Jakarta: Kericuhan rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024. Peristiwa itu dinilai bentuk akumulasi kekecewaan para senator terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

"Ini adalah respons mayoritas Anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai, melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Ketua Komite II DPD itu mengatakan bahwa sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada komposisi pimpinan. Namun, perubahan kelembagaan DPD dipandang tak kunjung terwujud.

Yorrys menuturkan situasi saat ini DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif. La Nyalla serta Wakil Ketua DPD Nono Sampono dianggap mengabaikan aspirasi kritis pada senator.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, dimana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” ujar Yorrys.

Terkait kericuhan pada paripurna disebut dipicu tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur. Mestinya, lanjut dia, menyesuaikan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” ucap Yorrys.

(ADN)