Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengoptimalkan status barang milik negara (BMN) idle yang bisa digunakan untuk kantor Kementerian/Lembaga baru di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebut, penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (24/10).

Selain itu, Sri Mulyani berserta jajarannya juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi Resktrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk gerak cepat penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru, sesuai dengan Kabinet Merah Putih.

“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting,” imbuhnya.

Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

Sebagai penutup, Menkeu menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi yang telah dilaksanakan ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mencari kantor untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menekankan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/10).

Dalam arahannya, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

Ia menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, serta berbagai ide-ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, berkualitas dan tetap akuntabel dengan sumber anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menambah sejumlah kementerian baru di kabinetnya. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikomandai Maruarar Sirait, hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan.

AHY akan berkantor di bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves). Gedung itu terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Sementara itu Maruarar Sirait dan Zulkifli Hasan belum mengetahui di mana mereka akan berkantor.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

"Terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan, serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

(aid/das)

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung sosialisasi yang dilakukan PetroChina International Jabung Ltd mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupasi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas.

"Sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus menerus melakukan sosialisasi di wilayah operasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas," kata Direktur LKA ESDA Rio HC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

LKA ESDA mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut mengingat pengelolaan BMN Migas perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Terlebih, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Rio mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini perlu dipahami masyarakat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran baik dari aspek administratif, fisik dan hukum.

PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Di antaranya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman.

Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan, sejak 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasionalnya. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupasi tanah BMN, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi.

"Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan.

Sementara, Purnama T Sianaturi menyampaikan bahwa BMN di sektor Hulu Migas total bernilai Rp680 triliun. Semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah setempat seperti pemerintah desa dan juga masyarakat wajib menjaga BMN tersebut.

Dia mencontohkan, BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasionalnya, adalah milik negara. PetroChina sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama.

Sebagai aset negara di bidang migas, lanjut dia, semuanya memiliki fungsi vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupasi terhadap pipa atau aset lainnya dapat merugikan negara. "Dengan pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai "Sinterklas" karena sering membagikan Barang Milik Negara (BMN) kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

"Kalau kira-kira 10 tahun terakhir, Menteri PUPR ini seperti Sinterklas, bagi-bagi barang itu berapa banyak nilainya," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Kementerian PUPR, Kamis (10/10).

Sri Mulyani menyebut, dalam 10 tahun ini, Basuki telah menyerahkan BMN dengan nilai mencapai Rp 374,6 triliun.

BMN tersebut dibangun menggunakan APBN yang kemudian menjadi sebuah barang yang berkualitas dan dihibahkan ke berbagai K/L hingga pemda.

"Jadi ini adalah memang cara kita untuk menjelaskan ke publik bahwa uang yang kita kumpulkan di dalam APBN melalui pajak, bea cukai maupun PNBP itu digunakan dan manfaatnya disampaikan kepada masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah mengatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Kementerian PUPR telah melakukan serah terima BMN senilai Rp 374,6 triliun.

Sementara BMN yang diserahterimakan oleh Kementerian PUPR pada Kamis (10/10) ini sebesar Rp 19,26 triliun.

"Jumlah ini terdiri dari Rp 5,8 triliun kami serahkan kepada K/L dan sisanya sebesar Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemda, yayasan , perguruan tinggi, desa dan lain-lain," katanya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seperti sinterklas karena suka bagi-bagi 'hadiah'. Dalam hal ini hadiah yang dimaksud berupa Barang Milik Negara (BMN) yang dihibahkan Kementerian PUPR kepada berbagai pihak mencapai Rp 374,66 triliun dalam 10 tahun terakhir.

"Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR inai seperti sinterklas bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya. Pak Bas selama 10 tahun terakhir ini membagi Rp 374,66 triliun barang milik negara," kata Sri Mulyani dalam acara Serah Terima BMN Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sri Mulyani menyebut BMN dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Barang itu kemudian diserahfungsikan kepada berbagai pihak seperti kementerian dan lembaga (K/L), lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan desa.

"Jadi ini cara kita untuk menjelaskan ke publik bahwa uang yang kita kumpulkan dalam APBN melalui pajak, bea cukai maupun PNBP itu digunakan dan manfaatnya disampaikan kepada masyarakat," tuturnya.

