Presiden Prabowo Subianto mengatakan bersyukur dipercaya menjadi Presiden dan bisa memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dengan amanah yang diberikan, Prabowo menyebut bisa memberikan arahan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia," tutur Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu Prabowo sampaikan saat beri pengarahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 dengan mengusung tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tekad kuatnya bahwa Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor hingga komputer.

Ia menyebut Indonesia merupakan negara terbesar keempat terbesar di dunia yang dititipkan oleh Tuhan YME dengan segala kekayaan alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, Prabowo merasa tidak puas bangsa Indonesia tidak bisa memproduksi mobil atau motor hingga komputer sendiri.

"Terus terang saja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa ke-empat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer, saya tidak terima," tegasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Tantangan tak henti dihadapi oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam negeri. Kini, industri yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional ini harus menghadapi ancaman dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mendorong penyeragaman kemasan rokok dengan menghilangkan identitas merek. Di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, polemik ini menjadi topik tersendiri yang menarik untuk dibahas.

Berangkat dari fakta tersebut, detikcom menghadirkan acara detikcom Leaders Forum yang bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru". Acara ini digelar dalam rangka membahas tantangan dan peluang yang dihadapi industri tembakau sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tengah tantangan kebijakan yang ada.

Melalui serangkaian sesi panel dan diskusi interaktif, acara ini mendalami berbagai kontribusi dan signifikansi IHT, serta potensi dampak regulasi terbaru terhadap industri ini dari hulu hingga hilirnya.

detikcom Leaders Forum dibuka oleh CEO detiknetwork Abdul Aziz. Dalam sambutannya, ia mengatakan industri tembakau adalah sektor padat karya yang mempekerjakan lebih dari 6 juta orang di Indonesia. Mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja, hingga pedagang yang tersebar di seluruh daerah.

Tak hanya itu, lanjut Aziz, IHT juga telah berkontribusi besar bagi Pemerintah Indonesia, terutama dari penerimaan cukai hasil tembakau dan pajak-pajak lainnya. Dengan banyaknya rakyat kecil yang terlibat di dalamnya, industri ini adalah wajah nyata dari ekonomi kerakyatan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.

"Hari ini kami akan memberi ruang untuk diskusi yang berimbang. Kita akan mendengarkan perspektif dari berbagai pihak, mulai dari petani tembakau, pekerja, pedagang, industri, kemudian pengamat ekonomi, hingga pakar hukum. Kami berharap diskusi ini akan menghasilkan pandangan yang lengkap tentang tantangan yang dihadapi oleh industri tembakau beserta dampaknya", ujarnya dalam diskusi detikcom Leaders Forum di Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Membuka sesi diskusi panel, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang punya peran penting dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Karena tembakau ini, selain memiliki nilai ekonomi, juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja, termasuk bagi petani tembakau. Dari nilai ekonomi dan sosial itulah kenapa tembakau harus tetap dipertahankan", tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto AS. Ia mengatakan bahwa IHT merupakan sektor padat karya yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan tekanan dari regulasi yang eksesif, seperti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), serta aturan turunannya melalui Rancangan Permenkes.

"Kami coba terus berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan tersebut, tapi tidak didengar. Setelah ribuan anggota kami turun ke jalan barulah Kementerian Kesehatan mau berdialog," kata Sudarto.

"Ketika itu, seorang direktur Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pengaturan kemasan polos masih jauh. Dia juga sepakat akan melibatkan RTMM dalam perumusan aturan. Namun sampai sekarang hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Dari sisi industri, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto turut memberikan pandangannya. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia pun memberi masukan kepada Pemerintah.

"Jika mau membuat regulasi harus lewati kajian atau riset, jangan tiba-tiba muncul. IHT ini industri strategis, jadi kalau mau ada regulasi harus betul-betul dengan kajian, riset yang dilakukan bersama dengan stakeholder. Tapi kita tak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan regulasi terkait dengan pengaturan distribusi atau penjualan rokok itu juga ada baiknya selama itu diatur dengan tepat. "Jika tidak, kita khawatir nanti akan ada produk-produk yang ilegal yang tentu akan berdampak kepada para pedagang," ungkapnya.

