Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Putu Arya Wibisana, menyebut bahwa Gregorius Ronald Tannur (31) tidak sedang berada di luar negeri.

"(Berdasarkan) monitoring rekan-rekan intel, yang bersangkutan (Ronald Tannur) masih berada di Indonesia, tidak di luar negeri," kata Putu kepada wartawan, Senin (5/8).

Meski begitu, Kejari Surabaya tetap akan melayangkan permohonan pencekalan terhadap Ronald Tannur ke Kemenkumham.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur hingga Kejaksaan Agung untuk meneruskan ke Kemenkumham.

"Untuk cegah-tangkal setelah pernyataan kasasi kami, sudah kami nyatakan. Tentunya nanti hari ini juga kami bersurat secara berjenjang melalui Kejati Jatim dan juga kami teruskan ke Kejaksaan Agung dan diteruskan ke Kemenkumham. Nanti juga akan koordinasi ke Dirjen Imigrasi. Untuk cegah-tangkal ini kami layangkan secara sesegera mungkin," ungkapnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Dini, Dimas Yemahura, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Ronald berencana untuk pergi ke luar negeri.

"Sementara saya juga mendapatkan informasi di lapangan bahwasanya tersangka pasca-bebas ini ada perencanaan untuk pergi ke luar negeri. Tentu ini sangat menyakitkan bagi kami keluarga korban," ucap Dimas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --BPJS Ketenagakerjaan Pulogebang dan Kejari Jakarta Timur melakukan Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan terhadap 112 Perusahaan yang menunggak iuran kategori lancar-kurang lancar umur 2-6 bulan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pulogebang Dewi Mulya Sari mengatakan sosialisasi dilakukan sebagai bentuk konkrit langkah awal mitigasi resiko tunggakan berlanjut piutang lancar-kurang lancar yang mana paling mudah dipulihkan kepatuhannya.

Mungkin saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mengetahui dampak risiko hukum jika menunggak kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Perusahaan dimungkinkan terkena sanksi pidana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 bila perusahaan tetap "membandel" tidak mau membayar iuran berupa pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal 1 miliar," ujar Dewi.

Dewi mengimbau kepada pemilik perusahaan agar terus memperhatikan hak dan kewajiban karyawannya, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan, karena keterlambat pembayaran iuran akan berdampak terhadap tertundanya proses penyelesaian klaim bila si karyawan bersangkutan mengalami kecelakaan kerja, atau meninggal dunia, padahal ia berhak mendapatkan jaminan tersebut.

Tenaga kerja dapat memonitor kepatuhan pembayaran iuran dengan mengecek saldo JHT di aplikasi JMO secara berkala, tambah Dewi”.

Pada kesempatan tersebut Dewi juga mengapresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Jakarta Timur melalui yang hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara, karna selama ini ikut membantu BPJS ketenagakerjaan untuk melakukan penagihan iuran yang tidak dibayarkan.

"Harapan besar sinergisitas kerjasama ini meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran iuran agar hak pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh pekerja," ujar Dewi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berencana akan menyerahkan permohonan kasasi kasus pembunuhan oleh Gregorius Ronald Tannur (31) kepada kekasihnya, Dini Sera Afrianti (29), melalui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (29/7).

Namun, hingga hari ini Kejari Surabaya belum mendapatkan salinan putusan dari PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald pada 25 Juli lalu.

"Rencana hari ini (menyerahkan permohonan kasasi). Namun kami juga menunggu salinan putusan lengkapnya dari PN Surabaya," kata Kasi Intel Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, kepada kumparan, Senin (29/7).

Sementara itu, alasan PN Surabaya belum memberikan salinan putusan sidang itu karena mengalami gangguan pada server beberapa hari ini. Namun, kata dia, salinan putusan itu sudah bisa diakses per hari ini.

"Jadi perlu kami sampaikan, bukan kami mencari alasan, dalam dua hari ini memang server kami memang ada kendala," kata Humas PN Surabaya, Alex Adam Faisal.

"Tadi Pak Ketua (Ketua PN Surabaya) juga sudah menyampaikan hari ini sudah bisa di-upload, semua rekan-rekan ini bisa melihat nanti putusan itu," tambahnya.

Alex juga mempersilakan kepada pihak kejaksaan untuk meminta salinan putusan ke PN Surabaya.

"Silakan ke sini, ke bagian pidana nanti akan ditindaklanjuti untuk melakukan memori kasasi. Hasil dari memori kasasi juga kalau sesuai dengan Pasal 1 sampai 145 itu kasasinya akan kami beri tahu juga kepada pihak yang lain. Bahwa artinya terdakwa juga berhak melakukan upaya kontra memori kasasi," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyerahkan berkas perkara YH WNA asal China yang merupakan tersangka penambangan bijih emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyidikan kasus penambangan ilegal di Ketapang.

Adapun, selesainya penyedikan setelah diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024.

“Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan diserahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi JPU Kejaksaan Agung,” kata Sunindyo dalam keterangannya dikutip, Kamis (11/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan menyampaikan pihaknya mendukung langkah yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba.

Kejari Ketapang, kata Anthoni berjanji akan segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.

Anthoni menambahkan penegakan hukum di pertambangan akan terus dilakukan bekerja sama dengan insntansi terkait sebagai wujud sinergitas institusi penegak hukum di Indonesia.

"Manajemen kolaboratif sangat penting, dimana Kementerian ESDM bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan. Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin," katanya.

Adapun, Kementerian ESDM bersama Korwas Bareskrim Polri menetapkan satu warga negara asing terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan.

Direktur Teknil dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan bahwa WNA tersebut berinisial YH yang berasal dari negara China.

Penetapan satu tersangka ini tersebut usai diadakan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas tambang dalam di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume totaltunneladalah 4467,2 m3.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pelaksanaan kegiatan ditunnel,yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalamtunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Tersangka sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada ditunnel, bersama-sama beberapa tenaga kerja dan warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan,house keeping,dankatering.

Tersangka tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan (IUJP), sebagai syarat untuk bekerja sebagai kontraktor di wilayah IUP menurut peraturan perundangan yang berlaku.

“Saat pemeriksaan ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok,” kata Sunindyo dalam keteranganya persnya, Sabtu (11/5/2024) malam.

YH disangkakan pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun penjara.