JAKARTA, investor.id – Serapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per akhir Oktober 2024 baru mencapai 61,67% atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 45,42 triliun. Realisasi penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari prognosa di akhir Oktober 2024 yang mencapai 71,68%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengatakan dari serapan anggaran tersebut berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi Rp 3,98 triliun (88,07%) dari pagu Rp 4,52 triliun, belanja barang terserap Rp 11,93 triliun (62,41%) dari pagu Rp 19,12 triliun dan terakhir belanja modal terealisasi Rp 12,1 triliun (55,55%) dari pagu Rp 21,79 triliun.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 1 November 2024 mampu merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,173 triliun.

Jumlah ini setara 97,6 persen dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Kemenhub optimistis dapat mencapai, bahkan melebihi target hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimistis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9 persen dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Realisasi PNBP terbesar berasal dari jasa layanan pada Ditjen Perhubungan Laut yang posisi saat ini telah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 104,84 persen dari target.

Dilanjutkan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang menyumbangkan PNBP Rp1,43 triliun, BPSDMP Rp1,38 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga menyampaikan capaian kinerja keuangan Kemenhub pada tahun anggaran 2024. Hingga 1 November 2024, Kemenhub telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau sebesar 61,67 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan strategi percepatan untuk merealisasikan anggaran tahun 2024. Ada empat strategi utama yang akan kami lakukan," ujar Dudi.

Adapun strategi yang akan dilakukan Kemenhub tersebut adalah pertama, dengan melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.

Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, Kemenhub tetap memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah yang ditetapkan terkait anggaran.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menyusul ditutupnya layanan penerbangan rute Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang.

Selain itu, Kemenhub juga meminta BBN Airlines memastikan semua hak penumpang terpenuhi.

Melansir Infopublik.id, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, pada Selasa (5/11/2024) mengatakan, rute (CGK) – (BPN) BBN Airlines Indonesia sejak 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami imbau BBN Airlines Indonesia agar memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," tegas Lukman.

Selaku regulator, Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub, sambung dia, terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar.

Menurut Lukman, keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Untuk diketahui, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Dan masih terdapat satu rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada 15 November 2024.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tonton:Peluang Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat Tiba-tiba Terjun Bebas

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengklaim akan memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan kereta api melalui subsidi Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal mengatakan pihaknya berupaya memperluas layanan kereta api hingga ke berbagai kota seperti Surabaya dan Bandung, serta merencanakan penerapan Autonomous Rapid Transit (ART) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan bahwa inovasi dan pembaruan terus dilakukan dalam layanan perkeretaapian dengan teknologi terbaru. Teknologi kereta api di Indonesia, menurutnya, telah berkembang pesat, dengan pengoperasian kereta otomatis dari GoA 1 hingga GoA 4 serta adanya kereta cepat Jakarta-Bandung yang mampu melaju hingga 350 km/jam.

“Selain itu, jaringan transportasi perkotaan juga terus diperluas, termasuk pembangunan jalur di area aglomerasi seperti Surabaya dan Bandung,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Sebagai regulator perkeretaapian, Risal mengklaim akan berkomitmen untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api.

Hal ini dilakukan melalui sertifikasi kelaikan, audit keselamatan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor tersebut.

“DJKA menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas dan keamanan transportasi kereta api serta menjadikan moda ini sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang praktis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan,” katanya.

Risal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun untuk menjamin kenyamanan pengguna kereta termasuk di wilayah Jabodetabek, yang kini didukung oleh kereta perkotaan seperti KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, LRT Jakarta serta MRT Jakarta yang saat ini juga tengah dalam proses pembangunan Fase 2 dengan pekerjaan Fase 2A dari Thamrin hingga Kota serta Fase 2B menuju Ancol.

“Kami bekerja keras memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah, mendapatkan akses yang memadai terhadap transportasi yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024," ujar Menhub.

Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Dirjen Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," katanya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Dirjen Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," katanya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Dirjen Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Pandjaitan, dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," katanya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden pesawat Trigana Air PK YSC jenis Boeing 737-300 sekitar pukul 11. 30 WIT di Bandara Sentani, Papua.

