Bisnis.com, JAKARTA – Rencana ‘penggemukan’ alias penambahan kementerian/lembaga (K/L) dalam kabinet Prabowo-Gibran kelak, ekonom menilai hal tersebut menimbulkan paradoks.

Bagaimana tidak, Prabowo juga menginginkan adanya debirokratisasi dan deregulasi untuk membuat proses perizinan yang lebih cepat. Namun beriringan dengan penambahan jumlah kementerian, yang kabarnya menjadi 46 dari 34 kementerian yang saat ini ada.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira memandang rencana Prabowo-Gibran tersebut hanya akan membuat koordinasi menjadi semakin rumit dan berisiko tumpang tindih peraturan yang akan dikeluarkan ke depannya.

“Seharusnya untuk debirokrasi cukup memaksimalkan fungsi dirjen [direktorat jenderal] di kementerian eksisting. Jadi jangan sampai memperbanyak jumlah birokrasi teknis dengan pembentukan K/L, ego sektroal bisa naik,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, birokrasi harusnya semakin ramping dan semakin cepat dalam mengambil keputusan. Sementara regulasi yang dibuat harus lebih berkualitas dengan partisipasi pelaku usah dan masyarakat.

Alhasil, ketika regulasi itu keluar, dapat memangkas banyak sekali rantai birokrasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan penyempurnaan dari Online Single Submission (OSS) baik di level pusat dan daerah.

“Jadi tidak bisa dijawab dengan penambahan K/L, akan sangat paradoks, dibutuhkan biaya yang besar,” lanjutnya.

Bhima mengambil contoh pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menghimpun beragam ketentuan, namun kualitasnya rendah dan kurang memiliki partisipasi yang bermakna. Alhasil justru menjadi hambatan birokrasi dan ketidakpastian birokrasi.

Salah satunya pada ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), setiap tahunnya penghitungan upah selalu mengalam perubahan. Di sisi lain, pelaku usaha membutuhkan kepastian terkait pengupahan.

Pada kesempatan lain, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan bahwa untuk mengerek pertumbuhan ekonomi, butuh dorongan dari swasta. Namun pada parktiknya, swasta kerap terhalang regulasi dan birokrasi.

“Birokrasi kita terlalu gemuk dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan dan perizinan. Intinya adalah penguatan government, ujung-ujungnya adalah debirokrasi dan deregulasi,” ungkapnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad menekankan bahwa keinginan Prabowo tersebut telah tercantum dalam Asta Cita ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Mungkin orang bertanya, kalau begitu kenapa mesti nambah? Yang disebut nambah itu adalah kementerian dan lembaga. Cuma di internal, satu persatu kementerian dan lembaga kita harapkan ada di debirokratisasi dan diregulasi supaya swasta ini bisa maju cepat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menambah jumlah kementerian akan memperparah beban belanja rutin negara. Padahal, ruang fiskal Indonesia tengah berada dalam tren semakin sempit dan perlu upaya efisiensi.

Pengajar Universitas Paramadina sekaligus Co-Founder & Head Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin pun menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto tetap mempertahankan struktur ideal 30-34 menteri.

"Semakin banyak jumlah menteri, semakin tidak efektif pemerintahan suatu negara. Terlebih, Indonesia akan menghadapi krisis fiskal sebagai salah satu tantangan yang akan dihadapi tahun depan, di samping krisis industri, tenaga kerja, dan kondisi mata uang," ujarnya dalam diskusi 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar', Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, struktur kementerian yang efisien merupakan kunci buat pemerintah era Prabowo dalam rangka merealisasikan program-program politis berbujet jumbo di tengah ruang fiskal yang semakin tipis.

Sebagai contoh, pria yang berpengalaman sebagai Staf Khusus Wakil Presiden era 2014–2019 ini melihat struktur menteri koordinator (menko) yang memiliki bawahan menteri terbilang kurang efektif.

Oleh sebab itu, Wijayanto mengusulkan nomenklatur menko menjadi urusan terkhusus, yaitu urusan manusia, urusan kawasan dan infrastruktur, urusan ekonomi, serta urusan hukum dan politik.

"Pendekatan sektoral menko menimbulkan silo dan koordinasi yang buruk. Kami menyarankan penggunaan pola semi-matriks. Menko menjadi penanggung jawab suatu program dan bisa berkoordinasi dengan semua kementerian terkait program tersebut," jelasnya.

Sebagai contoh, untuk program makan siang gratis yang utamanya menyangkut pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, maka menko urusan manusia bisa menjadi penanggung jawab utama.

Menko tersebut akan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan punya target-target terkhusus program makan siang gratis, serta bertanggung jawab atas koordinasi lintas kementerian dan lembaga apa pun yang bersinggungan dengan program tersebut.

Adapun, beberapa kementerian yang nomenklaturnya patut diubah karena adanya penggabungan atau tambahan tanggung jawab, antara lain Menteri Sosial, Wanita, dan Anak; serta Menteri Seskab dan Setneg.

Menteri Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan ditekankan kata riset di dalamnya, agar budaya riset & pengembangan (R&D) di Tanah Air semakin kuat.

Sementara Menteri Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM ditekankan kata wirausaha demi memperkuat gairah warga untuk membuka lapangan kerja lewat menjadi wirausaha.

Selain itu, Menteri Perumahan, Perkotaan, dan Pedesaan dibutuhkan karena pembenahan kawasan kota semakin urgen.

Terakhir, Menteri Pertanian perlu ditambah tanggung jawab Kemandirian Pangan, dan Menteri Perhubungan perlu mendapat tambahan tanggung jawab Urusan Logistik.

Sisanya, menteri dengan tanggung jawab teknis tinggi, seperti menteri keuangan, dalam negeri, luar negeri, pertahanan, investasi, hukum dan HAM, kesehatan, perdagangan, perindustrian, ESDM, dan tenaga kerja, nomenklatur patut dipertahankan.

Begitu pula kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, pertanahan dan agraria, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika, BUMN, nomenklaturnya dirasa sudah pas.