Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan 18.000 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar segera menandatangani pakta integritas anti judi online. Jika tidak, maka Kemenkominfo akan mencabut tanda daftar tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pakta integritas pada akun pendaftaran PSE privat untuk dapat dilengkapi dan dilaksanakan oleh PSE privat.

“PSE privat wajib segera melengkapi pemenuhan pakta integritas secepatnya. Jika tidak kami akan cabut tanda daftar PSE-nya,” kata Budi dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan sebagai bentuk untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kita harus memastikan ruang digital yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020), Budi menjelaskan bahwa PSE Privat wajib untuk melakukan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran diberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking). Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 7,

Masih merujuk pada aturan yang sama, tepatnya pada Pasal 9 menyebutkan bahwa PSE privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, sejak 17 Juli 2023–30 Juli 2024, Kemenkominfo sudah menutup 2,72 juta situs judi online dan hampir 70.000 rekening bank, termasuk pelaporan keyword di platform Google, Meta yang jumlahnya hampir mencapai 20.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap sebanyak 15 pegawai di lingkup Kemenkominfo terlibat aktif bermain judi online. Hal itu berdasarkan temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba menyampaikan bahwa dari 15 pegawai Kemenkominfo, sebanyak 2 pegawai tidak terdata di sistem Kemenkominfo. Sementara itu, 1 orang sudah pensiun. Alhasil, ada 12 pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkominfo yang bermain judi online.

“Tetapi kepada 12 orang tersebut kami proses, dalam arti sesuai dengan ketentuan berarti hukuman disiplin untuk PNS. Sementara yang lain masih dievaluasi,” ujar Mira seusai acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku sedikit terhibur dengan jumlah pegawai Kemenkominfo yang bermain judi online. Pasalnya, ungkap Budi, pegawai yang bermain judi online di instansi lain lebih parah dibandingkan di lingkup Kemenkominfo.

“Angka itu terus terang agak sedikit menghibur, oh 15 [pegawai]. Berarti 15 dibagi 6.000 berarti nol koma nol sekian. Karena dibanding instansi lain lebih parah lagi,” ujar Budi.

Budi merincikan bahwa hampir 4.000 anggota TNI terlibat judi online. Begitu pun dengan kepolisian dengan angka yang mencapai ribuan anggota.

“DPR/DPRD hampir 1.000 orang. Jadi saya harapkan juga pada nama-nama yang 15 itu dilakukan supaya jangan lagi terjerat menjadi pelaku judi online,” katanya.

Di sisi lain, Budi menambahkan bahwa sebanyak 5.928 pegawai atau 100% civitas pegawai Kemenkominfo sudah mentandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam permainan judi online atau judi slot. “Sanksinya mulai dari peringatan keras sampai pemecatan,” ungkapnya.

Ke depan, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan terus memantau dan mengevaluasi pegawai secara berkala yang juga akan diberangi dengan laporan dari PPATK.