JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Patra Niaga menggandeng PT Vale Indonesia Tbk dalam menggenjot penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan.

Bahan bakar Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel akan digunakan Vale untuk pengoperasian alat berat milik perusahaan.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang diteken kedua perusahaan pada September 2024 lalu.

Vale akan menjadi pionir dalam mengadopsi HVO di operasional alat berat di sektor pertambangan, yang sekaligus mendukung target Indonesia mencapai nol emisi atau net zero emission pada 2060.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," ujar Maya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," lanjutnya.

Maya pun berharap kerja sama dengan Vale ini akan diikuti sektor lain untuk beralih ke energi bersih.

Sementara itu, Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer Vale, Abu Ashar, mengatakan bahwa penggunaan HVO merupakan langkah strategis perusahaan dalam melakukan dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon.

"Penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi kami. Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan," katanya.

Adapun dalam uji coba pada dua unit truk tambang, Komatsu dan Caterpillar, penggunaan HVO menghasilkan pengurangan emisi karbon hingga 70 persen dan emisi gas rumah kaca hingga 80 persen dibandingkan diesel konvensional.

Jakarta - Indonesia terus mengoptimalkan potensi proyek tangkap simpan karbon alias Carbon Capture Storage (CCS). Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki minat untuk mengembangkan proyek tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mulai membahas lanjutan kerja sama proyek tersebut dengan PM Singapura Lawrence Wong. Pembahasan dilakukan saat kunjungan kenegaraan Wong untuk menemui Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Prabowo bilang Indonesia akan menindaklanjuti kerja sama tangkap simpan karbon dengan Singapura.

"Kami juga sepakat menindaklanjuti kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture storage," ungkap Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Senada, Lawrence Wong mengatakan potensi kerja sama antara Singapura dan Indonesia soal simpan tangkap karbon memang dibahas dalam pertemuan hari ini. Dia mengatakan proyek energi bersih bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua negara.

"Kami juga berdiskusi tentang bagaimana kita bekerja sama di sektor energi bersih dan keberlanjutan. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi negara kita, terutama saat kita mewujudkan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas di tahun-tahun mendatang," tegas Wong.

Dalam catatan detikcom, pada Februari 2024 yang lalu, Singapura sudah meneken komitmen letter of intent (LOI) dalam rangka kegiatan Carbon Capture and Storage (CCS) cross border dengan Indonesia. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Wakil Sekretaris (Industri) Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Keith Tan dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Dalam LOI tersebut, Indonesia dan Singapura menegaskan pentingnya CCS sebagai metode dekarbonisasi, dan potensi CCS untuk mendukung kegiatan industri yang berkelanjutan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Salah satu poinnya juga menyebut soal potensi ekspor impor karbon di Indonesia.

(hal/fdl)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peningkatan komitmen global untuk mitigasi perubahan iklim telah mendorong standar keberlanjutan yang lebih tinggi dalam perdagangan internasional. Untuk menjaga daya saing produk domestik, pemerintah perlu mempercepat transisi energi ke energi terbarukan dan dekarbonisasi di sektor industri.

Saat ini, kawasan Uni Eropa memperkenalkan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang dijadwalkan berlaku secara resmi pada 2026. Melalui penerapan kebijakan ini, maka produk yang mempunyai jejak karbon tinggi akan dikenakan pajak tambahan. Beberapa komoditas yang pasti terdampak dari aturan CBAM ini adalah semen, pupuk, listrik, besi dan baja, dan aluminium.

Ning Wilawati, Dewan Pakar Prabowo Gibran mengakui, bahwa industri perlu didukung pertumbuhannya untuk mewujudkan cita-cita Presiden mencapai pertumbuhan 8%.

"Dukungan yang diberikan dapat berupa penyediaan energi dengan biaya kompetitif dan lebih bersih untuk operasi industri," katanya pada Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 dengan sesi “Shifting Indonesia Economy and Industry Amidst Energy Transition,” Selasa (5/11/2024) .

IETD 2024 merupakan IETD yang ketujuh semenjak pertama kali diadakan pada 2018. IETD 2024 berlangsung pada 4-6 November 2024 dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata”. IETD 2024 melalui 11 sesi dengan ragam topik dan format, menghadirkan 50 pembicara, panelis dan moderator nasional dan internasional.

