Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

(das/das)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Tim Gabungan Bareskrim Polri, dan Lantamal IV Batam menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster yang terjadi di Perairan Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Tim menyita 37.305 benih bening lobster senilai Rp 23,6 miliar.

“Berawal dari informasi dan hasil penyelidikan yang valid mengenai adanya ‘kapal hantu’ yang akan menjemput benih lobster yang sudah terbungkus rapi, untuk dibawa ke luar negeri secara ilegal,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 17 Oktober 2024.

Usai mengetahui kapal hantu itu, Nunung mengatakan tim gabungan mengejar dan menangkap kapal High Speed Craft pada 14 Oktober 2024. Senyampang, tim gabungan juga memetakan dari hulu ke hilir upaya penyelundupan benih lobster jaringan darat ini selama dua bulan.

Nunung mengatakan jalur darat di Sumatera terbagi menjadi dua bagian. Pertama, asal benih lobster itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Kedua, para pelaku menggunakan jalur darat untuk menyelundupkan benih lobster melalui Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

“Berdasarkan 2 bagian tersebut, sistem penyelundupan yang digunakan adalah sistem join cargo yang dimana seluruh barang yang diselundupkan akan terkumpul pada satu titik poin,” kata Nunung.

Benih bening lobster itu telah dilepasliarkan pada Selasa, 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun oleh Dit Tipidter Bareskrim Polri, Kanwilsus DJBC Kepri, Lantamal IV Batam, dan instansi terkait.

Nunung bercerita pada 14 Oktober 2024, tim gabungan telah menyita barang bukti berupa 46 kotak streofoam yang berisikan 237.305 ekor benih bening lobster dan 1 Unit Kapal High Speed Craft. Nunung menyebut tim gabungan saat ini masih mengejar dua pelaku berinisial CM dan RI yang masih buron.

“Masih dalam pengejaran dan sudah dikantongi identitas melalui IT Polri serta tersangka (buyer) masih kami dalami yang diduga tersangka pembeli (buyer) berada di luar negeri,” kata dia.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Nunung mengatakan para pelaku menggunakan modus mengumpulkan atau mengepul benih lobster asal pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Usai mengumpulkan benih lobster, pelaku berkumpul di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.

“Kemudian dikemas dan diselundupkan ke Luar Negeri menggunakan Kapal HSC (High Speed Craft) atau yang biasa disebut kapal hantu,” kata dia.

Dalam konferensi pers itu turut hadir Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Puttu Yuda Prawira, Danlantamal IV diwakili Wakil Komandan Lantamal IV Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, Kepala KPU Bea Cukai, Kepala Balai Karantina Stasiun TBK, Asintel Lantamal IV, Kapolres Kabupaten Karimun, Danlanal TBK, Kapolsek Meral, Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Subdit Patroli Laut DJBC Kepri, Kabid penindakan dan sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe madia Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Polisi menjerat pelaku Pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) dan atau pasal 92 Jo pasal 26 (ayat) 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1.500.000.000.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguak modus baru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan sebanyak 88.200 ekor penyelundupan benih lobster di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal cepat.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan pihaknya sempat kejar-kejaran dengan pelaku. Namun, pelaku berhasil meloloskan diri dan meninggalkan kapalnya.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp 13, 2 miliar," ujar Ipunk dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menambahkan barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," terang Ipunk dalam konferensi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Sebelum dikemas ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian dikemas lagi secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian kurir akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

Simak Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan ada modus terbaru penyelundupan benih bening lobster (BBL). Hal ini terungkap saat menggagalkan penyelundupan benur lobster sebanyak 88.200 ekor di Batam Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pelaku penyelundupan menggunakan modus berbeda dari sebelumnya, yakni dengan menggunakan kapal yang tidak biasa atau menggunakan kapal cepat.

"Alhamdulillah, tadi malam Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan, yang akan memindahkan 49 box berupa BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau kemudian pelakunya melarikan diri. Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan mencapai Rp13.2 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menjelaskan dari penindakan tersebut, pelaku berhasil melarikan diri. Sementara itu, barang bukti lainnya dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepas liarkan di perairan Kepulauan Riau dan sebagian dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

"Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin untuk menjaga perairan Batam dari mereka para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga," terangnya.

Berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh pelaku untuk meloloskan benur lobster ke luar negeri. Di antaranya, penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

"Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat," ungkapnya dalam konferesi pers, Senin (9/9/2024) lalu.

Dalam paparannya, sebelum dipacking ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian direpacking ulang secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian koperman-koperman akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Selain itu, ada juga modus operandi melalui jalur darat. Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas.

Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.

"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024) lalu.

Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) senilai Rp 13,2 miliar.

Penyelundupan ini terungkap pada Kamis (10/10/2024) di Batam, Kepulauan Riau, di mana pihak berwenang menemukan 49 boks sterofoam berisi 88.200 ekor BBL.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menjelaskan, pelaku penyelundupan menggunakan modus baru dengan membawa BBL menggunakan kapal cepat.

"Tim PSDKP berhasil mengamankan pelaku penyelundupan yang akan memindahkan 49 boks berisi BBL ke kapal cepat. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan pelaku, namun pelaku mengkandaskan kapalnya di sebuah pulau dan kemudian melarikan diri," jelas pria yang akrab di sapa Ipunk ini dalam siaran pers KKP, Jumat (11/10/2024).

"Sedangkan barang bukti kami amankan. Apabila diuangkan, nilainya mencapai Rp 13,2 miliar," tambah dia.

Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam untuk dilepasliarkan di perairan Kepulauan Riau.

Sebagian dari BBL juga akan dibudidayakan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

“Sekali lagi, KKP hadir melalui PSDKP untuk melakukan operasi rutin guna menjaga perairan Batam dari para pelaku yang ingin menyelundupkan BBL ke negara tetangga,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono telah meminta Dirjen PSDKP untuk terus memberantas penyelundupan BBL.

Isu penyelundupan BBL menjadi perhatian utama KKP seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi dasar tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

Untuk memastikan implementasi regulasi tersebut berjalan maksimal, KKP juga membentuk Program Management Office (PMO 724) yang mengawasi penangkapan BBL, budidaya lobster, serta sistem pengawasan komoditas perikanan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Korpolairud Baharkam Polri menggagalkan ekspor benih bening lobster (BBL) sebanyak 134.000 di Kabupaten Lebak, Banten. Total, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp32 miliar dalam kasus ini.

Kasubdit Gakkum, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go mengatakan pengungkapan ini bermula dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di tempat pemancingan, Lebak, Banten.

"Dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih-benih lobster sebanyak 134.000 benih," ujarnya di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2024).

Kemudian, tim Korpolairud mendatangi TKP pemancingan itu dan menemukan satu gudang sebagai tempat penyimpanan BBL. Di lokasi itu, tim Korpolairud menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankan lima terduga pelaku.

Dari lima pelaku, kata Charles, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yakni DS yang berperan sebagai kepala gudang, melakukan penyewaan tempat pemancingan dan merekrut anggota.

Tersangka selanjutnya, DD dan DE berperan sebagai tukang kemas dan bekerja sesuai perintah DS. Sementara, tersangka AM merupakan perantara antara pemilik lahan dan DS. AM juga ditugaskan sebagai supir untuk mengangkut BBL yang telah disiapkan BBL.

"Jadi penggunaan gudang ini berdasarkan hasil yang sudah kita periksa, bahwa memang gudang ini baru beroperasi bulan September," imbuhnya.

Dalam pengungkapan ini, total Rp32 miliar kerugian negara sudah diselamatkan dengan perincian BBL jenis mutiara sebanyak 12.628 benih. Satu benih BBL mutiara diberikan harga Rp200.000. Sementara, BBL jenis pasir yang berhasil diamankan sebanyak 121.352 benih dengan harga satuan ditaksir Rp250.000.

"Dari pengungkapan sejumlah 134 ribu benih-benih lobster ini. Kami jajaran Ditpolair, Korpolairud berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp 32.867.600.000," pungkas Charles.

Atas perbuatannya, para tersangka kemudian terancam dijerat dengan Pasal UU No.45/2009 atas perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan, dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Korpolairud Baharkam Polri menggagalkan ekspor benih bening lobster (BBL) sebanyak 134.000 di Kabupaten Lebak, Banten. Total, kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp32 miliar dalam kasus ini.

