JAKARTA, KOMPAS.com - Penentuan Pimpinan lembaga legislatif terus berlangsung sejak pelantikan atau pengucapan sumpah 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan 732 anggota Majelis Permusyawaratan (MPR) RI periode 2024-2029 pada 1 Oktober 2024.

Setelah penentuan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, serta Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, giliran MPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan jajaran pimpinan fraksi periode 2024-2029 pada Rabu (2/10/2024).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua MPR RI Sementara, Guntur Sasono dan Wakil Ketua MPR Sementara, Larasati Moriska.

1. Daftar Pimpinan Fraksi MPR RI Periode 2024-2029

Anggota dewan yang hadir menyetujui sejumlah keputusan terkait pengumuman nama-nama anggota yang ditunjuk menjadi pimpinan fraksi.

Dari PDI-P, Ahmad Basarah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi. Lalu, Yasonna Laoly menjadi wakil ketuanya dan Andreas Hugo ditunjuk sebagai sekretaris.

Sementara itu, Partai Golkar memilih Melchias Markus Mekeng sebagai ketua fraksinya dengan dua sekretaris yakni Ferdiansyah dan Ade Rosi Khairunnisa.

Kemudian, Partai Gerindra menunjuk Habiburokhman sebagai ketua fraksi mereka di MPR RI. Dia didampingi oleh Andre Rosiade sebagai sekretaris dan M Husein Fadulloh sebagai bendahara.

Partai Nasdem memilih Robert Rouw dan H Syarief Alkadrie sebagai ketua dan sekretaris. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Ahmad Rizki Sadiq sebagai ketua fraksi, serta Nazaruddin Dek Gam dan Sarifuddin Suding sebagai wakil ketuanya.

Sementara itu, susunan lengkap pimpinan fraksi disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan komposisi ketua, wakil ketua, bendahara hingga wakil bendahara.

Di sisi lain, Partai Demokrat baru menunjuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai ketua fraksi mereka di MPR RI.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Terpilih Jadi Ketua DPD, Sultan Najamudin Peluk La Nyalla dan Komeng

Berita populer selanjutnya masih datang dari Senayan. Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 setelah melalui mekanisme voting.

Pada rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI yang digelar dari Selasa (1/10/2024) hingga Rabu (2/10/2024) dini hari, paket kubu Sultan Najamudin sebagai ketua, dengan GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung selaku bakal calon wakil ketua, sukses mengantongi 95 suara.

Sementara itu, kubu La Nyalla Mattalitti sebagai ketua dan Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan sebagai bakal calon wakil ketua, memperoleh 56 suara.

Kompas.com melihat momen menarik setelah Sultan Najamudin dipastikan meraih suara mayoritas dari 151 senator. Dia menghampiri dan memeluk La Nyalla.

Setelah berpelukan dengan La Nyalla, Sultan menghampiri dan memeluk sejumlah senator lain yang mengikuti rapat paripurna, termasuk komedian Komeng yang mendukung La Nyalla sebagai calon ketua DPD.

Suasana semakin teduh karena momen berpelukan itu diiringi lagu selawat dari para pendukung Sultan Najamudin.

Diketahui, rapat paripurna berjalan alot karena diwarnai puluhan interupsi terkait pembahasan tata tertib pemilihan.

Situasi sempat memanas sebelum proses voting dilakukan. Bahkan, Sultan dan La Nyalla sempat cekcok dan nyaris berkelahi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bakal calon Ketua DPD RI 2024-2029, Sultan Najamudin dan La Nyalla Mattalitti, terlibat cekcok panas jelang pemilihan pimpinan DPD, dalam rapat paripurna perdana, Selasa (1/10/2024) malam.

Momen itu terjadi saat formulir dukungan 25 persen dibagikan usai sejam rapat yang penuh interupsi dari masing-masing kubu.

Saat La Nyalla mendekat ke tengah ruang sidang, Sultan maju menghampiri. Beberapa senator lain kemudian merubung saat keduanya terlibat adu mulut.

Sebagian senator lain berseru agar petugas keamanan turut menengahi.

Namun, di tengah adu mulut itu, La Nyalla meninggalkan perdebatan dan berjalan menuju meja pimpinan rapat.

Sultan kemudian mengejar yang bersangkutan sebelum dihadang oleh beberapa senator lain yang berupaya menenangkannya.

Sultan balik ke tempat duduknya dengan amarah yang masih menggelegar. Para anggota DPD lain berupaya mengusap-usap punggung Sultan untuk membuatnya kembali tenang.

