Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

"Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling," ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

"[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi," ucap Agus.

Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

BANGKA BARAT, iNews.id – Aktivitas penambangan timah ilegal yang marak di perairan Tembelok dan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung (Babel) menimbulkan ancaman serius terhadap infrastruktur kelistrikan di wilayah tersebut. Ratusan ponton tambang yang beroperasi di sekitar landing point kabel bawah laut interkoneksi Sumatera-Bangka berpotensi merusak kabel bertegangan 150 kV.

ManaJer UPTG PLN Bangka, Ebtian Apriantoro menyampaikan kekhawatirannya terkait aktivitas penambangan ilegal ini. "Kabel bawah laut ini merupakan tulang punggung sistem kelistrikan di Pulau Bangka. Jika rusak, pasokan listrik ke seluruh wilayah akan terganggu," ujar Ebtian, Jumat (8/11/2024).

PLN, kata dia telah menyosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai bahaya aktivitas penambangan yang dilakukan terlalu dekat dengan kabel bawah laut. Semantara, lanjut dia aktivitas penambangan hingga kini terus berlangsung.

Wakapolres Bangka Barat, Kompol Iman Teguh Prasetyo mengatakan, akan meningkatkan patroli di wilayah perairan tersebut. Petuas juga akan memberikan imbauan kepada nelayan serta penambang untuk menghentikan aktivitas yang dapat merusak infrastruktur vital.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal," kata Kompol Iman.

Kabel bawah laut interkoneksi Sumatera-Bangka memiliki panjang 36 kilometer dan merupakan investasi besar dengan nilai mencapai Rp1,9 triliun. Kerusakan pada kabel ini akan berdampak sangat besar bagi perekonomian masyarakat Babel.

Editor: Kurnia Illahi

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM mengungkap terdakwa penambangan emas tanpa izin di Ketapang, Kalimantan Barat YH dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider 6 bulan kurungan.

Hal itu berdasarkan sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat (30/9). Diberitakan sebelumnya, YH merupakan Warga Negara Asing (WNA) China. Kasus tersebut membuat negara rugi Rp 1,020 triliun.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat menyatakan terdakwa YH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Terdakwa juga dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan," bunyi laporan Ditjen Minerba dikutip dari situsnya, Kamis (3/10/2024).

Tim JPU Kejaksaan Negeri Ketapang adalah Ketua dari Penuntut Umum Pidana Umum Kejaksaan Agung, Mahendra D dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang, Wara Endrini.

Kegiatan penambangan illegal dalam tunnel (undergroundmining) yang dilakukan terdakwa menggunakan metode peledakan untuk memberaikan batuan bijih emas dan alat-alat berat. Batuan tersebut diolah dan dimurnikan di dalam tanah menggunakan merkuri.

Penggunaan merkuri untuk pengolahan emas sangat berbahaya bagi lingkungan. Bila merkuri telah terbuang ke lingkungan baik ke media air, tanah, maupun ke udara, yang akan terkena dampaknya adalah makhluk hidup yang ada di sekitarnya, mulai dari tanaman, ataupun biota seperti ikan sebagai rantai makanan, dan akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia.

"Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk bullion emas," bunyi keterangan tersebut lebih lanjut.

Akibat penambangan illegal ini negara mengalami kerugian Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan yang mengandung emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

PADANG, iNews.id - Longsor tambang emas terjadi di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (26/9/2024). Dalam peristiwa ini 11 orang dilaporkan tewas akibat tertimbun reruntuhan tambang dan sembilan lainnya luka-luka.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Irwan Efendi mengatakan, sampai saat ini baru 11 penambang yang ditemukan meninggal dunia.

“Kejadian itu kemarin sore, namun lokasinya sangat jauh. Sampai siang ini masih proses evakuasi dan pencarian,” ujarnya, Jumat (27/9/2024).

Menurutnya, lokasi kejadian merupakan area penambangan ilegal. Masyarakat kerap beraktivitas di tambang tersebut meski sering diingatkan.

"Kami sudah sering mengingatkan masyarakat tentang bahaya penambangan ilegal, namun karena faktor ekonomi, banyak yang tetap nekat," katanya.

Saat ini BPBD Solok dan polisi masih menyelidiki penyebab longsornya yang menimbun belasan penambang tersebut.

“Untuk menuju ke lokasi tersebut menempuh waktu cukup lama,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyerahkan berkas perkara YH WNA asal China yang merupakan tersangka penambangan bijih emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyidikan kasus penambangan ilegal di Ketapang.

Adapun, selesainya penyedikan setelah diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024.

“Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan diserahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi JPU Kejaksaan Agung,” kata Sunindyo dalam keterangannya dikutip, Kamis (11/9/2024).

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan menyampaikan pihaknya mendukung langkah yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba.

Kejari Ketapang, kata Anthoni berjanji akan segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.

Anthoni menambahkan penegakan hukum di pertambangan akan terus dilakukan bekerja sama dengan insntansi terkait sebagai wujud sinergitas institusi penegak hukum di Indonesia.

"Manajemen kolaboratif sangat penting, dimana Kementerian ESDM bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan. Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin," katanya.

Adapun, Kementerian ESDM bersama Korwas Bareskrim Polri menetapkan satu warga negara asing terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan.

Direktur Teknil dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan bahwa WNA tersebut berinisial YH yang berasal dari negara China.

Penetapan satu tersangka ini tersebut usai diadakan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas tambang dalam di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume totaltunneladalah 4467,2 m3.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pelaksanaan kegiatan ditunnel,yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalamtunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Tersangka sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada ditunnel, bersama-sama beberapa tenaga kerja dan warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan,house keeping,dankatering.

Tersangka tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan (IUJP), sebagai syarat untuk bekerja sebagai kontraktor di wilayah IUP menurut peraturan perundangan yang berlaku.

“Saat pemeriksaan ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok,” kata Sunindyo dalam keteranganya persnya, Sabtu (11/5/2024) malam.

YH disangkakan pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun penjara.