JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menerapkan retribusi sampah untuk warganya mulai tahun depan, 1 Januari 2025.

Kendati akan diterapkan dua bulan lagi, masyarakat banyak yang belum mengetahui wacana Pemprov Jakarta untuk menerapkan retribusi sampah.

Salah satunya, Adit (34) warga Fatmawati, Jakarta Selatan, ia mengaku tidak mengetahui aturan retribusi sampah itu.

Ia juga menyampaikan, kalau sampah di rumahnya tidak dikelola seperti di bank sampah, sehingga langsung masuk gerobak sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah (TPS).

"Kita bayar sebulan, Rp 40 ribuan. Dibayarin langsung ke tukang sampah yang ngambil sampah," ucap Adit.

Adit menyampaikan, kurang setuju dengan adanya penarikan retribusi. Menurutnya, jika ingin mengelola sampah bisa dengan cara lain.

Karena banyak masyarakat pasti sudah menyisihkan uang untuk iuran sampah, jika adanya retribusi akan bertambah lagi.

Hal senada juga disampaikan Laila (29) warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ia mengaku belum mengetahui aturan tentang retribusi sampah yang akan diterapkan.

Laila sendiri akan mendukung aturan tersebut jika untuk kebaikan masyarakat Jakarta.

"Sepakat-sepakat aja, asal jelas aturannya dan untuk kebaikan masyarakat dalam mengelola sampah," ucap Laila.

Ia juga menambahkan, di tempat tinggalnya belum ada yang mengelola sampah seperti bank sampah sehingga langsung di bawah oleh tukang sampah saja.

Tasya (30) warga Ragunan, Jakarta Selatan, mengaku baru mendengar terkait wacana penarikan retribusi sampah yang dilakukan oleh pemprov Jakarta.

Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa mendukung aturan tersebut asal jangan memberatkan terutama soal besaran retribusi.

"Saya ikutin aja sih asal enggak memberatkan saja, kan sudah membayar iuran sampah tiap bulan," ucap Tasya.

Tasya juga menjelaskan bahwa di tempat tinggalnya belum ada bank sampah yang khusus untuk mengelola sampah.

Hal berbeda dengan Rania (23), ia sudah mendengar terkait wacana tersebut tetapi belum membaca secara detail.

"Jadi menurutku kalau ini mau diterapkan, bener-bener nih sosialisasi atau penyuluhan tuh digencarkan banget," ungkap Rania.

Menurut Rania, ide ini sangat bagus agar sampah tidak langsung ke TPS, Bantargebang.

"Tapi menurutku belum semua orang itu juga sadar sama yang namanya kayak gini. Sesimpel milah sampah aja di rumah tangga itu kan belum semua rumah tangga menerapkan itu ya," kata Rania.

Ia juga menyampaikan, bank sampah untuk mengelola sampah lingkungan, akan berhasil ketika pengurusannya berperan aktif.

"Kalau misalnya bank sampahnya cuma diperbanyak, tapi ditumpuk juga, ya numpuknya jadi di Bantargebang, Jadi kayak cuman mindahin numpuknya doang," ucap Rania.

Diketahui sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal menerapkan retribusi sampah untuk warga Jakarta pada 1 Januari 2025.

"Kami akan memberlakukan retribusi pelayanan kebersihan mulai 1 Januari 2025," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/10/2024).

Asep menuturkan, kebijakan pembebasan retribusi ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar dapat memilah sampah dengan baik. Sebab, warga yang memilah sampah bakal dibebaskan dari retribusi.

Pusat "Masyarakat yang memilah sampah dari rumah atau menjadi bagian dari Bank Sampah akan dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi, tentu setelah diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Ada tiga kategori rumah yang bakal diminta retribusi sampah tahun depan.

Rumah kategori kelas bawah dengan daya listrik 1.300 hingga 2.200 VA dibebankan tarif retribusi Rp 10.000 per bulan.

Kemudian, kelas menengah dengan daya listrik rumah sebesar 3.500 VA hingga 5.500 VA akan dikenakan tarif retribusi sampah Rp 30.000 per bulan.

"Kelas atas yang daya listrik rumahnya sebesar 6.600 VA ke atas dibebankan tarif retribusi Rp 77.000 per bulan," ujar Asep.

Sementara, rumah kategori kelas miskin dengan daya listrik 450 hingga 900 VA tidak dibebankan tarif retribusi.

MEMBANGUN kawasan perkotaan tidaklah sekadar tentang menyiapkan suatu judul, merek, atau jargon kota. Tetapi, perlu melampauinya.

Visi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagai "Kota Hutan Berkelanjutan" bertujuan untuk mencapai standar bangunan ramah lingkungan. Menciptakan lingkungan rendah karbon dan kondisi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi berkelanjutan.

Klaim membangun kota tak sekadar kumpulan beton dan gedung tinggi yang menjulang, melainkan oasis hijau di tengah hiruk-pikuk perkotaan, terus menjadi sorotan. Untuk itu, pemerintah memastikan aspek lingkungan hidup harus diutamakan dalam rencana pembangunan IKN.

