BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan wejangan kepada para kepala daerah untuk menjaga kekayaan aset negara . Khususnya menjaga sumber daya alam yang punya potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pesan ini disampaikan Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

?Kita diberikan wejangan bahwa kita di masing-masing daerah ini memiliki potensi memiliki kekuatan yang kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,? kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus efektif. Sehingga, anggaran bisa menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

?Alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,? ujar Velix menirukan apa yang disampaikan Presiden.

Presiden Prabowo, kata Velix, terus menegaskan agar kekayaan aset negara harus dijaga serta pengelolaan APBN-APBD yang berkualitas. ?Jadi bapak Presiden lebih pada menyentuh bagaimana menjaga kekayaan aset negara kita dan juga mengelola APBN yang lebih berkualitas.?

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggunakan aset-aset negara dalam membangun program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana tengah menginventarisasi semua tata ruang yang mana saja bisa dibangun perumahan.

"Kita cek status tanahnya, apabila itu tanah-tanah yang dimiliki negara, maka kita bisa lakukan pembangunan, segera," ujarnya usai Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Oleh karena itu, aset pemerintah yang idle (menganggur) atau belum dimanfaatkan kemungkinan digunakan untuk pembangunan rumah pada program tersebut.

Akan tetapi, pembangunan rumah di perkotaan akan menggunakan model high-rise building (bangunan vertikal).

Sebagaimana diketahui, Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah, terdiri dari dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, program tersebut akan dimulai tahun 2025.

"Nanti bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an (unit) ya," tuntas dia.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO. JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan aset negara untuk membangun 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Prabowo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun rumah sebanyak 3 juta, yang terdiri 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Suyus menuturkan, pihaknya saat ini sedang mendata wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk digarap pembangunan unit rumahnya.

“Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan nanti kita cek status tanahnya, apabila tanah-tanah itu memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya usai menghadiri FGD di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Suyus bilang 1 juta unit rumah yang akan dibangun lewat program itu kemungkinan akan dibangun dalam bentuk apartemen.

Pemerintah pun juga nantinya akan memanfaatkan aset-aset milik BUMN yang sudah tidak terpakai.

“Pokoknya kita akan mulai di perkotaan di Jakarta nanti akan kita lihat semua aset-aset pemerintah yang ideal untuk dipakai,” jelas dia.

Untuk diketahui, pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian ATR/BPN Bakal Pakai Aset Negara untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/24/153909326/kementerian-atr-bpn-bakal-pakai-aset-negara-untuk-program-3-juta-rumah-prabowo?page=all#page2.

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung sosialisasi yang dilakukan PetroChina International Jabung Ltd mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupasi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas.

"Sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus menerus melakukan sosialisasi di wilayah operasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas," kata Direktur LKA ESDA Rio HC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

LKA ESDA mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut mengingat pengelolaan BMN Migas perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Terlebih, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Rio mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini perlu dipahami masyarakat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran baik dari aspek administratif, fisik dan hukum.

PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Di antaranya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman.

Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan, sejak 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasionalnya. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupasi tanah BMN, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi.

"Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan.

Sementara, Purnama T Sianaturi menyampaikan bahwa BMN di sektor Hulu Migas total bernilai Rp680 triliun. Semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah setempat seperti pemerintah desa dan juga masyarakat wajib menjaga BMN tersebut.

Dia mencontohkan, BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasionalnya, adalah milik negara. PetroChina sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama.

Sebagai aset negara di bidang migas, lanjut dia, semuanya memiliki fungsi vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupasi terhadap pipa atau aset lainnya dapat merugikan negara. "Dengan pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada jajaran calon menterinya saat pembekalan yang digelar di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (18/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas dan mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu fokus utama pemerintahan mendatang.

Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang hadir dalam pembekalan tersebut, menyebutkan Prabowo memberikan arahan langsung kepada para calon menteri untuk menghindari praktik korupsi dan menjaga pengelolaan APBN tetap efisien.

"Pembekalannya ya nanti kalau diangkat kerja yang baik, terus jangan korupsi," kata Nusron, menirukan pesan yang disampaikan Prabowo, kepada awak media usai mengikuti pembekalan.

Dalam arahannya, Prabowo juga meminta supaya para calon menteri dapat berperan aktif dalam penghematan anggaran di berbagai sektor.

Menurut Nusron, Prabowo menegaskan setiap rupiah dari APBN harus digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

"Harus membantu penghematan biaya-biaya APBN. Jangan sampai APBN bocor," ujar Nusron.

Tidak hanya soal penghematan, Nusron juga menyampaikan Prabowo berpesan supaya para menterinya mengamankan aset negara.

Nusron menyampaikan, Prabowo mengingatkan calon menteri untuk menjaga kedaulatan aset negara, termasuk hutan, tanah, dan laut dari tangan-tangan pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo sebelumnya menyampaikan pesan kuat kepada partai-partai koalisinya terkait menteri-menteri yang akan ditunjuk.

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan mencari uang dari APBN," kata Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Prabowo menegaskan era digital saat ini menuntut transparansi. Partai politik harus lebih berhati-hati dalam mengelola APBN agar tidak terjebak dalam praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik.