Dampak ini juga ditekankan oleh Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho. Andry mengatakan, apabila ketentuan dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp308 triliun pada perekonomian nasional.

"Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang kemungkinan hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Meninjau dari perspektif hukum, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa sikap Kementerian Kesehatan yang berupaya mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional merupakan bentuk penjajahan.

"Hal ini berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sebagai informasi, detikcom Leaders Forum adalah platform unik yang mempertemukan para pemimpin dari berbagai bidang untuk mendiskusikan topik-topik relevan. Acara ini tak hanya sekadar forum, tapi juga panggung pertukaran ide, pembelajaran, dan expanding the networking untuk mendapatkan peluang yang merupakan tujuan dari acara ini.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu infrastruktur yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investasi global. Indonesia saat ini memiliki KEK di sejumlah wilayah.

Salah satunya Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE) yang merupakan KEK Gresik. Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng dalam kunjungannya mengungkapkan pengembangan KEK ini diharapkan bisa menjadi industri yang inovatif dan berkelanjutan.

Duta Besar Kwok Fook Seng menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan JIIPE, menyebutkan bahwa "Konsep integrasi yang diterapkan sangat mengesankan, dan realisasi proyek dalam waktu singkat ini menjadi bukti konkret komitmen AKR Corporindo dan PELINDO, bersama dukungan pemerintah Indonesia, dalam menghadirkan fasilitas kelas dunia. Infrastruktur JIIPE yang lengkap sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik investasi global," kata dia dalam keterangannya, ditulis Minggu (3/11/2024).

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Industri terbaik yang di tetapkan oleh pemerintah Indonesia di tahun ini, JIIPE telah berhasil membangun ekosistem industri terpadu yang menggabungkan pelabuhan, infrastruktur manufaktur, dan fasilitas logistik modern.

Pengembangan kawasan ini menjadi simbol kemitraan strategis antara Indonesia dan Singapura, di mana JIIPE menjadi tujuan yang menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang di kawasan Asia Tenggara.

President Director AKR Haryanto Adikoesoemo juga menyoroti pentingnya kemitraan internasional dalam pengembangan JIIPE. "Sebagai anak perusahaan AKR, JIIPE memainkan peran strategis dalam visi kami untuk memperkuat infrastruktur industri di Indonesia. Kehadiran dan dukungan para pemangku kepentingan internasional seperti delegasi Singapura ini mencerminkan keyakinan global terhadap potensi JIIPE untuk menjadi pusat industri berkelanjutan yang mampu bersaing secara internasional," ujar dia.

Direktur Utama JIIPE Bambang Soetiono menyatakan mengungkapkan kerjasama antara JIIPE dan Singapura akan semakin memperkuat posisi Kawasan Ekonomi Khusus Gresik ini sebagai hub investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kolaborasi JIIPE dan mitra-mitra internasional, termasuk Singapura, bertujuan untuk menciptakan pusat industri yang ramah lingkungan dan kompetitif secara global. Fasilitas berkelas dunia dan akses langsung ke pelabuhan membuat JIIPE ideal sebagai destinasi investasi, sejalan dengan visi Indonesia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya memperkokoh hubungan ekonomi dan mendukung posisi Indonesia sebagai pusat investasi di Asia Tenggara, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, H.E. Kwok Fook Seng, mengunjungi Java Integrated Industrial & Ports Estate (JIIPE), sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Kunjungan ini memperlihatkan komitmen kuat kedua negara dalam mendorong pengembangan kawasan industri yang inovatif dan berkelanjutan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengapresiasi program subsidi motor listrik yang diberikan pemerintah selama ini. Program tersebut terbukti sangat membantu masyarakat dalam membeli motor listrik dan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Namun, dengan kuota subsidi yang sudah habis dan tidak ada tambahan hingga akhir tahun, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat mempertimbangkan pembukaan kuota baru sebelum tahun ini berakhir.