Hal ini didasarkan pada lima indikato kinerja utama (KPI). Pertama, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan emisi nol. Kedua, 60 persen sampah IKN harus didaur ulang dengan pola recycle. Ketiga, internet of things (IoT) yang merupakan sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, dapat diakses oleh penduduk dan dapat interaksi dengan pengelola sampah. Keempat, waste to energy. Sampah harus menghasilkan listrik 150 hingga 500 kilowatt (kw) dan residu yang sifatnya inert berupa residu abu pembakaran atau fly ash and bottom ash (FABA) akan dibawa ke unit pengurukan residu.

Kelima, hasil pengolahan sampah menjadi energi melalui thermal atau panas. Sebagian menjadi energi dan sebagian menjadi FABA atau abu pembakaran. FABA akan dimanfaatkan untuk produksi industri seperti paving dan batu bata. Kawasan TPST akan dapat dikunjungi masyarakat dan dikelola menjadi pusat pendidikan tentang bagaimana mengolah sampah yang baik.

Merevolusi gaya hidup

Menurut data dari Otorita IKN, penduduk IKN saat ini sebanyak 250 ribu jiwa. Jumlah itu diproyeksi menghasilkan sampah sebanyak 250 ton per hari. Sebagian besar dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik seperti makanan dan non-organik macam botol plastik. Timbulan sampah ini di luar dari sampah konstruksi yang sangat bergantung pada progres yang dilakukan selama proses pembangunan IKN.

Lepas dari itu, IKN yang dibangun dengan tujuan menciptakan peradaban baru, harus mampu menangani persoalan sampah ini. Otorita IKN harus mampu memfokuskan diri mengedukasi masyarakat melalui perubahan gaya hidup.

Hal ini diperlukan karena Otorita IKN adalah lembaga setingkat kementerian. Otorita IKN bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota negara.

Di level rumah tangga, edukasi mengenai pemilahan sampah dilakukan agar bisa diolah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan mudah. Kemudian di level ruang-ruang publik, reduksi penggunaan botol plastik atau medium-medium lainnya dengan bahan baku plastik terus dilakukan.

Di level pelajar, edukasi dengan tajuk Sekolahku Minim Sampah yang mendorong para siswa/i sekolah dasar melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, juga harus rutin dilakukan. Apakah semua yang sudah dilakukan dirasa cukup?

Perlu kebijakan antimainstream

Untuk mencapai kota ramah lingkungan semua itu belumlah cukup. Perlu kebijakan yang antimainstream. Seperti di China misalnya, penduduk yang tidak mematuhi aturan terancam denda besar dan penurunan tingkat "kredit sosial". Artinya, hak-hak ekonomi mereka bisa dicabut dan tak bisa lagi jadi "warga kota teladan".

Orang dengan kredit sosial buruk bisa tersingkir dari pekerjaan bergengsi dan tak boleh ke sekolah bagus. Dalam kasus ekstrem, mereka bisa dilarang bepergian dengan pesawat atau tak punya akses ke ruang-ruang publik. Sudah se-ekstrem itu mereka dalam memperlakukan sampah.

Gaungan IKN sebagai kota percontohan di Indonesia yang mempunyai peradaban maju, tentunya jangan alergi terhadap perubahan. Perubahan mendasar dimulai dari adanya kebijakan pemerintah yang mengatur sistem persampahan IKN.

Kebijakan persampahan di Indonesia dinilai kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan sampah itu sendiri. Menurut data dari SIPSN KLHK, sebanyak 14 juta ton lebih sampah di Indonesia tidak terkelola.

Kebijakan inilah yang nantinya menjadi dasar pengelolaan sampah di IKN. Bagaimana pemerintah mengatur produsen, konsumen, dan para penyelenggara persampahan untuk sama-sama berkontribusi nyata dalam mengurangi dan mengelola sampahnya.

Perlu diadopsi dunia usaha

Kebijakan melalui pendekatan strategis perlu diadopsi oleh dunia usaha dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan lingkungan hijau. Inisiatif ini biasanya melibatkan penerapan praktik ramah lingkungan seperti mengurangi konsumsi energi, meminimalkan limbah, mendorong daur ulang, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan mempromosikan budaya kesadaran hijau di dunia usaha dan dunia kerja.

Dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan, dunia bisnis diwajibkan untuk mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pendekatan teknologi ramah lingkungan.

Sementara itu, di tingkat warga kota, intervensi kepedulian hijau dapat menjadi peluang aktivitas bertinggal ramah lingkungan demi kesehatan mental dan fisik. Ini bukan sekadar sebagai aktivitas sosial dan gerakan moral, melainkan sebagai produk kebijakan yang memaksa penduduk kota untuk mempromosikan pendekatan strategis untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong kota keberlanjutan. Pemberian insentif dan disinsentif juga rasanya patut diadakan dalam pengelolaan sampah IKN.

Waspada TPST berteknologi insinerator

Sebagai kota cerdas, IKN juga tengah mempersiapkan teknologi modern TPST yang diklaim termutakhir di Indonesia. TPST tersebut menggunakan teknologi pembakaran atau insinerator untuk mengurangi sampah.