Kasubdit Gakkum, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go mengatakan pengungkapan ini bermula dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di tempat pemancingan, Lebak, Banten.

"Dari pengungkapan yang kami lakukan ini, kami berhasil mengamankan benih-benih lobster sebanyak 134.000 benih," ujarnya di Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2024).

Kemudian, tim Korpolairud mendatangi TKP pemancingan itu dan menemukan satu gudang sebagai tempat penyimpanan BBL. Di lokasi itu, tim Korpolairud menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankan lima terduga pelaku.

Dari lima pelaku, kata Charles, pihaknya telah menetapkan empat tersangka yakni DS yang berperan sebagai kepala gudang, melakukan penyewaan tempat pemancingan dan merekrut anggota.

Tersangka selanjutnya, DD dan DE berperan sebagai tukang kemas dan bekerja sesuai perintah DS. Sementara, tersangka AM merupakan perantara antara pemilik lahan dan DS. AM juga ditugaskan sebagai supir untuk mengangkut BBL yang telah disiapkan BBL.

"Jadi penggunaan gudang ini berdasarkan hasil yang sudah kita periksa, bahwa memang gudang ini baru beroperasi bulan September," imbuhnya.

Dalam pengungkapan ini, total Rp32 miliar kerugian negara sudah diselamatkan dengan perincian BBL jenis mutiara sebanyak 12.628 benih. Satu benih BBL mutiara diberikan harga Rp200.000. Sementara, BBL jenis pasir yang berhasil diamankan sebanyak 121.352 benih dengan harga satuan ditaksir Rp250.000.

"Dari pengungkapan sejumlah 134 ribu benih-benih lobster ini. Kami jajaran Ditpolair, Korpolairud berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp 32.867.600.000," pungkas Charles.

Atas perbuatannya, para tersangka kemudian terancam dijerat dengan Pasal UU No.45/2009 atas perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan, dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar.

Jakarta -

Juru Bicara PT Idovin Aquaculture International Adinda Cresheilla mengatakan budi daya lobster yang dilakukan perusahaannya berjalan sesuai perencanaan. Saat ini, perusahaan joint venture Indonesia- Vietnam tersebut telah menebar sekitar 38.000 Benih Bening Lobster (BBL) di keramba yang ditenggelamkan 3-7 meter di bawah permukaan laut.

"Keramba yang ditenggelamkan diperuntukan supaya BBL tidak terpengaruh perubahan salinitas air laut dan mendapatkan suhu serta pencahayaan yang sesuai dengan habitat aslinya," kata Adinda dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2024).

Adinda memaparkan Vietnam menanamkan investasi senilai US$ 4 juta per tahun atau sekitar US$ 20 juta selama lima tahun di PT Idovin Aquaculture International. Investasi tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana budidaya, seperti 10 longline berisi 68 keramba dengan tiga ukuran berbeda, serta pembangunan warehouse.

Dari Vietnam, lanjut Adinda, perusahaannya juga mengadaptasi teknik pemberian pakan. Ia menjelaskan, lobster bersifat kanibal dan akan menyerang sesamanya apabila tidak diberi pakan yang cukup dan segar.

Oleh sebab itu, lobster perlu diberi makanan segar dengan jumlah dan waktu pemberian yang tepat. Makanan yang cocok bagi lobster adalah udang kecil, kerang yang dihancurkan dan ikan yang dicacah.

"Kami rutin memberikan pakan setiap jam 9 pagi dan jam 4 sore. Selain itu, juga dilakukan pembersihan sisa pakan secara rutin karena dapat menyumbat kerangkeng," ujar Dinda.

PT Idovin Aquaculture International merupakan satu dari lima perusahaan joint venture yang mendapat izin dari pemerintah untuk menjadi bagian dari global supply chain melalui skema Government to Government. PT Idovin Aquaculture International merupakan gabungan PT Bahari Emas Nusantara (Indonesia) dan The Global Trading Company Limited (Vietnam).

PT Idovin Aquaculture International dan empat perusahaan joint venture lainnya lahir berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 7 tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.).

