IDXChannel – Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi antarprovinsi dan antarnegara mulai berlaku hari ini, 1 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmen 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara.

Berdasarkan kepmen tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 persen.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk memenuhi kekurangan perhitungan harga pokok produksi (HPP) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi. Menurut dia, HPP saat ini masih kurang 31,8 persen dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, pihak asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, perwakilan konsumen, dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marves pada 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," ujar Khoiri dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati demikian, kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut menurutnya masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada. Gapasdap berharap dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan 2019 yang lalu, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsiRp13.931 per USD. Sementara saat ini nilai tukar mata uang AS itu sudah mencapai hampir Rp16.000. Padahal, 70 persen dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs USD.

Khoiri menuturkan, jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy. Menurut Khoiri, penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi para pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan, dibandingkan saat ini dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan angkutan penyeberangan.

Khoiri pun memastikan penyesuaian tarif ini akan terlalu berdampak terhadap inflasi maupun harga bahan pokok. Sebagai gambaran, kenaikan tarif Penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni terhadap harga beras Rp10.000 per kg dengan muatan truk seberat 25 ton hanya menyebabkan kenaikan harga beras Rp3,1per kgatau 0.031 persen.

"Artinya relatif tidak berdampak secara langsung,"ujarnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, bakal membentuk satgas khusus pariwisata. Erick mengakui, pariwisata Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Saya beserta seluruh jajaran berdiskusi dan kami bersepakat akan membuat team project management officer (PMO) bersama, untuk memastikan kolaborasi kita terus kita tingkatkan. Sudah terlalu lama kita tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara, karena itu penting bagi kita mendukung Menteri pariwisata dalam menyukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Erick membeberkan bahwa dibentuknya satgas ini bertujuan memenuhi visi dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menyatakan akan terus mengintegrasikan seluruh komponen yang bisa dilakukan bersama.

"Integrasi transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Bisa bandara, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain. Tentu kita terus menjaga kesuksesan yang selama ini sudah kami jalankan dari kementerian, seperti Borobudur yang sekarang tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga religi dan spiritual. Kita juga sudah sukses mendorong Mandalika menjadi sport tourism, ini yang menjadi salah satu tujuannya," ungkap Erick.

Mengenai harga tiket pesawat yang tinggi, Erick mengakui perlu kolaborasi dari pihak terkait dalam menyelesaikan hal ini. Targetnya, satu hingga dua minggu ke depan sudah terbentuk tim untuk mulai mengulas segala kebijakan, atau turunan dari kebijakan agar bisa diimplementasikan.

"Kemarin makanya saya kunjungan juga ke Menteri Perhubungan, dan salah satu statement saya juga mengenai pariwisata sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama, untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara satgas, atau versi saya PMO, itu tujuannya sama saja. Untuk menyelaraskan semua kebijakan guna menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk mengenai harga tiket," pungkasnya.

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebelum momen Natal dan Tahun Baru tahun ini.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk hasil Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

“Kami masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” kata Dudy di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024).

Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan satgas penurunan tiket masih ditata dan terus dikelola.

“Yang tentunya semangatnya bahwa tadi ada satgas penurunan tiket itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, Menhub periode sebelumnya Budi Karya menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Dia juga menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Prosesnya harus dilakukan, ada 4 yang saya sampaikan dalam usulan pada saat menteri rapat dengan Pak Menko Marves,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebelumnya, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, pihaknya akan dilibatkan dalam Satgas penurunan harga tiket pesawat.

Hal itu menyusul dihapuskannya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih Prabowo.

Sebelumnya, Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Agus bilang pihaknya pun akan mempelajari lebih detail mengenai kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Agus bilang, pihaknya akan tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat sambil menjaga nilai ekonomi yang baik untuk harga tiket pesawat.

Dia pun berharap dengan adanya Satgas penurunan harga tiket pesawat, bukan hanya membantu pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bisa meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Karena kalau masih terlampau tinggi (harganya) ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan, tetapi juga produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depannya,” jelas Agus.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat bisa turun sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini.

Hal itu menyusul adanya hasil koordinasi dari Satgas penurunan harga tiket pesawat yang masih menggodok kebijakan tersebut.

“Kami masih menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk hasil dari Satgas itu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, pihaknya akan dilibatkan dalam Satgas penurunan harga tiket pesawat.

Hal itu menyusul dihapuskannya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih Prabowo.

Sebelumnya, Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Agus bilang pihaknya pun akan mempelajari lebih detail mengenai kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Agus bilang, pihaknya akan tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat sambil menjaga nilai ekonomi yang baik untuk harga tiket pesawat.

Dia pun berharap dengan adanya Satgas penurunan harga tiket pesawat, bukan hanya membantu pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bisa meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Karena kalau masih terlampau tinggi (harganya) ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan, tetapi juga produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depannya,” jelas Agus.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat bisa turun sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini.

Hal itu menyusul adanya hasil koordinasi dari Satgas penurunan harga tiket pesawat yang masih menggodok kebijakan tersebut.

“Kami masih menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk hasil dari Satgas itu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2024).

