Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY menjelaskan, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan di IKN terutama pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) bakal selesai dalam empat sampai lima tahun ke depan.

“Targetnya empat sampai lima tahun ke depan sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan pak Presiden Prabowo,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11).

AHY menuturkan, di awal-awal pemerintahan Prabowo akan mengebut pembangunan sarana dan prasarana di IKN di antaranya gedung legislatif dan yudikatif. Selain itu, pembangunan ekosistem IKN yang ramah untuk pejabat dan ASN untuk bertugas di sana juga terus dikebut.

“Bukan hanya kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawali dan mengoperasikan IKN ke depan,” tuturnya.

Komitmen Presiden Prabowo merampungkan proyek IKN tersebut juga tercermin usai menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Selasa (5/11).

Usai dilantik, Basuki menyebut, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas potensi kerja sama strategis di bidang infrastruktur dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya di hadapan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir pada Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan itu, dibahas pula mengenai kelanjutan kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan,” jelas AHY dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Pasalnya, tambah AHY, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Dengan demikian, masifnya pembangunan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada saat yang sama, AHY menekankan bahwa ini adalah momen berharga, mengingat kita akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga, dirinya berharap akan terdapat berbagai kerja sama strategis yang bakal terjalin ke depannya.

Menanggapi hal tersebut Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa Amerika Serikat bangga telah mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di IKN.

Dia berharap, kerja sama tersebut dapat mendorong Indonesia mencapai tujuan ekonomi RI. Salah satunya mencapai Indonesia emas pada 2045.

"Mencapai tujuan ekonomi Indonesia yang ambisius bergantung pada penciptaan iklim investasi yang lebih ramah dan lebih terbuka dalam iklim investasi. Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Kamala.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu disampaikan AHY kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Secara operasional sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo), beberapa proyek infrastruktur bersama yang akan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan, sebagai berikut,” kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut lantas menyebut bahwa proyek pertama yang akan dilanjutkan adalah pembangunan IKN Nusantara.

“Jadi, banyak yang bertanya bagaimana kelanjutan IKN. Tentu Bapak Presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN utamanya sebagai pusat pemerintahan,” ujar AHY.

Oleh karena itu, menurut dia, kementerian terkait akan fokus menuntaskan pembangunan fasilitas dan sarana untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Proyek kedua yang akan dilanjutkan adalah Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa). Dengan dimulai dari daerah utara Jakarta dan diharapkan berlanjut sampai wilayah pantai utara Pulau Jawa.

“Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah yang terjadi di Pantai Utara Jakarta. Tanggul sudah dibangun (setinggi) 4,8 meter tetapi kita harus terus meyakinkan agar masyarakat kita termasuk para nelayan aman,” katanya.

AHY lantas menyebut perihal proyek pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang merupakan bagian dari Giant Sea Wall.

"NCICD ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahanan apa yang divisikan Bapak Presiden dibangunnya Giant Sea Wall diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa bisa kita jalankan dengan baik,” ujarnya.

Proyek infratruktur ketiga yang akan dilanjutkan adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program-program yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.

Salah satu contohnya adalah membangun sekolah agar sumber daya manusia (SDM) di Indonesia semakin berkualitas.

Untuk itu, AHY meminta dukungan dari para kepala daerah dalam menjalankan berbagai proyek infrastruktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebab, menurut AHY, sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan pusat menjadi penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) melalui Direktorat Riset dan Pengembangan menyerahkan buku Kumpulan 30 Policy Brief untuk Otorita Ibu kota Nusantara (OIKN). Buku yang disusun peneliti UI itu berisi gagasan inovatif serta solusi berbasis kajian ilmiah untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN sebagai ikon masa depan Indonesia.

Terdapat berbagai topik strategis mulai dari energi, pangan, transportasi, sosial-humaniora, teknologi dan informatika, hingga kesejahteraan dan konservasi lingkungan. Sekretaris Universitas UI, Agustin, mengatakan buku ini mencerminkan komitmen UI mengintegrasikan kebijakan publik guna mendorong transformasi positif bagi masyarakat dan lingkungan di kawasan IKN.

"Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan IKN dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kawasan ini,” kata Agustin dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 7 November 2024.
Pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan menerapkan tiga konsep utama kota, yakni Kota Hutan, Kota Spons dan Kota Cerdas. Kota Hutan bertujuan melestarikan ekosistem hutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan perlindungan habitat satwa.

Kota Spons mengelola siklus air kota untuk mencegah banjir, menjaga kualitas air, dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Kota Cerdas memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan layanan publik serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kota.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan ada lima prinsip yang dijalankan saat perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian IKN. Kelima prinsip itu adalah green (hijau), sustainable (berkelanjutan), resilience (berketahanan), inclusive (inklusif), dan smart (cerdas).

Pada prinsip green, dari seluruh luas area IKN, 65 persen akan digunakan untuk tropical forest dan 10 persen digunakan untuk green area, seperti city park dan smart farming. Sementara itu, 25 persen area akan dibangun sebagai built environment area yang dibagi menjadi sembilan economy generator.

Selain menjadi kota hijau dan berkelanjutan, IKN ditargetkan menjadi kota modern yang cerdas dan inklusif. Semua program pemberdayaan masyarakat akan mengikutsertakan vulnerable groups.

"IKN mengundang large scale investor sampai dengan UMKM karena ini adalah kota inklusif untuk semua orang. Karena itu, filosofi ini berpengaruh secara langsung di dalam perencanaan dan pembangunan IKN,” ujar Ali Berawi.

Beberapa rekomendasi diberikan untuk mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam sektor energi, pangan, dan transportasi. Antara lain pengembangan standar keamanan Battery Energy Storage System (BESS), insentif finansial, serta pembangunan rantai pasokan bioenergi yang memperkuat sistem kelistrikan di IKN.

Di sektor pangan, strategi ketahanan dapat dilakukan melalui penerapan agroforestri dan reorientasi paradigma pangan sebagai bentuk hak asasi manusia (HAM) untuk ketahanan pangan. Pada sektor transportasi, aksesibilitas lalu lintas laut Balikpapan harus diperkuat sebagai pintu gerbang menuju IKN, serta perlunya perhatian, khususnya pada keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.

Sementara itu, sektor sosial-humaniora, rekomendasi yang diberikan mencakup keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, penciptaan ruang publik beragam budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Dialog antar-umat beragama, penyediaan akses pendidikan yang merata, hingga insentif fiskal untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus diperhatikan.

Selain itu, upaya menciptakan IKN yang ramah bagi semua warga dapat dilakukan melalui kebijakan inklusif untuk perempuan, disabilitas, dan anak-anak yang harus sejalan dengan nilai kearifan lokal.

Pada sektor teknologi dan informatika, rekomendasi mencakup penerapan pemantauan kualitas udara secara real-time dengan memanfaatkan pemetaan spasial berbasis teknologi navigasi, penguatan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Strategi diplomasi publik juga dapat dijalankan dengan menekankan aspek legal-konstitusional pemindahan dan melibatkan komunitas akademik internasional dalam diseminasi informasi guna meningkatkan citra IKN di media internasional.

Sedangkan, sektor kesejahteraan, rekomendasi yang diberikan berupa program kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan ke IKN. Meliputi pelatihan, dukungan psikologis, pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitas untuk keluarga.

Sementara itu, untuk konservasi lingkungan, rekomendasi mencakup peranan Good Governance, termasuk tata kelola sampah, pengelolaan limbah konstruksi, serta pembangunan smart green village untuk mengatasi masalah lingkungan. Strategi dekarbonisasi melalui carbon offset, reforestasi, carbon capture, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan juga diusulkan guna mengurangi dampak konversi lahan dan vegetasi alami di IKN.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Nurtami, mengatakan seluruh rekomendasi atau policy brief dalam buku ini merupakan hasil kolaborasi dan pemikiran dari para akademisi dan peneliti lintas disiplin ilmu di UI dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan IKN. Ia mengatakan sebagai universitas yang berperan sentral dalam riset dan inovasi, pihaknya berharap buku ini dapat membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

"Sinergi ini krusial dalam mendorong pembangunan yang cerdas, adaptif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi pembangunan IKN yang menjadi smbol kemajuan negara,” kata Nurtami.