Penyelundupan sebagai Musuh Bersama

Penyelundupan BBL merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pembudidaya lobster. Keberadaan penyelundup membuat pembudidaya harus bersaing mendapatkan BBL. Dengan jaringan yang menggurita dan telah mengakar membuat para penyelundup memiliki daya untuk memainkan harga BBL.

"Pak Menteri KKP berpesan agar kami tak gentar menghadapi penyelundup BBL. Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini," Plt Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP kata Suharta.

Tak mau setengah-setengah dalam memberantas penyelundupan, KKP membentuk Program Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi Permen KP No.7/2024 berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

"Kerugian akibat penyelundupan BBL dari Januari hingga September 2024 mencapai Rp 260 miliar. Bila penyelundupan tidak dihentikan, maka negara tidak akan mendapatkan setoran apapun," ujar Suharta.

Maka dari itu KKP bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terus berkoordinasi untuk menjaga sumber daya alam di Tanah Air. Kasubdis Kumlater Diskum TNI AL Kolonel Laut (H) Ruruk Ronting menegaskan komitmen pihaknya memerangi praktik penyelundupan BBL. Menurutnya, sinergi memang diperlukan untuk memberantas praktik ilegal tersebut.

"Kami terus berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama menjaga kedaulatan. Untuk target, kita harus bisa petakan dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Namun yang paling penting adalah mengedukasi para nelayan supaya tidak menjual BBL pada oknum yang salah," paparnya.

Penegakan hukum juga menjadi kunci utama pemberantasan penyelundupan. Penyelundupan benih lobster dapat dijerat Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp5.000.000.000 dan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp3.000.000.000.

(akd/ega)

Palembang: Ratusan ribu benih bening lobster atau BBL senilai Rp22 miliar yang akan diselundupkan ke luar negeri digagalkan petugas Bea Cukai Palembang, Sumatra Selatan. Untuk mengelabui petugas BBL dikemas dalam 27 kotak sterofoam yang dilapisi lakban hitam.

Penangkapan aktifitas penyelundupanbenih lobster yang melibatkan tim gabungan Kanwil Bea Cukai Sumatera bagian timur dan Kantor Bea Cukai Palembang ini setelah adanya informasi dari masyarakat.

Selanjutnya petugas melakukan pengintaian di Jalan Soekarno Hatta Palembang dan mendapati mobil berplat nomor B 7382 UDA yang mengangkut BBL tersebut sedang melintas.

Setelah mobil diberhentikan, petugas bea cukai mendapati sebanyak 27 kotak sterofoam berisikan 148.091 ekor benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai Rp22,2 miliar.

Petugas Bea Cukai mengamankan dua pelaku berinisial inisial AW, 29, dan U, 43, yang membawa benur lobster tersebut lantaran mereka tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutan resmi ke petugas.

Menurut Pelaksana Harian Kakanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, M Lukman, hasil introgasi terhadap kedua pelaku, mereka berdua hanya diberikan upah Rp1 juta untuk mengangkut benur lobster tersebut dari Provinsi Lampung menuju ke daerah perbatasan Provinsi Riau .

Mereka mau mengangkut benur tersebut lantaran diinformasikan bahwa barang tersebut adalah rokok.

Rencana nya bibit benur lobster tersebut akan diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut dengan menggunakan pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di perbatasan provinsi Riau, Sumut, dan Jambi.

Mengingat BBL merupakan komoditas yang dibatasi ekspornya dan memerlukan izin sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, kedua orang beserta barang bukti dan kendaraan akan diserahterimakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Atas perbuatannya keduanya terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1,5 miliar. Metro TV/Jian Piere Papin

(WWD)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aturan baru ini akan mempengaruhi implementasi pemerintahan mendatang, terutama dari sisi urgensinya. Apalagi soal pembukaan ekspor pasir laut, yang sebelumnya dilarang," kata Faisal melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 14 September 2024.

Pernyataan Faisal itu merespons dibukanya kembali keran ekspor pasir laut dan benih lobster di era pemerintahan Jokowi lewat revisi sejumlah peraturan menteri.

Kembali diizinkannya ekspor pasir laut dilakukan setelah dua peraturan menteri perdagangan direvisi. Dua beleid itu adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara izin ekspor BBL diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Sebelumnya larangan ekspor bayi lobster tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2021.

