IDXChannel -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih ada Perusahaan Otobus (PO) yang berani memalsukan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Hal itu praktis mengancam keselamatan penumpang karena tidak ada penilaian layik jalan kendaraan.

Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani, menuturkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dibutuhkan sistem digitalisasi dan peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

"Maka diperlukan upaya untuk digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum (E-Tilang dan ETLE), peningkatan kesejahteraan PPNS melalui insentif, mencetak dan meningkatkan kualitas SDM PPNS yang jujur, berkompeten dan adaptif," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, megatakan dalam penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan diperlukan optimalisasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

"Dari hasil pengawasan di lapangan masih ada saja Perusahaan Otobus (PO) yang melakukan pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik," ujarnya.

Dengan begitu, dia menilai perlu Penerapan SIM BLUe fullcycle, optimalisasi integrasi data hasil uji dengan aplikasi Mitra Darat, serta penerapan High Secure Modul (HSM) pada tahun 2024. Serta dalam hal SMK PAU perlu dukungan dan kolaborasi dalam hal perizinan guna percepatan penerapan SMK PAU

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya dalam meningkatkan aspek keselamatan penyelenggaraan transportasi darat. Salah satunya dengan mendorong penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.

(FRI)