IDXChannel- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2024-2029 Sultan B Najamudin menemui Dubes Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem Al Dhaheri.

Awalnya Sultan mengatakan, pertemuan yang diawali dengan makan malam itu, berlangsung hangat dan menggambarkan kedekatan antara Indonesia dengan UAE yang sudah terjalin lama.

"Kita bisa melihat sendiri bagaimana hubungan Indonesia dengan UEA selama paling enggak 5 tahun terakhir ini hubungannya sangat baik, di bawah Presiden Jokowi," kata Sultan usai jamuan makan malam Kerja Sama Sektoral UEA-ASEAN di kediaman Dubes UEA, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hubungan baik antara Indonesia dan UAE yang telah dijalan selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Investasi, kemudian dan hubungan bilateral juga sangat baik, dan itu yang harus dipertahankan, dengan kepemimpinan nasional yang baru, melanjutkan program Pak Jokowi, saya yakin bukan hanya dilanjutkan ya, tapi ditingkatkan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Abdulla Salem Al Dhaheri mengatakan, pihaknya menyambut baik peluang peningkatan kerja sama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Terlebih, kerja sama dan investasi UEA di Indonesia dilakukan untuk peningkatan lapangan pekerjaan.

"Kami berharap yang terbaik bagi Indonesia, dan UEA sangat berharap menjadi mitra strategis dalam hal investasi dan kerja sama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.

"Semua hal yang kami lakukan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia dan ini yang selalu disampaikan Yang Mulia Sheikh Zayed Al Nahyan Presiden UEA, semua investasi yang dilakukan dengan Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi kami sangat menantikan kerja sama yang lebih baik, kami akan terus proaktif dengan pemerintahan yang baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin merespons soal Alfiansyah Komeng, yang mengaku tak memahami isu seputar bidang pertanian.

Sultan mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan hal yang biasa. Meskipun demikian, ia juga mengaku memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi.

"Oh, nggak, itu biasa, mas Komeng baru belajar, tapi dia sangat paham, saya punya kewajiban moral untuk memberikan edukasi politik dan memastikan bahwa anggota senator yang baru cepat belajar," tutur Sultan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Kemudian, karena menjadi sesuatu hal yang baru, ia memaklumi jika anggota-anggota yang baru masuk dalam parlemen membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.

"Karena wajar teman-teman yang mungkin belum pernah masuk di parlemen, tiba-tiba masuk di parlemen, ya tentu butuh waktu untuk adjustment nya, untuk menyesuaikan," ucap Sultan.

Kendati demikian, Sultan mengaku tak ambil pusing soal penyesuaian tersebut.

"Tapi gak ada masalah. Sekarang sudah mulai jalan," ujarnya.

Pasalnya, Komeng sebelumnya menuturkan keinginan untuk memajukan seni-budaya. Namun, ia terkejut lantaran ditempatkan di Komite II bidang pertanian.

"Nah saya ini sebenernya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggutinjadi saya masuk ke Komite II yang saya tidak memahami, tadi soal pertanian," Ujar dalam rapat paripurna DPD RI pada Rabu (9/10/2024).

Komeng kemudian bertanya, lantaran sang Pimpinan mengatakan harus mempelajari dengan cepat, lantas ia bertanya kepada Pimpinan untuk meminta arahan kemana ia harus belajar.

"Nah tadi kan Pimpinan bilang itu harus mempelajari cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya, saya harus belajar ke mana? Nah itu. Terima kasih, Pimpinan," tutur Komeng.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku tidak memiliki kepentingan apa pun selain berbuat yang terbaik untuk bangsa.

Pengakuan Prabowo itu disampaikan kepada Ketua DPD RI periode 2024-2029, Sultan B Najamudin saat keduanya bertemu di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Kamis (3/10/2024) sore.

Sultan awalnya mengaku langsung merinding mendengar ucapan Prabowo yang disebutnya sebagai pesan itu.

"Saya mau tambahkan tadi, ada pesan beliau tadi, ada kutipan beliau yang saya ingat betul tadi. 'Ini momentum yang terbaik buat rakyat saya akan lakukan," kata Sultan ditemui di ruang media Kemenhan, Jakarta, Kamis sore usai pertemuan.

"Beliau sampaikan tadi, 'pokoknya yang mulai dari program makan bergizi, saya betul-betul bilang, saya tidak punya kepentingan yang lain-lain lagi, saya tidak mencari apa-apa'," tambahnya.

Prabowo, lanjut Sultan, mengaku hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa.

Setelah itu, Sultan mengaku merinding mendengar ucapan Prabowo tersebut.