Baca juga: Ide Twin Cities IKN dan Jakarta, Begini Konsep 'Kota Kembar'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

AHY bahkan menyebut, IKN masuk sebagai 1 dari 3 pembangunan infrastruktur yang diutamakan penyelesaiannya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, beberapa proyek infrastruktur utama yang kan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan yang pertama adalah IKN," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, dikutip langsung dari siaran langsung akun YouTube Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Pada saat yang sama, AHY memastikan bahwa Presiden Prabowo menghendaki percepatan penyelesaian pembangunan IKN.

Salah satu yang bakal dikebut yakni penyelesaian ekosistem pemerintahan dengan menghadirkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pemerintahan mulai dari eksekutif, yudikatif, hingga legislatif.

"Tentu bapak presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN, utamanya sebagai pusat pemerintahan. Sehingga, kita fokus menuntaskan fasilitas dan sarana eksekutif, yudikatif dan legislatif," pungkasnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Justru presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun, hingga akhir 2024, Badan Otorita IKN menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru bisa mencapai Rp100 triliun. Dari target tersebut, Basuki menyebut realisasi investasi IKN hingga pertengahan Oktober 2024, telah mencapai Rp58 triliun.

Basuki juga mengatakan bahwa dirinya optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangun sarana gedung yudikatif dan legislatif saja.

“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?” tegasnya.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dimana Ibu Kota Indonesia saat ini? Apakah Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Ibu Kota Indonesia menjadi pertanyaan banyak orang belakangan ini? Ada yang menganggap Ibu kota Indonesia adalah IKN.

Hal ini setelah penggunaan IKN sebagai lokasi upacara peringatan HUT RI ke 79 pada 17 Agustus 2024.

Selain itu, sudah ada Undang-Undang (UU) tentang IKN. Kemudian ada UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Lalu, Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau IKN?

Diberitakan Kompas.com, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur. "Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Tonton:Resmi, Tax Holiday Diperpanjang Hingga Desember 2025

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyepakati beberapa komitmen dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini Rabu (6/11/2024).

"Pertama, mengenai kerjasama pertahanan dan hukum, Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, defence cooperation agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Terkait kerja sama ekonomi, Prabowo menyebut Singapura sebagai salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Dirinya berharap, Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar.

"Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan serta IKN," kata Prabowo.

Mengenai teknologi energi rendah karbon, Prabowo dan PM Lawrence membahas proyek kerja sama yang sedang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas, pengembangan bersama untuk hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya.

"Kami juga sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture and storage," kata Prabowo.

Untuk ketahanan pangan, Prabowo dan PM Lawrence membahas potensi kerjasama terkait transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan. Khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan food estate.

"Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MoU tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian," jelasnya.

Sedangkan terkait sumber daya manusia (SDM), Prabowo dan PM Lawrence sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.

"Kelima, mengenai pengembangan sumber daya manusia. Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, dan pertukaran profesional," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

MEMBANGUN kawasan perkotaan tidaklah sekadar tentang menyiapkan suatu judul, merek, atau jargon kota. Tetapi, perlu melampauinya.

Visi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagai "Kota Hutan Berkelanjutan" bertujuan untuk mencapai standar bangunan ramah lingkungan. Menciptakan lingkungan rendah karbon dan kondisi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi berkelanjutan.

Klaim membangun kota tak sekadar kumpulan beton dan gedung tinggi yang menjulang, melainkan oasis hijau di tengah hiruk-pikuk perkotaan, terus menjadi sorotan. Untuk itu, pemerintah memastikan aspek lingkungan hidup harus diutamakan dalam rencana pembangunan IKN.

Hal ini didasarkan pada lima indikato kinerja utama (KPI). Pertama, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan emisi nol. Kedua, 60 persen sampah IKN harus didaur ulang dengan pola recycle. Ketiga, internet of things (IoT) yang merupakan sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, dapat diakses oleh penduduk dan dapat interaksi dengan pengelola sampah. Keempat, waste to energy. Sampah harus menghasilkan listrik 150 hingga 500 kilowatt (kw) dan residu yang sifatnya inert berupa residu abu pembakaran atau fly ash and bottom ash (FABA) akan dibawa ke unit pengurukan residu.