Meskipun sangat berperan mengurangi sampah dalam jumlah besar, proses insinerasi juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Mengutip universalco.id, sejumlah besar gas karbon dioksida dilepaskan sebagai gas buang dalam proses tersebut. Hal ini turut berkontribusi dalam pemanasan global. Selain itu, gas buang yang dihasilkan mengandung abu dan emisi pencemar.

Lebih lanjut, proses insinerasi juga dapat mempengaruhi kesehatan pekerjanya. Menurut peneliti dari Universitas Airlangga Ardi Pujo Sunarto, pekerja atau operator insinerator kerap mengalami gangguan kesehatan seperti batuk kering, mata pedih, hingga napas mengi.

Untuk itu, penerapan teknologi insinerasi harus dibarengi dengan pemantauan kesehatan dan kualitas udara secara berkala. Walaupun dirasa masih kurang solutif, penerapan insinerasi dalam menangani masalah sampah di IKN dapat dibilang cukup efisien. Mengingat, tidak adanya tempat pemrosesan akhir (TPA) di dalam IKN. Maka dari itu, proses insinerasi menjadi alternatif terbaik dalam mengurangi sampah di IKN.

Selesaikan mulai dari rumah tangga

Menurut Otorita IKN, selain TPST, juga tengah dibangun Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) yang bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Namun, persoalan sampah ini diutamakan penyelesaiannya dari sumbernya terlebih dahulu, yakni rumah tangga. Sementara, TPS3R diarahkan untuk mulai memperkenalkan green jobs atau lapangan-lapangan kerja baru yang berbasis pada pengelolaan sampah.

Tentunya sebagai warga Indonesia kita patut berbangga ketika target IKN dapat terpenuhi, yakni menjadi kota dunia untuk semua, menjadi pendorong bagi peradaban baru di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. IKN Ramah Lingkungan sangat dinantikan ketika banyak ketidakmampuan kota-kota di Indonesia dalam mengelola sampahnya. Hal ini tecermin dari data SISPN KLHK sebanyak 38,25% sampah tidak terkelola.

Perencanaan kota, intervensi hijau, dan riset evaluasi setelah IKN terbangun secara bertahap perlu terus menerus dilakukan agar menjamin kota hutan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sampah di IKN sedang dalam proses penyusunan. Mari kita tunggu perubahan besar apa yang berani dibuat pemerintah untuk menciptakan IKN Kota Hutan Berkelanjutan. Apakah kebijakan ini nyata atau jargon belaka?[]

INFO BISNIS - Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung berhasil membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menunjang ekonomi desanya. Caranya dengan mengolah sampah desa yang berasal dari pasar dan rumah tangga.

Menurut Kepala Desa Hanura Rio Remota, BUMDesa mengelola sampah pasar desa dan rumah tangga sehingga berhasil memberi keuntungan hingga Rp94 juta per tahun. Pemerintah desa juga membangun pusat jajanan di desa, tempat penyewaan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengelola jasa parkir, menarik retribusi dari warung, loket pembayaran BUMDes yang keseluruhannya diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp24 juta per tahun. Karena prestasi tersebut, Rio dan 20 kepala desa yang lain terpilih untuk belajar ke Ciina pada 2023.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval menilai, Desa Hanura layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Desa ini pernah menjadi juara lomba desa nasional untuk regional I dan bisa mempertahankan prestasi tersebut hingga kini. “Walaupun kepala desanya berganti, mereka tetap bisa mempertahankan prestasinya di 2024,” kata Noval, Senin, 4 November 2024.

Noval menambahkan, aparatur desa ini mendapatkan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023. Sebagai hasilnya, mereka menerapkan materi-materi pelatihan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (*)

Jakarta: PT Pegadaian Area Jakarta Barat meliterasi masyarakat agar dapat memanfaatkan bank sampah sebagai wadah untuk menabung emas dari hasil sampah yang disetorkan.

"Dengan adanya literasi ini, masyarakat binaan dapat lebih mengenal produk-produk Pegadaian dan sadar akan pentingnya investasi, khususnya dalam bentuk emas," ujar Deputy Bisnis Pegadaian Area Jakarta Barat, Suwarno, dalam keterangan tertulis, Senin, 4 November 2024.

Oleh karena itu, Pegadaian Area Jakarta Barat menggandeng Agen Pegadaian Bank Sampah Universitas Budi Luhur. Selain kedua belah pihak, kegiatan ini juga dihadiri oleh masyarakat anggota Bank Sampah.
Menurut Suwarno, program literasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang bisa dijadikan sebagai tabungan emas. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan peluang investasi bagi masyarakat.

Baca juga: Memberdayakan Masyarakat Mengubah Plastik Menjadi Cuan

Peserta juga mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis sebagai bagian dari kegiatan ini. Adapun sesi literasi disampaikan oleh PT Pegadaian Cabang Kreo, yang berhasil menarik minat peserta untuk membuka tabungan emas, baik melalui outlet maupun aplikasi Pegadaian Digital.

"Acara ini merupakan bagian dari upaya Pegadaian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan investasi yang berkelanjutan," jelas dia.

Bank sampah pegadaian adalah program yang dilakukan PT Pegadaian untuk mengelola sampah secara kolektif dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan akan bergerak cepat mengatasi pencemaran sungai di Jakarta. Hanif juga berencana membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal serta memeriksa ketaatan industri dalam pengelolaan limbah.