Khusus hari ini, Kementerian PUPR melakukan serah terima BMN mencapai Rp 19,26 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 5,8 triliun diserahkan kepada K/L dan sisanya Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi, desa, dan lain-lain.

BMN yang diserahkan terdiri dari BMN di bidang sumber daya air (SDA) berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, serta bangunan gedung kantor dengan total nilai Rp 113,99 miliar. Kemudian infrastruktur bidang Bina Marga berupa downgrade jalan nasional, kolektor, arteri hasil pelaksanaan instruksi presiden tentang jalan daerah dan jembatan gantung dengan nilai sebesar Rp 2,79 triliun.

Untuk Cipta Karya, berupa jaringan air minum pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas negara dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh dengan nilai Rp 9,53 triliun. Totalnya mencapai 49% dari total yang diserahkan.

Ada juga untuk bidang perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana utilitas (PSU) jalan dengan total nilai Rp 6,82 triliun atau setara dengan 35,4%. Dengan demikian dari seluruh BMN yang diserahkan, lebih dari 84% mencakup Cipta Karya dan Perumahan.

(aid/ara)

IDXChannel - Berapa nilai aset tetap kita? Sebuah pertanyaan sederhana yang sulit dijawab pada 10 tahun yang lalu. Namun saat ini, kita bisa dengan penuh percaya diri menyatakan nilai aset tetap Pemerintah Pusat sebesar Rp7.272 triliun.

Hal itu adalah buah dari proses revaluasi sebagai bagian dari reformasi pengelolaan BMN di Indonesia.

Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola aset negara.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, revaluasi bukan sekadar pembaruan data aset, tetapi juga langkah krusial yang berdampak langsung pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Melalui penilaian ulang ini, pemerintah bisa lebih memahami potensi kekayaan negara dan menggunakan aset-aset tersebut secara lebih produktif. Banyak BMN bertahun-tahun yang lalu kini telah mengalami perubahan nilai yang signifikan, terutama BMN yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan infrastruktur.

Nilai yang awalnya tercatat di pembukuan seringkali jauh tertinggal dari harga pasar terkini karena nilai aset itu sudah tidak lagi mencerminkan kenyataan. Misalnya, tanah yang dulunya dibeli dengan harga rendah di daerah pinggiran kota kini mungkin telah melonjak nilainya seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi.

Tanpa revaluasi, data yang dimiliki pemerintah menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pengelolaan aset, perencanaan anggaran, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

Tujuan utama dari revaluasi BMN adalah untuk memperbarui nilai aset negara agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Ini memberikan pemerintah data yang lebih akurat tentang kekayaan yang dimiliki negara.

Selain itu, revaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga nilai sebenarnya dapat tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.

Pelaksanaan revaluasi BMN ini didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk melaksanakannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Untuk melaksanakan Perpres tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Revaluasi ini juga membantu pemerintah dalam perencanaan pengelolaan aset yang lebih strategis. Dengan mengetahui nilai pasar yang sebenarnya, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih baik mengenai aset yang harus dipertahankan, dimanfaatkan secara lebih produktif, atau bahkan dihapuskan bila tidak lagi relevan.

Proses revaluasi BMN berlangsung melalui tahapan yang terstruktur. Pertama, dilakukan inventarisasi aset oleh setiap kementerian atau lembaga yang mengelola (pengguna) BMN.

Aset yang akan direvaluasi diidentifikasi, mulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan (berupa jalan, jembatan, dan bangunan air). Setiap aset didata dan diklasifikasikan untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah. Penilaian dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik aset dan memenuhi standar penilaian dan standar akuntansi terkait penilaian kembali.

Proses penilaian menggunakan data hasil inventarisasi sebagai data awal untuk kemudian dipastikan melalui survei lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Survei lapangan juga dimaksudkan untuk melengkapi data lain, terutama data pasar yang dibutuhkan menentukan nilai wajar dari setiap BMN yang direvaluasi.

Setelah penilaian selesai, laporan pelaksanaan revaluasi disusun dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai yang telah diperbarui ini kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan setelah sebelumnya telah melewati proses perbaikan atas rekomendasi BPK.