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandi menargetkan hasil kerja Satgas Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat dapat terlihat sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dudy menuturkan, saat ini, rencana penurunan harga tiket pesawat tersebut tengah dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebelum diterapkan pada akhir tahun ini.

"Nanti kami menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan hasil dari Satuan Tugas (Satgas Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat). Harapannya sebelum Nataru, kita sudah dapat hasil dari Satgas," kata Menhub saat ditemui di Kantornya, Rabu (30/10/2024).

Satgas Penurunan Tiket Pesawat yang dibentuk pada pemerintahan sebelumnya tengah mengkaji ulang penurunan beberapa komponen harga tiket pesawat. Seperti relaksasi bea impor suku cadang, penurunan harga avtur, menghitung ulang pajak, serta review cost rute penerbangan.

Sebelumnya, Asosiasi Penerbangan, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mendorong pemerintah untuk memerhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10).

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan harga tiket pesawat bisa turun sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini.

Hal itu menyusul adanya hasil koordinasi dari Satgas penurunan harga tiket pesawat yang masih menggodok kebijakan tersebut.

“Kami masih menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk hasil dari Satgas itu harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Kemenko Infrasturktur di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

SHUTTERSTOCK/ARDIWEBS Ilustrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Adapun satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada Juli 2024 yang lalu. Satgas itu dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil.

Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Presiden Prabowo Subianto meminta semua menteri dan pejabat eselon I menggunakan mobil buatan dalam negeri. Kabar tersebut mulanya diungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu yang mengatakan akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad pekan depan.

Ditanya perihal Maung jadi mobil dinas, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi irit bicara. Dia hanya mengatakan tidak tahu terkait hal tersebut.

"Waduh saya nggak tahu," katanya singkat dan langsung masuk mobil meninggalkan Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Anggito mengungkap jika mulai pekan depan tidak ada mobil impor untuk menteri dan eselon I. Bahkan, dia mengatakan, akan menggunakan Maung pekan depan.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri. "Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10).

Prabowo sudah menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine pabrikan Pindad. Hasan bilang Prabowo bangga dengan tunggangan kepresidenannya itu. Apalagi saat ini mobil tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga 70%.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ungkap Hasan.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi memaparkan usulan tambahan satu unit kerja baru setara Eselon I pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Hal itu disampaikan Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, unit kerja tersebut akan bertugas untuk membangun integrasi antar moda transportasi agar terhubung satu dengan yang lainnya. Perubahan ini muncul atas dasar usulan dari Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk penambahan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda," kata Dudy.

Lebih lanjut, sambungnya, tambahan satu unit kerja baru ini juga berdasarkan hasil evaluasi dari beban kerja yang saat ini belum tertangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal eksisting. Sebab ke depan, fokus kerja Kemenhub ada pada konektivitas antar moda transportasi.

"Usulan transformasi BPTJ menjadi unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dilakukan berdasarkan hasil eveluasi terhadap beban kerja yang ada saat ini, serta beban kerja baru yang belum ditangani oleh unit kerja eksisting," tutur Dudy.

"Direktorat ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi, diharapkan ke depannya konektivitas menjadi salah satu fokus kegiatan Kemenhub yang sebelumnya belum tertangani secara masksimal," ujarnya.

Sehingga nantinya Menhub akan dibantu oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.

(Fiki Ariyanti)

Menteri BUMN Erick Thohir hari ini menyambangi kantor Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia membahas beberapa hal salah satunya adalah penyederhanaan regulasi di sisi logistik.

Erick mengatakan pada intinya dia dan Dudy melakukan pertemuan untuk pertama kali dalam rangka mempererat koordinasi antar kementerian. Salah satunya adalah dalam koordinasi di sektor logistik. Dia bilang Dudy menawarkan ada relaksasi regulasi untuk memudahkan usaha BUMN di logistik.

"Jadi untuk logistik ini kita coba mapping lihat lagi mana-mana yang kita bisa lakukan. Pak Menhub mendorong bagaimana regulasi itu bisa menjadi sebuah solusi tadi dan terima kasih Pak atas revisinya tadi," ungkap Erick di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal regulasi apa yang mau diubah, Dudy sendiri enggan menjawab secara rinci. Dia cuma bilang sebagai regulator transportasi pihaknya cuma ingin melakukan relaksasi aturan untuk kemudahan berusaha.

"Kami sebagai regulator akan men-support BUMN dalam menjalankan kegiatannya supaya mereka bisa lebih relax, ada relaksasi lah untuk berkegiatan usaha," ungkap Dudy.

Selain itu, keduanya juga membahas soal integrasi transportasi dan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata. Menurut Erick pariwisata bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Dan selain itu juga kita melihat juga bagaimana integrasi transportasi infrastruktur juga bisa mendorong juga pertumbuhan wisatawan daripada yang datang ke Indonesia ataupun wisatawan Indonesia di dalam negeri. Karena memang itu juga bagian salah satu pertumbuhan ekonomi yang kita bisa support," ungkap Erick.

IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berkoordinasi untuk menekan biaya logistik di sektor transportasi. Hal itu untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menhub di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Erick, Pemerintah sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain.

“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menhub dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Eric juga menambahkan dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Menjelang liburan akhir 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

"Kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil,seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyebut Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," tuturnya.

(Febrina Ratna)