Ditemui usai melakukan aksi bersih sungai di Jakarta, Hanif mengatakan pencemaran di Kali Cipinang kebanyakan berasal dari sampah domestik atau rumah tangga yang dibuang warga sekitar.

"Jadi, nanti kami harus menyusun IPAL komunal wajib kalau sudah rumah tangga. Tapi kami akan mengecek kembali outlet dari semua usaha besar, usaha yang ada di sini," ujar Hanif dikutip dari Antara, Jumat, 1 November 2024.
Untuk pemeriksaan ketaatan tersebut, unsur penyidik dan penegakan hukum yang ada di Kementerian LH saat ini akan mendalami sejumlah kasus di lapangan. Dia juga memastikan mengaktifkan kembali laboratorium Kementerian LH untuk memeriksa baku mutu lingkungan dan mencari sumber pencemaran sungai.

"Jadi, kami sudah siapkan dalam dua bulan ini, Insyaallah Januari kami mulai mengetahui asal limbah-limbah itu," kata Hanif.

Menurut dia, pelaku yang terbukti mencemari sungai akan ditindak. Penegakan hukum dilakukan termasuk pemberian denda sesuai aturan perundang-undangan.

Kementerian LH mencatat indeks kualitas air (IKA) nasional pada 2023 mencapai 54,59 poin. Naik dari 53,88 poin pada 2022. Khusus untuk wilayah Jakarta, IKA pada 2023 sebesar 40,76 atau turun dari 41,17 pada 2022.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bersama empat kepala daerah di Bandung Raya meninjau kondisi TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (30/10/2024).

Pada saat peninjauan terlihat sejumlah truk sampah dari wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat hilir mudik di TPA tersebut.

Bey mengatakan, saat ini dari lima zona TPA Sarimukti hanya satu zona saja yang efektif digunakan. Sementara dua zona sedang ditata ulang, satu zona sudah tidak digunakan, dan satu zona lagi sedang disiapkan untuk dipergunakan.

"Kondisi Sarimukti saat ini, dari lima zona yang efektif hanya satu zona, yang dua zona sedang ditata ulang, satu zona sudah tidak bisa digunakan, dan satu zona lagi sedang dioptimalisasi," ujar Bey Machmudin dikutip Kamis (31/10/2024).

Terkait zona lima yang sedang dipersiapkan untuk mengantisipasi melebihi kapasitas sampah, Bey menyebut lahannya sudah siap untuk dipergunakan. Pemda Provinsi bersama Kepala Desa Sarimukti sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat yang akan terkena dampak dari perluasan lahan tersebut.

"Optimalisasi lahan itu tetap kami lakukan tadi ketemu dengan kepala desa dan sosialisasi sudah berjalan baik," ujar Bey.

Optimalisasi lahan baru tersebut direncanakan akan dibuka pada awal 2025. Kendati demikian, Bey berharap pengurangan sampah di hulu bisa dioptimalkan sehingga lahan baru tersebut tidak perlu digunakan.

"Perluasan mulai awal tahun depan bisa difungsikan. Tapi dengan adanya pengurangan sampah dari hulu saya harap walaupun lahan baru sudah tersedia tapi saya inginnya tidak usah digunakan," tutur Bey.

Dalam kesempatan itu, Bey bersama empat kepala daerah di Bandung Raya kembali menguatkan komitmen untuk pengurangan ritase truk sampah ke TPA Sarimukti.

Ritase masing-masing daerah yaitu Kota Bandung disepakati sebanyak 140 rit per hari, Kota Cimahi 17 rit per hari, Kabupaten Bandung 40 rit per hari dan Kabupaten Bandung Barat 17 rit per hari.

"Kami tadi sepakat untuk mentaati kembali jumlah pengiriman sampah," ucap Bey.

Ia mengatakan, kunci untuk mengurangi ritase sampah adalah pemilahan sampah di hulu atau di rumah tangga. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemda Provinsi juga menggandeng TNI dan Polri untuk membantu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Kami minta lakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah dari hulu karena itu adalah kunci mengurangi sampah. TNI dan Polri siap membantu karena mereka juga ada sampai di tingkat desa/ kelurahan," pungkasnya.

Jakarta - Krisis sampah masih menjadi persoalan terbesar di Indonesia, bahkan kian mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memproyeksikan timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dalam hampir sedekade terakhir.

Pada 2025, timbulan sampah plastik di Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 9,9 juta ton dan akan semakin meningkat setiap harinya. Meski jumlahnya kian meningkat, data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK pada tahun 2023 justru mencatat sekitar 37.8% atau 14,608,246.42 (ton/tahun) sampah masih tidak terkelola.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya volume sampah di antaranya pola konsumsi berlebihan hingga kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan konsumsi yang meningkat, tentunya volume sampah yang dihasilkan juga semakin melonjak. Akan menjadi mengkhawatirkan jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengelola tumpukan sampah ialah mengubahnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi sirkular. Selain bisa mengatasi masalah lingkungan, cara ini pun membuka peluang bagi banyak pihak untuk meraih untung dari sampah yang sebelumnya tak terpakai.
Ekonomi sirkular digadang-gadang mampu memberikan dampak ganda, tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dikutip dari laman KLHK, ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear.

