpang domestik dari Halim Perdanakusuma di tahun 2023 mencapai hingga 3,7 juta penumpang, pihaknya optimis dengan hadirnya rute ini akan membawa layanan penerbangan dari dan menuju Jakarta yang semakin beragam.

Lebih utamanya, kata Irfan, untuk para pelaku perjalanan bisnis yang bekerja di area Jakarta dan sekitarnya.

"Ketersediaan layanan penerbangan dari Jakarta ini kami harapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui multiplier effect dengan peran Garuda Indonesia yang menghadirkan lebih banyak opsi penerbangan khususnya menuju Surabaya, Medan, dan Padang sebagai salah satu kota-kota yang mendukung akselerasi perekonomian nasional,” jelasnya.

Penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini masing- masing rute selanjutnya akan tersedia sebanyak satu kali setiap harinya.

Armada Boeing 737-800NG yang berkapasitas 162 penumpang akan dioperasikan dengan konfigurasi kursi 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi.

Adapun untuk penerbangan GA-330 menuju Surabaya dijadwalkan berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 13.10 LT dan tiba di Bandara Internasional Juanda pada pukul 14.40 LT.

Selanjutnya, penerbangan GA-331 menuju Halim Perdanakusuma GA-331 akan berangkat dari Surabaya pukul 15.30 LT dan dijadwalkan tiba pukul 17.00 LT.

Kemudian, penerbangan rute Halim Perdanakusuma menuju Medan dengan nomor penerbangan GA-180 akan diberangkatkan pukul 06.15 LT dan dijadwalkan tiba pukul 08.40 LT.

Sebaliknya, penerbangan GA-181 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Kualanamu pukul 09.40 LT dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.10 LT.

Sementara itu, penerbangan menuju Padang akan dilayani dengan GA-166 yang berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 17.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pukul 19.35 LT.

Untuk penerbangan sebaliknya akan dilayani dengan GA-163 yang dijadwalkan berangkat dari Padang pukul 17.15 LT dan tiba di Halim Perdanakusuma pukul 19.15 LT.

Tonton:Mendorong Ekonomi Indonesia dari Kota Nusantara

Pemerintah diusulkan untuk membuat rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi. Hal ini diusulkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari.

Usulan itu disampaikan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Frans Meroga Panggabean kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat melakukan pertemuan pada Selasa, (29/10/2024), di Kantor Kementerian Koperasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koperasi banyak saling bertukar pikiran dengan Ketua KSP Nasari. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang belum kunjung disahkan.

‟Saat ini sangat diperlukan penyempurnaan regulasi tentang Perkoperasian, bahkan pada akhir masa pemerintahannya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk segera mendorong berlakunya UU Perkoperasian yang baru," ujar Frans kepada Budi Arie, dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/10/2024).

"Sayangnya sampai berakhirnya periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah dan DPR seakan tidak peduli sehingga UU Perkoperasian baru tersebut tak kunjung nyata," tambah Frans lagi.

Menyikapi mandeknya RUU Perkoperasian tersebut, Frans menyerahkan draft usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peningkatan Peranan Koperasi dalam Perekonomian Nasional kepada Menteri Koperasi.

Hal itu menurutnya sebagai wujud tanggungjawab generasi muda ikut berperan aktif dalam pembangunan Perkoperasian Indonesia sebagai usaha perwujudan visi Indonesia Emas 2045.

"Rancangan PP ini kami sajikan lengkap beserta Naskah Akademik (NA) yang meliputi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan," terang Frans yang juga Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI).

Menanggapi penyerahan draft Rancangan PP tersebut, Budi Arie menyambut baik karena inisiatif ini akan menjadi solusi percepatan tantangan peningkatan peran koperasi sambil terus mendorong agar UU Perkoperasian yang baru dapat segera ditetapkan.

"Inisiatif Rancangan PP ini sangat baik untuk segera ditindaklanjuti, sehingga apabila Peraturan Pemerintah tersebut nanti berlaku dapat langsung menjadi solusi peningkatan peran koperasi dan sekaligus menjadi katalisator dan pendorong ditetapkan UU Perkoperasian yang baru," jelas Budi Arie.

Budi Arie menginginkan koperasi itu murni, yang tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum, yang didalamnya pengambil segala keputusan tertingggi adalah berada di Rapat Anggota, namun kalau koperasi dalam naungan OJK maka itu tidaklah cocok, apapun itu ceritanya, Koperasi harus dibawah naungan Kementerian Koperasi dan bukan di OJK.

"Saya pun telah banyak mendengar aspirasi dari teman-teman gerakan koperasi tentang otoritas pengawas khusus bagi koperasi, lembaga penjaminan simpanan koperasi dan lain-lain. Hal ini pun akan menjadi prioritas kami di Kemenkop," tambah Budi Arie.

"Kita akan dorong segera berlakunya UU Perkoperasian yang baru atau kalau tidak ya Rancangan PP ini akan menjadi solusi," pungkas Budi Arie.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah menjalin kerja sama penjaminan pembiayaan dengan PT Bank Aceh Syariah (BAS).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama (Dirut) Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar dan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Alun menjelaskan bahwa kerja sama antara Askrindo Syariah dengan Bank Aceh Syariah merupakan pembaharuan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) Induk yang sebelumnya pernah juga dilakukan.

PKS yang ditandatangani kali ini, tambah dia, mencakup penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Produk Pembiayaan Ritel (Komersial).

“Kami melihat potensi besar dari Bank Aceh Syariah setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menerbitkan Qanun Aceh, sehingga menjadikan Bank Aceh Syariah dengan captive market di daerahnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/10/2024).

Melihat portofolio yang cukup besar dari Bank Aceh Syariah, lanjut Alun, Askrindo Syariah berencana mengembangkan kerja sama ke depan untuk beberapa produk, seperti resi gudang dan pembiayaan berbasis invoice.

Ia juga mengatakan bahwa Askrindo Syariah terus aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra bisnis strategis guna meningkatkan angka penjaminan pembiayaan dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) pada akhir 2024 dan tahun-tahun mendatang.

“Kami terus meningkatkan perolehan Nilai Kafalah dan IJK untuk mencapai target di akhir tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” jelas Alun.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga September 2024, nilai kafalah yang telah dijamin oleh Askrindo Syariah dari Bank Aceh Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 9,26 persen dibandingkan pada 2023, dengan total 2.044 nasabah. Jumlah tersebut, menurut Alun, telah menunjukkan peningkatan signifikan dari 2023 yang hanya mencakup 798 nasabah.

“Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari penjaminan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah serta penjaminan Project Financing. Ini menunjukkan dukungan dan peran perusahaan dalam mendorong perekonomian nasional," ucapnya.

Perluasan penjaminan pembiayaan produk KBG dan Ritel (Komersial)

Sementara itu, Plt Dirut Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menjelaskan bahwa kerja sama antara Bank Aceh Syariah dengan Askrindo Syariah merupakan perluasan dan penyesuaian penjaminan pembiayaan untuk produk Kontra Bank Garansi (KBG) dan Ritel (Komersial).

Sebelumnya, kedua pihak telah menjalin kerja sama untuk penjaminan produk KUR Syariah dan Project Financing.

"Kami berharap kerja sama tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan agar terus mendukung perekonomian syariah di Indonesia," ujar Fadhil.

Ia menekankan komitmen Bank Aceh Syariah dan Askrindo Syariah untuk memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional serta mendukung program pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui KUR Syariah yang saat ini sudah berjalan.

Sebagai informasi, Askrindo Syariah adalah perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia yang didirikan sejak tahun 2012.

Sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG), perusahaan tersebut terus mengembangkan diri untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan di pasar global.

Saat ini, Askrindo Syariah memiliki 39 jaringan kantor di seluruh Indonesia, yang terus diperkuat untuk meningkatkan layanan kepada mitra bisnis.

