JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ini menjadi artikel terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Selengkapnya baca di sini Ara Sebut Wakil KSP Qodari Beri Tanah di Palangka Raya buat 3 Juta Rumah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya dikutip dari Antara.

Informasinya bisa dicek di sini Erick Thohir Bakal Petakan Aset BUMN buat Pembangunan 3 Juta Rumah

Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Selanjutnya baca di sini Nusron Blak-blakan Ungkap Biang Kerok Lambatnya Urus PKKPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menandatangani perjanjian pinjaman dari Bank Dunia soal penyelesaian program one map policy (kebijakan satu peta).

Ini dilakukan demi mempercepat pengurusan Perjanjian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Informasi ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Insya Allah loan-nya dari Bank dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau. Sehingga, tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," terang Nusron.

Nusron pun optimistis masalah ini akan segera selesai karena sudah dibicarakan bersama Sri Mulyani.

Menurut Nusron, masalah utama lambatnya pengurusan PKKPR karena tidak adanya kebijakan satu peta.

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Nusron mengungkapkan, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Mafia Tanah.

Ini disampaikan Nusron usai membuka Hari Tata Ruang Nasional 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Rakor tentang penegakan hukum, bahasa kerennya itu penegakan hukum mafia tanah," tegas Nusron.

Salah satunya akan membahas soal penegakan hukum berupa pemiskinan mafia tanah.

Sebelumnya, dia mengungkapkan akan melakukan Rakor Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang tak hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun Hak Guna Usaha (HGU).

Ini merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Pasal 41 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Nusron usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Jadi begini, dulunya UU sebelumnya itu yang boleh menanam dan budidaya kelapa sawit itu yang mereka yang punya IUP dan/atau pemegang HGU. Dalam keputusan MK diputuskan kalimat dan/atau di skip, hanya menjadi dan. Berarti yang boleh menanam, yang punya HGU dan punya IUP," tegas Nusron.

Maka dari itu, selama tujuh atau sejak 2017, banyak perusahaan sawit yang tidak mengurus HGU.

"Nah, ini mau kita tuntaskan satu-satu, dendanya bagaimana, status hukumnya bagaimana. Kalau memang keputusan politiknya dia enggak mau bayar denda, ya kita cari HGU-nya, kita sita, kita kasih kepada rakyat atau pihak yang lain yang lebih produktif," ucap Nusron lagi.

Selama 100 hari kerjanya, Nusron tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang tak memiliki IUP tanpa HGU.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” jelas Nusron dalam raker tersebut.

Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tuntas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 100 hari kerjanya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang tak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Nusron.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

“Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” tambah dia.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap memiskinkan mafia tanah.

Caranya dimulai dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tutur Nusron.

Nusron mengidentifikasi siapa saja yang menjadi mafia tanah yang melibatkan tiga komponen.

Mereka adalah oknum orang dalam, pemborong tanah yang punya kepentingan, serta pihak ketiga yang menjadi pendukung.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer (pengacara), bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris, juga bisa Permata, Persatuan Makelar Tanah, maupun Bimantara, Bisnis Makelar dan Perantara, yang terlibat di situ," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah (terdaftar)," tegas Nusron.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengejar sisa bidang tanah yang belum terdaftar sejumlah 8 juta bidang agar target tersebut dapat tercapai.

Nusron menyebutkan, Indonesia memiliki 70,4 juta hektar Hak Pengelolaan (HPL) area penggunaan lain.

"Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda itu 125 juta bidang," lanjutnya.

Dari 70,4 juta hektar HPL area penggunaan lain tersebut, jumlah lahan yang telah terpetakan 55 juta hektar.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 14,4 juta hektar tanah yang belum terpetakan sama sekali.

"Nah, ini menjadi pekerjaan lima tahun ke depan itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan akan mendapatkan tanah secara gratis untuk program 3 juta rumahPresiden Prabowo Subianto.

Caranya, dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear. Sehingga, dalam proses pembangunan berjalan lancar di lapangan.

Kini, pihaknya telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan.

"Bank tanah ini bisa didapatkan dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah, serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” terang dia, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, bank tanah menjadi kunci keberhasilan program tiga juta rumah.

“Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Tiga Juta Rumah yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” tambah Ara.

Menurut Ara, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah.

Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Adapun Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan hal demikian.

Menurut Suyus, Kementerian ATR/BPN tengah menginventarisasi semua tata ruang yang mana saja bisa dibangun perumahan.

"Kita cek status tanahnya, apabila itu tanah-tanah yang dimiliki negara, maka kita bisa lakukan pembangunan, segera," ujarnya usai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggunakan aset-aset negara dalam membangun program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana tengah menginventarisasi semua tata ruang yang mana saja bisa dibangun perumahan.

"Kita cek status tanahnya, apabila itu tanah-tanah yang dimiliki negara, maka kita bisa lakukan pembangunan, segera," ujarnya usai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Oleh karena itu, aset pemerintah yang idle (menganggur) atau belum dimanfaatkan kemungkinan digunakan untuk pembangunan rumah pada program tersebut.

Akan tetapi, pembangunan rumah di perkotaan akan menggunakan model high-rise building (bangunan vertikal).

Sebagaimana diketahui, Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah, terdiri dari dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, program tersebut akan dimulai tahun 2025.

"Nanti bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an (unit) ya," tuntas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan candaan kepada eks-wakilnya di Kementerian ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

"Alhamdulillah, yang mendapatkan amanah baru sama seperti saya, Bung Raja Juli Antoni beserta istri bu Nurlaili. Raja hutan sekarang, Raja Hutan Antoni," canda AHY.

AHY pun mengaku terkadang masih lupa ketika memanggil Raja Juli sebagai Wakil Menteri (Wamen) karena telah akrab dengannya.

"Kalau tadi kita lihat video singkat kita bisik-bisik, Alhamdulillah mas, seperti yang kita harapkan, dan diharapkan segenap jajaran, kita kompak dari hari pertama sampai hari terakhir kita kompak. Kita jadi satu," ungkap AHY.

Bahkan, tidak jarang jika dirinya dengan Raja Juli bersama-sama dalam menyerahkan sertifkat tanah, meninjau ke daerah-daerah, berkoordinasi dengan jajaran kementerian lain, bertemu dengan media massa, hingga akhirnya diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Tapi, kami berdua dari awal tetap kompak, tetap solid, dan Alhamdulillah itu bisa kita wujudkan bersama," tutur dia.

Sebagai informasi, Raja Juli Antoni kini diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan (Menhut).

Sebelumnya, dia dilantik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menggantikan Surya Tjandra pada tahun 2022 silam.

Pelantikan Raja Juli bersamaan dengan ditunjuknya Hadi Tjahjanto yang menggantikan Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022 Sofyan A Djalil.

Kemudian, pada Juni 2024 silam, Raja Juli diangkat menjadi Plt Wakil Kepala OIKN, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono yang juga diangkat sebagai Plt Kepala OIKN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

"Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," tegas Prabowo.

Seperti apa profilnya?

Berdasarkan informasi pada laman resmi Partai Golkar, Nusron Wahid lahir di Kudus pada tanggal 12 Oktober 1973 silam.

Dia memiliki latar belakang pendidikan tinggi yakni lulusan Sarjana Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 1993-1998, dan lulusan Magister Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor tahun 2007-2011.

Nusron Wahid juga aktif mengikuti berbagai organisasi, seperti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI tahun 1996 sebagai peneliti, serta. Suara Mahasiswa UI tahun 1997 sebagai ketua.

Kemudian, pernah tergabung dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Depok sebagai Ketua Lembaga Kajian dan SDM tahun 1998-2000, serta Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai ketua umum tahun 1998-2000.

Selanjutnya, bergabung ke dalam DPP Partai Golkar sebagai koordinator bidang agama pada tahun 2004-2009, Gerakan Pemuda Ansor sebagai ketua umum tahun 2011-2016, hingga Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tahun 2012-2019.

Untuk kiprah pekerjaan, Nusron Wahid pernah bekerja sebagai wartawan di Bisnis Indonesia tahun 1995-1999, Stah Ahli Kementerian BUMN tahun 2000-2001, hingga Stah Ahli Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2001-2002.

Sementara untuk karir politik, ia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II (Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus), dan terpilih selama lima periode.

Periode pertamanya pada tahun 2004-2009, periode kedua pada 2009-2014, periode ketiga pada 2011-2013 sebagai anggota badan legislatif.

Khusus periode ketiga itu, Nusron Wahid tak genap lima tahun menjabat sebagai anggota DPR RI, karena diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014-2019.

Namun kemudian, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempatnya pada 2019-2024, dan kini juga kembali terpilih untuk periode kelima pada 2024-2029.

Pada masa jabatannya yang terakhir sebagai Anggota DPR RI, Nusron Wahid masuk dalam Komisi VI yang berkaitan dengan bidang perdagangan, koperasi UKM, BUMN, perindustrian, investasi, dan standarisasi nasional.