"'Pak ini, saya merinding’. Dia bilang ,'iya, betul itu. Saya enggak punya pikiran yang lain-lain, pokoknya yang terbaik buat bangsa ini saya akan buat. Saya akan lakukan'," kata Sultan menirukan ucapan Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan pesan khusus, yakni soal persatuan dan kekompakan membangun bangsa.

"Strong point yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima, bahwa kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita," kata Sultan.

Prabowo, lanjut Sultan, menyebutkan bahwa perbedaan pendapat, termasuk berbeda partai politik boleh saja.

Termasuk, ketika pelaksanaan Pemilu memiliki pandangan politik yang berbeda pun boleh saja.

"Habis itu (Pemilu) sudah berangkulan. Bahwa nanti akan bertanding lagi, beliau bilang ‘Sudah bertanding lagi’, tapi selesai pertandingan kita berangkulan membangun bangsa," ungkapnya.

Menurut Prabowo, jelas Sultan, persatuan dan kekompakan adalah modal terbesar dalam memajukan bangsa.

"Beliau selalu sampaikan itu, bahwa persatuan, kesatuan, kekompakan itu adalah modal terbesar kita untuk mempercepat bangsa ini menuju, apa namanya istilahnya, menuju cita-cita yang selama ini kita inginkan," kata Sultan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sultan Bachtiar Najamudin terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029, mengalahkan La Nyalla Mattalitti lewat pemungutan suara.

Sultan telah terpilih usai rapat paripurna pemilihan DPR yang berlangsung hingga Rabu dini hari (2/10/2024). Ia telah memperoleh 95 suara, mengalahkan La Nyalla Mattalitti dengan 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Lantas bagaimana profil dari Sultan? Berikut profilnya yang telah dirangkum dariBisnis.

Sultan, lahir di Anggut, Bengkulu pada 11 Mei 1979. Dia merupakan Wakil Ketua III DPD Periode 2019-2024 yang berasal dari daerah pemilihan Bengkulu

Sebelum terjun ke dunia politik, Sultan memulai usaha sebagai service AC keliling hingga membentuk perusahaan sendiri. Dia juga sebagai pengusaha bidang penjualan senjata, bahan peledak, dan tabung gas skala nasional di bawah ASA Karya Group.

Dia kemudian memutuskan kembali ke Bengkulu, dengan menjadi aktivis pemuda dan menjadi ketua KNPI Provinsi Bengkulu. Pada 2009, ia maju sebagai calon DPD RI dapil Bengkulu dan memenangkan bersama Ahmad kanedi, Riri damayanti dan Eni khairani.

Sultan kemudian didaulat untuk menjadi ketua hubungan antar lembaga di DPD RI. Tiga tahun kemudian, ia mengundurkan diri dari DPD karena terpilih menjadi Wakil Gubernur Bengkulu sisa masa bakti 2010-2015.

Kemudian, Sultan menjadi kandidat Calon Gubernur Bengkulu periode 2015-2020. Ia berpasangan dengan Mujiono, Kader PDIP, berhadapan dengan pasangan Ridwan-Mukti- Rohidin Mersyah. Sayangnya, pada masa itu Sultan-Mujiono tidak memenangkan kontestasi.

Pada 2019, ia kembali maju menjadi DPD RI mewakili Provinsi Bengkulu dan menang dengan suara terbanyak.

Harta Kekayaan

Berdasarkan informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 28 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Sultan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 5.305.734.654.

Untuk penjabarannya, Sultan memiliki tiga bidang tanah dan bangunan hasil sendiri, yakni dua di Jakarta Selatan dan satu di Bandung, dengan nilai sebesar Rp3,99 miliar.

Dia juga memiliki empat unit mobil, yakni Toyota Alphard 2004, Nissan President 1992, Toyota Avanza 2007, dan Mercedes Bens S350 2008, dengan seluruhnya merupakan hasil sendiri. Keseluruhan nilainya sebesar Rp685 juta.

Kemudian, Sultan melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp66 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 556.734.654.

Bisnis.com, JAKARTA — Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 mengalahkan La Nyalla Mattalitti dalam pemungutan suara di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI pada Rabu, (2/10/2024).

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 mengalahkan La Nyalla Mattalitti dalam pemungutan suara di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI pada Rabu, (2/10/2024).

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Paripurna perdana DPD RI menyetujui La Nyalla Mattalitti dan Sultan B Najamudin sebagai calon ketua DPD RI periode 2024-2029.