Hasil dari IETD 2024 akan dirangkum dan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Prabowo-Gibran dalam menjalankan transisi energi yang berkeadilan dan mencapai tujuan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menjelaskan, pada 2022 konsumsi energi di Indonesia didominasi oleh sektor industri sebesar 43,90%. Konsumsi energi yang tinggi ini menyebabkan emisi sektor industri meningkat hingga 30 persen, mencapai 400 juta ton setara karbon dioksida, dibandingkan tahun 2021.

Deon menyatakan bahwa tanpa upaya dekarbonisasi untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2050, emisi sektor industri bisa meningkat dua kali lipat.

Dekarbonisasi kebutuhan energi panas industri dapat memangkas emisi secara signifikan, sehingga mengurangi jejak karbon sektor industri dan meningkatkan daya saing produk domestik. "Saat ini, lebih dari 60% pelaku industri bersedia melakukan dekarbonisasi, asalkan pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lapangan tanding yang setara (level of playing field),” jelas Deon.

Deon menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk sektor industri di Indonesia. IESR juga turut berperan dalam kajian peta jalan ini, terutama untuk industri ringan seperti tekstil, makanan dan minuman, otomotif, keramik, dan kaca.

Menurut Dia, selain menyusun peta jalan dekarbonisasi, pemerintah perlu menetapkan strategi untuk menjadikan transisi energi dan dekarbonisasi sebagai bagian pertumbuhan industri, melihat ada potensi perubahan pasar seperti penggunaan ammonia sebagai bahan bakar pupuk maupun juga untuk energi.

INFO BISNIS - PT Pertamina (Persero) komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi di seluruh Subholding untuk mendukung target pengurangan emisi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga kuartal tiga (Januari - September) 2024, inisiatif Environmental, Social & Governance (ESG) dekarbonisasi Pertamina telah berhasil mencapai reduksi emisi karbon sebesar 1.289.703 Ton CO2eq atau 110 persen dari target 2024 sebesar 1,09 juta ton CO2eq.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan seluruh subholding berperan aktif dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai program inisiatif dekarbonisasi.

Menurut Fadjar, subholding upstream telah menjalankan 128 program inisiatif dekarbonisasi diikuti subholding refining & petrochemical 60 inisiatif program, subholding commercial & trading dengan 18 program, subholding power & NRE 14 program, serta subholding integrated marine logistics (IML) dan gas masing-masing 4 program.

“Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2. Dari sisi energi, Gas metana yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap bisnis Pertamina,” kata Fadjar.

Pertamina telah bergabung dalam Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) pada bulan Mei 2024, yang merupakan inisiatif global untuk pengelolaan emisi metana yang lebih terukur dan terkontrol.

Fadjar melanjutkan, Pertamina dalam mewujudkan komitmen tersebut juga telah berkolaborasi dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk pengukuran emisi metana di wilayah kerja upstream Pertamina.

“Targetnya adalah mengurangi emisi metana sekaligus mengkomersialkan volume metana yang dihasilkan sebagai peluang bisnis baru ke depan,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah memfinalisasi data interventarisasi emisi scope 3, sebagaibaselineuntuk penyusunan peta jalan reduksi scope 3. Hingga September 2024 ini Pertamina juga mengembangkanchecklistuntuk verifikasi internal emisi GRK yang dipantau secara berkala.

“Pertamina berkomitmen menjaga kinerja ESG di seluruh lini bisnis untuk mempertahankan peringkat dunia sekaligus memperkuat citra Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang ramah lingkungan,”ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

INFO BISNIS - PT Pertamina (Persero) komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi di seluruh Subholding untuk mendukung target pengurangan emisi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga kuartal tiga (Januari - September) 2024, inisiatif Environmental, Social & Governance (ESG) dekarbonisasi Pertamina telah berhasil mencapai reduksi emisi karbon sebesar 1.289.703 Ton CO2eq atau 110 persen dari target 2024 sebesar 1,09 juta ton CO2eq.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan seluruh subholding berperan aktif dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai program inisiatif dekarbonisasi.