Adapun, dalam rapat ini, muncul paket bakal calon pimpinan DPD RI 2024-2029.

Paket pertama yakni kubu La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, dengan Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan sebagai bakal calon wakil ketua.

Paket kedua yaitu kubu Sultan Najamudin sebagai ketua, dengan GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung selaku bakal calon wakil ketua.

Rapat ini telah berlangsung sekitar 2,5 jam dengan intensitas tinggi. Interupsi sahut-menyahut di tengah sidang yang dipimpin oleh Ismeth Abdullah dan Larasati Moriska.

Dalam tata tertib yang mereka bacakan, pencalonan bakal paket pimpinan tersebut akan sah dan bisa di-voting jika memenuhi sejumlah kriteria.

Kriteria itu yakni "paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25 persen dari 4 subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan".

Subwilayah itu terdiri dari subwilayah barat I (10 anggota), subwilayah barat II (9), subwilayah timur I (9), dan subwilayah timur II (10).

Perdebatan kemudian muncul dari para anggota DPD RI berkisar dua hal.

Pertama, ada keinginan agar formulir dukungan itu tidak hanya disebar ke 38 wilayah provinsi, karena masing-masing wilayah provinsi memiliki 4 perwakilan di DPD RI. Kubu ini meminta ager formulir dukungan itu dibagikan ke 152 anggota itu.

Kedua, ada perdebatan pula seputar frasa "harus mendapatkan dukungan 25 persen".

Ketika formulir dibagikan, muncul kembali perdebatan mengenai keabsahan formulir yang membuat sejumlah senator menyobek formulir itu dan meminta revisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - 103 anggota DPD mendeklarasikan dukungan kepada Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin untuk menjadi Ketua DPD selanjutnya di periode 2024-2029. DPD periode selanjutnya bakal dilantik pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Anggota DPD Angelo Wake Kako menjelaskan, 100 anggota DPD yang memberikan dukungan kepada Sultan berasal dari para petahana maupun mereka yang terpilih untuk periode selanjutnya.

Menurutnya, para senator menginginkan sosok yang akan membawa perubahan. Dia menilai kepemimpinan La Nyalla di DPD kurang maksimal.

"Perjalanan 5 tahun DPD RI membangun kemitraan, kurang maksimal. Kita butuh sosok yang bisa membangun sinergisitas, dan posisi itu ada di Pak Sultan," ujar Angelo di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (27/9/2024) malam.

Angelo mengatakan, deklarasi itu sekaligus mendukung paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029.

Berdasarkan Tata Tertib DPD RI, kata dia, pencalonan pimpinan perlu diajukan melalui sistem paket dengan mengajukan empat nama.

Dia menyebut sejumlah senator yang didukung untuk menjadi pimpinan DPD yakni Sultan Najamudin, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung, dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.

Angelo menegaskan paketan pimpinan DPD itu merupakan paket yang ideal untuk Indonesia.

"Ini paket yang ideal. Sangat Indonesia, mewakili kaum perempuan ada, Pak Sultan, kelompok dari timur ada Bang Yorrys, ini satu yang luar biasa," katanya.

Angelo mengingatkan, sudah tinggal empat hari lagi menuju waktu pemilihan pimpinan DPD.

Angelo meyakini, para anggota DPD lainnya akan bergabung dengan kubu Sultan Najamudin.

Dia mengklaim rata-rata politisi pasti akan bergabung dengan kubu calon pemenang.

"Mungkin tiba-tiba malam ini ada yang datang bergabung, besok bergabung. Syukur apabila ini aklamasi jauh lebih baik," jelas Angelo.

Deklarasi Sultan itu dilakukan dalam kegiatan peluncuran buku berjudul Green Democracy karya Sultan B Najamudin.

Turut hadir sejumlah tokoh, mulai dari Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, Hakim MK Anwar Usman, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah, hingga Sultan Hamengkubuwono X.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum anggota DPD Filep Wamafma, Achmad Junaedy mengatakan bahwa Ketua DPD La Nyalla Mattalitti telah membuat kegaduhan di Papua karena menyebut Filep seorang pengacau saat sidang paripurna DPD, 12 Juli 2024.

Atas dasar itu, Filep melaporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD karena dituding melanggar etik anggota DPD.