Kelima, hasil pengolahan sampah menjadi energi melalui thermal atau panas. Sebagian menjadi energi dan sebagian menjadi FABA atau abu pembakaran. FABA akan dimanfaatkan untuk produksi industri seperti paving dan batu bata. Kawasan TPST akan dapat dikunjungi masyarakat dan dikelola menjadi pusat pendidikan tentang bagaimana mengolah sampah yang baik.

Merevolusi gaya hidup

Menurut data dari Otorita IKN, penduduk IKN saat ini sebanyak 250 ribu jiwa. Jumlah itu diproyeksi menghasilkan sampah sebanyak 250 ton per hari. Sebagian besar dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik seperti makanan dan non-organik macam botol plastik. Timbulan sampah ini di luar dari sampah konstruksi yang sangat bergantung pada progres yang dilakukan selama proses pembangunan IKN.

Lepas dari itu, IKN yang dibangun dengan tujuan menciptakan peradaban baru, harus mampu menangani persoalan sampah ini. Otorita IKN harus mampu memfokuskan diri mengedukasi masyarakat melalui perubahan gaya hidup.

Hal ini diperlukan karena Otorita IKN adalah lembaga setingkat kementerian. Otorita IKN bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, hingga pemindahan ibu kota negara.

Di level rumah tangga, edukasi mengenai pemilahan sampah dilakukan agar bisa diolah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan mudah. Kemudian di level ruang-ruang publik, reduksi penggunaan botol plastik atau medium-medium lainnya dengan bahan baku plastik terus dilakukan.

Di level pelajar, edukasi dengan tajuk Sekolahku Minim Sampah yang mendorong para siswa/i sekolah dasar melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, juga harus rutin dilakukan. Apakah semua yang sudah dilakukan dirasa cukup?

Perlu kebijakan antimainstream

Untuk mencapai kota ramah lingkungan semua itu belumlah cukup. Perlu kebijakan yang antimainstream. Seperti di China misalnya, penduduk yang tidak mematuhi aturan terancam denda besar dan penurunan tingkat "kredit sosial". Artinya, hak-hak ekonomi mereka bisa dicabut dan tak bisa lagi jadi "warga kota teladan".

Orang dengan kredit sosial buruk bisa tersingkir dari pekerjaan bergengsi dan tak boleh ke sekolah bagus. Dalam kasus ekstrem, mereka bisa dilarang bepergian dengan pesawat atau tak punya akses ke ruang-ruang publik. Sudah se-ekstrem itu mereka dalam memperlakukan sampah.

Gaungan IKN sebagai kota percontohan di Indonesia yang mempunyai peradaban maju, tentunya jangan alergi terhadap perubahan. Perubahan mendasar dimulai dari adanya kebijakan pemerintah yang mengatur sistem persampahan IKN.

Kebijakan persampahan di Indonesia dinilai kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan sampah itu sendiri. Menurut data dari SIPSN KLHK, sebanyak 14 juta ton lebih sampah di Indonesia tidak terkelola.

Kebijakan inilah yang nantinya menjadi dasar pengelolaan sampah di IKN. Bagaimana pemerintah mengatur produsen, konsumen, dan para penyelenggara persampahan untuk sama-sama berkontribusi nyata dalam mengurangi dan mengelola sampahnya.

Perlu diadopsi dunia usaha

Kebijakan melalui pendekatan strategis perlu diadopsi oleh dunia usaha dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong keberlanjutan lingkungan hijau. Inisiatif ini biasanya melibatkan penerapan praktik ramah lingkungan seperti mengurangi konsumsi energi, meminimalkan limbah, mendorong daur ulang, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan mempromosikan budaya kesadaran hijau di dunia usaha dan dunia kerja.

Dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan, dunia bisnis diwajibkan untuk mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan pendekatan teknologi ramah lingkungan.

Sementara itu, di tingkat warga kota, intervensi kepedulian hijau dapat menjadi peluang aktivitas bertinggal ramah lingkungan demi kesehatan mental dan fisik. Ini bukan sekadar sebagai aktivitas sosial dan gerakan moral, melainkan sebagai produk kebijakan yang memaksa penduduk kota untuk mempromosikan pendekatan strategis untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong kota keberlanjutan. Pemberian insentif dan disinsentif juga rasanya patut diadakan dalam pengelolaan sampah IKN.