Nilai Aset Negara Meroket dari Hasil Revaluasi BMN

Hasil dari revaluasi BMN menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai total aset negara. Banyak aset, terutama tanah dan bangunan, mengalami peningkatan nilai seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga properti.

Revaluasi yang dilakukan pada 2017-2018 atas 945.460 unit BMN menghasilkan kenaikan sebesar Rp4.190,31 triliun atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538,19 triliun.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebelumnya banyak aset negara yang tercatat dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar. Dengan revaluasi, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih akurat dan mencerminkan kekayaan negara yang sebenarnya.

Revaluasi BMN merupakan proses yang kompleks dan menantang. Selain mencakup jutaan unit aset dengan jenis yang sangat beragam dan lokasi aset di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi tantangan tersendiri dalam proses revaluasi aset.

Tim revaluasi dan berbagai pihak yang terlibat bekerja lebih keras untuk merespon tantangan itu. Meskipun penuh tantangan, revaluasi BMN telah berhasil diselesaikan untuk memastikan bahwa seluruh aset negara selanjutnya terkelola dengan baik.

Revaluasi BMN bukan hanya sekedar pekerjaan teknis, namun juga sebuah titik awal monumental untuk memastikan bahwa setiap aset di sudut dan sejauh apapun dari negeri ini, selalu terjaga dalam catatan kekayaan negara yang akurat.

Pada akhirnya, revaluasi BMN adalah langkah krusial dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara. Dengan data yang lebih akurat dan aset yang terkelola dengan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa BMN berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, RIAU - Selama lebih dari tujuh dekade, ladang minyak Duri telah menjadi jantung yang memompa energi bagi Indonesia. Ditemukan pada tahun 1941 dan mulai berproduksi tahun 1954, kawasan operasi seluas 67,28 km² di Provinsi Riau ini telah menghasilkan lebih dari 2,75 miliar barel minyak mentah, menjadikannya salah satu ladang minyak terbesar dan terproduktif di Indonesia.

"Dari catatan studi, penemuan gemilang dari sumur minyak pertama di Duri (sekarang Area #2) segera disusul penemuan-penemuan lain di titik sumur di area-area lain yang saling berjauhan. Ini mengindikasikan adanya cadangan minyak yang besar di lapangan Duri," ujar Cece Muharam, salah seorang senior engineer yang berpengalaman puluhan tahun di lapangan Duri.

Cece menuturkan, karena Perang Dunia II pemboran minyak sempat terhenti dan baru dilanjutkan kembali beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Sumur-sumur hasil temuan awal mulai diproduksi dengan peralatan sederhana. Hasilnya dikirim melalui sungai-sungai menuju Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, infrastruktur seperti jalan, jaringan pipa dan listrik serta tangki-tangki pengumpul mulai dibangun. Tahun 1958, pipa-pipa dari lapangan Duri telah selesai tersambung ke pelabuhan Dumai.

“Tidak hanya infrastruktur, kawasan Duri juga mulai dirancang sebagai tempat tinggal, mengingat produksi dari lapangan ini diperkirakan akan sangat besar, yang memerlukan banyak tenaga kerja," kenang Cece.

Produksi minyak fase primer dari lapangan Duri mencapai puncaknya pada 1965, yakni sebesar 65 ribu barel. Seiring dengan penurunan tekanan di reservoir serta karakteristik minyak Duri yang kental, produksinya mulai menurun.

Pada tahun 1975, studi berbagai teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) mulai dilakukan, termasuk Steamflood (injeksi uap). Tahun 1985, hasil studi Steamflood berhasil membuat nadi lapangan Duri berdenyut kencang dan menaikkan kembali produksi minyak dari lapangan.

Puncaknya pada 1995 di lapangan Duri tercatat menghasilkan 302 ribu barel per hari, yang kemudian secara alamiah kembali menurun.

Metode injeksi uap telah merevolusi cara mengekstraksi minyak dari dalam perut bumi. Dengan menyuntikkan uap panas ke dalam reservoir, minyak yang semula kental menjadi lebih encer dan mudah dipompa ke permukaan.

"Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produksi secara signifikan, tetapi juga memperpanjang usia produktif ladang minyak Duri," ujar Cece.

