Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) alias Task Force yang telah dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan terus eksis dan memperbaiki investasi di sektor hulu migas. Satgas ini akan difokuskan untuk mengerek lifting minyak.

Dwi menjelaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves sudah mulai melakukan tugas-tugas, terutama mengenai perizinan yang sering kali menjadi hambatan investasi di sektor hulu migas.

"Pak Menteri juga akan melanjutkan Satgas itu yang lebih di fokuskan kepada peningkatan lifting. Jadi artinya Satgas ini masih akan eksis dan menggarap apa saja antara lain [hal-hal yang] masih menghambat [investasi hulu migas]," kata Dwi di Jakarta, Selasa (29/10).

Dwi menjabarkan salah satu hambatan investasi di hulu migas adalah belum rampungnya revisi undang-undang hulu migas, padahal pembahasan revisi UU Migas sudah berlangsung sejak lama. "Ini tentu diharapkan bisa disetel segera," sambungnya.

Lebih lanjut, Satgas investasi hulu migas ini akan disosialisasikan kepada pengusaha untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemudahan berinvestasi di sektor hulu migas RI.

Dwi mengakui bahwa aspek legal yakni UU Migas maupun perizinan lainnya di sektor hulu migas masih belum menarik bagi investor, sehingga diharapkan ke depannya dapat diperbaiki.

Aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tak akan 100 persen menjadi anak buah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, kantor mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah resmi menjadi milik AHY. Kemenko Marves juga resmi hilang di Kabinet Merah Putih, tak ada dalam daftar 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan sudah memetakan bakal ditempatkan di mana ASN Kemenko Marves. Ia menjelaskan nasib mantan anak buah Luhut itu bakal disesuaikan dengan tugas dan fungsinya selama ini.

"Disesuaikan dengan fungsinya. Ada yang ikut juga ke pangan, kan di sana (tugas dan fungsi Kemenko Marves) juga mengikuti pangan. Ada yang juga ikut ke menko lain. Kita sudah bedah dari awal mana (ASN Kemenko Marves) yang dipindahkan," jelasnya usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Iya, iya (ASN Kemenko Marves tidak dipindahkan seluruhnya ke satu kementerian) ... Bisa, bisa (ASN Kemenko Marves dipindahkan ke Kemenko Perekonomian pimpinan Airlangga Hartarto)," tegas Rini.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan ada 229.901 ASN kementerian yang harus dipindah imbas susunan baru Kabinet Merah Putih. Ini terdiri dari 209.901 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 20 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Khusus untuk pegawai Kemenko Marves yang terdampak jumlahnya mencapai 453 orang. Seluruhnya merupakan PNS.

"Jadi, mereka (ASN Kemenko Marves) akan dipindahkan sesuai dengan fungsi kelembagaan yang baru. Jadi mengikuti apa yang dilakukan sekarang ini, sesuai fungsi organisasi yang selama ini dia (ASN) lakukan," jelas Haryomo menegaskan apa yang disampaikan Rini.

"BKN sudah memetakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada dalam instansi terdampak, itu kita sudah punya semua. Sehingga nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi di mana dia (ASN) akan ditempatkan," imbuhnya.

Meski belum ada pengumuman resmi, Menpan RB Rini dan Plt Kepala BKN Haryomo menyebut para ASN terdampak sudah bekerja sesuai dengan tugas serta fungsinya. Rini menegaskan telah menginformasikan seluruh sekretaris jenderal kementerian untuk mulai bergerak mengurus pemindahan ASN tersebut.

Namun, ia tak mempermasalahkan ASN terdampak masih harus bekerja di kantor lama, asalkan pelayanan tetap terus berjalan. Rini menyebut pembagian kantor, khususnya untuk kementerian baru, bukan wewenang Kemenpan RB.

"Paling tidak, dia (ASN) tidak ujug-ujug (mendadak) boyongan (pindah ke kementerian baru). Kan dia SK-nya masih SK lama, Perpres Organisasi juga belum turun. Jadi, memang ini Perpres Organisasi kami harapkan bisa segera ditandatangani Presiden (Prabowo Subianto) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," tandasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan nasib para aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dihapus keberadaannya di Kabinet Prabowo Subianto.

Menurut Rini, para ASN Kemenko Marves akan dialihkan sebagaimana tugas dan fungsi yang menyesuaikan nomenklatur kementerian di pemerintahan yang baru.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke (Kementerian Koordinator) Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 453 orang ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenko Marves yang akan dialihkan ke kementerian lain.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, 453 ASN dan PPPK Kemenko Marves dipindahkan sesuai dengan tugas yang selama ini mereka lakukan. BKN sendiri telah memetakan pengalihan para ASN itu.

"Jadi mereka akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru. Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo di Kompleks Parlemen, Senayan.

"BKN sudah memetakan. ASN sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari jumlah itu, sebanyak tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator. Lalu dari tujuh kementerian koordinator yang ada, tiga di antaranya membidangi ekonomi.

Ketiganya yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ipimpin Airlangga Hartarto, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang pimpin Zulkifli Hasan. Merujuk nomenklatur baru tersebut, maka Kemenko Marves sudah tidak ada lagi.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa kementeriannya menggunakan eks kantor Kemenko Marves untuk menjadi lokasi kerja kementerian yang dipimpinnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Begini Nasib ASN Kemenko Marves Usai Kementeriannya Dihapus"

IDXChannel - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) kini tidak lagi hadir dalam kabinet terbaru Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 453 aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bekerja di bawah Kemenko Marves, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan 453 ASN tersebut akan dimutasi ke kementerian lainnya.

Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN tersebut ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, mengatakan 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ujar Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penetuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, di mana dia akan ditempatkan," tutur Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) buka-bukaan tentang nasib 453 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves sendiri dihilangkan dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih. Adapun 453 di antaranya merupakan pegawai eks kementerian yang dulunya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan, para ASN ini dipindahkan ke kementerian lain disesuaikan dengan fungsinya. Salah satunya ada yang dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK).

Meski begitu, tidak serta-merta seluruh eks pegawai Kemenko Marves dialihkan ke Kemenko IPK yang kini menempati eks kantor Luhut tersebut. Rini mengatakan, sebagian pegawai juga dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

"Disesuaikan dengan fungsinya tadi. Ada yang ikut juga ke (Kemenko) Pangan, kan di sana ada juga yang mengikuti pangan. Ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain. Jadi kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, para ASN ini ditempati di sektor yang sama dengan pekerjaan mereka saat sebelum pindah.

"Kita sudah memetakan. Assisting itu sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak itu kita sudah punya semua. Tinggal nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi sendiri yang akan ditempatkan," terang Haryomo, dalam kesempatan yang sama.

Saat ini sebagian ASN terkait sudah mulai bekerja di kementerian baru. Informasi menyangkut pengalihan sumber daya aparatur ini juga telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB dan BKN kepada para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait.

Transisi ini berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Karena itulah, saat ini masih ada beberapa kementerian yang belum mendapatkan kantor dan ada juga ASN yang belum benar-benar pindah ke kementerian baru.

"Kan SK-nya juga masih SK yang lama. Belum ada Perpres organisasi juga belum turun. Jadi memang ini Perpres organisasi kami harapkan sebenarnya bisa segera ditandatangan di Presiden (Prabowo) supaya nanti pergerakannya bisa lebih cepat," imbuh Rini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan total ada sebanyak 229.901 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak perubahan struktur di kabinet baru. Para ASN sejumlah tersebut akan dialihkan ke kementerian/lembaga (KL) lainnya.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, langkah tersebut merupakan imbas dari penambahan instansi yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Secara keseluruhan, total ada 48 kementerian, naik cukup besar dari pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo yang hanya mencapai 34 kementerian.

Adapun rincian dari 48 kementerian itu antara lain terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK," kata Haryomo, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Haryomo pun merincikan 229.901 pegawai ASN ini terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

Untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, Haryomo mengatakan, BKN melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) telah membuat fitur pengalihan ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139 tahun 2024.

Haryomo menjelaskan, BKN melakukan pemetaan atau mapping pegawai eksisting pada instansi. Kemudian, akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi pemerintah.

"Terkait sistem dan integrasi ASN di Kabinet Merah Putih, mekanisme untuk proses pengalihan ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon I, II, yang mengacu kepada nomenklatur Perpres instansi," ujarnya.

Selanjutnya, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN.

"Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terdata, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," kata dia.

Selain itu, BKN juga akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan Surat Edaran (SE) BKN bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Perpres kelembagaan, dan Permen tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi baru.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait dengan pegawai yang nantinya akan menempati kementeriannya.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur sendiri merupakan kementerian baru sehingga belum memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia membenarkan bahwa nantinya sebagian pegawainya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kemenko Marves sendiri merupakan kementerian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Kementerian inipun dihapus dari Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi saya mendapatkan penjelasan dari KemenPAN-RB bahwa ada sejumlah elemen dari Kemenko Marves terdahulu yang tentunya masih sangat relevan dengan tugas-tugas infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," kata AHY ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Selain para ASN Kemenko Marves, AHY juga bilang kalau kementeriannya akan didukung sumber daya dari kementerian lainnya, termasuk di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

"Ditambah dari elemen lain baik dari Kemenko Ekonomi maupun dari Kemenko lainnya," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut kedeputian ataupun bagian apa saja yang akan pindah ke Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY belum dapat memastikannya.

"Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena ini masih digodok," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, selain pegawai, salah satu persoalan yang disoroti dari kementerian baru AHY ialah terkait gedung kantornya. Ketika awal pelantikan, AHY belum mengetahui di mana ia akan berkantor.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Akhirnya, pada keesokan harinya, ia mendapat kabar dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa ia akan menempati gedung yang dulunya merupakan Kantor Kemenko Marves.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menghapus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Seperti diketahui, tadinya Kemenko ini dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Lantas, bagaimana nasib para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenko Marves?

Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

Sebagai informasi, Kemenko Marves yang dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini resmi dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto. Penghapusan Kemenko yang sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, menggantikan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Prabowo menetapkan Kementerian Koordinator terdiri dari Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemenko Bidang Pangan.

(Dhera Arizona)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dihapus di era Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai di dalamnya?

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Mereka akan dipindah ke kemenko baru yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kemenko Bidang Pangan.

"Iya betul (PNS Kemenko Marves) akan dipindah ke kemenko baru," kata Jodi kepada detikcom, Rabu (23/10/2024).

Jodi menyebut saat ini tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi intens dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk memastikan transisi berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

"Tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, serta kemenko-kemenko baru, termasuk Kemenko Pangan serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," jelas Jodi.

Prabowo menghapus Kemenko Marves yang ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penghapusan itu terlihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, menggantikan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Prabowo menetapkan kementerian koordinator terdiri dari Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kemenko Bidang Pangan.