JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggunakan aset-aset negara dalam membangun program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana tengah menginventarisasi semua tata ruang yang mana saja bisa dibangun perumahan.

"Kita cek status tanahnya, apabila itu tanah-tanah yang dimiliki negara, maka kita bisa lakukan pembangunan, segera," ujarnya usai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Oleh karena itu, aset pemerintah yang idle (menganggur) atau belum dimanfaatkan kemungkinan digunakan untuk pembangunan rumah pada program tersebut.

Akan tetapi, pembangunan rumah di perkotaan akan menggunakan model high-rise building (bangunan vertikal).

Sebagaimana diketahui, Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah, terdiri dari dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, program tersebut akan dimulai tahun 2025.

"Nanti bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an (unit) ya," tuntas dia.