Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwacanakan akan dipecah atau dipisah pos kementeriannya.

Wacana mengenai langkah ini terbaru dibunyikan olehWaketum Partai Gerindra sekaligusWakil Ketua Komisi III DPR,Habiburokhman.

Menurutnya, ada beberapa kepentingan yang saling tumpang tindih sehingga bagian lingkungan hidup dan kehutanan sebaiknya dipisah.

Tak hanya Habiburokhman, anggota Komisi II DPR RI Ujang Iskandar bahkan sebelumnya sempat menilai penerapan reforma agraria tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian ATR/BPN saja. Sebab itu, dirinya mengusulkan agar ada keterlibatan KLHK. Oleh karena itu, ia meminta untuk menjembatani kedua instansi tersebut.

Pemisahan KLHK atau yang lebih jauh, penggabungannya dengan Kementerian ATR-BPN, tentu saja akan berdampak pada izin penggunaan lahan untuk usaha. Termasuk di sektor industi besar seperti sawit dan batubara.

Menanggapi kemungkinan pecahnya KLHK, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan penggabungan antara dua instansi kementerian bukanlah hal yang baru.

"Sebenarnya penggabungan seperti ini pernah terjadi dimana Kehutanan digabungkan dengan Pertanian, waktu Presiden Abdurrachman Wahid (Gusdur) Menterinya Muslimin Nasution dan Presiden Megawati Menterinya Prof Bungaran Saragih," ungkap Ketua Gapki, Eddy Martono saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (23/7).

Meski begitu, ia memberi catatan kalau memang benar KLHK akan digabungkan dengan Kementerian ATR/BPN seharusnya tidak semuanya sebab masalah lingkungan hidup tetap harus ada perhatian khusus.

"Mestinya kalau digabungkan tidak justru menjadi masalah yaitu menjadi lebih rumit, sebab seharusnya mempermudah karena pengurusan tanah disatu pintu," tambahnya.

PLT Direktur Eksekutif, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia/Indonesia Coal Mining Association (APBI/ICMA) Gita Mahyarani, hal mendasar yang harus diperhatikan dari pemisahan KLHK atau penggabungannya ke ATR-BPN adalah soal penyederhanaan birokrasi.

"Yang mendasar adalah penyederhanaan birokrasi. Jadi apapun bentuk pemerintahan nantinya asalkan birokrasi dapat jelas, lebih sederhana dan pengelolaannya efektif dan efisien tentunya akan kami akan dukung," ungkap dia.

Ia juga mengatakan pada dasarnya semua perizinan berusaha adalah Izin Lingkungan. Karenanya Izin Kehutanan baru bisa berproses setelah izin lingkungan (AMDAL) yg menjadi domain Menteri bisa dipegang terlebih dahulu.

"Jadi kalau dipisahkan apakah tetap bisa dipastikan prosesnya akan lebih cepat dari sekarang? Ini tentunya perlu dikaji lebih dalam lagi," kata Gita.

Adapun Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (Aspebindo) Anggawira mengatakan pihaknyamenyambut baik wacana pemisahan ini dengan harapan bahwa pemisahan tersebut dapat membawa efisiensi dan kejelasan dalam pengelolaan sektor kehutanan dan lahan.

"Kami percaya bahwa dengan penataan kelembagaan yang tepat, pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi lebih efektif dan transparan," ungkapnya.

Selama ini, proses perizinan lahan tambang batubara melibatkan beberapa instansi, termasuk KLHK untuk izin lingkungan dan kehutanan. Sedangkan pembebasan lahan sering kali memerlukan koordinasi antara KLHK dan Kementerian ATR/BPN.

Ia menambahkan, pemisahan ini diharapkan dapat memperbaiki proses administrasi dan regulasi terkait pembebasan lahan, yang selama ini sering menjadi hambatan dalam ekspansi bisnis sektor batubara.

"Dengan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara kementerian yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan, serta kementerian yang mengurus agraria dan tata ruang, diharapkan proses pembebasan lahan dan perizinan dapat menjadi lebih cepat dan efisien," tutupnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan target ambisius untuk tidak lagi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru pada tahun 2030.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis Indonesia dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan juga untuk menekan emisi gas rumah kaca.

"Pada tahun 2030, kami berkomitmen untuk tidak membangun TPA baru," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Selasa (16/7).

Saat ini, KLHK tengah mempersiapkan berbagai strategi untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA, salah satunya adalah dengan memperluas peran bank sampah di berbagai daerah.

Langkah ini juga sudah termaktub dalam dokumen zero emission 2050 yang diluncurkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, pada hari yang sama.

Rosa menjelaskan bahwa dalam dokumen tersebut, terdapat detail mengenai target pembangunan bank sampah, termasuk jumlah sampah yang harus dikelola, terutama sampah organik yang merupakan penghasil gas metana terbesar di TPA.

"Diharapkan pada tahun 2030, ketika tidak ada lagi pembangunan TPA baru, TPA yang lama hanya akan digunakan untuk membuang residu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengakui bahwa pengelolaan sampah yang efektif masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

KLHK mencatat bahwa jumlah timbunan sampah secara nasional pada tahun 2023 telah mencapai 69,9 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, baru 66,28% yang telah ditangani dengan baik, sementara 33,72% sisanya masih belum dapat terkelola sesuai data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," ungkap Siti.

Siti juga menyatakan bahwa pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100% dengan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah sesuai SIPSN.

Target tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Untuk itu, Siti mendorong semua pihak untuk mengubah sistem pengelolaan sampah dari yang semula berbasis kumpul, angkut, dan buang menjadi prinsip ekonomi sirkuler.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan satu peta untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebutkan, progres penetapan kawasan hutan hingga Juni 2024, telah mencapai 106.554.226,72 ha atau 84% dari total luasan kawasan hutan yang mencapai 125.664.549,9 ha.

Siti mengakui ada banyak hambatan dalam penetapan atau pengukuhan kawasan hutan itu salah satunya menyangkut batas hutan.

"Sehingga ada daerah yang (penetapan administrasi) belum rapi 100%," jelas Siti dalam One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).

Siti mencontohkan beberapa kawasan yang belum mendapatkan pengukuhan kawasan hutan seperti Papua tepatnya di Kabupaten Jayawijaya karena ada kendala daerah konflik. Kemudain Papua Tengah dan Riau yang terkendala adanya area terbangun di kawasan hutan.

"Jadi ini gambaranya, sebetulnya dilapangan sudah diselesaikan. Tapi ada pengukuhan yang perlu penyelesaian dari berbagai hal tadi," urai Siti.

Lebih lanjut, Siti mengatakan, proses penetapan administrasi ini juga tidak gampang. Sebab, untuk membuat berita acara, KLHK memerlukan penyeleksian kembali dan berlu mendapatkan beberapa persetujuan dari kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah.

"Seluruhnya sebetulnya sudah menju 100% tapi yang sudah rapi berita acaranya baru 84%," tambahnya.

Diketahui, kebijakan satu peta sendiri diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pelaksanaan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan.

Peraturan Presiden ini juga mendukung penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mealalui PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin atau Hak Atas Tanah.

Peraturan pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang baik antara RT/RW, kawasan hutan, maupun izin atau hak atas tanah yang terjadi di Indonesia.