YOGYAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penurunan emisi gas rumah kaca untuk menuju nol emisi karbon (net zero emission/NZE).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi, penandatanganan MoU antara PUPR, ESDM, dan Kemendagari tersebut, termasuk peluncuran peta jalan (roadmap) pembinaan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Dirinya menggarisbawahi, roadmap tersebut bukan sekadar menjadi dokumen, melainkan di balik itu merupakan kerja keras kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Apa yang menjadi kelemahan kita selama ini, banyak sekali yang namanya rodmap-roadmap. We just named it. Mau nyari roadmap apa saja, pasti ada. Tapi, konsistensi pelaksanaanya yang saya kira kita perlu jaga dengan baik dan melaksanan roadmap itu dengan konsisten,” ucap Menteri Basuki di acara bertajuk ‘Menuju Nol Emisi Karbon Bangunan Gedung di Indonesia’ di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).

Sebab, menurut dia, peluncuran peta jalan ini hanya seremoni. Hilang begitu saja. Namun, kaitannya dengan himpunan pejabat fungsional permukiman (HPFP) yang dikukuhkan bersamaan dengan peluncuran roadmap ini memiliki peran penting salah satunya untuk mengawal pelaksanaan roadmap bangunan hijau tersebut.

Kata dia, HPFP merupakan entitas yang akan lebih banyak dibutuhkan. Sebab, Indonesia ke depan di bawah arahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mempunyai fokus pada pembangunan perumahan. Yang pastinya, akan berkaitan dengan kawasan permukiman.

“Jadi, pejabat fungsional permukiman diminta peran serta yang lebih daripada sekadar menjalankan tugas-tugas rutin. Lebih banyak mempunyai ide dalam rangka perumahahan hijau dan permukiman hijau,” tutur Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menambahkan, di Indonesia bangunan gedung hijau belum menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

“Untuk hal tersebut, maka kita ingin mulai bangunan gedung hijau ini menjadi hal penting yang harus kita ikuti bersama agar bangunan gedung hijau menjadi hal penting yang kita lakukan. Karena kondisi iklim di Indonesia sedang banyak perubahan,” ujar Diana dalam sambutannya.

Sejalan dengan perubahan iklim tersebut, maka peta jalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, Kementerian PUPR saat ini sudah mempunyai peraturan menteri terkait bangunan gedung hijau dan sudah memiliki sekretariat bangunan gedung hijau sehingga harus mulai dijalankan.

Semua instrumen pendukung tersebut, Diana katakan, bertujuan agar seluruh pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun kota mengikuti langkah-langkah dalam membangun bangunan hijau di seluruh Indonesia.

“Seluruh bangunan yang kami bangun di Kementerian PUPR seharusnya semuanya juga mengacu pada bangunan gedung hijau terutama untuk bangunan-bangunan sekolah, stadion, dan bangunan-bangunan lain yang sudah seharusnya merupakan bangunan hijau,” ujar dia.

Untuk itu, komitmen ini harus terus dipelihara pemerintah baik kabupaten maupun kota agar sama-sama membangunan gedung hijau. Apalagi, Peraturan Menteri PUPR menyebutkan, angka yang disepakati untuk gedung bangunan hijau sebesar 25%.

Melalui peluncuran roadmap bangunan hijau yang ditandatangani bersama Kemendagri dan ESDM, Diana berharap, hal ini menjadi langkah awal yang harus terus didorong bersama untuk mewujudkan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Tak ketinggalan, Diana mengapresiasi peran Global Building Performance Network (GBPN) yang telah mendukung. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri sehingga kita bisa menandatangani objek-objek ini,” tutupnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra mengatakan target dekarbonisasi jangka panjang tersebut sesuai dengan rencana mencapai nol emisi pada tahun 2050. Langkah ini sejalan dengan rencana besar yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) dan Paris Agreement terkait perubahan iklim. Target nol emisi ini menjadikan perusahaan 10 tahun lebih awal dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2060.

"Kami menyadari bahwa industri shipping berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon global, terutama dari pembakaran bahan bakar kapal. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan mengimplementasikan berbagai inovasi dan teknologi terbaru, termasuk mengadopsi bahan bakar hijau seperti LPG, LNG, dan amonia," ujar Eka dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Lebih lanjut, lebih dari 50% kapal yang dioperasikan oleh PIS kini mampu menggunakan biofuel atau bahan bakar hijau. PIS juga menjadi pelopor dalam penggunaan kapal dual fuel dengan 6 kapalnya telah memanfaatkan LPG dan LNG sebagai alternatif bahan bakar hijau.

Selain itu, sebanyak 40 kapal milik PIS telah dilengkapi dengan perangkat hemat energi atau energy-saving devices yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kapal antara 3-20%. Pihaknya juga telah menerapkan pembatasan daya mesin secara menyeluruh dan manajemen pelayaran untuk mengurangi emisi.