"Semua kru dan penumpang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya diterbangkan ke tujuan yaitu Wamena dengan pesawat lain yaitu PK YRA," kata Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan pesawat Trigana Air tujuan Sentani (DJJ)-Wamena (WMX) yang sedang membawa 121 penumpang dan 8 orang crew on board mengalami insiden keluarnya percikan api asap tebal dari mesin sebelah kanan tidak lama setelah pesawat melakukan Pushback dan Start Engine.

Namun karena panik, ada penumpang yang langsung membuka pintu darurat (tengah dan depan) sebelah kiri untuk kemudian menyelamatkan diri. Akibatnya terdapat empat orang penumpang mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh Balai Karantina Kesehatan.

Di luar itu, Lukman mengaku petugas Bandara Sentani dengan cepat melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi setelah menerima laporan tersebut. Saat ini semua penumpang di evakuasi dan selanjutnya diterbangkan ke Bandara Wamena dengan pesawat Trigana Air lainnya yaitu PK YRA.

"Saat ini pesawat Trigana Air yang mengalami insiden sudah dilakukan towing ke apron dan parkir di parking stand R2. Pihak KNKT yang berada di Sentani tengah melakukan investigasi," kata Lukman.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melaporkan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masuk dalam status awas atau level IV. Hal ini akan berdampak pada penutupan sementara Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo.

Menurut informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), aktivitas vulkanik gunung ini masih tinggi dengan warna kode merah untuk abu vulkanik, yang terpantau hingga ketinggian FL400.

AirNav Indonesia telah mengeluarkan ASHTAM VAWR0350, VAWR0355 dan VAWR0357 yang memperingatkan penyebaran abu vulkanik di wilayah udara sekitar Bandara Fransiskus Xaverius Seda serta bandara-bandara terdekat lainnya seperti Bandara Soa, Bandara Haji Hasan Aroeboesman, Bandara Frans Sales Lega, Bandara Komodo, Bandara Gewayantana, Bandara Wunopito, dan Bandara Kabir.

Plt. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan sejauh ini, beberapa penerbangan telah dibatalkan, termasuk rute-rute Wings Air yang menghubungkan Maumere dengan Kupang dan Makassar.

"Akibat sebaran abu vulkanik, beberapa maskapai melakukan pembatalan penerbangan agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Kami akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan otoritas dan bandara terkait," Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Sebagai langkah mitigasi dampak penutupan ini, Lukman menghimbau maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak, seperti pengembalian dana penuh (full refund), penjadwalan ulang (reschedule), atau reroute ke bandara terdekat jika tersedia.

Dalam situasi force majeure ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berpedoman pada Surat Edaran SE Nomor 15 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 153 Tahun 2019 tentang Tata Cara Collaborative Decision Making (CDM) dalam penanganan dampak abu vulkanik.

Dari hasil paper test sampai dengan Pukul 16.00 WITA kemarin, seluruh bandara menunjukan hasil test negatif, kecuali Bandara Komodo Labuan Bajo menunjukkan aktivitas debu namun tipis, sehingga bandara tersebut ditutup melalui penerbitan NOTAM Nomor A3479/24.

"Kami berharap agar situasi segera membaik sehingga aktivitas penerbangan dan operasional bandara kembali normal," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan meminta BBN Airlines untuk memberikan semua haknya kepada pelanggan, termasuk dana pengembalian tiket (refund) secara penuh.

Hal itu menyusul BBN Airlines yang menghentikan layanan penerbangannya dari Jakarta (CGK) ke Balikpapan (BPN).

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100 persen) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujar Plt.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam siaran persnya, Selasa (5/11/2024).

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar.

Lukman menuturkan bahwa keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara serta menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan adalah nomor satu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS), diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Masih terdapat satu rute lagi, Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK), yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Namun, untuk rute (CGK) – (BPN), sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20-25 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan meminta BBN Airlines untuk memberikan semua haknya kepada pelanggan, termasuk dana pengembalian tiket (refund) secara penuh.

Hal itu menyusul BBN Airlines yang menghentikan layanan penerbangannya dari Jakarta (CGK) ke Balikpapan (BPN).

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100 persen) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” ujar Plt.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam siaran persnya, Selasa (5/11/2024).

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar.

Lukman menuturkan bahwa keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara serta menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan adalah nomor satu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS), diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Masih terdapat satu rute lagi, Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK), yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Namun, untuk rute (CGK) – (BPN), sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20-25 persen.