"Ditetapkan sebagai Calon Pimpinan DPD RI dari hasil verifikasi yang dilakukan ada dua bakal calon paket pimpinan," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska, Selasa (1/10/2024).
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI dilaksanakan dengan sistem paket pimpinan. Adapun paket kandidat pertama yakni calon Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Sedangkan paket kandidat yang kedua yakni calon Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Larasati pun mengatakan dua kandidat paket pimpinan itu sudah memenuhi persyaratan dukungan dari para Anggota DPD RI yang berasal dari empat sub wilayah di Indonesia. Dukungan itu pun sudah diverifikasi oleh Pimpinan sementara DPD RI yang didampingi oleh para saksi dari kedua kandidat.
Berdasarkan Tata Tertib DPD RI, dia mengatakan bahwa dua kandidat paket Pimpinan DPD RI yang telah disetujui itu tidak boleh mengundurkan diri, sehingga perlu mengikuti proses pemilihan hingga tahap akhir.

La Nyalla Mattalitti merupakan Ketua DPD RI periode sebelumnya, yakni tahun 2019-2024. Sedangkan Sultan B Najamudin sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPD RI yang mendampingi La Nyalla pada periode tersebut.
Adapun Sidang Paripurna perdana DPD RI yang digelar pada Selasa malam itu dihadiri oleh 79 anggota dari total 152 Anggota DPD RI yang telah dilantik. Jalannya awal-awal sidang itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya. Adapun partai politik yang lolos itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Rabu, 17 Juli 2024. Muhaimin diduga menyuap Rp7 miliar kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba untuk mendapatkan proyek.

“Pemberian uang oleh tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu kepada Abdul Gani Kasuba berkaitan dengan, pertama proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Proyek kedua yakni terkait izin usaha pertambangan operasi produksi PT Prisma Utama di Malut. Dana panas itu juga diberikan agar Muhaimin mendapatkan 37 pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM dari Abdul Gani.
“(Terjadi) selama tahun 2021 sampai 2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan,” ujar Asep.

Proyek terakhir hasil suap, usulan penetapan WIUP dari Abdul Gani ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan enam blok di Malut. Hingga kini, KPK masih mengusut aliran dana dari Muhaimin kepada gubernur nonaktif Malut itu.

“Nilai masih bisa berkembang sesuai hasil penyidikan,” ucap Asep.

Dalam kasus ini, Muhaimin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa LaNyalla Mahmud Mattalitti berniat maju sebagai calon pimpinan DPD periode 2024-2029.

Namun, menurutnya, niatan LaNyalla itu menyalahi aturan tata tertib DPD karena turut memasang pamflet dan videotron bergambar dirinya.

"Yang itupun kita protes, karena mereka deklarasi itu di luar daripada tata tertib," kata Yorrys dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"Dan ini deklarasi kemudian mereka pasang pamflet, videotron di mana-mana. Ini bukan Pilkada," ucap dia.

Yorrys mengungkapkan, La Nyalla juga sudah memiliki kelompok pendukung yang dikomandoi oleh La Nyalla dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

Pihaknya, kata Yorrys, juga memiliki kelompok tandingan bernama gerakan perubahan.

Gerakan ini yang akan menandingi LaNyalla nantinya.

"Kami dari kelompok perubahan itu yang mayoritas adalah teman-teman incumbent, kemudian didukung generasi muda yang notabene masih memiliki pemahaman yang sama dengan kita bahwa ini harus ada perubahan," ujar Yorrys.

"Perubahan ini hampir kita sudah menjadi satu yang dipimpin oleh Pak Sultan Najamudin kemudian Ibu Ratu Hemas, saya sendiri dan Pak Fadel Muhammad, Hasan Basri dan teman-teman yang lain. Ini yang kita namakan kelompok perubahan," kata dia.

Adapun sebelumnya, pada 23 Juni 2024, sebanyak 90 anggota DPD RI sepakat untuk mendeklarasikan La Nyalla kembali menjadi Ketua DPD RI.

Dukungan pun diberikan sepaket dengan Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung.

Jakarta: Kericuhan rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024. Peristiwa itu dinilai bentuk akumulasi kekecewaan para senator terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

"Ini adalah respons mayoritas Anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai, melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Ketua Komite II DPD itu mengatakan bahwa sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada komposisi pimpinan. Namun, perubahan kelembagaan DPD dipandang tak kunjung terwujud.

Yorrys menuturkan situasi saat ini DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif. La Nyalla serta Wakil Ketua DPD Nono Sampono dianggap mengabaikan aspirasi kritis pada senator.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, dimana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” ujar Yorrys.

Terkait kericuhan pada paripurna disebut dipicu tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur. Mestinya, lanjut dia, menyesuaikan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” ucap Yorrys.

(ADN)