Menurut Fadjar, subholding upstream telah menjalankan 128 program inisiatif dekarbonisasi diikuti subholding refining & petrochemical 60 inisiatif program, subholding commercial & trading dengan 18 program, subholding power & NRE 14 program, serta subholding integrated marine logistics (IML) dan gas masing-masing 4 program.

“Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2. Dari sisi energi, Gas metana yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap bisnis Pertamina,” kata Fadjar.

Pertamina telah bergabung dalam Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) pada bulan Mei 2024, yang merupakan inisiatif global untuk pengelolaan emisi metana yang lebih terukur dan terkontrol.

Fadjar melanjutkan, Pertamina dalam mewujudkan komitmen tersebut juga telah berkolaborasi dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk pengukuran emisi metana di wilayah kerja upstream Pertamina.

“Targetnya adalah mengurangi emisi metana sekaligus mengkomersialkan volume metana yang dihasilkan sebagai peluang bisnis baru ke depan,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah memfinalisasi data interventarisasi emisi scope 3, sebagaibaselineuntuk penyusunan peta jalan reduksi scope 3. Hingga September 2024 ini Pertamina juga mengembangkanchecklistuntuk verifikasi internal emisi GRK yang dipantau secara berkala.

“Pertamina berkomitmen menjaga kinerja ESG di seluruh lini bisnis untuk mempertahankan peringkat dunia sekaligus memperkuat citra Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang ramah lingkungan,”ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

BEKASI - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bekerja sama dengan Jababeka Net Zero Industrial Cluster Community (Jababeka NZICC) sukses menggelar workshop bertajuk Peningkatan Kapasitas Perusahaan untuk Efisiensi Energi dan Dekarbonisasi Sumber Energi di Hotel Sunerra Antero, Jababeka, Bekasi, Kamis (3/10/2024) lalu.

Tujuan workshop ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perusahaan di Kawasan Jababeka mengenai transisi energi serta strategi dekarbonisasi yang diperlukan untuk mencapai komitmen emisi nol bersih. Workshop ini dihadiri 20-25 perusahaan industri.

Head of Industrial & Public Engagement PT Jababeka Infrastruktur dan Executive Committee Jababeka NZICC, Beta Safitri menekankan pentingnya kolaborasi antar perusahaan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Ia berharap agar perusahaan-perusahaan yang hadir dapat mengambil langkah nyata dalam transisi energi.

Sementara Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani menyoroti pentingnya sinergi dalam mempercepat langkah menuju keberlanjutan. ?Transisi energi merupakan elemen kunci dalam perjalanan menuju net zero. Dengan adanya sesi berbagi pengetahuan dan sumber daya terkait transisi energi untuk bisnis seperti ini, kita bisa mempercepat langkah menuju masa depan rendah karbon,? ujarnya.

Dalam workshop ini peserta juga diajak berinteraksi melalui sesi pengenalan IBCSD dan KADIN Net Zero Hub (NZH). ?IBCSD berkomitmen untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang,? kata Program & Engagement Manager IBCSD Aloysius Wiratmo.

?Dengan bergabung dalam Kadin NZH, perusahaan tidak hanya mendapatkan akses ke sumber daya dan pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk berkolaborasi dalam inisiatif yang mendukung dekarbonisasi dan efisiensi energi,? lanjutnya.

Dalam sesi workshop transisi energi bisnis, peserta mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan makna transisi energi bisnis. Mereka juga mendapatkan wawasan tentang enam elemen kunci transisi energi, penerapan energi efisien, serta sumber energi rendah karbon yang relevan dengan regulasi dekarbonisasi di Indonesia.

Ditambah dengan adanya sesi interaktif berupa kuis dan tanya jawab, pihak IBCSD dan Jababeka NZICC meyakini hal itu dapat lebih membuat peserta workshop memahami langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mendukung dekarbonisasi dan efisiensi energi di perusahaan masing-masing.

Salah satu cara yang paling mudah perusahaan dalam menerapkan transisi energi atau dekarbonisasi ialah berkolaborasi dengan pengelola kawasan industri, seperti Jababeka Infrastruktur selaku pengelola Kawasan Jababeka. Kepala seksi Public-Infra Regi Risman Sandi menjelaskan, Jababeka berkomitmen untuk mencapai target SDGs dan net zero melalui Core Decarbonization.