Eka menjelaskan armada PIS telah mengantongi sertifikasi internasional sebagai bukti kualitas dan standar tinggi yang diterapkan PIS dalam mengimplementasikan kebijakan sustainability, baik dari segi bisnis maupun operasional.

"Lebih dari 30% armada kami juga telah memperoleh sertifikat EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) dan CII (Carbon Intensity Indicator) sesuai dengan regulasi dan standar IMO. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen PIS untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan dalam industri pelayaran," jelas dia.

Sementara itu, Global Head of LNG Fearnleys Per Christian Fett mengatakan pentingnya regulasi yang memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mendorong inovasi dalam penggunaan bahan bakar hijau. Hal ini penting untuk mempercepat transisi menuju solusi yang lebih berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak.

"Banyak teknologi baru memerlukan investasi awal yang signifikan serta penelitian dan pengembangan (R&D) yang mendalam. Dukungan berupa hibah atau bantuan pemerintah sangat penting, supaya perusahaan akan lebih mudah beralih ke solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien," kata Christian.

Salah satu sumber energi yang bisa dipertimbangkan untuk masa transisi dan pengurangan emisi, yakni dengan mendukung penggunaan LNG. Dia bilang LNG kini tidak hanya menawarkan manfaat lingkungan, tetapi juga menjadi pilihan yang lebih ekonomis.

"Penggunaan LNG dapat memberikan pengurangan signifikan dalam emisi CO2 serta partikel pencemar lainnya. Fokus tidak hanya pada CO2, tetapi juga pada keseluruhan rantai emisi," imbuh dia. (rrd/rrd)

Ada dua frase kunci pembangunan hijau: kolaborasi global serta dukungan riset dan teknologi. Keduanya menjadi poin penting berbagai negara dalam membangun infrastruktur energi terbarukan. Ini sekaligus menandai era baru pembangunan hijau.

Teknologi digital, terutama TIK berbasis 5G, Cloud, Big Data, dan AI semakin kritikal dalam melipatgandakan pembangunan energi terbarukan. Teknologi ini menjadi katalisator bagi industri untuk dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan dalam lompatan menuju pembangunan hijau.

Dalam laporan “Green Development 2030”, Huawei mencatat masa depan perubahan iklim akan sangat bergantung pada digitalisasi dan dekarbonisasi. Sinergi keduanya dapat membantu industri berkembang lebih cepat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong agenda hijau.

Digitalisasi akan memberdayakan berbagai sektor untuk mengurangi jejak karbon. Ini menjadi katalis yang fundamental bagi transformasi digital bisnis, kota, dan pelayanan publik.

Meskipun ada dampak negatifnya, potensi teknologi tetap lebih besar untuk memperbaiki planet ini. Itulah sebabnya kita perlu lebih berfokus pada solusi. Data dari penelitian Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) menyoroti bahwa penerapan teknologi, akan mempercepat pembangunan berkelanjutan sebesar 22% dan mengurangi tren penurunan sebesar 23%.

Pemanfaatan TIK akan mendongkrak pendapatan lebih dari US$6 triliun dan menghemat biaya hampir US$5 triliun. Singkat kata, ada kesempatan untuk melakukan lompatan perubahan yang berpijak pada dua frase kunci ini. Di masa depan, gaya hidup rendah karbon, transportasi listrik, industri hijau, dan infrastruktur digital akan memainkan peran aktif dalam kehidupan kita.

Dunia di Masa Depan

Selama beberapa tahun terakhir, tim riset Huawei telah duduk bersama lebih dari 1.000 ilmuwan lintas disiplin untuk memprediksi situasi dunia di masa depan. Setidaknya apa yang akan terjadi pada 2030.

Penggunaan energi terbarukan diperkirakan semakin masif. Setidaknya 80% infrastruktur digital akan menggunakan sumber energi ini pada 2030. Efisiensi energi akan meningkat hingga 100 kali lipat.

Pembangkit listrik tenaga surya (PV), turbin angin, hingga pembangkit listrik virtual akan mendobrak berbagai batasan. Penyimpanan energi, pengisian dan pengosongan daya nirkabel maupun terkonvergensi akan menjadi kenyataan bagi ribuan rumah tangga.

Elektrifikasi konsumsi energi akan semakin cepat yang secara bertahap menggantikan bahan bakar fosil secara massal, baik di sektor transportasi maupun sektor industri. Pangsa listrik dalam konsumsi energi final global akan meningkat dari sekitar 20% pada 2020 menjadi 30% pada 2030.

Sektor industri akan semakin ramah lingkungan dengan pabrik-pabrik digital berteknologi robot. Setiap 10.000 pekerja diperkirakan bekerja dengan 390 robot.