"Dugaan yang dilakukan oleh Bapak La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku ketua DPD RI pada saat sidang paripurna itu mengucapkan perkataan yang tidak terpuji selaku pemimpin ya kepada klien kami Bapak Filep Wamafma dengan perkataan kacau, kacau, Filep pengacau," ucap Achmad ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

"Akibat dari insiden sidang paripurna DPD 12 Juli ini sehingga menimbulkan kegaduhan di Papua. Kegaduhan itu meresahkan beliau (Filep) secara pribadi maupun beliau sebagai pejabat negara selaku senator, perwakilan Provinsi Papua Barat," sambungnya.

Achmad melanjutkan, ucapan La Nyalla itu berujung dengan penggiringan opini di Papua terhadap Filep.

Terlebih Filep sempat membalas perkataan La Nyalla bahwa jika disebut pengacau, maka dirinya adalah OPM.

Padahal, jelas Achmad, Filep tidak bermaksud menyebut OPM adalah Organisasi Papua Merdeka.

"Frasa OPM ini tidak bisa langsung dikategorikan sebagai organisasi Papua merdeka. Frasa OPM ini banyak, mungkin, teman-teman wartawan juga sudah melihat ada beberapa kawan standup salah satu standup di hadapan Kapolri juga mengatakan OPM, tapi bukan kepada Organisasi Papua Merdeka, yang dimaksud klien kami OPM itu adalah Orang Papua Maju, Orang Papua Mandiri," jelas dia.

Lebih jauh, ia juga menyebut bahwa Filep telah melaporkan oknum-oknum yang menudingnya terlibat OPM atas ucapan itu.

"Untuk oknum aktivis, dengan inisial AK, itu telah kami laporkan pada subdit lima siber Polda Papua Barat. Dan ini sudah masuk dalam proses, besok hari Jumat klien kami Pak Filep akan diperiksa oleh penyidik siber Polda Papua Barat untuk diambil keterangan terhadap keterangan-keterangan atau melalui media elektronik yang dilakukan oleh saudara AK ini," kata dia.

Terakhir ia berharap La Nyalla menyampaikan pernyataan klarifikasi karena menyebut Filep pengacau.

Hal itu dirasa perlu dilakukan La Nyalla agar bisa meredam kegaduhan yang terjadi di Papua.

"Saudara La Nyalla selaku ketua DPD RI, yang mengatakan Filep pengacau, belum melakukan klarifikasi secara langsung melalui media, dan tidak juga melakukan klarifikasi ucapan pengacau yang ditujukan kepada Pak Filep pada saat sidang paripurna tanggal 12 Juli," ujar Achmad.

Sebagai informasi, sidang paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2024) berlangsung ricuh.

Para senator berbondong mendatangi meja pimpinan DPD RI dan berusaha menyerobot palu La Nyalla Mahmud Mattaliti.

Dari tayangan di Kompas TV, keributan terjadi karena La Nyalla kekeuh ingin mengesahkan tata tertib DPD RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna tersebut.

Persoalannya, tata tertib itu mengakomodasi paket pimpinan DPD RI periode mendatang.

Usai kericuhan itu, sejumlah anggota DPD mulai menyuarakan tentang kepemimpinan La Nyalla.

La Nyalla oleh beberapa anggota DPD dituding memimpin dengan otoriter.

Semisal, anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai mengungkapkan La Nyalla dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono memberikan contoh tipikal otoriter dan eksklusif selama periode 2019-2024.

"Ini (kericuhan rapat paripurna) adalah respons mayoritas Anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Yorrys dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Jakarta: Pemilihan pimpinan DPD ditegaskan sepenuhnya hak anggota. Pihak luar, terutama partai politik, dinilai tak berhak mengintervensi pemilihan pimpinan senator tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa merespons beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Disinyalir, pertemuan keduanya untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.

"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Abubakar mengamini jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan itu kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Menurut dia, lumrah jika publik curiga bahwa pertemuan La Nyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan RI 7.

"Hanya saja, harus diakuai, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD," ungkap dia.

Baca juga: Polemik Tatib DPD, Langkah La Nyalla Dikritik

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD. Hal itu dinilai merusak demokrasi.

Sebagai pucuk pimpinan, La Nyalla seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi. "Ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," sebut Igor.

Igor bahkan menyinggung soal sikap La Nyalla yang 'arogan' saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.

"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," ungkap Igor.

Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi dari upaya mempertahankan kursi Ketua DPD. Hal itu sangat disayangkan.

Foto pertemuan antara La Nyalla dengan Hasto beredar di kalangan wartawan. Informasi yang beredar pertemuan sebagai upaya menyusun kekuatan untuk merebut kembali kursi Ketua DPD dari kandidat lain.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPD, Hasan Basri menyebutkan bahwa Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti tidak pernah hadir dalam rapat pansus membahas perubahan tata tertib.