JAKARTA, investor.id - Bangun Bangsa berkolaborasi dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dalam penyelenggaraan The Bangun Bangsa Conference 2024 bertema ‘Solidarity in Action: Accelerating Decarbonization across Asia-Pacific’ di Jakarta, pada Jumat (25/10/2024). Konferensi yang dihadiri tokoh-tokoh lintas sektor dari pemerintahan, swasta dan lembaga internasional tersebut mendiskusikan kerjasama dalam mengakselerasi dekarbonisasi di wilayah Asia Pasifik.

Sebagai pusat manufaktur dunia dan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, Asia Pasifik Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim global.

Konferensi tersebut berhasil menghadirkan berbagai narasumber dari pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku industri, lembaga kebijakan publik, hingga UMKM, untuk menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya mempercepat pencapaian net zero emissions di seluruh Asia Pasifik.

Penanggung Jawab Bangun Bangsa sekaligus Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group Dian Widyanarti mengatakan, masa depan yang berkelanjutan bagi manusia dan planet memerlukan upaya kolaboratif dalam mengatasi berbagai tantangan baik secara lokal maupun regional.

“Penting bagi kita untuk duduk bersama dan menyatukan suara-suara dari berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi melakukan tindakan berbasis solusi. Ini merupakan titik awal untuk mendorong perubahan yang lebih cepat dan signifikan,” ungkapnya dalam keterangan pers, Senin (28/10/2024).

Agenda Keberlanjutan

Dian menambahkan, forum Bangun Bangsa Conference ini adalah bagian dari pendekatan Bentoel Group untuk mendorong agenda keberlanjutan dan menciptakan dampak sosial yang positif di seluruh Indonesia. Pihaknya ingin menggunakan pengalaman dan pengaruh kami di Indonesia dan Asia Pasifik untuk untuk menyatukan para pemangku kepentingan serta mendorong para pelaku industri untuk turut bertanggung jawab dalam upaya dekarbonisasi.

“Kunci keberhasilan dari tujuan net zero emission adalah kolaborasi dan pelibatan semua pihak. No one should be left behind,” ucapnya.

Dalam tiga sesi diskusi, para panelis mendiskusikan tentang solusi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam mempercepat dekarbonisasi dan adopsi transisi energi dan bagaimana mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya dalam hal kebijakan dan pendanaan.

Bangun Bangsa Conference tahun ini merupakan edisi kedua yang telah diselenggarakan oleh Bentoel Group yang bertujuan untuk memimpin diskusi dalam berbagai isu keberlanjutan dan sosial. Bentoel Group dan BAT diwakili oleh Hector Tamez Perez, Regional Head of Sustainability, Asia Pacific, Middle East & Africa (APMEA), Eva Sulistiawaty, Area Sustainability Manager, Bentoel Group, dan Geehanthie Rasaputra, Area Head of Sustainability APMEA South.

 

 

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meluncurkan Pilot Plant (pabrik percontohan) Wood Pellet dari Kaliandra Merah di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kamis (24/10/2024). Pengembangan Wood Pellet adalah untuk bahan bakar campuran batu bara (cofiring) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program budidaya Kaliandra Merah untuk biomassa yang telah dimulai PTBA pada tahun 2023. Saat ini kapasitas produksi yang mampu dihasilkan dari Pilot Plant sebanyak 200 kg per jam.

Hendra Gunawan, Direktur Teknik & Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, menyampaikan apresiasi kepada PTBA yang telah memberikan contoh inisiatif strategis dalam upaya manajemen karbon dan penurunan emisi.

"Dengan peluncuran Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini, kita berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya di sub sektor mineral dan batu bara untuk berinovasi dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan. Semoga Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk kedepannya," kata Hendra Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission pada 2060 yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu upayanya yakni pengembangan Wood Pellet dari Kaliandra Merah.

"Kami memiliki visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA terus bertransformasi untuk mencapai visi tersebut dalam upaya menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Wood Pellet dari Kaliandra Merah ini diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan," kata Arsal Ismail.

Dia menambahkan, pembangunan pabrik Wood Pellet juga merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung dekarbonisasi di industri pertambangan.

"Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon di sektor pertambangan melalui pencampuran biomassa dan batu bara," ujar Arsal.