Sektor transportasi akan terelektrifikasi. Akan ada lebih dari 145 juta kendaraan energi baru di seluruh dunia yang akan mendukung pengemudian otonom dan menyediakan layanan berbagi.

Pada 2030, jumlah tiang pengisian daya swasta diperkirakan mencapai 100 juta di seluruh dunia. Ini secara kolektif menghasilkan daya pengisian daya total sebesar 1.500 GW dan kapasitas pengisian daya total sebesar 800 TWh.

Sedangkan, jumlah tiang pengisian daya publik diperkirakan mencapai 20 juta pada 2030, dengan daya pengisian daya total sebesar 1.800 GW dan kapasitas pengisian daya total sebesar 1.200 TWh.

Bangunan baru di seluruh dunia diperkirakan beroperasi pada tingkat emisi nol karbon pada 2030. Bangunan dengan emisi nol karbon akan secara signifikan mengurangi penggunaan lampu, AC, pemanas, dll. Efisiensi energi ini melalui desain bangunan baru, material ramah lingkungan, dan sumber daya energi alami seperti energi angin dan matahari.

Tiga Lintasan Inovasi

Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021 (COP 26), Indonesia mengumumkan target emisi nol pada 2060. Target ini tak lepas dari visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi maju pada 2045.

Indonesia ingin menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama agenda pembangunan berkelanjutan. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, berbagai tantangan masih harus diatasi agar visi dan target dapat terealisasi.

Huawei menerbitkan inisiatif “Tech for a Better Planet” yang memiliki tiga lintasan inovasi pembangunan hijau. Pertama, meningkatkan efisiensi energi infrastruktur digital melalui perbaikan operasi cerdas pada ranah network dan pengguna. Selain itu membangun situs-situs hijau, jaringan yang tersimplifikasi, serta pusat-pusat data hijau.

Kedua, meningkatkan porsi energi terbarukan pada generator listrik. Dari sisi suplai energi, dicapai dengan mengintegrasikan teknologi digital dengan elektronika kelistrikan, di samping melalui kombinasi antara PV dan penyimpanan energi.

Dari sisi konsumsi energi, dicapai dengan mendefinisikan ulang pengalaman EV dengan teknologi digital yang lebih unggul dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kemudian mengembangkan energi cerdas yang terintegrasi, misalnya lewat pembangunan lingkungan atau kampus rendah karbon.

Ketiga, memberdayakan industri-industri hijau. Digitalisasi memungkinkan pengembangan manufaktur yang hijau dan cerdas dengan membantu industri di lintas sektor dalam mengurangi emisi karbon.

Menurut White Paper on Digital Carbon Neutrality CAICT, digitalisasi dapat mengurangi emisi di sektor industri antara 13% - 22%. Di sektor transportasi diperkirakan mencapai 10% - 33%, kemudian sektor properti 23% - 40%.

Inisiatif Kolaborasi Nyata

Ke depan, semakin banyak negara dan kawasan yang secara aktif merangkul pembangunan hijau. Dunia bergerak menuju era hijau lebih cepat dari sebelumnya. Namun, kita masih memiliki banyak tantangan dan perlu membuat terobosan lebih lanjut dalam teknologi digital, menyempurnakan peraturan, sistem, dan standar, serta mendorong koordinasi yang lebih baik antara berbagai industri.

Ini akan membutuhkan inovasi bersama dalam teknologi digital dan pertumbuhan rendah karbon, serta kolaborasi yang lebih besar di seluruh komunitas, industri, rantai nilai, dan ekosistem. Inovasi dalam digitalisasi dan dekarbonisasi memang menjadi kunci utama bagi pertumbuhan rendah karbon.

Keduanya saling memperkuat, jadi kita perlu terus memperkuat investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi pendukung yang tepat. Yang terpenting, lebih dari sebelumnya, diperlukan kolaborasi nyata di seluruh ekosistem untuk menjamin keberhasilannya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, pengembangan hidrogen hijau adalah salah satu strategi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada 2050.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita menuturkan, pihaknya optimistis penggunaan bahan bakar hijau dapat mengakselerasi pencapaian target NZE tersebut.

"Hidrogen adalah alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan merupakan media penyimpan energi yang ideal, apalagi jika dibangkitkan dari sumber energi terbarukan (green hydrogen),” katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Reni mengatakan, hidrogen adalah penghubung rantai energi yang berkelanjutan dan bebas emisi dari awal hingga akhir. Munculnya hidrogen sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan juga perlu diantisipasi sebagai peluang pengembangan untuk produsen gas industri ke depannya.

Namun, disebut Reni, penggunaan hidrogen sebagai energi dalam skala besar perlu didukung dengan infrastruktur produksi, penyimpanan, dan transportasi ke pengguna akhir yang andal, aman, memadai, dan ekonomis.