Kegiatan pembekalan calon-calon menteri Prabowo berlangsung selama dua hari yaitu pada Rabu (16/10/2024) pukul 08.00 WIB-16.00 WIB, kemudian dilanjutkan pada Kamis (17/10/2024) pukul 09.00 WIB-16.00 WIB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wejangan Prabowo ke Calon Menteri Supaya Jangan Korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/15040881/wejangan-prabowo-ke-calon-menteri-supaya-jangan-korupsi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengumpulkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 3,24 triliun per 4 Oktober 2024.

Realisasi ini tercatat sudah melampaui target PNBP pada tahun ini yang sebesar Rp 1,98 triliun.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan bahwa realisasi tersebut terdiri dari advisory sebesar Rp 1,3 miliar, properti umum sebesar Rp 690,53 miliar dan treasury sebesar Rp 2,53 triliun.

"Kinerja LMAN tahun ini dari Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024, kita sudah membukukan PNBP senilai Rp 3,23 triliun," ujar Basuki dalam Media Briefing, Senin (7/10).

Dengan capaian tersebut, Basuki tetap optimistis di sisa akhir tahun ini pihaknya bisa menambah PNBP bertambah 1 triliun, sehingga setoran PNBP ke kas negara bisa mencapai Rp 4,2 triliun.

"Saya mendorong teman-teman semua di LMAN, untuk setidaknya dalam tiga bulan ke depan sampai akhir tahun 2024, kita bisa menambah syukur-syukur optimistis sampai dengan Rp 1 triliun. Jadi misalnya nanti capaian akhir di tahun 2024 bisa kurang lebih Rp 4,2 triliun," katanya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto mengatakan bahwa saat ini jumlah aset yang sudah teroptimalisasi sebanyak 126 aset. Ini terdiri dari 54 unit apartemen dan 72 aset dalam bentuk non apartemen.

Kemudian, jumlah aset kelolaan mencapai 310 aset yang terdiri dari satu kilang LNG Arun, satu kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 14 gedun, 22 tanah dan 9 rumah.

Selanjutnya, jumlah aset yang siap untuk dipasarkan berjumlah 45 aset. Ini terdiri dari ready to market sebanyak 42 unit dan aset dalam kondisi as it is sebanyak 3 unit. Dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan ini terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non apartemen.

Candra menyampaikan, optimalisasi aset negara tersebut juga menghasilkan manfaat non finansial yang telah dikuantifikasi mencapai Rp 72,6 miliar yang bersumber dari aset kilang sebesar Rp 27,6 miliar dan properti umum sebesar Rp 45 miliar.

"Ketika LMAN diberikan mandat itu tidak hanya atau melulu menghasilkan PNBP. PNPB ya jelas ya, tapi yang tidak lupa juga ini memberikan manfaat sangat luas untuk masyarakat efeknya bisa terasa," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait nasib rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan dikembalikan ke negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses administrasi apabila aset tersebut sudah diserahkan ke Kemenkeu.

"Dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali ya artinya kepada pengelola, kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," ujar Rionald kepada awak media di Kantor PUPR, Kamis (10/10).

Rionald pun menyebut, pihaknya akan siap untuk melakukan pengelolaan aset tersebut. Hanya saja, dirinya tidak memerinci aset tersebut akan dikelola untuk apa. Yang jelas, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas terkait hal tersebut.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI 2024-2029 tidak lagi mendapatkan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Pasalnya, rumah dinas anggota DPR RI disebut tidak layak huni karena rusak, tua dan banyak tikus serta rayap.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Indra Iskandar mengatakan sebagian anggota DPR RI mengeluhkan tentang banyaknya tikus, rayap, atap bocor, saluran air macet, dan banjir saat menempati rumah dinas.

Iskandar menegaskan rumah dinas memang terlihat masih bagus dari luar, namun banyak masalah saat ditempati.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka opsi kelola rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk mengelola rumah dinas anggota DPR, pihaknya masih menunggu serah terima aset negara tersebut dari DPR.

Untuk diketahui, rumah dinas DPR tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

"Kalau memang kemudian oleh pengguna barang (DPR) diserahkan kembali kepada pengelola (Kemenkeu). Jadi kita nunggu prosesnya saja," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Rio bilang, Kemenkeu akan segera melakukan pembahasan mengenai penyerahterimaan rumah dinas DPR dengan pihak DPR.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," kata Rio.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto mengungkapkan, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/20

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka opsi kelola rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk mengelola rumah dinas anggota DPR, pihaknya masih menunggu serah terima aset negara tersebut dari DPR.

Untuk diketahui, rumah dinas DPR tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

"Kalau memang kemudian oleh pengguna barang (DPR) diserahkan kembali kepada pengelola (Kemenkeu). Jadi kita nunggu prosesnya saja," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Rio bilang, Kemenkeu akan segera melakukan pembahasan mengenai penyerahterimaan rumah dinas DPR dengan pihak DPR.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," kata Rio.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto mengungkapkan, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/20

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Jakarta -

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat akan membahas pengambilalihan aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan mengelola aset tersebut jika sudah diserahkan kepada pengguna barang dalam hal ini DPR RI. Sebagaimana diketahui, kompleks perumahan DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan merupakan aset negara.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola. Kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," kata Rionald di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sedang mengurus administrasi terkait penyerahan kembali aset rumah dinas DPR ke negara.