Pembangunan Pilot Plant yang fokus pada inovasi energi terbarukan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PTBA dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. (ily/rrd)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lippo Malls Indonesia (LMI) mengambil langkah konkret dalam mendukung keberlanjutan dengan menggelontorkan sekitar Rp 50 miliar untuk program efisiensi energi di dua pusat perbelanjaan yang dikelolanya, yaitu Lippo Mall Kemang dan Palembang Square.

Melalui investasi ini, LMI menargetkan penghematan tahunan sebesar Rp 8 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sekaligus mendukung upaya global dalam mengurangi emisi karbon.

Sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi, LMI telah melakukan audit energi ekstensif di seluruh mal yang dikelolanya, dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup Lippo Mall Kemang, Plaza Medan Fair, Sun Plaza, Palembang Icon, Palembang Square, dan Palembang Square Extension.

Pada tahap kedua, audit energi diperluas ke mal tambahan, termasuk Lippo Plaza Kramat Jati, Cibubur Junction, Mall Lippo Cikarang, Pluit Village, dan Lippo Plaza Ekalokasari.

Marlo Budiman, Presiden Direktur LMI, menjelaskan bahwa langkah-langkah efisiensi energi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Dengan terus memprioritaskan keberlanjutan dalam operasional kami, kami berharap LMI sebagai operator pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia bisa menjadi contoh bagi industri ritel.

"Tentunya untuk mendorong perubahan positif dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan tangguh, sekaligus mendukung upaya global dalam memperbaiki perubahan iklim,” ujar Budiman dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Jumat (25/10).

Langkah-langkah efisiensi energi ini meliputi peningkatan aset secara sistematis, serta penerapan teknologi dan intervensi yang memungkinkan operasional mal menjadi lebih hemat energi.

Atas inisiatif ini, LMI tidak hanya menunjukkan kepemimpinannya dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan tetapi juga mempertegas peran industri ritel dalam mendukung agenda keberlanjutan global.

"LMI juga terus membuka peluang baru yang berkaitan dengan bangunan hijau dan energi terbarukan, sejalan dengan komitmen global terhadap keberlanjutan," pungkasnya.

Jakarta - BAT Indonesia berkomitmen mendukung upaya dekarbonisasi lewat sejumlah program. Eva Sulistiawaty, Head of Sustainability BAT Indonesia menjelaskan, salah satu yang didorong adalah melalui digitalisasi untuk tujuan efisiensi energi di level manufaktur perusahaan.

"Ini kita benar-benar melihat cahaya matahari masuknya sebelah mana, duduknya dimana. Jadi kita mengurangi energi untuk misalnya lampu, terlalu banyak lampu jadi lebih ke natural light," katanya dalam The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan juga membolehkan karyawannya bekerja secara fleksibel dan masuk 3 hari dalam satu minggu. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi banyak emisi dari pergerakan di jalan raya.

"Flexible working place, well by regulation ya di BAT itu teman-teman diperbolehkan ke kantor, boleh nih cuma 3 hari dalam 1 minggu. Jadi itu mengurangi banyak emisi yang dihasilkan untuk commuting ya," imbuhnya.

Eva juga menyebut BAT sudah mengimplementasikan solar panel 3,5 MW dan beroperasi 100%, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hybrid di perusahaan.

"Nah ini lebih ke contoh aja ya, kita udah install 3.5 megawatt, installed and operated 100%, terus kita udah propose untuk hybrid vehicle sama EV," tuturnya.

Menurut Eva, beragam upaya mendukung dekarbonisasi sudah berjalan sejak tahun 2019. Upaya tersebut berbuah manis dengan adanya penurunan emisi karbon mencapai 82% bagi perusahaan di tahun 2023. Tahun 2024 ditargetkan BAT bisa menekan emisi karbon mencapai 83%, dan mencapai target net zero emission di tahun 2050.