Untuk itu, menurutnya, industri harus bersiap untuk mengambil peluang ini dengan mempersiapkan penyediaan infrastruktur dan teknologi yang paling efisien dan sesuai dengan standar keamanan yang memadai untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia.

Reni menyampaikan, Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) yang merupakan wadah bagi produsen gas industri di Indonesia telah secara aktif menjalankan peran dengan sangat baik sebagai penyedia gas industri di tanah air sejak 1972.

"Kami juga mengapresiasi produsen gas industri yang berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan kebutuhan oksigen pada masa pandemi Covid-19, dengan mengalokasikan seluruh produksi oksigen ke rumah sakit untuk menolong rakyat Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, kata dia, Kemenperin berharap kepada AGII untuk terus mendorong anggotanya aktif melakukan ekspansi agar Indonesia tetap dapat memenuhi kebutuhan gas-gas industri secara mandiri dan tidak bergantung pada impor.

“Selain itu diharapkan juga berperan aktif dalam mendukung perkembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti hidrogen,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum AGII Rachmat Harsono menyampaikan, di tengah meningkatnya permintaan global akan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, hidrogen telah muncul sebagai salah satu solusi masa depan karena rendahnya emisi karbon yang dihasilkan.

Bagi Indonesia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki posisi strategis untuk memimpin perubahan ini. Namun tetap diperlukan inovasi teknologi, investasi, serta kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Kesadaran terhadap pentingnya keselamatan, baik dalam proses operasional maupun peralatan, merupakan langkah vital agar industri gas dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta turut membantu dalam mendorong proses dekarbonisasi yang berkelanjutan,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, hal ini tidak hanya memastikan bahwa peralatan yang digunakan memenuhi standar keselamatan yang tinggi, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Selain aspek keselamatan, penyusunan peta jalan hidrogen yang komprehensif juga sangat penting. Ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas dalam mendukung transisi energi nasional, sekaligus memacu pertumbuhan industri gas yang lebih berkelanjutan.

(Dhera Arizona)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan kerangka regulasi dan instrumen fiskal untuk mendukung transisi ekonomi rendah karbon.

Sri Mulyani menyampaikan, sumber daya alam dan potensi energi bersih memainkan peran penting dalam strategi pengurangan emisi. Menurut dia, transisi energi tidak boleh dilihat sebagai upaya untuk meredam pertumbuhan.

“Kami akan terus merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga akan mampu melaksanakan transisi energi Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan tertulis saat menghadiri rangkaian acara International Sustainability Forum atau ISF 2024, Jumat (6/9).

“Ini dilakukan untuk menciptakan sinyal yang jelas bagi investor swasta serta pemangku kepentingan lainnya, baik domestik maupun global. Kami terus bekerja dan mengelaborasi implementasi perdagangan karbon internasional,” Sri Mulyani menambahkan.

Bendahara negara itu menuturkan Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi atau surat berharga hijau dan biru sebagai bagian dari upaya mendukung proyek-proyek hijau. Obligasi ritel diterbitkan untuk memenuhi aspirasi pembangunan rendah karbon dan menjadi alat investasi yang baik bagi investor domestik.

“Kami juga menggunakan dana publik untuk mengundang lebih banyak partisipasi publik dan swasta, baik dari dalam negeri maupun global,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya Indonesia merancang platform mekanisme transisi energi dan meluncurkan kemitraan transisi energi yang diumumkan pada KTT G20 di Bali pada 2022.

“Implementasi saat ini masih dalam proses dan kami terus memantau secara sangat rinci apa saja hambatan dalam mengimplementasikan mekanisme transisi energi dan dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, salah satu dampak dari perubahan iklim yaitu dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana alam. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman cukup nyata bagi banyak negara-negara di dunia khususnya Indonesia, di mana kelompok masyarakat miskin dan rentan menjadi yang paling terkena dampak.

“Menyadari hal ini, Indonesia perlu melakukan sesuatu. Itu sebabnya pemerintah Indonesia berkomitmen melanjutkan pembangunan, tetapi pada saat yang sama mengurangi emisi CO2 yaitu menuju net zero emission economy pada 2060,” kata Sri Mulyani.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat ada banyak perusahaan yang belum menentukan cara untuk mencapai target nol emisi karbon alias Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) secara total dari 29% atau 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau 912 juta ton CO2 pada 2030.

“Kami menyadari bahwa ini bukan tugas mudah. Akan tetapi, dengan komitmen dan kerja keras, kami yakin bisa mencapai,” kata Shinta dalam acara Road to Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jakarta, Kamis (22/8).

Sektor industri Indonesia berkontribusi hampir 74% dari total emisi gas rumah kaca pada 2019. Penggunaan energinya 33,9% dari total.

“Efisiensi energi dan peralihan ke sumber energi yang lebih bersih menjadi kunci dalam upaya penggunaan emisi," kata dia.

Ia berharap, gelaran Indonesia International Sustainability Forum alias ISF bisa memberikan hasil maksimal dalam upaya percepatan target nol emisi karbon. ISF merupakan platform untuk mendorong kolaborasi dan berbagai praktik terbaik antara para pemangku kepentingan untuk mewujudkan dekarbonisasi.

Ada lebih dari 2.500 peserta dalam ISF 2023 yang berasal dari 41 negara. Selain itu, ada lebih dari 100 pembicara global di sektor transisi energi, serta penandatanganan delapan kerja sama untuk pemajuan energi bersih.

IDXChannel—Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memaparkan tiga strategi Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon di masa mendatang, dalam rangka mengantisipasi permintaan energi yang diprediksi bakal terus bertumbuh.

Hal ini disampaikannya dalam event 2nd Ministerial Meeting AZEC belum lama ini. Strategi pertama adalah dengan mengembangkan sistem energi bersih terpadu, dengan cara meningkatkan konektivitas jaringan listrik regional untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan.

Strategi kedua, dengan melakukan transformasi sektor transportasi untuk mengubah mobilitas melalui pengembangan kendaraan generasi mendatang dan bahan bakar berkelanjutan.

Strategi ketiga, dengan efisiensi energi di semua sektor dengan mendorong pengurangan konsumsi energi secara signifikan, dengan fokus pada proses industri, sistem pembangunan, dan produk konsumen.

"Agar berhasil, kita memerlukan rencana yang koheren dan tegas untuk penerapan teknologi dekarbonisasi secara tepat waktu, kebijakan yang efektif untuk membuka pasar, serta investasi besar dalam inovasi dan penelitian dan pengembangan," lanjutnya, Rabu (21/8).

Berdasarkan data World Meteorological Organization (WMO), tahun 2023 mencatatkan rekor suhu terpanas sepanjang sejarah dengan rata-rata suhu global mencapai 1,45°C di atas tingkat suhu sebelum revolusi industri.

Sementara kawasan ASEAN diproyeksikan bakal tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global dengan permintaan energi yang terys tumbuh. Pada 2019 saja, permintaan energi di ASEAN mencapai 448 juta ton dan 47 persen berasal dari minyak bumi.

Pada 2050 nanti, dengan skenario bisnis yang sama, kebutuhan energi pun diprediksi masih tinggi. Dengan permintaan minyak bumi diperkirakan akan mencapai sekitar 32 persen dari total pasokan energi primer, disusul dengan batu bara sebesar 29 persen.

Tingginya angka proyeksi permintaan energi itu, mesti diantisipasi dengan implementasi proyek transisi energi rendah karbon, yang diperkirakan mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil hingga 21,6 persen dari total konsumsi energi akhir (final) pada 2050.

“Jalan ke depan penuh tantangan, namun penuh peluang. Transisi Asia menuju sistem energi yang terdiversifikasi dan berkelanjutan mendapatkan momentumnya, didorong oleh target nasional dan kebijakan yang mendukung," ujarnya.

Airlangga mengatakan, untuk mewujudkan tujuan dekarbonisasi di negara-negara mitra AZEC, juga perlu dikembangkan platform keuangan kolaboratif yang dapat mengatasi tantangan unik di masing-masing negara dalam pendanaan transisi energi di masing-masing.

Platform ini akan berperan memobilisasi modal domestik, menarik investasi internasional, dan menciptakan instrumen keuangan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan.

Selain itu, perlu dibangun mekanisme berbasis pasar yang efektif, seperti penetapan harga karbon dan sistem perdagangan emisi, yang dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mempertahankan daya saing kawasan.

(Nadya Kurnia)

Pengganti Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Bahlil Lahadalia mengungkapkan kunci dalam mencapai target nol emisi karbon, yaitu kolaborasi.

Bahlil mengatakan, negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi besar dalam energi baru terbarukan. Akan tetapi, masih menghadapi tantangan dalam hal teknologi dan pembiayaan.

Oleh karena itu, harus ada sinergi antara negara maju yang sudah mempunyai teknologi dengan negara berkembang yang mempunyai potensi tetapi belum memiliki teknologi yang baik.

"Apalagi kalau membutuhkan modal yang cukup," ujar Bahlil dalam keterangan pers, Rabu (21/8).

Bahlil optimistis bahwa pertemuan AZEC 2nd Ministerial Meeting pada hari ini (21/8) akan menghasilkan beberapa hasil penting, antara lain The 2nd AZEC Ministerial Joint Statement, publikasi Memorandum of Understanding (MoU) proyek AZEC baru dan peluncuran Asian Zero Emission Center.