Padahal, kata dia, LaNyalla juga tercatat sebagai anggota Pansus itu sendiri.

"Dan yang paling penting kita ingat bahwa ketua DPD RI itu Pak LaNyalla adalah anggota pansus, yang selama rapat-rapat pansus tidak pernah mengikuti. Ya itu kan lucu. Masuk nama tapi tidak pernah mengikuti," kata Hasan dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Hasan menjelaskan bahwa Pansus Tata Tertib DPD sudah bekerja selama enam bulan.

Namun, tidak satu pun LaNyalla hadir dalam rapat tersebut.

"Saya kebetulan pimpinan pansus tata tertib, memang kami bekerja enam bulan dan kita perpanjang tiga bulan, bahkan Ketua DPD RI itu sebagai anggota Pansus tatib, silakan lihat SK-nya," jelas Ketua Komite III DPD ini.

Lebih jauh, Hasan menilai persoalan perubahan tatib DPD itu seolah disetujui satu pihak, yaitu LaNyalla beserta pendukungnya.

Hal ini dilihat dari hasil pansus yang langsung diserahkan kepada pimpinan DPD, tanpa melalui prosedur persetujuan anggota DPD lainnya.

"Hasil pansus itu kok ditarik ke pimpinan, itu melanggar tata tertib Nomor 1 tahun 2022. Seharusnya itu tatib itu disusun dibuat kemudian ada caranya, apakah Anda sahkan dengan catatan, atau Anda tolak dengan catatan, bukan diserahkan kepada pimpinan DPD RI. Sebenarnya itu persoalannya," heran Hasan.

Oleh karena itu, dirinya menduga diubahnya tata tertib DPD untuk periode 2024-2029 agar LaNyalla kembali terpilih menjadi Ketua DPD.

"Itu kita duga sengaja dibuat seperti itu oleh mereka ingin mengesahkan tatib, karena sebelumnya mereka (LaNyalla) sudah deklarasi (sebagai) calon pimpinan yang sebenarnya deklarasi ini pun melanggar tata tertib," kata dia.

Untuk diketahui, pada 23 Juni 2024, sebanyak 90 anggota DPD RI sepakat untuk mendeklarasikan La Nyalla kembali menjadi Ketua DPD RI.

Dukungan pun diberikan sepaket dengan Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung.

Belakangan, sidang paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu berlangsung ricuh.

Para senator berbondong mendatangi meja pimpinan DPD RI dan berusaha menyerobot palu La Nyalla Mahmud Mattaliti.

Dari tayangan di Kompas TV, keributan terjadi karena La Nyalla kekeuh ingin mengesahkan tata tertib DPD RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna tersebut.

Persoalannya, tata tertib itu mengakomodasi paket pimpinan DPD RI periode mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyebutkan bahwa perubahan tata tertib (tatib) DPD yang belakangan disorot dalam sidang paripurna merupakan kepentingan pimpinan DPD semata, yakni Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Hal ini yang lantas membuat sebagian senator tak sepakat perubahan tatib tersebut disahkan pada sidang paripurna, Jumat pekan lalu.

"Karena kita selama hampir 5 tahun ini ya sudah cukup diam, sudah cukup diam dengan kepemimpinan yang sangat otoriter, semuanya harus dipaksakan, hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan DPD RI," kata Hasan dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"Puncaknya memang pada saat sidang paripurna. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada keinginan dan kesewenang-wenangan pimpinan untuk memaksakan diri untuk mengesahkan tatib yang mereka rancang dan susun sendiri," tambahnya.

Hasan menjelaskan bahwa proses pembentukan tata tertib di DPD tetap memiliki mekanisme dan aturan yang perlu ditaati.

Ia pun tidak ingin proses pembentukan tata tertib di DPD terjadi seperti ketika DPR membentuk Undang-undang Omnibus Law yang kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"(UU Omnibus Law digugat di MK) karena ada proses yang tidak dilaluinya, nah ini (perubahan tatib DPD) sama," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) tatib DPD RI ini.

Hasan kemudian menuding LaNyalla, dengan sewenang-wenang mengubah aturan tatib DPD karena ingin maju kembali sebagai pimpinan DPD periode mendatang.

Hal ini diketahui tanggal 23 Juni 2024, di mana sebanyak 90 anggota DPD RI sepakat untuk mendeklarasikan La Nyalla kembali menjadi Ketua DPD RI.

"Hari itu kita duga sengaja dibuat seperti itu oleh mereka ingin mengesahkan tatib, karena sebelumnya mereka sudah deklarasi (sebagai) calon pimpinan yang sebenarnya deklarasi ini pun melanggar tata tertib," tutur Hasan.

Pendapat serupa juga sudah disampaikan oleh anggota DPD RI Dapil Papua, Yorrys Raweyai.

Yorrys beranggapan bahwa kericuhan yang terjadi dalam rapat paripurna DPD merupakan puncak dari keresahan para senator terhadap kepemimpinan LaNyalla.

Menurutnya, tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

"Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” ujar Yorrys, Senin (15/7/2024).

Diketahui, sidang paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu berlangsung ricuh.

Para senator berbondong mendatangi meja pimpinan DPD RI dan berusaha menyerobot palu La Nyalla Mahmud Mattaliti.

Dari tayangan di Kompas TV, keributan terjadi karena La Nyalla kekeuh ingin mengesahkan tata tertib DPD RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna tersebut.

Persoalannya, tata tertib itu mengakomodasi paket pimpinan DPD RI periode mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite III DPD Hasan Basri menyatakan tidak setuju dengan usul Ketua DPD La Nyalla Mataliti untuk mengembalikan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah aslinya.

Sebab, ia mengingatkan bahwa pada tahun 1998, banyak gerakan mulai dari mahasiswa yang berjuang agar UUD 1945 diamendemen.

Diketahui, salah satu poin amendemen di era reformasi adalah soal mekanisme pemilihan presiden yang diubah dari dipilih MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

"Saya jujur saja, kalau secara pribadi saya tidak setuju, Pak, dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Kita sudah reformasi berdarah-darah 98, masa kembali lagi ke situ. Saya tidak setuju secara pribadi," kata Hasan dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Hasan melihat potensi pembubaran DPD hingga Mahkamah Konstitusi (MK) jika UUD 1945 kembali ke naskah asli.

"Apalagi di dalamnya kalau kembali ke (naskah) asli itu kan, DPD bubar, MK bubar, dan lain-lain," ujar dia.

Meski demikian, ia tidak menaruh soal jika memang ada upaya melakukan amendemen UUD 1945, asalkan tidak kembali ke naskah asli.

Kemudian, amendemen tersebut juga harus jelas dasar dan urgensinya.

Ia pun setuju jika pembentuk Undang-undang sebaiknya memperkuat wewenang DPD ketimbang amendemen.

"Kalau mau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 amendemen ke berapa? Misalnya ke 5 sekarang. Boleh, tapi misalnya itu tidak gampang, tidak gampang," katanya.

"Sudah lah, perkuat dulu kewenangan DPD RI ini. Yang hanya diberikan kewenangan yang sangat-sangat terbatas di Undang-Undang Dasar pasal 22 D. Itu dulu diperkuat. Mungkin melalui Undang-Undang DPD itu sendiri," sambung dia.

Sebagai informasi, satu bulan terakhir, isu amendemen UUD 1945 kembali menguat. Usulan salah satunya datang dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla menyatakan akan mengajak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah asli.

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 telah mengalami amendemen hingga empat kali yang berlangsung pada Oktober 1999 hingga Agustus 2002.

Hasil amendemen itu, di antaranya soal pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, serta masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dibatasi.

"Kita berdoa supaya pelantikan Pak Prabowo berjalan lancar setelah itu kita akan mengajak beliau bersama sama kita konsep mengembalikan UUD 45 ke naskah aslinya,” kata La Nyalla saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta, Minggu (23/6/2024).

Menurut La Nyalla, mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya menjadi salah satu agenda prioritas DPD RI periode 2024-2029.

Jakarta: Kericuhan rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024. Peristiwa itu dinilai bentuk akumulasi kekecewaan para senator terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

"Ini adalah respons mayoritas Anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak LaNyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai, melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Ketua Komite II DPD itu mengatakan bahwa sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada komposisi pimpinan. Namun, perubahan kelembagaan DPD dipandang tak kunjung terwujud.

Yorrys menuturkan situasi saat ini DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif. La Nyalla serta Wakil Ketua DPD Nono Sampono dianggap mengabaikan aspirasi kritis pada senator.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, dimana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” ujar Yorrys.

Terkait kericuhan pada paripurna disebut dipicu tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur. Mestinya, lanjut dia, menyesuaikan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” ucap Yorrys.

(ADN)