Pengusaha menanggapi terkait kementerian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dalam jumlah besar. Totalnya, sebanyak 136 pejabat negara untuk menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung (CT) mengatakan soal sosok-sosok yang masuk dalam kabinet Prabowo sudah diseleksi.

"Soal kabinet tentu ini sudah melakukan seleksi yang dilakukan oleh Presiden kita bersama timnya," kata CT dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Beberapa orang yang masuk dalam kabinet Prabowo merupakan wajah lama dari kabinet era Joko Widodo. Melihat hal tersebut, dia berharap dapat melanjutkan kebijakan yang dengan menyesuaikan dengan visi misi Prabowo.

"Tentu yang baru masuk dalam kabinet kita berharap waktu belajarnya tidak terlalu panjang. Ya karena kita tahu banyak kementerian baru dan anggaran jadi isu," tambahnya.

CT menjelaskan menteri-menteri yang tidak menjabat kembali lebih banyak menghabiskan anggaran. Melihat hal tersebut, dia memperkirakan tidak melihat adanya pertumbuhan hingga beberapa bulan ke depan karena membutuhkan alokasi anggaran yang baru.

"Saya tahu persis anggaran tau ini banyak menteri-menteri yang tidak menjabat habisin anggaran semua tahun ini. Sampai dengan Maret ke depan perlu alokasi baru. Itu berarti sampai bulan Maret tidak berharap pertumbuhan ekonomi dari pemerintah dari dunia usaha yang bisa mendorong," jelasnya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap menteri dan wakil menteri setiap enam bulan.

Hal tersebut disampaikan Hashim untuk merespons sejumlah komentar yang diterimanya terkait kabinet gemuk di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, Prabowo melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029.

Untuk itu, Hashim menjelaskan bahwa Prabowo akan melakukan evaluasi setiap enam bulan, paling lambat April 2025 mendatang.

“Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan bulan April tahun depan setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan bahwa evaluasi itu akan dilakukan jika terbukti para pembantu Prabowo melakukan penyelewengan, termasuk korupsi atau tidak bekerja secara efisien.

“Jadi dalam 6 bulan pertama, maaf, kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, lelah, atau kurang tenaga akan dievaluasi dan dia [Prabowo] orangnya tegas,” ujarnya.

Berikut adalah daftar lengkap 48 Kementerian Kabinet Merah Putih:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. ⁠Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. ⁠Kementerian Sekretariat Negara
9. ⁠Kementerian Dalam Negeri
10. ⁠Kementerian Luar Negeri
11. Kementerian Pertahanan
12. ⁠Kementerian Agama
13. ⁠Kementerian Hukum
14. ⁠Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. ⁠Kementerian Keuangan
17. ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18. ⁠Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. ⁠Kementerian Kebudayaan
20. ⁠Kementerian Kesehatan
21. ⁠Kementerian Sosial
22. ⁠Kementerian Ketenagakerjaan
23. ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. ⁠Kementerian Perindustrian
25. ⁠Kementerian Perdagangan
26. ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27. ⁠Kementerian Pekerjaan Umum
28. ⁠Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. ⁠Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. ⁠Kementerian Transmigrasi
31. ⁠Kementerian Perhubungan
32. ⁠Kementerian Komunikasi dan Digital
33. ⁠Kementerian Pertanian
34. ⁠Kementerian Kehutanan
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan
36. ⁠Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. ⁠Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. ⁠Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. ⁠Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. ⁠Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. ⁠Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. ⁠Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. ⁠Kementerian Koperasi
44. ⁠Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. ⁠Kementerian Pariwisata
46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menanggapi soal anggaran untuk kementerian di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Said menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran dari dana cadangan yang diperbolehkan dalm UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kabinet Merah Putih.

“Dari sisi anggaran kami memang mempersiapkan untuk anggaran itu, di dana cadangan yang dibolehkan oleh UU APBN,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dengan demikian, lanjut Said, DPR yakin bahwa nantinya akan berjalan mulus sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo.

“Kami yakin kalau ini berjalansmoothsesuai yang diinginkan oleh bapak presiden, orkestrasi kebijakannya pada visi yang mau dicapai oleh Bapak Presiden Asta Cita atau yang di dalam APBN sudah masuk menjadiquick win,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Politikus PDIP ini berharap bahwa Prabowo dapan mengevaluasi kinerja para kabinet dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun pertama.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga merespons perihal anggaran untuk kementerian di Kabinet Merah Putih. Puan mengungkapkan bahwa DPR akan melihat terlebih dahulu dari kabinet yang akan datang.

“Kita lihat apa yang menjadi kemudian visi dan misi dari pemerintahan yang akan datang. kita dukung dulu bagaimana,” tutur Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (21/10/2024).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menyusun kabinet yang akan membantu kerjanya pada periode 5 tahun mendatang. Dengan jumlah jumbo itu, Prabowo menargetkan untuk bergerak lincah.

Prabowo telah resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) dan 56 wakil meneteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Sementara pada Selasa (22/10/2024), Prabowo juga melantik 24 orang yang terbagi menjadi Stafsus Utusan Khusus, Penasihat Khusus, dan Kepala Badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.

Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.

Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.

"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.

"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.

Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap terlalu gemuk.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Said Abdullah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (22/10/2024).

