Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti berencana mengganti penyebutan nama kementeriannya dengan Kementerian PDM ketimbang Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah). Hal ini mempertimbangkan penyebutannya yang dinilai lebih mudah dibandingkan Kemendikdasmen yang banyak digunakan sekaran ini.

"Sepertinya akan lebih mudah jika menyebutnya dengan Kementerian PDM ya, dari pada Kemendikdasmen, Tapi nanti coba kita pertimbangkan lagi," kata Mu'ti di sela-sela silaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Di hadapan sekitar 35 pemimpin redaksi atau petinggi media, Mu'ti mengatakan jika ia akan melakukan sejumlah perubahan kebijakan pendidikan di masa kepemimpinannya. Baik itu perubahan yang bersifat perbaikan hingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang benar-benar baru.
Menurut Mu'ti, perubahan kebijakan dalam pergantian menteri merupakan sebuah keniscayaan. "Ini sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari. Sama seperti di media, kalau ganti pemred tentunya ada perubahan. Kalau sama untuk apa diganti?" kata Mu'ti

Hanya saja, seberapa besar perubahan itu yang perlu menjadi perhatian. "Intinya yang sudah baik dasar-dasarnya akan kita lanjutkan, yang belum baik akan dievaluasi," kata Mu'ti.

Namun ia menegaskan, bahwa kebijakan yang akan dijalankan di era kepemimpinannya ini akan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi sebagai pembantu Presiden, apa yang kami lakukan mengacu pada program Pak Prabowo Asta Cita," kata Mu'ti.

Baca juga: Akui Bakal Ada Perubahan Kebijakan, Mendikdasmen: Kalau Sama Buat Apa Ganti Menteri?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengakui akan melakukan sejumlah perubahan dalam kebijakan pendidikan di masa kepemimpinannya. Namun ia juga menegaskan, kebijakan yang sudah memiliki dasar-dasar baik tetap akan dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Mu'ti di hadapan sekitar 35 pemimpin redaksi atau pimpinan media massa, di Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Mu'ti menegaskan jika ia akan melakukan sejumlah perubahan kebijakan pendidikan di masa kepemimpinannya.

Baik itu perubahan yang bersifat perbaikan hingga membuat terobosan kebijakan yang benar-benar baru. Menurut Mu'ti, perubahan kebijakan dalam pergantian menteri merupakan sebuah dinamika yang sulit dihindarkan.
"Ini sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari. Sama seperti di media, kalau ganti pemred tentunya ada perubahan. Kalau sama untuk apa diganti?" kata Mu'ti dalam agenda Silaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa, yang digelar di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Meski begitu, sejumlah kebijakan yang sudah baik fondasinya, akan tetap dilanjutkan. Sedangkan yang belum baik, akan diperbaiki atau dievaluasi.

"Intinya yang sudah baik dasar-dasarnya akan kita lanjutkan, yang belum baik akan dievaluasi," kata Mu'ti.

Ia menegaskan, kebijakan yang akan dijalankan di era kepemimpinannya ini akan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi sebagai pembantu Presiden, apa yang kami lakukan tetap mengacu pada program Asta Cita Pak Prabowo," kata Mu'ti.

3 Komitmen di Bidang Pendidikan

Ia kemudian menjelaskan tiga hal yang menjadi komitmen Presiden Prabowo di bidang pendidikan. Yakni meningkatkan kualitas pendidikan, utamanya pada sains dan teknologi, meningkatkan akses pendidikan bermutu untuk semua, hingga meningkatkan kesejahteraan guru.

"Di mana salah satunya memperkenalkan matematika sejak PAUD," kata Mu'ti.

Kemudian komitmen untuk menyejahterakan guru. Ia juga menyinggung terkait penghasilan tambahan guru yang sering digaungkan Prabowo-Gibran saat kampanye.

"Walaupun angka dan jumlahnya sudah ada, tapi belum akan saya sampaikan sekarang," terangnya.

Masih terkait persoalan guru, Mu'ti juga tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan guru, namun juga kualitas guru secara keseluruhan. "Pemenuhan kualifikasi guru, ternyata masih banyak guru yang belum D4 atau S1. Kemudian peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi dan pelatihan guru," bebernya.

Komitmen ketiga yaitu peningkatan akses pendidikan bermutu untuk semua serta pendidikan yang inklusif. ?"Ini menjadi bagian tagline besar kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. pendidikan merata, education for all. itu amanah UUD (Undang-Undang Dasar)," tegas Mu'ti.

Baca juga: Abdul Mu'ti Siapkan Quick Win Bidang Pendidikan, Ini Isinya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bali: Guru mengaku khawatir dengan pergantian pemerintahan ke Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kekhawatiran itu khususnya terkait kebijakan di bidang pendidikan.

Guru di daerah berharap ada konsistensi dari pemerintah pusat soal kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu kebijakan yang diharapkan bertahan adalah Merdeka Belajar.

Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, I Ketut Budiarsa, khawatir platform pendukung seperti Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, Arkas, SIPLah, dan lainnya sirna dengan pergantian pemerintahan.
"Dengan adanya pergantian pemerintahan, kadang menjadi kekhawatiran tersendiri, apakah ini (kebijakan pendidikan) akan diganti? Ini juga menjadi kekhawatiran kami," tutur Budiarsa dalam rangkaian simposium Gateways Study Visit Indonesia 2024 di SDN 9 Padangsambian, Denpasar, Bali, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Dia berharap dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, kebijakan pendidikan pada prinsipnya berorientasi kepada peserta didik. Apabila, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki nama baru dalam kebijakan pendidikan, secara filosofis kebijakan tersebut diharapkan berpusat kepada peserta didik.

"Menurut saya, filosofi Merdeka Belajar saat ini sudah baik. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada murid, apa pun nama kebijakannya ke depan, filosofi Merdeka Belajar harus menjadi acuan. Filosofi bahwa kita harus berpusat ke peserta didik," tutur dia.

SDN 9 Padangsambian menjadi destinasi delegasi 20 negara yang tergabung dalam Gateways Study Visit Indonesia 2024 yang diinisiasi oleh UNESCO dan UNICEF. Delegasi melakukan studi banding di sejumlah satuan pendidikan, salah satunya SDN 9 Padangsambian.

Di lokasi, para delegasi mempelajari penerapan berbagai kebijakan pendidikan di bawah payung Merdeka Belajar. Selain itu, dipamerkan pula sejumlah karya siswa.

Delegasi dari 20 negara dan organisasi internasional mengikuti kegiatan GSVI yang berlangsung pada 1-3 Oktober 2024. Simposium internasional ini dihadiri negara-negara seperti Finlandia, India, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.

Tujuan utama acara ini adalah berbagi pengetahuan antar negara soal transformasi digital dalam dunia pendidikan. Sehingga didapatkan kualitas pendidikan yang merata di setiap negara untuk pendidikan digital di era digital.

Baca juga: Nadiem Yakin Merdeka Belajar Bakal Berdampak Panjang

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)