"Nah untuk inisiatif dekarbonisasi sekarang, di 2023 secara keseluruhan Indonesia, dari operasi yang keseluruhan kami bisa menurunkan 82%, jadi di atas 80% karbon emisi yang dihasilkan dari tempat kami, direct operation kami scope 1 dan 2. Nah untuk 2024 kami lihat itu bisa dikurangi lagi dari yang cuma 82% kita kurangi lagi 1% dari situ agar bisa menginisiasi mencapai target kami net zero di 2050," tutupnya. (ily/rrd)

IDXChannel - Indonesia Mining Association (IMA) kembali menyelenggarakan Indonesia Mining Summit yang bakal berlangsung di Jakarta pada 4 Desember 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara atau IMA, Hendra Sinadia menjelaskan penyelenggaraan Indonesia Mining Summit 2024 akan menghadirkan para pemimpin industri, pemerintah, dan pakar untuk membahas masa depan sektor pertambangan Indonesia.

Acara ini juga berfokus pada isu-isu strategis seperti hilirisasi mineral, dekarbonisasi, serta peningkatan investasi dalam industri tambang berkelanjutan.

"Indonesia Mining Summit 2024 akan kembali kita selenggarakan, temanya memang masih kita godok, tapi seputar isu sustainability. Kemudian kita juga akan membahas tema-tema terkait hilirisasi, yang juga menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo," kata Hendra saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hendra menjelaskan Indonesia Mining Summit 2024 akan menghadirkan para pemimpin industri pertambangan, pemerintah, dan pakar untuk membahas masa depan sektor pertambangan Indonesia.

"Lewat acara itu kita juga akan membahas isu mengenai batu bara, kontribusi, dan peran batu bara ke depan kita akan bahas. Tentunya bagaimana industri pertambangan bisa melaksanakan dan menurunkan emisi dan membantu pemerintah mencapai karbon netral," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan mineral yang cukup banyak seperti nikel, aluminium, tembaga, timah, dan emas-perak. Sektor pertambangan pun menjadi komoditas andalan dan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, baik saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden Prabowo.

"Indoensia memang masih cukup banyak menyimpan cadangan mineral yang strategis. Ini juga bisa menjadi tulang punggung hilirisasi. Tapi yang perlu didorong pemerintah ke depan adalah bagaimana industrilisasi yang bisa menyerap hasil mineral," ujar dia.

Hendra berharap lewat penyelenggaraan Indonesia Mining Summit 2024 ini bisa menjalin diskusi dengan pemerintah untuk keberlanjutan industri pertambangan di tanah air. Dengan begitu, Indonesia Mining Summit ini bisa memberikan arah bagi pelaku usaha ke depan, dan kontribusi terhadap hilirisasi.

(Febrina Ratna)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Laporan PwC baru-baru ini menunjukkan bagaimana upaya dunia dalam melakukan dekarbonisasi untuk mengatasi perubahan iklim menghadapi jalan terjal. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penurunan intensitas karbon global hanya mencapai 1,02% pada tahun 2023—angka terendah sejak 2011. Hal ini tidak terlepas dari kesulitannya negara berkembang untuk menekan emisi akibat pertumbuhan ekonomi.

Partner & Sustainability Leader PwC Indonesia, Yuliana Sudjonno menegaskan pentingnya komitmen serius dalam menekan emisi karbon dari negara-negara dunia, khususnya negara-negara maju dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang dalam upaya mereka menekan emisi, termasuk melakukan transisi energi.

Indonesia misalnya terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan emisi. Pemerintah telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak dalam upayanya melakukan transisi energi, misalnya dengan kehadiran dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Namun, Yuliana mencatat bahwa inisiatif ini masih menemui banyak kendala, terutama terkait komitmen finansial yang belum memadai.

"Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam beralih dari bahan bakar fosil, meskipun ada upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan energi terbarukan," ujarnya, dilansir Minggu (20/10).

Hal ini tidak terlepas dari sulitnya memisahkan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan emisi, inilah masalah yang perlu mendapatkan sorotan dari semua pihak.

Indonesia, sebagai negara yang berkembang pesat menghadapi dilema besar terkait karena di satu sisi memiliki kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sementara di sisi lain, pihaknya tengah fokus industrialisasi dan peningkatan ekonomi yang mana masih sangat bergantung pada komoditas seperti batubara dan nikel.

Adapun perbedaan tingkat dekarbonisasi antara negara maju dan berkembang juga kembali menegaskan bagaimana perlunya dukungan finansial yang lebih besar untuk memastikan transisi yang adil.