IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaksanakan rapat koordinasi (rakor) yang membahas penataan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025.

Dia mengatakan, penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dari keterangan resmi Kemenkeu, Kamis, (24/10/2024).

Dalam rakor tersebut, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

Selain itu, Menkeu menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, serta berbagai ide-ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, berkualitas dan tetap akuntabel dengan sumber anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih," kata Sri Mulyani.

"Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)