"Rumahnya itu sendiri, itu kan tercatat dalam aset Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, maka kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membahas bersama Kemenkeu dan Setneg mengenai pengembalian aset negara tersebut ke negara," kata Indra dikutip dari detikNews.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahan belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Indra.

Simak Video: Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

IDXChannel - Berapa nilai aset tetap kita? Sebuah pertanyaan sederhana yang sulit dijawab pada 10 tahun yang lalu. Namun saat ini, kita bisa dengan penuh percaya diri menyatakan nilai aset tetap Pemerintah Pusat sebesar Rp7.272 triliun.

Hal itu adalah buah dari proses revaluasi sebagai bagian dari reformasi pengelolaan BMN di Indonesia.

Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola aset negara.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, revaluasi bukan sekadar pembaruan data aset, tetapi juga langkah krusial yang berdampak langsung pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Melalui penilaian ulang ini, pemerintah bisa lebih memahami potensi kekayaan negara dan menggunakan aset-aset tersebut secara lebih produktif. Banyak BMN bertahun-tahun yang lalu kini telah mengalami perubahan nilai yang signifikan, terutama BMN yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan infrastruktur.

Nilai yang awalnya tercatat di pembukuan seringkali jauh tertinggal dari harga pasar terkini karena nilai aset itu sudah tidak lagi mencerminkan kenyataan. Misalnya, tanah yang dulunya dibeli dengan harga rendah di daerah pinggiran kota kini mungkin telah melonjak nilainya seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi.

Tanpa revaluasi, data yang dimiliki pemerintah menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pengelolaan aset, perencanaan anggaran, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

Tujuan utama dari revaluasi BMN adalah untuk memperbarui nilai aset negara agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Ini memberikan pemerintah data yang lebih akurat tentang kekayaan yang dimiliki negara.

Selain itu, revaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga nilai sebenarnya dapat tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.

Pelaksanaan revaluasi BMN ini didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk melaksanakannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Untuk melaksanakan Perpres tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Revaluasi ini juga membantu pemerintah dalam perencanaan pengelolaan aset yang lebih strategis. Dengan mengetahui nilai pasar yang sebenarnya, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih baik mengenai aset yang harus dipertahankan, dimanfaatkan secara lebih produktif, atau bahkan dihapuskan bila tidak lagi relevan.

Proses revaluasi BMN berlangsung melalui tahapan yang terstruktur. Pertama, dilakukan inventarisasi aset oleh setiap kementerian atau lembaga yang mengelola (pengguna) BMN.

Aset yang akan direvaluasi diidentifikasi, mulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan (berupa jalan, jembatan, dan bangunan air). Setiap aset didata dan diklasifikasikan untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah. Penilaian dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakteristik aset dan memenuhi standar penilaian dan standar akuntansi terkait penilaian kembali.

Proses penilaian menggunakan data hasil inventarisasi sebagai data awal untuk kemudian dipastikan melalui survei lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Survei lapangan juga dimaksudkan untuk melengkapi data lain, terutama data pasar yang dibutuhkan menentukan nilai wajar dari setiap BMN yang direvaluasi.

Setelah penilaian selesai, laporan pelaksanaan revaluasi disusun dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai yang telah diperbarui ini kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan setelah sebelumnya telah melewati proses perbaikan atas rekomendasi BPK.

Nilai Aset Negara Meroket dari Hasil Revaluasi BMN

Hasil dari revaluasi BMN menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai total aset negara. Banyak aset, terutama tanah dan bangunan, mengalami peningkatan nilai seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga properti.

Revaluasi yang dilakukan pada 2017-2018 atas 945.460 unit BMN menghasilkan kenaikan sebesar Rp4.190,31 triliun atau 272,42 persen dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538,19 triliun.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebelumnya banyak aset negara yang tercatat dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar. Dengan revaluasi, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih akurat dan mencerminkan kekayaan negara yang sebenarnya.

Revaluasi BMN merupakan proses yang kompleks dan menantang. Selain mencakup jutaan unit aset dengan jenis yang sangat beragam dan lokasi aset di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi tantangan tersendiri dalam proses revaluasi aset.

Tim revaluasi dan berbagai pihak yang terlibat bekerja lebih keras untuk merespon tantangan itu. Meskipun penuh tantangan, revaluasi BMN telah berhasil diselesaikan untuk memastikan bahwa seluruh aset negara selanjutnya terkelola dengan baik.

Revaluasi BMN bukan hanya sekedar pekerjaan teknis, namun juga sebuah titik awal monumental untuk memastikan bahwa setiap aset di sudut dan sejauh apapun dari negeri ini, selalu terjaga dalam catatan kekayaan negara yang akurat.

Pada akhirnya, revaluasi BMN adalah langkah krusial dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara. Dengan data yang lebih akurat dan aset yang terkelola dengan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa BMN berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

(Fiki Ariyanti)