Selain itu, akan diselenggarakan AZEC Business Forum yang bertujuan menggalang partisipasi badan usaha dalam upaya dekarbonisasi sekaligus sebagai forum business matching untuk memperkuat kolaborasi di masa depan.

"Saya yakin dan percaya lewat forum ini, Indonesia akan mampu berdiskusi untuk melahirkan gagasan konstruktif dalam melakukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ken Saito mengatakan bahwa kepemimpinan, antusiasme, dan energi yang ditunjukkan oleh Indonesia untuk mendorong rencana besar ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memimpin AZEC.

"Melalui acara ini, saya berharap kita dapat membangun momentum untuk mempercepat dekarbonisasi di Asia," ujarnya.

IDXChannel - Asia Zero Emission Community (AZEC) Advocacy Group Roundtable diharapkan mampu menghadirkan solusi keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan emisi di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Sehingga, pada akhirnya masyarakat di kawasan bisa punya kehidupan lebih berkelanjutan.

"Jadi, forum ini adalah bagaimana negara-negara Asia untuk bisa saling mendukung satu sama lain dan bekerja sama. Ada upaya-upaya kami agar mencapai pro sustainability. Kami justru mengupayakan inklusivitas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Indonesia Arsjad Rasjid saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dalam forum ini pula, kata Arsjad, antarnegara tidak hanya mengupayakan kepentingan nasional. Namun, diharapkan juga bisa mendukung pembangunan ekonomi regional yang lebih inklusif.

"Di sini, untuk project-project kami, kami upayakan sebanyak mungkin proyek yang sudah ada, dijalankan dengan baik. Prinsipnya adalah inklusivitas di mana Asia mengupayakan project-project yang kini sedang berlangsung bisa diselesaikan dengan baik," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Tatsuya Watanabe menuturkan, kawasan Asia memiliki karakteristik tersendiri yakni pertumbuhan ekonominya sangat pesat.

Oleh karenanya, kata dia, negara-negara Asia memiliki satu tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi yang optimal melalui nol emisi karbon dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing negara.

"Satu hal yang kami bahas secara meluas adalah bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan, sementara masih juga memperhatikan upaya untuk go green atau transisi ekonomi berkelanjutan," ujar dia.

Dia mengungkapkan, sejumlah opsi teknologi yang bisa digunakan seperti bahan bakar energi baru terbarukan, teknologi hidrogen, ammonia, biofuel, panas bumi, dan lainnya.

"Itu semua untuk menjadi solusi kita ke depannya," ujarnya.

Sehingga, jelas Tatsuya, dua prinsip dalam forum ini bisa tercapai yakni tercapainya pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan keberlanjutan lingkungan.

"Faktor ini semua bisa ramah terhadap lingkungan. Intinya adalah, negara-negara di Asia punya tujuan bersama dan kami ingin saling mendukung," kata Tatsuya.

Managing Director Keidanren Arihiro Iwamura menambahkan, AZEC berperan sebagai platform untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan netralitas karbon dapat dicapai secara bersamaan oleh industri di seluruh Asia.

Bahkan, pihaknya juga menyampaikan usulan-usulan terkait regulasi yang dipadukan dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini juga termasuk dasar-dasar pembiayaan sejumlah proyek nol emisi karbon ini.

"Selain itu memang perlu pembentukan regulasi atau aturan-aturan main atau laws. Perlu juga dibentuk antara negara-negara sesama ASEAN dan AZEC ini. Kami akan atur ke pemerintah-pemerintah yang ada di dalam AZEC ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis, JAKARTA— Di tengah gejolak pasar saham, sejumlah reksa dana saham menduduki peringkat teratas karena membukukan kinerja imbal hasil paling tebal. Bahkan, salah satunya memiliki return tahunan sebesar lebih dari 50%.

Berdasarkan data Infovesta hingga 2 Agustus 2024, kinerja indeks reksa dana berdasarkan jenis menunjukkan kinerja beragam. Adapun, kinerja indeks reksa dana saham terkoreksi paling dalam, -7,03% sepanjang tahun 2024. Kemudian, disusul oleh reksa dana campuran yang juga terkoreksi kendati lebih tipis, sebesar -0,9%.

Di tengah koreksi kinerja indeks reksa dana saham yang senasib dengan indeks harga saham gabungan (IHSG), dengan koreksi -0,49%; masih ada produk reksa dana saham yang mampu memberikan imbal hasil tebal bahkan puluhan persen secara tahunan.

Portofolio reksa dana saham dengan kinerja paling moncer menjadi salah satu dari lima berita pilihan tim redaksi Bisnisindonesia.id, Kamis (8/8/2024). Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Resep Cuan Reksa Dana Saham yang Beri Return Puluhan Persen

Lima produk reksa dana saham yang mendulang cuan tebal di tengah koreksi indeks reksa dana saham, yakni pertama, HPAM Ekuitas Syariah Berkah. Produk besutan Henan Putihrai Asset Management (HPAM) itu memberikan imbal hasil 50,14% secara tahunan. Kedua, Simas Danamas Saham memberikan imbal hasil 18,69%. Ketiga, HPAM Ultima Ekuitas 1 dengan imbal hasil 18,45%.