Adapun aksi nyata pengelolaan sampah kini semakin krusial seiring dengan pengesahan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan peluncuran Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025-2045. Fokus utamanya terletak pada penerapan prinsip 9R, termasuk repurpose dan recycle, demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Pengelolaan sampah ini bisa dilakukan oleh perusahaan dan para pelaku bisnis, bahkan ikut mendukung membangun reputasi korporasi yang baik. Apalagi kini kesadaran publik akan keberlanjutan lingkungan semakin meningkat.

Berdasarkan studi terbaru dari PWC, konsumen global tetap bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk berkelanjutan meski ada kekhawatiran terkait inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Faktanya, 85% dari responden pun mengaku telah merasakan dampak nyata perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka terdorong untuk memilih produk ramah lingkungan.

Untuk itu, perusahaan dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah sampah. Perusahaan pun mesti lirik peluang dan mulai mengintegrasikan pengelolaan sampah secara lebih holistik, salah satunya bekerja sama dengan ecopreneurs guna memastikan siklus hidup produk mereka dikelola secara bertanggung jawab.

Blibli Libatkan Karyawan, Pelanggan dan Mitra Rantai Pasok untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Foto: Dok. Blibli

Berkomitmen mendukung ekonomi sirkular, Blibli menggali potensi daur ulang demi memastikan rantai pasok yang berkelanjutan. Hasilnya, para pelanggan Blibli kini bisa membeli berbagai produk ramah lingkungan (eco-friendly) di Eco Hub Blibli Tiket Action- program keberlanjutan dari ekosistem Blibli Tiket.

Tak hanya itu, Blibli juga mengedepankan penggunaan kemasan bersertifikasi FSC (Forest Stewardship Council), hingga program Tukar Tambah produk elektronik bekas dan mati yang membantu mengurangi e-waste. Berbagai inovasi terus dihadirkan inovasi dalam pengelolaan limbah, termasuk dengan menggandeng Eco-Touch untuk repurpose limbah fesyen menjadi insulator dan kain daur ulang.

Di sisi lain, salah satu mitra strategis Blibli, Polytron juga dilakukan dengan membangun fasilitas daur ulang baterai dan memperkenalkan motor listrik berbasis sewa baterai. Ada juga, ecopreneur BIKI telah berinovasi menciptakan pelapis alami sayur dan buah mereka, Chitasil.

Blibli juga menerapkan kolaborasi dan inovasi keberlanjutan lintas industri guna memperkuat posisi ekonomi sirkular sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional. Kolaborasi multi stakeholder ini diwujudkan dalam acara Langkah Membumi Festival yang diinisiasi Blibli Tiket Action bersama Ecoxyztem dalam rangka mengatasi krisis sampah di Indonesia. Acara bertema 'CollaborAction for the Earth' ini akan digelar 2-3 November mendatang di Senayan Park.

Foto: Dok. Blibli

Festival tersebut menjadi melting pot para stakeholders untuk bertukar ide dan praktik terbaik sustainability. Ajang ini juga mengajak para stakeholder untuk mengenal lebih dalam solusi iklim dengan cara yang membumi serta menangkap peluang yang muncul dari perubahan iklim, seperti munculnya green jobs.

Pengunjung bisa menikmati berbagai kegiatan menarik, seperti eco-workshop, pasar eco-preneur dengan beragam produk ramah lingkungan hingga inovasi keberlanjutan, tak ketinggalan instalasi seni yang mengusung konsep berkelanjutan.

Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan ya! Klik di sini untuk registrasi di Langkah Membumi Festival 2024 (akn/ega)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memicu kontroversi di pekan terakhir kampanye pemilihan umum saat dirinya membandingkan pendukung calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dengan istilah “sampah.”

Biden mengomentari lelucon rasis yang dibuat seorang komedian di kampanye Trump beberapa hari sebelumnya, yang menyamakan Puerto Rico dengan "pulau sampah."

"Satu-satunya sampah yang saya lihat beredar di luar sana adalah para pendukungnya, penghujatannya terhadap orang Latin tidak masuk akal, dan itu tidak mencerminkan Amerika. Itu benar-benar bertentangan dengan semua yang telah kita lakukan, semua yang telah kita lakukan," kata Biden dalam sambutannya pada seruan kampanye untuk para pemilih Latin pada Selasa kemarin.
"Baru beberapa hari lalu, seorang pembicara di kampanye umum itu menyebut Puerto Riko sebagai "pulau sampah terapung." Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Saya tidak mengenal orang Puerto Riko yang -- yang saya kenal -- atau Puerto Riko, tempat saya berasal -- di negara bagian asal saya Delaware, mereka adalah orang-orang yang baik, sopan, dan terhormat," tutur Biden, mengutip dari The Telegraph Online, Rabu, 30 Oktober 2024.

Senator Republik Marco Rubio mengangkat isu ini di hadapan ribuan pendukung Trump di Allentown, Pennsylvania. Trump, mantan presiden, juga dengan cepat mengutuk pernyataan Biden.