Dari sudut pandang DPR, kata Said, tentunya apapun yang telah diputuskan Prabowo pastinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa seperti SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) dan Perpresnya.

“Itu artinya bahwa presiden sudah memperhitungkan tentang arah kebijakan yang mau dicapai dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena presiden akan ngebut kerja,” katanya.

Akan tetapi, Said menyampaikan dan berharap bahwa presiden dapat mengevaluasi kinerja para menteri dalam waktu enam bulan atau satu tahun pertama supaya fairness-nya tercapai.

“Kalau belum apa-apa kita memvonis [kabinet] presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bisa, karena apa, belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyusun kabinet yang akan membantu kerjanya pada periode 5 tahun mendatang. Dengan jumlah jumbo itu, Prabowo menargetkan untuk bergerak lincah.

Prabowo telah resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) dan 56 wakil meneteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Sementara pada Selasa (22/10/2024), Prabowo juga melantik 24 orang yang terbagi menjadi Stafsus Utusan Khusus, Penasihat Khusus, dan Kepala Badan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memberikan catatan soal gemuknya Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Diantaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintah periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Pelantikan menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan pun telah dilaksanakan hari ini, Senin (21/10/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam kabinet tersebut. Beberapa diantaranya sudah tidak asing di tengah masyarakat, lantaran sempat berada di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara mengenai kabinet gemuk Prabowo-Gibran. Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengharapkan, pembentukan kementerian yang banyak dapat berdampak positif terhadap ekonomi nasional.

“Pembentukan kementerian yang banyak, bisa fokus memberikan layanan dan juga regulasi yang mendorong percepatan ekonomi,” kata Ajib kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Kendati begitu, Ajib menilai bahwa persoalan utama saat ini adalah tentang reformasi struktural secara ekonomi. Menurutnya, perlu perubahan secara fundamental untuk mendorong efisiensi bisnis dan produktivitas.

Apalagi, Prabowo Subianto dalam janji kampanyenya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target pertumbuhan yang cukup agresif itu, kata Ajib, dihadapkan dengan ruang fiskal yang sempit.

“Sehingga pemerintah harus mendorong private sector sebagai pendorong utama perekonomian,” ujarnya.

Adapun, Prabowo pada Senin (21/10/2024) resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Sebanyak 48 menteri dilantik oleh Prabowo. Beberapa diantaranya masih menjabat pada kementerian yang sama seperti Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Prabowo juga melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Angka tersebut menurut Celios melonjak sebesar Rp 389,4 milliar. Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya hanya Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” bunyi laporan tersebut.

Estimasi perhitungan sederhana ini sendiri baru memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut. Belum termasuk estimasi hitungan anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja infraktruktur membangun gedung kementerian yang baru. Artinya, potensi pembengkakan Aangaran Pendapatan dan Belanja (APBN) bisa lebih besar lagi.

Sebelumnya Prabowo diketahui telah memanggil 108 nama ke kediamannya di Kertanegara untuk nantinya dapat mengisi posisi Menteri, Wakil Menteri, maupun Kepala Badan dalam pemerintahan. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam dua hari, mulai dari Senin, 14 Oktober 2024 hingga Selasa, 15 Oktober 2024.

Eks Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, masih belum mau memberikan jawaban soal kemungkinan dirinya kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu)

Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sementara untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk llima tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru. Tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, mengatakan tingkat kepercayaan publik dan pengusaha terhadap efektivitas birokrasi pemerintahan secara langsung akan memengaruhi daya tarik investasi di Indonesia.

Menurutnya hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya mengingat bagaimana Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Kementerian/Lembaga, yang saat ini sudah terlihat dari pemanggilan 106 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan kabinet kerjanya.

"Salah satu permasalahan yang selama ini dihadapi, masalah daya tarik investasi katakanlah, itu adalah masalah kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap efektivitas dari birokrasi," kata Rizal dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

Sebab menurutnya semakin efektif birokrasi pemerintahan berjalan, terutama dalam hal pemberian izin berusaha, maka daya tarik dan realisasi investasi akan meningkat dengan sendirinya.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Namun ia ragu kondisi ini dapat terjadi di pemerintahan selanjutnya, mengingat semakin gemuk koalisi, biasanya akan semakin tidak efektif birokrasi yang ada. Terutama dari segi pengawasan kinerja masing-masing kementerian.

"Jadi nampaknya Kabinet yang gemuk ini, ini juga saya kira akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar, dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah di dalam monitoring, evaluasi, dan pengendaliannya berkaitan dengan kinerja atau capaian yang ingin dicapai," tambahnya lagi.

Meski begitu, ia mengatakan masalah efektivitas kabinet gemuk Prabowo ini dapat teratasi jika pemerintahannya dengan tegas dapat mengatasi kasus korupsi di berbagai K/L.

"Kalau misalnya corruption ini bisa ditekan atau katakanlah betul-betul presiden baru ini menyortir orang-orang yang amanah, jujur, profesional, maka ini juga akan memberikan kepercayaan terhadap yang publik di dalam mendorong produktivitas mereka (K/L)," terangnya.

Simak juga Video '59 Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Hadiri Pembekalan di Hambalang':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: