TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar mengklaim bahwa regulasi di sektor lingkungan saat ini sudah cukup modern dan relevan dengan perkembangan internasional. Karena itu, ia berpesan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melanjutkan program tersebut.

Ia mengatakan bahwa regulasi yang ada telah mencoba menyelesaikan kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan akses kelola hutan. Di antaranya dengan membuat konsep tata kelola lingkungan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau environmental governance dan juga tengah menyiapkan carbon governance.

"Dalam hal ini yang paling penting adalah pemahaman kita semua bahwa ada hubungan kausalitas antar kebijakan. Ada societal relevance dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Menteri Kehutanan di KLHK, Selasa 22 Oktober 2024.

Politikus dari Partai Nasdem ini berujar telah menyiapkan manual, Standar Operasional Prosedur (SOP), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan lain sebagainya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ia menganggap, pelayanan ini akan lebih baik ke depannya jika diteruskan di bawah kepemimpinan dua menteri baru.

Ia juga menekankan agar memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity dan juga perubahan iklim. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi isu kunci yang sering dibahas dalam skala nasional maupun internasional.

Kemudian, Siti merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan jabatannya kepada Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kementerian LHK, Selasa 22 Oktober 2024. Dalam serah terima jabatan itu, Siti berpesan kepada dua menteri baru untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) salah satunya perubahan iklim.

"Kesiapan yang sudah harus dihadapi langsung oleh para menteri, berkenaan dengan kerja sama secara global untuk biodiversity dan perubahan iklim," ujarnya dalam sambutan terakhir sebagai Menteri LHK.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan bahwa pada 12 November mendatang akan diadakanConference of the Parties(COP) mengenai perubahan iklim di Azerbaijan. Menurutnya, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan progres yang sudah dicapai serta target-target yang ditetapkan terkait upaya penanggulangan perubahan iklim.

Siti juga berujar bahwa salah satu upaya krusial yang harus dilakukan menteri-menteri baru dalam menangani perubahan iklim adalah menerapkan aturan Uni Eropa terkait produk bebas deforestasi atauEuropean Union on Deforestation-Free Regulation(EUDR). Pasalnya, hal tersebut menyangkut kebutuhan dari para petani maupun usaha karena berkaitan dengan rantai suplai.

"Ini (EUDR) memang ada ketentuan bahwa akan diundur selama 12 bulan. Tetapi persiapan kementerian dan di dunia usaha serta di smallholders tetap harus dilakukan secara cepat," katanya.

Kemudian, Siti juga menekankan agar menteri baru memperhatikan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dalam paparannya, dalam waktu dekat akan ada COP internasional untuk biodiversity yang saat ini partisipasi Indonesia telah dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi.

Selain memberi pesan, Siti juga merasa bersyukur dengan serah terima jabatan ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk regenerasi yang membuat upaya menjaga lingkungan dan juga hutan akan semakin efektif. Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan.

"Karena manajemen unit dalam rentang kendali yang lebih dekat dan lebih intensif lagi," ujar Siti.

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terkendali pada tahun 2024 ini. Hal ini bisa dipastikan karena adanya upaya pengendalian dan peningkatan pencegahan, terutama di wilayah yang belum memasuki musim kemarau.

"Tahun ini berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua pada confidence level 80 persen terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38 persen. Jumlah hotspot 2024 periode 1 Januari sampai dengan 10 Oktober sebanyak 3.163 titik, sedangkan 2023 sebanyak 7.786 titik," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri dalam pernyataan diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 11 Oktober 2024.

Pada saat bersamaan, lanjut dia, luas karhutla periode 1 Januari sampai 30 September 2024 adalah sebesar 283.620,51 hektare yang terdiri atas luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 hektare atau 8,88 persen dari total luasan kebakaran dan pada tanah mineral seluas 258.4265,94 hektare atau 91,12 persen.
Luas areal terbakar tertinggi berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 93.572,19 hektare pada tanah mineral; Nusa Tenggara Barat (NTB) 34.430,48 hektare pada tanah mineral; dan Jawa Timur (Jatim) sebesar 18.822,62 hektare terdiri pada tanah mineral.

Areal karhutla didominasi lahan tidak berhutan sebesar yaitu 252.320,33 hektare dengan lahan berhutan 31.300,18 hektare yang terbakar.

Emisi karbon yang dihasilkan dari karhutla periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2024 sebesar 41.201.963 ton CO2e yang terdiri dari emisi kebakaran gambut sebesar 11.589.698 ton CO2e dan emisi kebakaran mineral dan gambut sebesar 29.612.265 ton CO2e.

Dalam upaya kesiapsiagaan dan mengoptimalkan pengerahan sumber daya pengendalian karhutla, kata dia, hingga saat ini delapan provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Riau, Sumatra Selatan, NTB, Jambi, Kaltim, Kalbar, NTT, dan Kalsel.

Di provinsi-provinsi rawan tersebut, lanjut dia, telah dioptimalkan upaya pengendalian meliputi upaya pencegahan karhutla seperti deteksi dini titik panas, patroli pencegahan karhutla oleh Manggala Agni bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), operasi modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara, dan penataan ekosistem gambut.

"Upaya pencegahan sampai dengan 10 Oktober 2024 juga dilakukan melalui kegiatan patroli pencegahan, baik dilakukan secara mandiri oleh Manggala Agni pada 1.725 desa, dan secara terpadu bersama UPT KLHK, TNI/Polri, dan Masyarakat Peduli Api, pada 379 desa. Patroli pencegahan sudah dilaksanakan di Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Papua, dan Papua Barat," kata Thomas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi sejumlah data pengusaha nakal di sektor kelapa sawit yang tidak membayar pajak. Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp 300 triliun.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membenarkan adanya temuan itu. Meskipun begitu, Kepala BPKP Yusuf Ateh belum bisa merinci detai mengenai hasil temuannya karena masih dalam proses audit.

“Masih dalam proses diaudit sekarang,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Potensi Pendapatan Negara dari Pengemplang Pajak

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain. “Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo.

Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajak.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan korupsi sawit terkait penggeledahan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mirip dengan kasus Duta Palma Group.

Kasus Duta Palma Group diketahui menjerat nama pengusaha Surya Darmadi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus alias Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengatakan konstruksi kasus sawit teranyar ini terkait penyalahgunaan izin kawasan hutan yang tidak seharusnya.

"Iya mirip [kasus Duta Palma Group]," ujar Febrie kepada wartawan, dikutip Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, kata Febrie, hingga saat ini pihaknya masih belum bisa mengungkapkan kerugian negara kasus sawit itu. Sebab, Kejagung masih melakukan penghitungan kerugian negara bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"[Kerugian negara] masih dihitung dengan BPKP," pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di kantor KLHK pada Kamis (3/10/2024).

Hasilnya, penyidik telah menyita sejumlah dokumen yang termuat dalam empat boks dan barang bukti elektronik terkait proses pelepasan kawasan hutan saat menggeledah kantor kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu.

Adapun, terdapat sejumlah ruangan yang digeledah yakni Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal).

Selanjutnya, ruangan Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR; Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan dan Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum; dan Biro Hukum.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), memberikan apresiasi tinggi kepada AQUA atas komitmennya dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Apresiasi ini merupakan yang keempat kalinya bagi AQUA, setelah sebelumnya mendapatkan apresiasi yang sama pada tahun 2016, 2017, dan 2020 yang lalu. Apresiasi diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati bertepatan dengan acara “Talkshow Sustainable Business Menuju Zero Waste Zero Emission”, di Jakarta.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah di tahun 2023 tercatat mencapai 38,6 juta ton, dari 365 kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia terus mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari metode kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan sampah dari sumber dan penerapan prinsip ekonomi sirkular serta tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR). Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat, kolaborasi, dan upaya yang terintegrasi dari produsen untuk dapat menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam setiap proses produksinya.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, menjelaskan bahwa kedepannya pemerintah mengharapkan produsen dapat menerapkan pendekatan full life cycle of plastic mulai dari desain produk, produksi, distribusi, dan pengelolaan sampah pascakonsumsi.

”Penghargaan yang kami berikan hari ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada para Produsen yang telah menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan kewajiban pengurangan sampah. Ke depan tentunya penghargaan ini harus didasarkan pada kinerja masing-masing produsen yang terukur, akuntabel, dan terverifikasi. Mari kita jadikan momen ini sebagai milestone untuk bergerak dan bekerja bersama berkolaborasi membangun pengelolaan sampah yang lebih baik.”

Sejalan dengan hal tersebut, Vera Galuh Sugijanto, Vice President General Secretary Danone Indonesia, mengatakan, “Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi tinggi yang telah diberikan oleh pemerintah melalui KLHK atas berbagai inisiatif pengurangan dan pengelolaan sampah yang selama ini telah kami kembangkan. Kami juga mengapresiasi semakin banyaknya industri tanah air yang berkomitmen untuk mengurangi permasalahan sampah melalui pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah.”

“Sejak 2016, kami telah memperoleh apresiasi KLHK atas komitmen, konsistensi dan peningkatan capaian kinerja kami dari tahun ke tahun dalam mengelola sampah kemasan. Oleh karena itu, kami bangga karena semakin banyak yang turut bergabung bersama kami, untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan sampah di tanah air.” lanjut Vera.

“Melalui komitmen #BijakBerplastik, kami sangat memperhatikan bagaimana daur hidup kemasan kami, dimulai dari bagaimana kemasan kami didesain dan diproduksi sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular, edukasi agar konsumen dapat mengkonsumsi secara bijak dan melakukan pemilahan, hingga bagaimana kami mengembangkan infrastruktur pengumpulan sampah untuk mengelola kemasan pascakonsumsi. Implementasi ini sejalan dengan pendekatan full life cycle of plastic yang ditargetkan oleh pemerintah,” tambah Vera.

Inisiatif #BijakBerplastik telah dilakukan AQUA sejak 2018. Pada tahapan desain produk dan proses produksi, AQUA terus berinovasi untuk menghadirkan kemasan yang lebih berkelanjutan, dengan efisiensi penggunaan plastik baru, penggunaan material daur ulang, dan penerapan konsep guna ulang.

Sejak 1983, AQUA menginisiasi air minum dalam kemasan galon guna ulang dan membangun budaya reuse atau guna ulang di Indonesia. Pada 2018, AQUA meluncurkan botol 100% rPET, AQUA Life dan melanjutkan inovasi dengan meluncurkan botol kaca guna ulang (Returnable Glass Bottle) untuk melayani segmen industri pariwisata. AQUA juga meluncurkan AQUA Cube sebagai pilihan yang lebih berkelanjutan untuk kemasan 220 ml yang tanpa menggunakan label plastik tambahan, tanpa sedotan, dan 100% dapat di daur ulang.

Untuk area Bali, AQUA mengembangkan produk AQUA 600 ml dengan kemasan 100% plastik daur ulang dan 100% dapat di daur ulang. AQUA juga terus berinovasi untuk menghadirkan solusi kemasan dengan meminimalisir penggunaan plastik yang tidak diperlukan misalnya dengan menghilangkan segel plastik di botol AQUA dan menggantinya dengan sistem keamanan produk yang lebih ramah lingkungan dan juga secara bertahap mengurangi berat botol tanpa mempengaruhi kualitas produk.

“Hingga saat ini, lebih dari 90% kemasan AQUA sudah dapat di daur ulang dan mengandung hingga 25% material daur ulang. Desain kemasan yang dipikirkan sejak awal, merupakan salah satu kunci terciptanya ekosistem daur ulang yang baik. Untuk itu, kami memikirkan bagaimana produk kami dikemas dengan kemasan yang mudah untuk di daur ulang, seefisien mungkin dalam penggunaan plastik, dan mengurangi penggunaan plastik melalui produk guna ulang”, jelas Vera.

AQUA juga mengembangkan integrasi edukasi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan Sekolah Dasar (SD) melalui kolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkormarves), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Universitas Indonesia dan juga Yayasan Lentera Anak. Selain itu, AQUA juga meluncurkan Seri Dongeng Edukasi Sampahku Tanggung Jawabku (SAMTAKU) untuk memberikan edukasi terkait pentingnya pengelolaan sampah sejak usia dini.

Sementara itu, dalam tahapan pengelolaan sampah pascakonsumsi, AQUA telah mengembangkan dan mendampingi hingga 10 unit bisnis daur ulang atau Recycling Business Unit (RBU), 10 Collection Center, 10 Bank Sampah Induk, 19 Collection Center, 3 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), 24 TPS3R, lebih dari 100 bank sampah unit dengan memberdayakan hingga 433 karyawan fasilitas dan lebih dari 10.000 pemulung di seluruh Indonesia.

Beragam rangkaian upaya serta kolaborasi AQUA dalam mendorong penerapan ekonomi sirkular membuat perusahaan berhasil mengumpulkan 22.000 ton sampah plastik setiap tahunnya yang kemudian didaur ulang kembali menjadi bahan baku kemasan botol baru ataupun produk lain yang memiliki nilai ekonomi.

“Berbagai inisiatif tersebut, kami lakukan dengan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Untuk mendorong industri dapat lebih banyak lagi berkontribusi, diperlukan adanya mekanisme penerapan ERP yang berbasis sistem dan berlaku di semua rantai nilai sehingga tercipta kemerataan yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat," tutup Vera.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menjadi salah satu solusi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pendanaan pengelolaan lingkungan di negeri ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki lembaga khusus yang diberi mandat untuk mengelola dana lingkungan.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitemn dan strategi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut peran BPDLH dalam mewujudkan lingkungan Indonesia yang lestari dan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup semakin hangat diperbincangkan belakangan waktu ini. Semakin nyatanya dampak perubahan iklim dalam kehidupan masyarakat serta kemudahan dan luasnya akses informasi meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan isu lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat turut mengawasi kebijakan dan terobosan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan ini.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa terobosan penting untuk mengatasi perubahan iklim yaitu, percepatan transisi energi terbarukan, transisi ekonomi hijau, peluncuran bursa karbon, moratorium izin hutan dan lahan gambut, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penguatan komitmen Indonesia dalam menangani perubahan iklim pada konferensi internasional.

Kabar baiknya, terobosan tersebut berhasil menurunkan angka deforestasi di Indonesia. Berdasarkan data dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2021-2022 deforestasi yang terjadi di Indonesia mencapai angka 104.000 hektare.

Angka tersebut menurun dari tahun 2020-2021 sebesar 113.500 ribu hektare atau sekitar sekitar 8,4%. Terobosan dalam mengatasi deforestasi menorehkan prestasi karena pada era kepemimpinan beliau berhasil menurunkan angka deforestasi Indonesia ke titik paling rendah dan menempatkan Indonesia menjadi negara dengan persentase keberhasilan penurunan deforestasinya paling tinggi di seluruh dunia yaitu mencapai 65%.

Dalam mencapai hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengerahkan berbagai sumberdaya dari lembaga dan kementerian terkait untuk saling bersinergi dalam memulihkan lingkungan. BPDLH yang berada di bawah Kementerian Keuangan menjadi salah satu lembaga yang dikerahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dari sisi pengelolaan pendanaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup baik. Dalam upayanya, banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pendanaan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN yang jumlahnya terbatas.

Pemerintah Indonesia telah menganggarkan rencana iklim untuk mencapai agenda Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang membutuhkan setidaknya 310 miliar USD pada tahun 2030. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mengalokasikan sekitar 4,1% anggaran negara untuk pengurangan emisi.

Dari tahun 2018 hingga 2020, dana yang dialokasikan sebesar 102,6 triliun rupiah, hanya mencakup sepertiga dari proyeksi biaya pengurangan emisi pada periode tersebut.

Indonesia membutuhkan kolaborasi multi-pihak untuk mengisi gap pendanaan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2019, dibentuklah BPDLH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diberikan mandat untuk mengelola dana lingkungan hidup di Indonesia. BPDLH berperan untuk menghimpun, memupuk, dan menyalurkan dana lingkungan hidup.

Sumber pendanaan yang dikelola BPDLH berasal dari APBN, APBD, dana hibah dalam maupun luar negeri, dan investasi. Pendanaan yang diterima dikelola dan disalurkan kepada penerima manfaat yang bergerak di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lain terkait lingkungan.

Dana yang dikelola BPDLH disalurkan melalui proyek-proyek yang dijalankan sesuai dengan sumber pendanaan dan ruang lingkupnya masing-masing. Padan tahu 2024 ini, BPDLH telah menjalankan beragam proyek dan layanan, di antaranya Fasilitas Dana Bergulir, PLTS Atap - Insentif Panel Surya, Dana Untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal (Dana TERRA), Norway - Indonesia Forest and Other Land Uses Net Sink 2030, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Indonesia REDD+ RBP GCF, Mangrove for Coastal Resilience (M4CR), Dana untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal Kehutanan Sosial (Dana TERRA - Customary Forest), Pooling Fund Bencana, serta Catalytic Funding for Indonesia Impact Fund (IIF) Investee.

Salah satu proyek di atas telah selesai dilaksanakan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek Dana TERRA adalah salah satu proyek yang telah selesai dijalankan BPDLH untuk mengatasi deforestasi dan mendukung IPLC (Indigenous People and Local Community/Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal) dalam mengembangkan praktik pendapatan berkelanjutan yang melindungi hutan demi mengurangi kemiskinan.

Proyek ini turut berkontribusi pada pencapaian target pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional, seperti yang tercantum pada NDC. Dalam menjalankan proyek ini BPDLH tidak sendirian, BPDLH didukung oleh Ford Foundation dari sisi pendanaan dan implementasi proyek. Alokasi dana yang digunakan pada proyek ini sebesar 1,25 juta USD.

Proyek yang telah berjalan sejak November 2021 hingga April 2024 ini telah menjalankan 39 program di 15 provinsi, yang dilakukan oleh 7 Lembaga Perantara (Lemtara), 13 tim peneliti dari 12 universitas, dan 19 tim pengabdian masyarakat dari 16 universitas. Target penerima manfaat proyek ini adalah Masyarakat Hukum Adat dan komunitas lokal yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan.

Ruang lingkup proyek ini berkaitan dengan rehabilitasi lahan, pengembangan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), adaptasi praktik agroforestri dan agrosilvopastura, inisiasi usaha kecil dan perluasan akses untuk 39 usaha, efisiensi energi, serta publikasi ilmiah dan policy brief.

Dalam implementasi dan pengembangan proyek, BPDLH turut bekerja sama dengan KLHK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM).

Proyek Dana TERRA memiliki beberapa capaian yang berdampak baik untuk lingkungan, masyarakat, keilmuan, serta perekonomian. Proyek ini telah mengelola sekitar 6.925 hektar hutan secara berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi. Pengelolaan hutan dilakukan dengan menanam bibit Multi Purpose Tree Species (MPTS) sebanyak 148.700 di kawasan kemitraan perhutanan sosial dan konservasi.

Untuk mengelola hutan, BPDLH melibatkan 64 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah dibekali dengan pengembangan kapasitas. Proyek ini juga membangun 10 sarana dan prasarana energi terbarukan. Alhasil, 155 orang telah memiliki akses penggunaan energi terbarukan dalam kesehariannya.

Selain itu, proyek ini juga telah membina 22 kelompok masyarakat mengenai akses pasar untuk mengembangkan inisiasi usaha kecil. Di bidang keilmuan, proyek ini berkontribusi dengan menghasilkan 93 luaran penelitian.

Berdasarkan dampak yang telah diberikan proyek Dana TERRA, BPDLH memperoleh nilai 5 dari skala 6 untuk kapasitas implementasi program. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Organization Capacity Assessment Tool (OCAT).

Lewat program kerja sama Lemtara, pengabdian masyarakat, dan penelitian, Proyek Dana TERRA berambisi untuk berdampak baik terhadap kelestarian lingkungan, perekonomian dan pengembangan potensi masyarakat, serta perkembangan keilmuan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk lingkungan, proyek ini telah berkontribusi dengan mengurangi laju deforestasi sehingga mencegah terjadinya longsor.

Selain itu, Dana TERRA juga menginisiasi daur ulang limbah menjadi pupuk organik dan obat hama yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Proyek ini juga memfasilitasi pengadaan sumber energi terbarukan seperti listrik yang diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan biogas dari daur ulang sampah organik. Penggunaan energi terbarukan mampu mengurangi emisi karbon yang terlepas ke atmosfer.

Terkait perekonomian dan pengembangan potensi masyarakat, Proyek Dana TERRA membuka alternatif mata pencaharian masyarakat dengan memproduksi HHBK.

Masyarakat dibina untuk menerapkan praktik agroforestri dan agrosilvopastura untuk memproduksi dan menjual madu kelulut, pupuk organik, obat hama organik, dan ecoprint. Produk yang dihasilkan memiliki nilai jual lebih karena berasal dari bahan alami dan ramah lingkungan. Alhasil, mereka lebih berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Untuk lebih memperluas dampak, Proyek Dana TERRA juga mendukung penelitian mengenai mengenai Peran IPLC terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Dukungan pada bidang penelitian bermanfaat untuk pembentukan kebijakan oleh pemerintah lokal, mengevaluasi upaya perlindungan keanekaragaman hayati, serta menemukan solusi untuk membenahi pengelolaan lingkungan.

Kebermanfaatan yang diberikan Proyek Dana TERRA tetap harus dilanjutkan meskipun proyek ini telah berakhir karena pengelolaan lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mengeskalasi berbagai inisiatif restorasi lingkungan agar lebih bersinergi dan berdampak luas demi terwujudnya lingkungan Indonesia yang berkelanjutan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola perkebunan sawit secara ilegal tahun 2005 hingga 2024.

Pemeriksaan saksi merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan Kejagung di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (3/10/2024) lalu.

"Penyidik Kejagung sedang menjadwal pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi tata kelola perkebunan sawit secara ilegal tahun 2005 hingga 2024," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Namun, Harli belum dapat merinci di mana lokasi perkebunan yang terindikasi berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola tersebut.

Harli mengatakan, hal teknisnya sejauh ini masih dalam penyidikan Jampidsus.

"Itu (lokasi perkebunan sawit) penyidik yang paham, bagian dari substansi penyidikan, kita belum ada info," ucap dia.

Harli sebelumnya menekankan bahwa Kejagung saat ini sedang fokus kepada pemeriksaan saksi-saksi. Ia juga belum merinci terkait kerugian negara akibat perbuatan tersebut.

"Nanti ahli yang hitung, fokusnya masih mau periksa saksi-saksi dulu," ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Tim Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan di Kantor KLHK pekan lalu.

Penggeledahan yang berlangsung pada 09.00-23.00 WIB ini dilakukan terkait dugaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan dari 2005 hingga 2024.

Kejagung menggeledah beberapa ruangan di KLHK, meliputi Sekretariat Jenderal, Satlakwasdal, Direktorat yang menangani PNBP, serta Pelepasan Kawasan Hutan, Penegakan Hukum, dan Biro Hukum.

Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil menyita empat kotak dokumen dan barang bukti elektronik terkait pelepasan kawasan hutan. Adapun proses penggeledahan berlangsung lancar tanpa hambatan, dan pihak KLHK bersikap kooperatif.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada Kamis (3/10/2024).

Perlu diketahui, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI itu terkait dengan kasus dugaan korupsi kelapa sawit 2005-2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah dokumen yang termuat dalam empat boks.

Selain itu, barang bukti elektronik juga turut disita saat penyidik melakukan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, Tim Penyidik telah memperoleh dokumen sebanyak 4 box, barang bukti lainnya dalam bentuk elektronik terutama terkait proses pelepasan kawasan hutan," ujar Harli dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, terdapat sejumlah ruangan yang digeledah yakni Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal).

Kemudian, ruangan Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR; Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan dan Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum; dan Biro Hukum.

"Kegiatan penggeledahan berjalan dengan lancar dan kooperatif tanpa ada perintangan. Saat ini, Penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti dan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," tambahnya.

Di samping itu, Harli menjelaskan bahwa kasus posisi penggeledahan ini yakni terdapat dugaan penguasaan dan pengolahan perkebunan sawit di kawasan hutan yang dilakukan secara melawan hukum.

Perbuatan yang terjadi pada 2005-2024 itu disebut telah merugikan keuangan atau perekonomian. Hanya saja, pihak Kejagung belum dapat memberikan informasi soal kerugian negara itu secara detail.

"Kasus posisi terhadap penggeledahan dimaksud yakni diduga telah terjadi penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan secara melawan hukum pada tahun 2005 sampai dengan 2024," pungkasnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor KLHK, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/10).

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyebut sejumlah barang bukti yang diamankan itu berisi proses pembebasan hutan.

"Tim penyidik telah memperoleh dokumen sebanyak 4 boks, barang bukti lainnya dalam bentuk elektronik terutama terkait proses pelepasan kawasan hutan," kata Harli dalam keterangannya, Senin (7/10).

Harli menjelaskan, penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan kelapa sawit periode 2005-2024.

Adapun beberapa lokasi yang digeledah yakni, ruangan Sekjen KLHK, Sekretariat Satlakwasdal, Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR, Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan, Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum, dan Biro Hukum.

"Kasus posisi terhadap penggeledahan dimaksud yakni diduga telah terjadi penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan secara melawan hukum pada tahun 2005 sampai dengan 2024, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara," papar Harli.

Harli mengatakan penggeledahan tersebut berjalan lancar. Tidak ada pihak-pihak yang berupaya merintanginya.

"Saat ini, Penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti dan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Harli.

Perkara korupsi tata kelola sawit ini adalah kasus baru yang tengah ditangani Kejagung. Belum ada tersangka yang dijerat dalam perkara ini.

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan tanda apresiasi kepada 20 produsen yang telah mengimplementasikan peta jalan pengurangan sampah dan ikut mendukung pencapaian target pengelolaan sampah Indonesia.

Dalam acara Apresiasi Pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen yang diadakan di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyebut penghargaan tersebut sebagai salah satu upaya mendorong implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

"Hari ini kita sama-sama bertemu dan kemudian kita khususkan hari ini untuk para penanggung jawab pelaku usaha yang membuat, mendistribusikan dan menjual barang dan atau barang dengan kemasan dalam pengelolaan sampah. Khususnya bagaimana bapak ibu sekalian produsen itu bisa mengurangi sampah," katanya.

Dia mengingatkan bahwa dalam aturan tersebut, produsen diminta untuk melakukan kegiatan pengurangan sampah yang berasal dari produk atau kemasan yang mereka hasilkan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30 persen. Aturan itu sendiri menyasar mereka yang bergerak di sektor manufaktur, jasa makanan dan minuman serta ritel.

Vivien menjelaskan dari 556 produsen yang telah diberikan diseminasi dan bimbingan teknis oleh KLHK sampai dengan Agustus 2024, 95 produsen yang sudah memiliki akun untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah, 52 di antaranya sudah mengirimkan dokumen peta jalan tapi belum mendapatkan persetujuan dan 21 produsen sudah menerima persetujuan serta siap melaksanakan.

Sementara itu, 20 produsen sudah melaksanakan peta jalan pengurangan sampah yang 18 di antaranya berasal dari bidang usaha manufaktur dan sisanya retail. Masih belum ada produsen bidang jasa makanan dan minuman yang menyusun dan mengirimkan dokumen.

"Secara serius kami memang sedang melakukan kajian diskusi, konsultasi, dengar pendapat untuk bisa kita bareng-bareng, teman-teman produsen kita bisa bersama bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan ini.

Kita mau sama-sama bahwa persoalan sampah tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah, pemerintah daerah kemudian individu," demikian Rosa Vivien Ratnawati.

Acara ini juga dapat terselenggara dengan dukungan dari European Union (EU), KFW Development Bank, Asian Development Bank (ADB), Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (3/10/2024).

Penggeledahan yang berlangsung pada 09.00-23.00 WIB ini dilakukan terkait dugaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan dari 2005 hingga 2024, yang diduga merugikan keuangan negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar menyampaikan, meskipun penggeledahan telah dilakukan, pihaknya belum merinci berapa nilai kerugian yang ditimbulkan.

"Nanti ahli yang hitung, fokusnya masih mau periksa saksi-saksi dulu," jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Dalam keterangan resmi, Kejaksaan Agung menyebutkan, beberapa ruangan di KLHK yang digeledah meliputi Sekretariat Jenderal, Satlakwasdal, Direktorat yang menangani PNBP, serta Pelepasan Kawasan Hutan, Penegakan Hukum, dan Biro Hukum.

"Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil menyita empat kotak dokumen dan barang bukti elektronik terkait pelepasan kawasan hutan," tambah Harli.

Dia juga menegaskan, proses penggeledahan berlangsung lancar tanpa hambatan, dan pihak KLHK bersikap kooperatif.

Saat ini, tim penyidik fokus pada analisis barang bukti dan akan segera memanggil saksi-saksi untuk diperiksa.

"Kegiatannya kan masih baru makanya disebut akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi," ujarnya.

Ketika ditanya apakah saksi yang akan diperiksa berasal dari KLHK atau dari korporasi, Harli enggan memberikan rincian lebih lanjut.

"Nanti kita lihat, sesuai kebutuhan penyidikan," tambahnya.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit yang berlangsung selama hampir dua dekade.

"Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2005 hingga 2024," tegasnya.