Trump, yang sedang mengadakan kampanye umum di Allentown, menggambarkan pernyataan Biden sebagai ucapan ”mengerikan," dan menyamakannya dengan komentar Hillary Clinton yang menyebut beberapa pendukung Trump sebagai "orang-orang menyedihkan" di tahun 2016.

"Jadi, Anda harus ingat Hillary [Clinton]—dia mengatakan 'menyedihkan' dan kemudian dia mengatakan 'tidak dapat ditebus,'" kata Trump. 'Sampah' menurut saya lebih buruk."

Pembelaan Biden

Dalam upaya mengendalikan kerusakan, Biden kemudian mencoba menjelaskan pernyataannya di media sosialX.

"Sebelumnya pada hari ini saya menyebut retorika kebencian tentang Puerto Rico yang dilontarkan oleh pendukung Trump di rapat umum Madison Square Garden sebagai sampah—yang merupakan satu-satunya kata yang dapat saya pikirkan untuk menggambarkannya," tulis Biden.

"Demonisasinya terhadap orang Latin tidak dapat diterima. Itu saja yang ingin saya katakan. Komentar di acara kampanye itu tidak mencerminkan siapa kita sebagai sebuah bangsa," lanjutnya.

Calon wakil presiden Trump, Senator Ohio J D Vance, menggambarkan pernyataan Biden sebagai hal menjijikkan.

"Ini menjijikkan. Kamala Harris dan bosnya Joe Biden menyerang separuh negara," tulisnya di X.

"Tidak ada alasan untuk ini. Saya harap orang Amerika menolaknya," tambah Vance.

Baca juga: Bantah Tuduhan Fasis, Trump: Saya Bukan Nazi, Justru Kebalikannya!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Nadia (29), Pemilik Indekos dan Minimarket Akash, menuturkan hingga kini masih sulit untuk menemukan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akibat minimnya tempat penampungan sampah di Jakarta.

Setiap harinya, Nadia dapat menghasilkan satu karung berisikan sampah dari kedua usahanya. Belum lagi, dengan sampah-sampah tambahan dari sisa limbah rumah tangga miliknya.

“Saya, sehari bisa satu karung sampah. Selain dari usaha saya (teh poci, minimarket, dan indekos). Saya sendiri suka jajan atau makan di luar kalau nggak sempat masak,” ungkap Nadia kepada kumparan, di minimarket miliknya, Sabtu (26/10).

Minimnya tempat pembuangan sampah membuat Nadia akhirnya menyimpan sisa sampah di depan teras minimarket. Nantinya, kata Nadia, akan ada tukang gerobak sampah yang setiap hari mengangkutnya.

Dari hasil negosiasi bersama tukang sampah tersebut, Nadia mengaku mendapatkan biaya iuran sebesar Rp 30 ribu setiap bulannya.

Biaya iuran ini sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Untuk rumah dengan penggunaan listrik sebesar 5.500 watt dibebankan tarif retribusi sebesar Rp 30 ribu per unit setiap bulannya.

Rencananya pada awal Januari 2025, tarif retribusi tersebut akan dibebaskan. Namun hanya khusus bagi rumah-rumah yang memilah sampah berdasarkan sumbernya.

Nadia berharap program pembebasan retribusi ini juga dapat diiringi dengan sosialisasi cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sebab tidak semua warga Jakarta mengetahui sampah organik dan anorganik.

“Sebenarnya untuk subsidi (pembebasan retribusi) bagus tapi lebih baik disediakan juga tempat sampah khusus. Seperti tempat yang khusus sampah kering, tempat yang khusus sampah basah,” komentar Nadia.

“Terus harus ada sosialisasi juga terkait sampah karena tidak semua masyarakat Jakarta tahu ini sampah organik. Ini sampah non organik,” sambungnya.

Jika nantinya program pembebasan retribusi sudah terlaksanakan, Nadia juga akan menyediakan tempat sampah khusus organik dan anorganik. Sehingga anak-anak indekos dapat membuang sampah berdasarkan kategorisasi sumbernya.

“Misalnya kalau tempat sampah nanti bakal disediakan dua khusus organik dan non organik. Untuk anak-anak kosan buang sampah,” ujarnya.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan Nadia kepada pemerintah. Sehingga nantinya sampah-sampah di Jakarta dapat terurai dengan baik dan benar.

“Kalau misalnya kebijakan sudah jalan, tentu saja aku bakal menjalankan kebijakan itu. Karena kita sama-sama saling bahu membahu. Sehingga sampah dapat terurai juga dengan benar,” tutupnya.

Awal tahun 2025 mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan retribusi pelayanan kebersihan. Bagi rumah yang aktif memilah sampah dari sumbernya, akan mendapatkan pembebasan retribusi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan, pembebasan retribusi ini bertujuan agar masyarakat lebih melek dalam pemilahan sampah, atau menjadi anggota Bank Sampah.

Ngomong-ngomong soal Bank Sampah, warga Jakarta sebenarnya sudah mengetahui program tersebut sejak lama. Seperti yang disampaikan sejumlah warga di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan.

Dari Program Bank Sampah ini, warga bisa memperoleh penghasilan tambahan hingga Rp 30 ribu dari satu karung berisikan botol plastik.

Bukan hanya uang, warga juga bisa memilih untuk menukarnya dengan sembako yang memiliki nilai harga setara sampah yang dikumpulkan.

