Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto bakal mengoptimalkan penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan sektor lainnya guna mendukung sejumlah program priortas yang telah disiapkan.

Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto sekaligus politikus partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan Prabowo memiliki target untuk menaikan penerimaan negara sebesar 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika PDB Indonesia saat ini sebesar Rp22.500 triliun, lanjut Dirgayuza, maka 20% dari jumlah tersebut saja sudah sebesar Rp4.400 triliunan. Melebihi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang sebesar Rp3.300 triliun.

“Dengan peningkatan jumlah penerimaan banyak sekali hal yang harus dibiaya oleh pemerintah. Misal, banyak daerah yang infrastrukturnya kurang baik, jalan-jalan belum ada, sekolah rusak masih banyak,” kata Dirgayuza disela-sela acara Unlocking Digital Economy for Growth 8%, Selasa (3/9/2024).

Dia menambahkan selain sekolah, puskesmas-puskesmas yang ada saat ini juga terlalu padat (overload) sehingga membutuhkan dukungan pendanaan.

Berdasarkan data yang diperolehnya diperkirakan 500.000 orang akan meninggal karena jantung dan 300.000 orang meninggal karena diabetes pada tahun ini. Sementara itu Indonesia kekurangan rumah sakit yang memiliki peralatan dan dokter spesialis untuk menangani pasien yang mengidap penyakit tersebut,.

“Investasi yang harus dikeluarkan pemerintah sangat banyak oleh karena itu penerimaan negara harus menjadi prioritas, jika tidak maka taraf hidup kita tidak mungkin naik jika infrastruktur dasar untuk kesehatan tidak ada. Jadi itu alasan kenapa kita ingin meningkatkan karena banyak yang tidak bisa kita biaya akibat keterbatasan APBN dan keterbatasan untuk meminjam,” kata Dirgayuza.

Dia mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan PNBP. Selain itu, berbagai sumber daya alam (SDA) Indonesia ditarik PNBP-nya secara digital agar kemungkinan untuk bocor lebih sedikit.

Diketahui dalam RAPBN 2025, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505,4 triliun. Dari jumlah tersebut, PNBP dari Kemenkominfo diproyeksikan sekitar Rp21,1 triliun atau turun Rp1 triliun dari proyeksi PNBP tahun 2024 yang sebesar Rp22,1 triliun.

Adapun sebagian besar dari pendapatan PBNP Kemenkominfo berasal dari spektrum frekuensi yang digunakan oleh berbagai lembaga atau perusahaan termasuk operator telekomunikasi.