Keempat, Sucorinvest Sustainability Equity Fund yang memberikan return sebesar 8,81%. Kelima, BMI Indo Saham Andalan dengan imbal hasil 5,63%.

Lebih lanjut, Bisnis mengakses lembar fakta tiga produk dengan imbal hasil paling tebal, Rabu (7/8/2024). HPAM Ekuitas Syariah dalam lembar fakta hingga akhir Juni 2024 itu memiliki kebijakan untuk menempatkan 81% dana pada saham, 17% pada deposito, dan 2% pada kas dan setara kas. Penjelasan selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Angin Segar Restrukturisasi KUR

Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seolah mendapat angin segar sejalan dengan proses pembentukan beleid yang memfasilitasi restrukturisasi KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Yulius menyampaikan bahwa untuk saat ini Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait kebijakan restrukturisasi KUR masih dalam proses pembahasan.

Adapun, kata Yulius, kriteria debitur KUR yang dapat diberikan restrukturisasi adalah debitur KUR dengan kualitas kredit ada pada kolektibilitas 2 Dalam Perhatian Khusus atau 3 Kurang Lancar pada saat pemberian fasilitas restrukturisasi KUR.

“[Selain itu] masih memiliki prospek usaha, bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (6/8/2024).

Menggiring Masdar untuk Ambisi Kota Hijau di IKN Nusantara

Setiap instalasi energi baru terbarukan (EBT) akan memenuhi seluruh kebutuhan energi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itulah yang setidaknya menjadi salah satu dari tiga rencana kota dengan emisi rendah karbon yang diusung dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Salah satu investor yang disebut-sebut bakal terlibat dalam mewujudkan ambisi kota hijau di IKN Nusantara adalah Masdar. Perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) itu dikabarkan akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1,2 gigawatt (GW) di IKN Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Masdar telah menunjukkan ketertarikannya untuk melakukan investasi energi hijau di IKN, melalui proyek PLTS terapung.

Sulit Berpaling dari Batu Bara di Tengah Transisi Energi

Kendati Indonesia tengah bertransformasi menuju masa depan yang lebih hijau dengan target nol emisi karbon (net zero emission/NZE) pada 2060, tetapi batu bara sebagai komoditas andalan tidak serta merta dapat ditinggalkan.

Dalam 3 tahun mendatang, produksi batu bara Indonesia bahkan diproyeksikan masih akan tetap tinggi. Terlebih, permintaan batu bara domestik dan regional diproyeksikan juga bakal tetap meningkat ke depannya.

Mengutip perkiraan terbaru International Energy Agency (IEA), permintaan batu bara global akan tetap tidak berubah pada 2024 dan 2025 karena melonjaknya permintaan listrik di sejumlah negara ekonomi utama.

Hal itu sejalan dengan dampak pemulihan bertahap dalam energi tenaga air dan perluasan pesat panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Di sisi lain, penggunaan batu bara dunia meningkat sebesar 2,6% pada 2023 hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa, didorong oleh pertumbuhan yang kuat di China dan India, dua konsumen batu bara terbesar dunia.

Pasar Baterai EV Dunia Tumbuh, Pabrikan China Semakin Juara

Penggunaan baterai kendaraan listrik di seluruh dunia sepanjang paruh pertama tahun ini bertumbuh 22,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 364,6GWh.

Kendaraan listrik mencakup kendaraan listrik baterai (BEV), mobil listrik hibrida plug-in (PHEV), dan kendaraan listrik hibrida (HEV).

Mengutip laporan SNE Research, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), pabrikan baterai yang berbasis di Ningje, Fujian, China, berhasil mencatatkan pertumbuhan penggunaan baterainya 29,5% (year-on-year) menjadi 137,7 GWh.

Lajunya yang lebih kencang dari rata-rata pertumbuhan pasar membuat CALT semakin mengokohkan posisinya sebagai pemimpin pasar baterai EV dunia dengan peningkatan pangsa pasar 2,1 poin persen menjadi 37,8%.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap kebutuhan anggaran untuk mewujudkan nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) 2060 mencapai Rp800 triliun per tahun.