“[Selain uang], bisa dengan sembako, senilai dia punya sampah itu,” ujar Deny Martono selaku Ketua RT 07 RW 11 Jati Padang kepada kumparan.

Namun, akhir-akhir ini sulit baginya menemukan Bank Sampah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ia menduga, salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Dia berharap pemerintahan mendatang dapat mendorong kembali program ini ke setiap daerah Jakarta. Sehingga masyarakat tidak hanya membayar iuran, tetapi juga mendapatkan penghasilan dari sampah-sampah tersebut.

“Ya, kalau yang saat ini sih nggak terlalu besar. Karena satu bulan itu kadang kan warga ada yang disetorkan, ada yang dia nunggu dulu sampai dua karung, tiga karung. Itu ya lumayan sekitar sampai Rp 30 ribu dia dapat,” ungkapnya.

“Artinya dia membayar iuran abodemen sampah Rp 35 ribu, dapat masukkan juga dari sampah yang dia kumpulkan,” sambungnya.

Program Sempat Ada, Tapi Tak Dilanjut

Heni (39), Warga RT 07 RW 11 Jati Padang, yang menceritakan dahulu pernah ada program Bank Sampah. Namun, kini program tersebut tidak dilanjutkan.

“Dulu ada programnya [Bank Sampah], tetapi sekarang menghilang begitu saja. Tidak diperpanjang,” tutur Heni saat ditemui kumparan.

Begitupula dengan Nadia (29), pemilik minimarket dan indekos Akash di Sawo Manila. Ia mengetahui program Bank Sampah dari media sosial.

Meski begitu, sistem penyerahan sampah untuk dikelola oleh Bank Sampah belum Nadia ketahui. Sebab program tersebut tidak ada di wilayah sekitarnya.

“Saya tahu program Bank Sampah [dari media sosial], tapi kalau sistem untuk menyerahkan ke Bank Sampah itu saya belum tahu. Karena di sini sendiri juga belum ada,” ujar Nadia kepada kumparan.

Padahal dengan adanya program Bank Sampah, warga dapat menghasilkan uang tambahan. Dengan cara mengumpulkan sampah-sampah plastik yang sudah tidak digunakan kembali.

Nantinya, sampah-sampah tersebut akan didaur ulang oleh para pengepul, yang dapat ditukar dengan uang.

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap aksi-aksi berkelanjutan, salah satunya melalui Program Mandiri Pilah Sampah. Program pengelolaan sampah organik yang inovatif ini berfokus pada penggunaan mesin biodigester serta kolaborasi dengan masyarakat setempat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menyampaikan, program Mandiri Pilah Sampah yang berjalan sejak 2022 ini bertujuan mengubah sampah organik menjadi sumber daya bernilai.

Ali menjelaskan salah satu hasil dari program ini berupa pupuk organik yang bermanfaat bagi pengembangan urban farming di perkotaan dan cairan eco-enzyme yang multifungsi untuk keperluan rumah tangga, seperti pembersih alami dan pengusir hama.

“Kami percaya bahwa dengan memberdayakan komunitas dan mengedepankan inovasi seperti biodigester dan eco-enzyme, kita dapat menciptakan perubahan nyata bagi lingkungan dan masyarakat perkotaan,” ujar Ali dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (25/10).

Guna melibatkan partisipasi masyarakat program ini, Bank Mandiri menggandeng Bank Sampah (BS) Mekar Sari yang terletak di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Pengurus BS Mekar Sari merupakan kelompok wanita tani (KWT) Kenanga yang terdiri dari 5 anggota pengurus, yakni Djuraida sebagai ketua, Rosmita sebagai sekretaris, Iramiyati sebagai bendahara, beserta Marwah dan Eva Zulfah sebagai anggota.

Djuraida menuturkan, BS Mekar Sari telah menunjukkan perkembangan pesat selama mengikuti pendampingan dari program Mandiri Pilah Sampah.

“Terlihat dari nasabahnya yang meningkat dua kali lipat dengan rutinitas penimbangan sampah dua kali setiap bulan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih karena telah dilibatkan inovasi dalam berbagai aksi berkelanjutan. Menurutnya, peran aktif Bank Mandiri dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi inspirasi dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

BS Mekar Sari bukan hanya berkontribusi dalam pengelolaan sampah di lingkungannya, tetapi juga menjadi contoh sukses di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2016, BS Mekar Sari mendapat kunjungan dari Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dari Kerajaan Belanda. Prestasi lainnya adalah terpilihnya BS Mekar Sari sebagai bank sampah terbaik di DKI Jakarta pada 2021.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah mendorong inisiatif lainnya untuk pengolahan limbah. Melalui prakarsa Mandiri Lingkar Hijau, Bank Mandiri bekerja sama dengan Bell Living Lab, perusahaan yang mengolah limbah cangkang biji kopi di Bandung, Jawa Barat.

Bank berlogo pita emas ini berharap, kerja sama ini dapat memberdayakan petani kopi di sekitar Bandung dengan memberikan pendapatan tambahan, serta membuka lapangan pekerjaan hijau (green jobs) kepada tenaga kerja baru. Selain itu, turut mengurangi emisi karbon dari industri kopi serta menghasilkan inovasi terbaru untuk industri fesyen.