Selain itu, perusahaan ini juga fokus pada digitalisasi sistem, termasuk implementasi host tohost, online system application (OSA), dan mobile application (MAASYA), untuk mendekatkan Perusahaan dengan mitra bisnis.

KOMPAS.com - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah menjalin kerja sama penjaminan pembiayaan dengan PT Bank Aceh Syariah (BAS).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama (Dirut) Askrindo Syariah, Kokok Alun Akbar dan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Alun menjelaskan bahwa kerja sama antara Askrindo Syariah dengan Bank Aceh Syariah merupakan pembaharuan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) Induk yang sebelumnya pernah juga dilakukan.

PKS yang ditandatangani kali ini, tambah dia, mencakup penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) dan Produk Pembiayaan Ritel (Komersial).

“Kami melihat potensi besar dari Bank Aceh Syariah setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menerbitkan Qanun Aceh, sehingga menjadikan Bank Aceh Syariah dengan captive market di daerahnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/10/2024).

Melihat portofolio yang cukup besar dari Bank Aceh Syariah, lanjut Alun, Askrindo Syariah berencana mengembangkan kerja sama ke depan untuk beberapa produk, seperti resi gudang dan pembiayaan berbasis invoice.

Ia juga mengatakan bahwa Askrindo Syariah terus aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra bisnis strategis guna meningkatkan angka penjaminan pembiayaan dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) pada akhir 2024 dan tahun-tahun mendatang.

“Kami terus meningkatkan perolehan Nilai Kafalah dan IJK untuk mencapai target di akhir tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” jelas Alun.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga September 2024, nilai kafalah yang telah dijamin oleh Askrindo Syariah dari Bank Aceh Syariah mengalami pertumbuhan sebesar 9,26 persen dibandingkan pada 2023, dengan total 2.044 nasabah. Jumlah tersebut, menurut Alun, telah menunjukkan peningkatan signifikan dari 2023 yang hanya mencakup 798 nasabah.

“Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari penjaminan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah serta penjaminan Project Financing. Ini menunjukkan dukungan dan peran perusahaan dalam mendorong perekonomian nasional," ucapnya.

Perluasan penjaminan pembiayaan produk KBG dan Ritel (Komersial)

Sementara itu, Plt Dirut Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, menjelaskan bahwa kerja sama antara Bank Aceh Syariah dengan Askrindo Syariah merupakan perluasan dan penyesuaian penjaminan pembiayaan untuk produk Kontra Bank Garansi (KBG) dan Ritel (Komersial).

Sebelumnya, kedua pihak telah menjalin kerja sama untuk penjaminan produk KUR Syariah dan Project Financing.

"Kami berharap kerja sama tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan agar terus mendukung perekonomian syariah di Indonesia," ujar Fadhil.

Ia menekankan komitmen Bank Aceh Syariah dan Askrindo Syariah untuk memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional serta mendukung program pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui KUR Syariah yang saat ini sudah berjalan.

Sebagai informasi, Askrindo Syariah adalah perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia yang didirikan sejak tahun 2012.

Sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG), perusahaan tersebut terus mengembangkan diri untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan di pasar global.

Saat ini, Askrindo Syariah memiliki 39 jaringan kantor di seluruh Indonesia, yang terus diperkuat untuk meningkatkan layanan kepada mitra bisnis.

Selain itu, perusahaan ini juga fokus pada digitalisasi sistem, termasuk implementasi host tohost, online system application (OSA), dan mobile application (MAASYA), untuk mendekatkan Perusahaan dengan mitra bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih mengandalkan kegiatan ekstraktif atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk mendongkrak laju perekonomian nasional.

Namun, kegiatan tersebut justru dinilai lebih banyak membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kegiatan ekstraktif erat kaitannya dengan volatilitas yang sangat tinggi. Pasalnya, harga komoditas dari kegiatan ekstraktif ditentukan oleh sistem pasar internasional, sehingga pergerakannya tidak bisa diketahui atau ditentukan.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam paparan penelitian bertajuk Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Nike di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

"Ekstraktif ini selalu buat kita kejang-kejang. Sensitivitasnya itu di luar kendali pemerintah," ujar dia, dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Era Krisis Iklim", di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Bhima bilang, selama ini pemerintah mengklaim, Indonesia dapat mengendalikan sejumlah harga komoditas unggulan, seperti yang teranyar adalah nikel.

Pernyataan itu dilontarkan pemerintah dengan pertimbangan Indonesia memiliki cadangan dan produksi salah satu terbesar dunia, sehingga pergerakan harganya bakal ditentukan Indonesia.

Akan tetapi, klaim itu dinilai belum terealisasi hingga saat ini. Bhima menyebutkan, harga nikel masih bergerak fluktuatif hingga saat ini, di mana pada 2022 harga komoditas tersebut sempat melewati level 40.000 dollar AS per ton, namun kini bergerak di kisaran 17.000 dollar AS per ton.

"Cadangan terbesar belum tentu bisa kendalikan harga nikel. Hari ini terjadi, itu kaget gitu," kata Bhima.

"Jadi yang tahun 2022 penerimaan pajak dari nikelnya Rp 18 triliun, pajak bumi dan bangunan dari hilirisasi Rp 7 triliun, 2023 harga hancur, (setoran pajak) turun, 2024 harga makin hancur, turun," sambungnya.

SHUTTERSTOCK/EVGHENY_V Ilustrasi nikel, penambangan nikel.

Kerusakan alam itu memberikan efek negatif rambatan.

Bhima mengatakan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, kegiatan ekstraktif juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, utamanya yang berada di sekitar wilayah kegiatan.

"Kita menemukan, desa di Indonesia ini, itu yang memilki basis pendapatan dari ekstraktif, cenderung susah dapat fasilitas kesehatan," katanya.

Oleh karenanya, Bhima menilai, pemerintah perlu mengalihkan fokusnya dari ekonomi ekstraktif ke pendekatan ekonomi restoratif.

Pendekatan restoratif yang dimaksud ialah model ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan.

"Kita melihat (ekonomi) ekstraktif kemudian belum bisa dijadikan jawaban. Bahkan bisa memicu krisis," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia masih mengandalkan kegiatan ekstraktif atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk mendongkrak laju perekonomian nasional.

Namun, kegiatan tersebut justru dinilai lebih banyak membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kegiatan ekstraktif erat kaitannya dengan volatilitas yang sangat tinggi. Pasalnya, harga komoditas dari kegiatan ekstraktif ditentukan oleh sistem pasar internasional, sehingga pergerakannya tidak bisa diketahui atau ditentukan.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam paparan penelitian bertajuk Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Nike di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

"Ekstraktif ini selalu buat kita kejang-kejang. Sensitivitasnya itu di luar kendali pemerintah," ujar dia, dalam acara peluncuran buku "Ekonomi Era Krisis Iklim", di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Bhima bilang, selama ini pemerintah mengklaim, Indonesia dapat mengendalikan sejumlah harga komoditas unggulan, seperti yang teranyar adalah nikel.

Pernyataan itu dilontarkan pemerintah dengan pertimbangan Indonesia memiliki cadangan dan produksi salah satu terbesar dunia, sehingga pergerakan harganya bakal ditentukan Indonesia.

Akan tetapi, klaim itu dinilai belum terealisasi hingga saat ini. Bhima menyebutkan, harga nikel masih bergerak fluktuatif hingga saat ini, di mana pada 2022 harga komoditas tersebut sempat melewati level 40.000 dollar AS per ton, namun kini bergerak di kisaran 17.000 dollar AS per ton.

"Cadangan terbesar belum tentu bisa kendalikan harga nikel. Hari ini terjadi, itu kaget gitu," kata Bhima.

"Jadi yang tahun 2022 penerimaan pajak dari nikelnya Rp 18 triliun, pajak bumi dan bangunan dari hilirisasi Rp 7 triliun, 2023 harga hancur, (setoran pajak) turun, 2024 harga makin hancur, turun," sambungnya.