“Kuota untuk subsidi pembelian motor listrik telah terpenuhi, dan kami akui bantuan pemerintah ini sangat besar perannya dalam penyerapan motor listrik di Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan,” ujar Sekretaris Jenderal AISMOLI, Hanggoro kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Hanggoro melanjutkan, "Namun, kami masih berharap pemerintah dapat membuka kembali kuota subsidi ini untuk waktu yang tersisa hingga akhir tahun.”

Dengan tidak adanya tambahan subsidi, Hanggoro menyebutkan bahwa harga motor listrik kemungkinan akan kembali ke harga awal, yang selama ini telah dipotong oleh subsidi Rp 7 juta per unit.

Menurutnya, meskipun subsidi tidak dilanjutkan, harga motor listrik kemungkinan besar tidak akan naik secara signifikan karena produsen selama ini telah menyesuaikan harga jual mereka sesuai dengan biaya produksi.

“Sejauh ini, harga yang ditetapkan manufaktur adalah harga normal tanpa subsidi. Subsidi hanya menjadi potongan tambahan dari harga jual untuk masyarakat, jadi ketika subsidi dihentikan, harga hanya akan kembali ke harga normal,” jelasnya.

Untuk menjaga harga motor listrik tetap terjangkau di tengah kondisi tanpa subsidi, Hanggoro mengatakan bahwa anggota AISMOLI akan melakukan berbagai upaya kreatif dalam menawarkan produk mereka.

Produsen akan fokus pada efisiensi produksi, mencari sumber bahan baku yang lebih murah, dan mengoptimalkan operasi mereka tanpa mengorbankan kualitas produk. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya kenaikan harga yang dapat membebani konsumen.

Lebih lanjut, AISMOLI juga tengah mengkaji dan menyusun beberapa usulan kebijakan alternatif yang akan diajukan ke pemerintah. Usulan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mendukung adopsi motor listrik di Indonesia, meskipun subsidi langsung sudah tidak ada.

“Kami sedang memikirkan strategi-strategi tambahan yang bisa digunakan untuk mendorong penyerapan motor listrik. Kami sudah menyiapkan beberapa formulasi usulan kepada pemerintah, dan kami berharap ke depannya program bantuan pembelian ini dapat terus berjalan,” pungkas Hanggoro.

Toyota Kijang Innova listrik atau Innova EV Concept sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2022 lalu melalui ajang pameran IIMS Hybrid 2022. Setelah kurang lebih dua tahun, bagaimana pengembangan mobil listrik konsep tersebut?

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, Innova EV Concept sudah diuji coba untuk kendaraan operasional hotel di beberapa lokasi. Toyota berencana menguji Innova EV Concept hingga jarak 100 ribu km.

"Kita kemarin sudah kerja sama dengan beberapa hotel untuk operasional Innova EV ini. Karena hotel-hotel itu juga ditargetkan kurangi emisi, pada saat yang sama kebetulan kita sedang lakukan kajian supaya hasil konversi kita itu bisa capai 100 ribu kilometer," kata Bob di Depok belum lama ini.

"Jadi kita melihat sistem EV-nya, entah itu baterai, motor penggerak, transaxle, dan lain sebagainya. Karena ini konversi yang kita ubah dari inisiatif kita sendiri, jadi belum ada data 100 ribu kilometer dan ini sedang kita kejar," sambung Bob.

Kata Bob, dari 10 unit Innova listrik yang dicoba, sudah ada yang mencapai 100 ribu km, sementara sisanya masih ada yang baru mencapai 70 ribu km dan 80 ribu km. "Dari situ kita dapat feedback dan improve, yang di Bali itu juga masih (berjalan)," jelasnya lagi.

Selain diriset di dalam negeri, TMMIN juga mengirim dua unit prototipe Innova listrik ke Thailand untuk diuji coba di sana. Kata Bob, pengembangan Innova listrik merupakan bentuk dukungan Toyota kepada pemerintah Indonesia untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Toyota Indonesia telah menyediakan teknologi elektrifikasi dengan varian yang lengkap melalui konsep multi-pathway mulai dari flexy-engine, FCEV, BEV, PHEV, HEV, hidrogen, biofuel, hingga LCGC. Pilihan teknologi ini disiapkan agar masyarakat dapat berkontribusi di masing-masing segmen, bersama-sama mengurangi emisi di Indonesia sesuai porsinya.