Inisiatif pengolahan limbah ini juga merupakan bagian dari gerakan besar Mandiri Looping for Life yang memperlihatkan komitmen jangka panjang Bank Mandiri untuk membangun bisnis yang lebih berkelanjutan.

“Dukungan untuk inisiatif pemanfaatan limbah seperti ini adalah bagian dari cara Bank Mandiri mewujudkan visi menjadi Indonesia’s Sustainability Champion di Indonesia dan sejalan dengan semangat pilar ESG Bank Mandiri yaitu Sustainability Beyond Banking,” pungkas Ali.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah makanan dalam operasional bisnis sekaligus merayakan Hari Pangan Sedunia, Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia, PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) ? bagian dari Zuellig Pharma, dan PT Ray Hikmah Jaya (RHJ) menandatangani plakat kerja sama di Gedung RDTX Place, Jakarta.

Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan kembali susu bubuk yang tidak terserap oleh konsumen dan pasar dengan mengolahnya menjadi pakan ternak , dibandingkan dilakukan dengan proses pembakaran. Inisiatif ini diharapkan dapat mencegah limbah makanan dan mengurangi emisi karbon, yang menjadi salah satu fokus utama Hari Pangan Sedunia tahun ini.

Penandatanganan plakat Kerjasama ini dilakukan oleh Lee Meng Thoong (CEO of Danone Specialized Nutrition Indonesia), Christophe Piganiol (Presiden Direktur APL), dan Adi Susanto (Direktur RHJ), yang merupakan pemangku kepentingan dalam menggerakkan program keberlanjutan ini.

Program ini menargetkan penggunaan kembali sebanyak 500 kg susu bubuk (termasuk kemasan) yang sudah tidak terpakai sebagai pakan ternak. Inisiatif ini diharapkan mampu mencegah 452 kg limbah makanan dan mengurangi emisi CO2 yang seharusnya dihasilkan apabila dilakukan proses pembakaran.

Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk Food Waste Index 2021, Indonesia akan menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Total food waste yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya mencapai 20,93 juta ton.

Tidak dapat dipungkiri bahwa material food waste ini berasal dari berbagai sumber baik dari sektor rumah tangga juga termasuk dalam sektor industri pangan. Sehingga kemitraan antara Danone SN Indonesia, APL, dan RHJ ini menjadi contoh pendekatan yang bertanggung jawab serta inovatif terhadap pengelolaan limbah produk.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan tanggung jawab lingkungan dan berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) seperti No.12 untuk Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, No. 13 untuk Aksi Iklim, serta no.17 yakni Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

CEO Danone SN Indonesia, Lee Meng Thoong mengatakan, bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan, Danone Impact Journey (DIJ), dimana perusahaan berkomitmen menyediakan produk berkualitas untuk menghadirkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu ambisi dalam Danone adalah untuk mengurangi limbah makanan sebesar 50% pada tahun 2030.

?Di Danone SN Indonesia, keberlanjutan adalah inti dari semua yang kami lakukan. Salah satu aksi nyata kami di bidang keberlanjutan adalah melakukan aksi kolaboratif dengan sejumlah mitra bisnis kami untuk mengurangi dampak lingkungan. Kali ini, kami mengembangkan program untuk menggunakan kembali produk susu bubuk yang tidak terserap oleh konsumen dan pasar sehingga mampu mengurangi limbah makanan dan emisi karbon di rantai pasokan kami,"

"Danone SN Indonesia juga menggandeng mitra yang memiliki kredibilitas di bidangnya untuk memastikan bahwa proses pengelolaan ini dapat dilakukan secara optimal,? kata Lee Meng Thoong.

Presiden Direktur APL, Christophe Piganiol menyatakan, ?Kolaborasi ini menegaskan fokus APL pada keberlanjutan dan keinginan kami untuk bermitra dengan klien kami guna menciptakan dampak yang lebih besar, sesuai dengan visi keberlanjutan kami untuk membangun masa depan yang lebih sehat bagi komunitas yang kami layani,? kata Christophe Piganiol.

?Dengan bekerja sama dengan Danone SN Indonesia dan RHJ, kami tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga membangun dasar untuk kemitraan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan bagi ekosistem bisnis.?

Dengan mengolah kembali susu bubuk yang tidak terserap konsumen dan pasar menjadi pakan ternak, proyek ini juga selaras dengan upaya global menerapkan konsumsi yang bertanggung jawab. Limbah pangan dari susu bubuk ini memiliki nilai protein yang tinggi serta vitamin dan mineral, sehingga dengan pemanfaatan kembali susu bubuk yang tidak terserap oleh konsumen dan pasar ini bisa meningkatkan pertumbuhan hewan ternak yang mengonsumsinya dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Penandatanganan plakat ini menandai dimulainya kemitraan yang akan memberikan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Upaya bersama ini menegaskan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan tindakan kolektif yang berani.

Danone SN Indonesia, APL, dan RHJ membuktikan bahwa kesuksesan bisnis dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dapat berjalan beriringan, menetapkan standar baru untuk pengelolaan limbah yang bertanggung jawab di Indonesia.