SHUTTERSTOCK/EVGHENY_V Ilustrasi nikel, penambangan nikel.

Kerusakan alam itu memberikan efek negatif rambatan.

Bhima mengatakan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, kegiatan ekstraktif juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, utamanya yang berada di sekitar wilayah kegiatan.

"Kita menemukan, desa di Indonesia ini, itu yang memilki basis pendapatan dari ekstraktif, cenderung susah dapat fasilitas kesehatan," katanya.

Oleh karenanya, Bhima menilai, pemerintah perlu mengalihkan fokusnya dari ekonomi ekstraktif ke pendekatan ekonomi restoratif.

Pendekatan restoratif yang dimaksud ialah model ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan.

"Kita melihat (ekonomi) ekstraktif kemudian belum bisa dijadikan jawaban. Bahkan bisa memicu krisis," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan terkait dengan ojek online (ojol) dinilai perlu menjaga stabilitas industri agar tidak berdampak terhadap sektor tenaga kerja dan perekonomian nasional.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Hanif Dhakiri berpendapat ojol telah berkontribusi terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam bentuk regulasi khusus.

"Terlebih, ojol saat ini sangat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian," kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Hanif yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menuturkan peran pemerintah perlu hadir dalam kesejahteraan ojol alih-alih membebankan tanggung jawab kepada perusahaan aplikator.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja merupakan kewajiban pemerintah. Adapun, keterlibatan pemerintah bisa melalui akes pelatihan hingga jaminan sosial.

Hanif menambahkan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada ojol tidak hanya pada pelatihan berkendara, melainkan juga pada peningkatan keahlian.

“Aksesnya bukan pelatihan berkendara, tapi pelatihan untuk bisa naik kelas, dianggap sebagai wirausahawan, sehingga bisa bangun entitas bisnis yang bagus,” ujarnya.

Akademisi Universitas Brawijaya, Budi Santoso, mengatakan berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

“Pengertian pekerja itu memang worker yang terdiri dari employee dan self employed. Dan hasil riset kami menunjukkan bahwa saat ini 81% pengemudi ojol menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utama," katanya.

Menurutnya, terdapat kebutuhan peningkatan skill di luar mengemudi untuk meningkatan kapasitas kemampuan pekerja gig ini untuk dapat masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik.

Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Rani Septyarini menambahkan, pentingnya pemerintah memberikan regulasi yang tepat bagi ojol tentu akan berdampak besar tidak hanya pada para mitra pengemudi ojol, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Pekerja ojol sumbangsihnya sangat besar untuk ekonomi digital, lebih dari Rp900 triliun dari sisi transaksi. Kita harus memikirkan regulasi yang tepat,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) khususnya di Deputi Bidang Usaha Mikro selama 10 tahun terakhir telah melaksanakan berbagai program atau kegiatan strategis untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro agar naik kelas.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, mengatakan transformasi usaha mikro menjadi penting. Sehubungan dengan hal ini, Yulius merinci sejumlah program KemenKopUKM yang telah dilakukan dan sejauh mana capaian program-program tersebut dalam 10 tahun terakhir.

“Walaupun skala usahanya kecil, tetapi kontribusinya cukup besar bagi perekonomian. Usaha mikro juga melakukan penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi digital yang cukup besar,” ucap Yulius, Selasa (8/10/2024).

1. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bagi UMKM

Program pertama adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bagi UMKM dengan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini bertujuan agar pelaku usaha mikro tetap dapat bertahan di tengah pandemi, sehingga mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah tersalurkan kepada 24,8 juta usaha mikro dengan nilai total bantuan sebesar Rp 44,16 triliun.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, program BPUM telah terbukti sangat membantu 24,8 juta usaha mikro di seluruh Indonesia untuk dapat tetap melanjutkan usahanya,” kata Yulius.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program kedua adalah realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2015-30 September 2024 (triwulan III-2024) sebesar Rp 1.793 triliun kepada 48 juta debitur UMKM (SIKP, 2024).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, capaian KUR triwulan I-2024, terjadi peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Tercatat, capaian debitur baru sebesar 90,74 persen. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76 persen, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55 persen,” jelas Yulius.

