Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.