Lapangan Duri kini telah berusia 70 tahun. Sejarah lapangan Duri membuktikan bahwa keberhasilan pengelolaan dan penambahan usia lapangan migas sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan serta penambahan area-area baru.

Denyut produksi lapangan Duri sempat kembali meningkat setelah area North Duri Development (NDD) Area 12 dioperasikan pada 2009, disusul area 13 pada 2013. Sejak itu, belum ada lagi penambahan area produksi baru di Duri. Tingkat penurunan produksi lapangan ini secara alamiah pun terus menurun.

Setelah alih kelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021, berbagai inisiatif eksplorasi dilakukan untuk pengembangan lapangan. Termasuk di lapangan NDD Area 14 Stage-1. Penerapan teknologi baru itu merupakan bagian dari pengembangan area Steamflood baru setelah alih kelola Blok Rokan oleh Pertamina.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, kontribusi Duri bagi perekonomian Indonesia terbilang besar. Pendapatan dari lapangan minyak ini telah menjadi sumber devisa yang penting, mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan di seluruh negeri. Selain itu, Duri juga telah menciptakan puluhan ribu lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Riau.

"Minyak mentah Duri adalah sejarah panjang bagi pengelolaan migas di Indonesia yang menjadi nadi perekonomian bangsa dan masyarakat di daerah," terang Rikky.

Oleh karena itu, tambah Rikky, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat memahami dan ikut menjaga lahan Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan aset negara yang mana pemanfataan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Corporate Secretary PHR WK Rokan Rudi Ariffianto mengatakan PHR berkomitmen untuk terus mengelola lapangan Duri secara optimal dan berkelanjutan. "Sehingga dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara," katanya.

Oleh karena itu, tambah Rudi, PHR memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Demi keselamatan bersama, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga objek vital nasional ini, termasuk untuk tidak melakukan perambahan, mendirikan bangunan serta melakukan transaksi yang tidak sah atas lahan BMN, yang menjadi area operasi PHR” kata Rudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai Rp 4,78 miliar.

Penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto, Selasa (23/7/2024).

“Ini sudah beberapa kali dilakukan, ini yang ke enam kali. Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari 2 sertifikat, luasnya sekitar 300 meter persegi, total nilainya Rp 4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi, tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu,” ungkap Suyus dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (24/7/2024).

Suyus pun menginstruksikan jajarannya agar dapat mengelola aset BMN secara transparan.

Selain itu, dia ingin aset dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

“Bapak dan Ibu, saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi, saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat," tambahnya.

Dia mengungkapkan kepada jajarannya agar tidak sampai ada misused (disalahgunakan) penggunaan aset yang sudah diberikan, baik dari KPK maupun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Suyus, penandatanganan ini menjadi wujud kolaborasi antara KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam upaya mengembalikan aset negara yang diperoleh dari penanganan kasus korupsi.

Barang-barang hasil rampasan tersebut diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara Mungkin meneragkan betapa pentingnya peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

”Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan. Aset yang diserahterimakan hari ini merupakan aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan,” tandasnya.

Jakarta: Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Slamet Edy Purnomo menyatakan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mengatur proses pencatatan BMN yang berasal dari hasil pengadaan dan perolehan hibah.

"BPK merekomendasikan agar Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil langkah-langkah pemutakhiran POS pengelolaan BMN terutama proses pencatatan BMN yang berasal dari pengadaan dan perolehan hibah," kata Slamet saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian BUMN Tahun 2023 kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Permasalahan lain yang terdapat dalam LK Kementerian BUMN ialah adanya penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kementerian BUMN dengan menggunakan dana di luar mekanisme anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui pembiayaan oleh BUMN.

Baca juga: Aset BMN Senilai Rp1,49 Triliun Diserahkan ke Kemenhan

Rekomendasi BPK

Atas persoalan ini, BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran Kementerian BUMN, agar lebih menggambarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan tanggung jawab yang sebenarnya.
Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk penetapan organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk BUMN.

Kendati begitu, kedua permasalahan tersebut tak berpengaruh signifikan terhadap penyajian LK, dan dinilai telah disajikan secara wajar dengan berpedoman pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kementerian BUMN Tahun 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP," jelas Slamet.

(HUS)