Toyota Indonesia juga telah memperkenalkan 10 model kendaraan listrik, terdiri dari 8 kendaraan HEV, 1 kendaraan PHEV, dan 1 BEV Lexus untuk Indonesia. Toyota Indonesia juga melakukan pengembangan lokal kendaraan elektrifikasi di dalam negeri, salah satunya tengah menyiapkan produksi kendaraan HEV untuk pasar domestik hingga konsumen global.

5 Hal Menarik dari Toyota Hilux Rangga: Bisa Jadi Apa Aja dan Menarik Harganya!

5 Hal Menarik dari Toyota Hilux Rangga: Bisa Jadi Apa Aja dan Menarik Harganya!

PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) melalui GoPay memperkenalkan GoPay Asuransi. Produk asuransi kesehatan tersebut bisa dibeli langsung oleh pengguna melalui aplikasi GoPay dengan registrasi dan klaim mudah harga terjangkau.

GoPay Asuransi merupakan platform penyediaan produk asuransi yang bekerjasama dengan Prodigi (PT Perdana Wahana Sentosa) sebagai broker asuransi. Saat ini, GoPay Asuransi dan Prodigi menyediakan produk asuransi dari Oona Insurance (PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk) yang menawarkan produk perlindungan kesehatan lengkap seperti penggantian biaya rumah sakit apabila peserta di rawat inap, perawatan intensif di ICU yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan, serta rawat jalan dan rawat gigi sesuai plan yang dipilih.

"Diharapkan produk ini mendukung pengguna ketika menghadapi hal-hal tak terduga berisiko termasuk gangguan kesehatan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan," kata Head of Marketing Money Management GoPay Kiki Apriyani dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dibandingkan dengan produk lain, dia menjelaskan ada berbagai keunggulan dari GoPay Asuransi. Berikut adalah keunggulan GoPay Asuransi.

1. Harga Lebih Terjangkau dengan Manfaat Lengkap

Produk asuransi kesehatan di aplikasi GoPay memiliki harga premi mulai dari harga Rp 60.000 per bulan. Melalui harga terjangkau, pengguna bisa mendapatkan manfaat asuransi dengan perlindungan kesehatan lengkap yang diterima oleh lebih dari 1.300 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia.

2. Proses Mendaftar Kurang dari 30 Detik

Semua bisa dilakukan melalui satu aplikasi GoPay, mulai dari memilih paket asuransi yang sesuai, hingga mudahnya proses pengajuan klaim.

3. Berobat Tanpa Tunai dengan E-Card

Tidak perlu bayar lagi dengan uang tunai, pengguna cukup menunjukkan e-card asuransi praktis lewat aplikasi GoPay untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.

4. Pembayaran Mudah dan Fleksibel

Pengguna bisa fleksibel berlangganan bulanan serta berhenti berlangganan kapan saja. Hal ini tentu memberikan kemudahan kepada mereka dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.

Dia mengatakan hadirnya produk asuransi di dalam aplikasi GoPay merupakan upaya memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna. Terutama bagi mereka yang belum memiliki rekening bank, ke layanan keuangan yang lebih lengkap. Diketahui, per tahun 2023, masih ada setidaknya 27,8 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan melalui program pemerintah maupun swasta.

"GoPay memperluas layanan untuk menyediakan rangkaian solusi keuangan yang lengkap bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan karya anak bangsa, GoPay berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam memberikan akses yang setara terhadap layanan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi kelas menengah," jelasnya.

Dia mengatakan kehadiran produk asuransi kesehatan pertama di aplikasi GoPay ini selaras dengan fokus pemerintah Indonesia. Di mana pemerintah tengah membangun dan memfasilitasi layanan keuangan bagi kelas menengah yang berkembang dan masyarakat belum memiliki akses ke layanan perbankan.

Dia mengatakan GoPay Asuransi dapat membantu melindungi keuangan pengguna, memberikan ketenangan dalam menghadapi masa depan dari risiko kesehatan tidak terduga. Melalui kemitraan strategis, GoPay menyediakan akses terhadap produk asuransi mitra yang telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lebih lanjut Kiki menjelaskan GoPay Asuransi dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi GoPay.

"Asuransi kesehatan yang mudah diakses merupakan bentuk komitmen untuk menjaga ketahanan finansial pengguna kami agar mereka dan keluarga memiliki perlindungan apabila terjadi risiko," tutupnya.

Nah berikut adalah berikut cara membeli asuransi kesehatan lewat aplikasi GoPay:

1. Buka aplikasi GoPay dan pilih GoPay Asuransi di halaman utama

2. Pilih paket perlindungan GoPay sesuai dengan kebutuhan

3. Lanjut isi data diri

4. Paket asuransi berhasil dibeli dan kamu akan segera menerima polis.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk GoPay Asuransi, bisa dicekdi sini.

Video: Perangi Judi Online, Masyarakat Bisa Lapor di Situs Ini

Video: Perangi Judi Online, Masyarakat Bisa Lapor di Situs Ini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan peluang pasar baru untuk komoditas udang dari Indonesia, menyusul persoalan antidumping yang terjadi di Amerika Serikat. Perluasan pasar itu turut disertai dengan implementasi program modeling untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas udang ekspor.

"Di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan," terang Direktur Pemasaran PSDKP KKP Erwin Dwiyana, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Mengenai kelanjutan antidumping sendiri, penanganan yang dilakukan KKP bersama otoritas lainnya menunjukkan hasil positif. Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir udang beku Indonesia.

Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9% untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3%.

"Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVDnya 0 persen, sementara antidumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti," bebernya.

Di sisi lain, upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modeling budidaya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia.

Di tempat yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid.

"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," tutur Harry.

Selain itu, Harry juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus untuk menemui USDOC secara langsung. Kala itu, diajukan perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin.

Dia berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri perudangan nasional.

"Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen akan menyelesaikan masalah CVD dan AD komoditas udang di pasar AS. Dia memastikan jajarannya tengah melakukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

IDXChannel - Direktur Pemasaran Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) menurunkan tarif anti dumping ekspor udang Indonesia menjadi 3,9 persen.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah Indonesia terbukti tidak memberikan subsidi untuk produk udang ekspor.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima petisi dari asosiasi pelaku usaha udang AS (American Shrimp Processors Association/ASPA) pada 25 Oktober 2023, atas tuduhan Countervailing Duties (CVD) & Anti-Dumping Udang Beku.

Dalam paparannya, Erwin menegaskan berdasarkan hasil investigasi US Departement of Commerce (USDOC) dan US Internasional Trade Commisions (USITC) terhadap industri udang nasional Indonesia tidak terbukti melakukan dumping atau subsidi.

“Setelah dilakukan investigasi, AS menerbitkan pre-eleminary pada Maret kemarin Indonesia mendapatkan status de-minimis atau tidak dikenai tuduhan melakukan dumping atau subsidi dari pemerintah untuk produk udang ekspor,” ujar Erwin dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Erwin melanjutkan, keputusan tersebut juga berhasil menurunkan tarif bea masuk anti dumping terhadap ekspor udang Indonesia ke AS. Dalam pembaharuannya, lanjut Erwin, AS memutuskan menurunkan tarif bea masuk anti dumping dari 6,3 persen ke 3,9 persen.

“Pada 22 Oktober, USDOC menerbitkan final determination atas ekspor udang kita, bahwa tidak terbukti kembali de-minimis yang artinya 0 persen udang ekspor kita tidak mendapatkan subsidi. Jadi, tarif anti-dumping kita diturunkan dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan, Indonesia merupakan eksportir udang dengan target pasar terbesar ke Amerika Serikat. Total ekspor udang RI ke AS mencapai 64,3 persen dari total ekspor udang Indonesia.

Kendati demikian, ekspor udang RI mengalami penurunan signifikan sebesar 19,8 persen pada 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ekspor udang Indonesia juga masih dominan dikirim dalam bentuk beku, yaitu sebesar 64,5 persen.

(Febrina Ratna)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi.

Melemahnya daya beli dikhawatirkan bisa memengaruhi pertumbuhan, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan motor utama ekonomi Indonesia.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan bahwa pemerintahan baru sebaiknya segera menyiapkan kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat.

"Saya rasa justru rugi besar jika pemerintah, terutama otoritas ekonomi, masih berada dalam fase denial," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Beberapa indikator ekonomi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil nasional 2024 dari 1,1 juta unit menjadi hanya 850.000 unit karena kondisi pasar otomotif yang masih sulit.

Selain itu, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, mencapai 49,2 pada September 2024.

Sementara itu, survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan yang sama, mengindikasikan lemahnya kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi.

Untuk mengatasi penurunan daya beli, Wija menyarankan agar pemerintah mendengarkan masukan dari para pelaku usaha serta menyusun kebijakan yang relevan dan objektif.

“Semakin terlambat mencari solusi, semakin sulit memperbaiki keadaan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan beberapa solusi jangka pendek yang perlu menjadi prioritas pemerintah, di antaranya:

1. Memberikan Insentif Fiskal bagi Sektor Unggulan – Sektor yang berorientasi ekspor, menciptakan banyak lapangan kerja, atau yang merupakan substitusi impor perlu mendapat dukungan fiskal.

2. Kebijakan Sektor Keuangan untuk Bantu Dunia Usaha – Memfasilitasi dunia usaha yang kesulitan likuiditas dengan kebijakan yang fleksibel.

3. Evaluasi Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) – Mengurangi penerbitan SBN yang berlebihan karena dapat mengganggu likuiditas dan berdampak pada sektor riil.

4. Pembatasan Produk Impor Berlebih – Mengendalikan masuknya produk impor yang dapat menghambat produksi lokal.

5. Penanganan Pungli dan Premanisme – Menghapus pungutan liar dan premanisme di sektor usaha dengan tindakan hukum tegas.

6. Perluasan Free Trade Agreement (FTA) – Memperbanyak FTA dengan negara-negara besar, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, untuk mendorong produk dalam negeri bersaing di pasar global.

Wija menyebutkan, lemahnya daya beli juga berkaitan dengan melonjaknya angka PHK dan penutupan beberapa industri besar di Indonesia.

"Pelemahan daya beli ini sudah barang tentu akan menggerus pertumbuhan ekonomi kita, apalagi kondisi fiskal kita sedang lemah, sehingga peran APBN untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi sangat terbatas," katanya.

Menurutnya, tanpa kebijakan yang segera untuk meningkatkan daya beli masyarakat, impian pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% pada tahun 2025 akan sulit dicapai.

"Pertumbuhan 8% di tahun-tahun akhir pemerintahan Prabowo 2024-2029 juga semakin sulit terwujud,” tutup Wija.

Sehari setelah dilantik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan ke proyek MRT Jakarta Fase 2 Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota). Tepatnya proyek Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin.

Melalui unggahan di akun Instagram @gibran_rakabuming, peninjauan itu ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Dengan berjalan kaki, Gibran menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin.

"Ditemani Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi berjalan kaki menelusuri tunnel dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin yang merupakan bagian dari proyek MRT fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota)," kata Gibran, Senin (21/10/2024).

Gibran menyebut proyek pembangunan itu telah mencapai 82%. Dia pun menekankan bahwa proyek MRT fase 2 ini dapat selesai tepat waktu dan kembali dihijaukan.

"Proses pekerjaan sipil sudah mencapai 82%. Proyek ini harus kita usahakan selesai tepat waktu dan setelahnya harus kita hijaukan kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan fase 2A MRT Jakarta ini terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Pembangunan fase 2A MRT Jakarta ini sendiri diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, dan rampung seluruhnya pada 2029.

"Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada 2029," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024) lalu.

[Gambas:Instagram]