Faisal mengkritik keras dibuka kembalinya ekspor pasir laut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas karena aturan itu bakal berimbas buruk terhadap lingkungan. Seharusnya, aturan seperti itu harus dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang sebelum diterbitkan.

Alasan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut untuk menghindari atau mengatasi masalah sedimentasi, menurut Faisal, juga tidak tepat. "Tapi apakah harus diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri banyak."

Kebijakan ini, kata Faisal, juga bisa jadi kontradiktif dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Pasti bakal membutuhkan banyak pasir laut," tuturnya.

Ia pun mempertanyakan alasan dikeluarkannya izin ekspor pasir laut itu menjelang akhir masa pemerintahan. Apalagi jika dilihat dari segi geopolitik, yang paling berkepentingan dengan pasir laut adalah Singapura. "Ini justru mencurigakan," ujar Faisal.

Menurut dia, saat ini Singapura sedang membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan daratan negara tersebut yang hingga saat ini semakin bertambah luas. "Tentu akan mempengaruhi batas-batas antar-Singapura dan negara sekitarnya, termasuk Indonesia."

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, melalui juru bicaranya Wahyu Muryadi, menyatakan ekspor pasir laut dan benih bening lobster atau BBL mempunyai keuntungan untuk pendapatan negara.

"Ya, jelas. Prinsip yang mau kami raih seperti itu. Diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Wahyu ketika dihubungi Tempo, Sabtu malam, 14 September 2024.

Namun perihal ekspor pasir laut ini, Wahyu mengatakan secara prinsip pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Komitmen Pak Menteri Trenggono kan, jelas. Ekologi harus dijadikan panglima," tutur dia.

Ia pun mengklaim izin ekspor pasir laut tidak membuat nelayan dan masyarakat pesisir dirugikan. "Jadi pembersihan sedimentasi pasir laut tidak boleh membuat pulau tenggelam," ucapnya.

Justru, kata Wahyu, selama ekspor pasir laut dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, di bawah kontrol ketat, serta ada uji tuntas, maka nilai ekspornya bisa menambah pemasukan negara melalui PNBP.

Sementara ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan sebelumnya harus ada joint venture dengan perusahaan asal Vietnam dan harus memiliki izin dari Menteri Pertanian Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. "Maka perusahaan joint venture ini boleh melakukan pembesaran bersama di Vietnam," ucap dia.

Tak spesifik membeberkan berapa prediksi realisasi investasi Vietnam memanfaatkan keran ekspor benih lobster itu, Wahyu memperkirakan nilainya bakal besar. "Gampangnya kalau satu petak (lubang budidaya) modalnya Rp 100 juta, ya kali aja. Itu kan bisa ribuan petak lubang kerabat jaring apung itu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Aturan baru ini akan mempengaruhi implementasi pemerintahan mendatang, terutama dari sisi urgensinya. Apalagi soal pembukaan ekspor pasir laut, yang sebelumnya dilarang," kata Faisal melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 14 September 2024.

Pernyataan Faisal itu merespons dibukanya kembali keran ekspor pasir laut dan benih lobster di era pemerintahan Jokowi lewat revisi sejumlah peraturan menteri.

Kembali diizinkannya ekspor pasir laut dilakukan setelah dua peraturan menteri perdagangan direvisi. Dua beleid itu adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara izin ekspor BBL diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Sebelumnya larangan ekspor bayi lobster tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2021.

Faisal mengkritik keras dibuka kembalinya ekspor pasir laut oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas karena aturan itu bakal berimbas buruk terhadap lingkungan. Seharusnya, aturan seperti itu harus dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang sebelum diterbitkan.

Alasan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut untuk menghindari atau mengatasi masalah sedimentasi, menurut Faisal, juga tidak tepat. "Tapi apakah harus diekspor. Padahal kebutuhan dalam negeri banyak."

Kebijakan ini, kata Faisal, juga bisa jadi kontradiktif dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Pasti bakal membutuhkan banyak pasir laut," tuturnya.