Selanjutnya, realisasi pembayaran Subsidi Bunga KUR periode 2015-30 September 2024 tercatat sebesar Rp 163 trilun. Dari sisi formalisasi legalitas usaha, berdasarkan data OSS BKPM September 2024, sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Di tahun 2021 hingga 2024, telah difasilifasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro,” lanjutnya.

3. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM)

Program ketiga adalah Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM). Tercatat sampai 2024, telah dibangun 107 PLUT KUMKM di 26 provinsi, 81 kabupaten/kota.

Capaian tersebut terdiri dari PLUT Eksisting sebanyak 74 unit, DAK Fisik 2022 sebanyak 13 unit, DAK Fisik 2023 sebanyak 13 unit, dan DAK Fisik 2024 sebanyak 7 unit yang masih dalam proses pembangunan.

Sehubungan dengan hal ini, dalam mendukung optimalisasi salah satu layanan PLUT-KUMKM, di tahun 2023- 2024 telah disediakan layanan pengembangan kemasan di 31 lokasi (5 provinsi, 26 kabupaten/kota) yang dikelola oleh PLUT-KUMKM/koperasi.

4. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Program keempat adalah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Bidang KUMKM. Realisasi yang telah dilaksanakan oleh KemenKopUKM menyasar 9.360 Usaha Mikro yang dilaksanakan dengan pendekatan langsung, menyasar masyarakat miskin ekstrem maupun tidak langsung menyasar masyarakat miskin ekstrem.

“Sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, KemenKopUKM fokus pada strategi Peningkatan Pendapatan masyarakat yaitu untuk melakukan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan Usaha Mikro,” pungkas Yulius.

Sebagai penutup Yulius menegaskan, dengan berbagai program tersebut KemenKopUKM melihat terjadinya pertumbuhan omzet bisnis sebesar 36 persen dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sebesar 23 persen setelah mengikuti program pendampingan.

KemenKopUKM juga mencatat, sebanyak 133 pelaku usaha mikro terhubung dengan 114 mitra dan stakeholder termasuk perusahaan besar dan organisasi. Selain itu, pelaku usaha mikro berhasil terhubung dan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kolaborasi antara akademisi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap penting untuk mencapai kesetimbangan antara fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Peran BUMN yang semakin krusial dalam memperkuat perekonomian nasional menjadi sorotan dalam diskusi panel yang diadakan dalam rangka Dies Natalis ke-36 Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MM FEB UI).

Acara tersebut mengangkat tema “Kesetimbangan Fungsi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Studi Kasus BUMN.”

Guru Besar FEB UI sekaligus Kepala Program MM FEB UI, Rofikoh Rokhim, menegaskan bahwa peran BUMN semakin penting di tengah tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.

"Peran BUMN sebagai pencipta nilai (value creator) dan agen pembangunan (agent of development) harus diperkuat untuk kemajuan bangsa," ujar Rofikoh dalam diskusi yang diadakan di Salemba, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Rofikoh menjelaskan bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai kontributor ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

“Komitmen BUMN untuk terus menciptakan nilai ekonomi dan sosial serta menjaga kelestarian lingkungan harus dipastikan keberlanjutannya,” tambahnya.

Dalam periode 2019-2024, Kementerian BUMN telah berhasil melakukan transformasi signifikan, terutama melalui pembagian dividen kepada negara hasil dari total laba yang dihasilkan.

Rofikoh juga mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah memperbaiki struktur manajemen melalui klasterisasi, merger, dan penggabungan, mengurangi jumlah BUMN dari 108 menjadi 41 perusahaan.

"Sebanyak 88 proyek strategis nasional yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN berhasil diselesaikan dengan baik," katanya.

Sementara itu, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, menyoroti bahwa konsep bisnis saat ini tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada keseimbangan antara keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

"Sekarang kita mengenal 5P: people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Ini menunjukkan bahwa dunia bisnis tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga dampak sosial," jelasnya.

FEB UI, tambah Teguh, berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang inklusif, relevan, dan bereputasi tinggi, sesuai dengan visi dan misi fakultas tersebut.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan nilai perekonomian nasional saat ini mencapai Rp 28.000 triliun. Angkanya lebih tinggi sekitar 34% dari catatan terakhir Badan Pusat Statistik soal produk domestik bruto nasional pada 2023 yang mencapai Rp 20.892,4 triliun.

Halitu menunjukkan grey economy atau kegiatan bisnis ilegal masih banyak terjadi di negara ini. Angka selisih itu tidak jauh berbeda dengan persentase jumlah barang impor ilegal di dalam negeri yang mencapai 37%.

Pemerintahan Prabowo akan mengatasi masalah tersebut untuk menutup celah penyelewengan pajak dan mendorong penerimaan negara. Targetnya, rasio pendapatan negara dapat naik menjadi 23% dari perekonomian nasional.

Penerimaan negara dari pajak saat ini sekitar 10%, sedangkan rasio penerimaan negara terhadap perekonomian nasional hanya 12,7%. "Rasio penerimaan di Kamboja bisa sampai 18%. Di Vietnam bahkan 23% karena penegakan aturan," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Penertiban Barang Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan pengentasan barang impor ilegal dapat menggenjot pendapatan pajak hingga 35%."Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengampanyekan pertumbuhan ekonomi nasional 7% sampai 8%. Salah satu caranya dengan menertibkan ekonomi bawah tanah ini," kata Zulhas pada 21 Agustus 2024.

Ia mendorong penguatan sinergi antara aparat penegak hukum untuk mengejar oknum importir barang ilegal itu. Produk-produk yang ia maksud adalah tidak memiliki dokumen impor yang menjadi dasar pembayaran pajak.

Penertiban tata niaga di pasar harus dibarengi dengan edukasi ke para peritel, terutama untuk pemilahan antara barang legal dan barang ilegal. "Para pedagang saat ini tidak tahu mana barang impor yang legal dan ilegal," katanya.

Satuan Tugas alias Satgas Impor Ilegal telah memusnahkan barang impor ilegal senilai Rp 116,36 miliar dalam 30 hari. Jenis barang impor ilegal dengan nilai tertinggi adalah tekstil dan produk tekstil (TPT) lebih dari Rp 50 miliar.

Secara rinci, pemusnahan barang impor ilegal dilakukan sebanyak tiga kali. Pemusnahan dengan nilai terbesar terjadi di Cikarang, Jawa Barat senilai Rp 49,45 miliar.

Zulhas mengatakan ketiga penindakan tersebut membuat sebagian kapal yang diduga mengangkut barang impor ilegal berbalik arah. Selain itu, pusat perbelanjaan yang menjajakan barang impor ilegal kini mulai tutup.

IDXChannel - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung ingin Jakarta sejajar dengan Kota Global lainnya seperti New York, Amerika Serikat hingga Tokyo, Jepang.

Dia pun mengungkapkan bahwa posisi Jakarta sebagai kota global berada di peringkat 74 dari 156 kota.

"Nggak kalah pentingnya Jakarta sebagai Kota Global dan pusat perekonomian nasional. Jakarta harus bisa bersaing dengan kota di dalam negeri, dan yang paling utama adalah bersaing dengan kota kota global seperti New York, Tokyo, Singapura dan lainnya," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (6/10/2024).

Pramono yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno berjanji mewujudkan itu jika diberikan amanah untuk memimpin Jakarta periode 2025-2030.

"Sehingga perlu kerja keras bersama sama dan saya yakin kalau diberikan kesempatan akan mengubah itu," ujarnya.

Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 bakal dihelat di JiExpo Kemayoran pada Minggu, 6 Oktober 2024. Debat mengangkat tema Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

(NIA DEVIYANA)