Hal ini seiring dengan peta jalan NZE yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam dokumen tersebut arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Priyanto Rohmattullah, mengatakan untuk mewujudkan nol emisi karbon maka diperlukan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

“Menjadi tantangan pendanaan, kebutuhan investasi untuk Net Zero Emission sangat besar, kita hitung hampir Rp800 triliun per tahun, ini angka signifikan dan perlu kita bersama-sama,” kata Priyanto dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dalam hal ini, pemerintah mengandalkan model pembangunan melalui ekonomi hijau yang menggabungkan proses pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Priyanto menerangkan bahwa ekonomi hijau akan menjadi alat yang dibutuhkan untuk mentranformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Beberapa arah kebijakan mencakup transisi energi terbarukan, ekonomi sirkulas dan bioekonomi, pengelolaan hutan lestari, dan tenaga kerja hijau.

“Dalam konteks itu maka pemerintah mengembangkan alternatif pendanaan mulai dari ekonomi sirkular, carbon tax, dan seterusnya,” imbuhnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim akan mampu mendorong pertumbuhan PDB rata-rata tahun 2025-2045 sebesar 6,22% dan mengakselerasi NZE pada 2060 lebih cepat tercapai.

“Khusus ekonomi sirkular, awal Juni kemarin kita luncurkan peta jalan untuk ekonomi sirkular salah satu suplemen yang kita kerjakan bersama-sama, kita menempatkan peran swasta karena mereka leverage ekonomi sirkular,” ujarnya.

Priyanto membeberkan sejumlah manfaat dari penerapan ekonomi sirkular seperti peningkatan PDB di kisaran Rp593 triliun - Rp638 triliun pada 2030.

Kemudian, terciptanya 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga 2030 di mana 75% di antaranya merupakan tenaga kerja perempuan.

Di sisi lain, ekonomi sirkular juga dapat berdampak ke lingkungan yaitu mengurangi timbulan limbah sebesar 18-52% dibandingkan business as usual pada 2030 hingga berkontribusi menurunkan emisi GRK sebesar 126 juta ton CO2.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) siap mengimplementasikan teknologi carbon capture storage (CCS) sebagai salah satu pilar penting dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

Upaya itu dalam rangka mendukung pemerintah mencapai target nol emisi karbon (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

"PLN memegang peranan penting dalam transisi energi Indonesia ke energi bersih. Kami telah memiliki peta jalan transisi energi yang komprehensif dan berkomitmen untuk menjalankan peta jalan tersebut untuk mencapai NZE pada 2060," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2024).

Darmawan mengatakan, sebagai perusahaan pionir yang menerapkan teknologi CCS sektor kelistrikan di Indonesia, PLN telah menggandeng berbagai mitra internasional dalam studi pengembangan teknologi CCS di lima pembangkit listrik.

"Tantangan dalam menjalankan transisi energi sangat besar, untuk itu kolaborasi yang kuat antar komunitas global sangat dibutuhkan. Kami telah menggandeng berbagai mitra internasional untuk melakukan studi implementasi CCS di empat PLTU dan satu PLTGU milik kami," ujar Darmawan.

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN Warsono menyampaikan bahwa saat ini 37,6 gigawatt (GW) pembangkit telah memenuhi syarat untuk penerapan CCS dan 19 GW secara teknis layak dan diprioritaskan untuk implementasi CCS.

"CCS akan memainkan peran penting dalam upaya dekarbonisasi sektor pembangkitan listrik. Dalam hal ini, PLN menyiapkan implementasi CCS untuk total kapasitas 2 GW pada 2040 dan 19 GW pada 2060," ungkapnya.

Untuk mensukseskan hal tersebut, PLN menggandeng mitra seperti JERA dan JGC, INPEX serta Karbon Korea dalam studi penerapan CCS di PLTU maupun PLTGU milik PLN.

Pembangkit yang menjadi percontohan penerapan CCS, di antaranya PLTU Suralaya Unit 1-4, PLTU Suralaya Unit 5-7, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, dan PLTU Tanjung Jati B.

"Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi CCS di masa depan. Untuk pilot plan-nya, kami telah melakukan studi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait penerapan CCS ini," kata Warsono.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon telah menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menerapkan teknologi CCS sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi.

"Pemerintah Indonesia ingin bergerak cepat dalam penerapan teknologi carbon capture storage ini. Kami sadar pentingnya kematangan untuk teknologi CCS, jadi kami akan terus melakukan banyak hal untuk mencapai target tersebut," ujar Luhut pada acara International & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (31/7/2024).

Implementasi tersebut, kata Luhut, tidak saja penting dalam upaya mereduksi emisi karbon secara masif, lebih dari itu Luhut ingin Indonesia menjadi pelopor CCS sehingga mampu menciptakan ekonomi sirkular lewat penciptaan lapangan kerja baru.

"Inisiatif CCS didorong oleh Indonesia dan negara-negara tetangga untuk mengurangi emisi dan melindungi bumi. Lebih dari itu, Indonesia ingin menjadi pelopor CCS cross-border, mengubah investasi menjadi pendapatan, pekerjaan, dan inovasi serta menciptakan kemakmuran dan keberlanjutan," kata Luhut.