Ia pun mempertanyakan alasan dikeluarkannya izin ekspor pasir laut itu menjelang akhir masa pemerintahan. Apalagi jika dilihat dari segi geopolitik, yang paling berkepentingan dengan pasir laut adalah Singapura. "Ini justru mencurigakan," ujar Faisal.

Menurut dia, saat ini Singapura sedang membutuhkan pasir laut untuk membangun kawasan daratan negara tersebut yang hingga saat ini semakin bertambah luas. "Tentu akan mempengaruhi batas-batas antar-Singapura dan negara sekitarnya, termasuk Indonesia."

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, melalui juru bicaranya Wahyu Muryadi, menyatakan ekspor pasir laut dan benih bening lobster atau BBL mempunyai keuntungan untuk pendapatan negara.

"Ya, jelas. Prinsip yang mau kami raih seperti itu. Diharapkan negara mendapatkan pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP," kata Wahyu ketika dihubungi Tempo, Sabtu malam, 14 September 2024.

Namun perihal ekspor pasir laut ini, Wahyu mengatakan secara prinsip pemanfaatannya tidak merusak lingkungan dan ekosistem laut. "Komitmen Pak Menteri Trenggono kan, jelas. Ekologi harus dijadikan panglima," tutur dia.

Ia pun mengklaim izin ekspor pasir laut tidak membuat nelayan dan masyarakat pesisir dirugikan. "Jadi pembersihan sedimentasi pasir laut tidak boleh membuat pulau tenggelam," ucapnya.

Justru, kata Wahyu, selama ekspor pasir laut dilakukan dengan tidak merusak lingkungan, di bawah kontrol ketat, serta ada uji tuntas, maka nilai ekspornya bisa menambah pemasukan negara melalui PNBP.

Sementara ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan sebelumnya harus ada joint venture dengan perusahaan asal Vietnam dan harus memiliki izin dari Menteri Pertanian Vietnam untuk melakukan budidaya di Indonesia. "Maka perusahaan joint venture ini boleh melakukan pembesaran bersama di Vietnam," ucap dia.

Tak spesifik membeberkan berapa prediksi realisasi investasi Vietnam memanfaatkan keran ekspor benih lobster itu, Wahyu memperkirakan nilainya bakal besar. "Gampangnya kalau satu petak (lubang budidaya) modalnya Rp 100 juta, ya kali aja. Itu kan bisa ribuan petak lubang kerabat jaring apung itu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono mengungkapkan kasus penyelundupan benih bening lobster (BBL) lewat udara tak hanya terjadi di Parungpanjang, Bogor sja.

Baru-baru ini, KKP juga menggagalkan penyelundupan BBL lewat udara di Bandara Ngurah Rai, Bali. Menurut Pung, kejadian penyelundupan BBL di Bali memakai koper dan tas sebagai medium.

"Kami juga melakukan penangkapan di Bandara Bali. Sama halnya (dengan yang di Parungpanjang), dia (penyelundup di Bali) juga dengan (menggunakan) tas dengan koper," ujar Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Penggunaan koper dan tas itu berbeda dengan kejadian penyelundupan di Batam yang menggunakan speedboat. Pung menyebut, kejadian di Batam tersebut pun sudah berhasil diamankan oleh KKP.

Merujuk berbagai cara penyelundupan tersebut, Pung menegaskan penyelundupan BBL memang menggiurkan dari sisi keuntungan.

Sebab meski harus mengeluarkan biaya tinggi lewat penerbangan, para penyelundup tetap mau melakukan kejahatan tersebut.

"Ini menunjukkan bahwa BBL memang menggiurkan. Sebab dengan biaya tinggi pun (penyelundupan) tetap dilakukan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, KKP bersama dengan tim dari TNI Angkatan Laut (AL) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 49.701 ekor BBL pada 5 September 2024.

Penggagalan dilakukan lewat penggerebekan di sebuah rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat.

Rumah tersebut dijadikan tempat transit untuk mengemas ulang BBL yang didapatkan dari nelayan sebelum diselundupkan ke luar negeri.

Rencananya, BBL yang dikemas ulang akan diselundupkan lewat udara dengan menggunakan sejumlah koper.

Koper-koper akan dibawa oleh kurir ke bandara untuk kemudian diterbangkan ke luar negeri.