Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, sebagian besar kebutuhan LPG nasional dipenuhi oleh impor. Ia pun mempertanyakan kondisi tersebut dan menduga dibiarkan agar importir bisa bermain.

Bahlil mengatakan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton. Padahal, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan konsumsi LPG nasional sisanya dipenuhi dari impor.

"Gas kita LPG konsumsi kita sekarang kurang lebih 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus. Apa nggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus," katanya dalam rapat kerja di Komisi VII Jakarta, Senin (26/8/2024) kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong hilirisasi. Dengan begitu, gas yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri.

"Ke depan, gas gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan membangun industri hilirsasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," kata Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, impor LPG ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG tercatat 3,29 juta ton. Selama 10 tahun berselang, impor LPG mencapai 6,95 juta ton di tahun 2023.

Simak Video 'Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel—Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memaparkan tiga strategi Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon di masa mendatang, dalam rangka mengantisipasi permintaan energi yang diprediksi bakal terus bertumbuh.

Hal ini disampaikannya dalam event 2nd Ministerial Meeting AZEC belum lama ini. Strategi pertama adalah dengan mengembangkan sistem energi bersih terpadu, dengan cara meningkatkan konektivitas jaringan listrik regional untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan.

Strategi kedua, dengan melakukan transformasi sektor transportasi untuk mengubah mobilitas melalui pengembangan kendaraan generasi mendatang dan bahan bakar berkelanjutan.

Strategi ketiga, dengan efisiensi energi di semua sektor dengan mendorong pengurangan konsumsi energi secara signifikan, dengan fokus pada proses industri, sistem pembangunan, dan produk konsumen.

"Agar berhasil, kita memerlukan rencana yang koheren dan tegas untuk penerapan teknologi dekarbonisasi secara tepat waktu, kebijakan yang efektif untuk membuka pasar, serta investasi besar dalam inovasi dan penelitian dan pengembangan," lanjutnya, Rabu (21/8).

Berdasarkan data World Meteorological Organization (WMO), tahun 2023 mencatatkan rekor suhu terpanas sepanjang sejarah dengan rata-rata suhu global mencapai 1,45°C di atas tingkat suhu sebelum revolusi industri.

Sementara kawasan ASEAN diproyeksikan bakal tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global dengan permintaan energi yang terys tumbuh. Pada 2019 saja, permintaan energi di ASEAN mencapai 448 juta ton dan 47 persen berasal dari minyak bumi.

Pada 2050 nanti, dengan skenario bisnis yang sama, kebutuhan energi pun diprediksi masih tinggi. Dengan permintaan minyak bumi diperkirakan akan mencapai sekitar 32 persen dari total pasokan energi primer, disusul dengan batu bara sebesar 29 persen.

Tingginya angka proyeksi permintaan energi itu, mesti diantisipasi dengan implementasi proyek transisi energi rendah karbon, yang diperkirakan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil hingga 21,6 persen dari total konsumsi energi akhir (final) pada 2050.

“Jalan ke depan penuh tantangan, namun penuh peluang. Transisi Asia menuju sistem energi yang terdiversifikasi dan berkelanjutan mendapatkan momentumnya, didorong oleh target nasional dan kebijakan yang mendukung," ujarnya.

Airlangga mengatakan, untuk mewujudkan tujuan dekarbonisasi di negara-negara mitra AZEC, juga perlu dikembangkan platform keuangan kolaboratif yang dapat mengatasi tantangan unik di masing-masing negara dalam pendanaan transisi energi di masing-masing.

Platform ini akan berperan memobilisasi modal domestik, menarik investasi internasional, dan menciptakan instrumen keuangan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan.

Selain itu, perlu dibangun mekanisme berbasis pasar yang efektif, seperti penetapan harga karbon dan sistem perdagangan emisi, yang dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mempertahankan daya saing kawasan.

(Nadya Kurnia)