Waspada TPST berteknologi insinerator

Sebagai kota cerdas, IKN juga tengah mempersiapkan teknologi modern TPST yang diklaim termutakhir di Indonesia. TPST tersebut menggunakan teknologi pembakaran atau insinerator untuk mengurangi sampah.

Meskipun sangat berperan mengurangi sampah dalam jumlah besar, proses insinerasi juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Mengutip universalco.id, sejumlah besar gas karbon dioksida dilepaskan sebagai gas buang dalam proses tersebut. Hal ini turut berkontribusi dalam pemanasan global. Selain itu, gas buang yang dihasilkan mengandung abu dan emisi pencemar.

Lebih lanjut, proses insinerasi juga dapat mempengaruhi kesehatan pekerjanya. Menurut peneliti dari Universitas Airlangga Ardi Pujo Sunarto, pekerja atau operator insinerator kerap mengalami gangguan kesehatan seperti batuk kering, mata pedih, hingga napas mengi.

Untuk itu, penerapan teknologi insinerasi harus dibarengi dengan pemantauan kesehatan dan kualitas udara secara berkala. Walaupun dirasa masih kurang solutif, penerapan insinerasi dalam menangani masalah sampah di IKN dapat dibilang cukup efisien. Mengingat, tidak adanya tempat pemrosesan akhir (TPA) di dalam IKN. Maka dari itu, proses insinerasi menjadi alternatif terbaik dalam mengurangi sampah di IKN.

Selesaikan mulai dari rumah tangga

Menurut Otorita IKN, selain TPST, juga tengah dibangun Tempat Pembuangan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS3R) yang bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Namun, persoalan sampah ini diutamakan penyelesaiannya dari sumbernya terlebih dahulu, yakni rumah tangga. Sementara, TPS3R diarahkan untuk mulai memperkenalkan green jobs atau lapangan-lapangan kerja baru yang berbasis pada pengelolaan sampah.

Tentunya sebagai warga Indonesia kita patut berbangga ketika target IKN dapat terpenuhi, yakni menjadi kota dunia untuk semua, menjadi pendorong bagi peradaban baru di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. IKN Ramah Lingkungan sangat dinantikan ketika banyak ketidakmampuan kota-kota di Indonesia dalam mengelola sampahnya. Hal ini tecermin dari data SISPN KLHK sebanyak 38,25% sampah tidak terkelola.

Perencanaan kota, intervensi hijau, dan riset evaluasi setelah IKN terbangun secara bertahap perlu terus menerus dilakukan agar menjamin kota hutan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sampah di IKN sedang dalam proses penyusunan. Mari kita tunggu perubahan besar apa yang berani dibuat pemerintah untuk menciptakan IKN Kota Hutan Berkelanjutan. Apakah kebijakan ini nyata atau jargon belaka?[]

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan proyek IKN ialah melengkapi fasilitas kantor lembaga pemerintah selama 4 tahun mendatang.

Basuki menjelaskan, kelengkapan kantor pemerintahan itu misalnya membangun kompleks perkantoran lembaga legislatif, hingga melengkapi kompleks perkantoran lembaga yudikatif di Ibukota baru tersebut.

Bukan hanya kantor, Basuki juga diminta untuk menyiapkan hunian bagi ASN yang bertugas di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Sama halnya seperti pembangunan rumah tapak jabatan menteri hingga rusun ASN di IKN yang dikerjakan sebelumnya.

"Kalau untuk ekosistem KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif eksekutif dan legislatif sudah harus siap (kantor), plus huniannya harus sudah siap tahun 2028," kata Basuki usai dilantik Kepala OIKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Pembangunan kelengkapan ekosistem sebuah kota itu dalam rangka kesiapan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Targetnya perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, beserta huniannya akan rampung dalam jangka waktu 3-4 tahun mendatang.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistem prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran hunian semua harus disiapkan (sebelum 2028)," tambah Basuki.

Basuki menegaskan pembangunan IKN akan tetap berjalan dan dilanjutkan selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab sudah ada anggaran dan target capaian program pembangunan yang dialokasikan dan disusun oleh Pemerintah.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

“Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI memberi arahan agar Basuki bersama instansinya dalam waktu dekat mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas pada 2025 untuk IKN.

Oleh sebab itu, Basuki memastikan bakal lebih sering untuk wara-wiri berada di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mengingat, saat ini pembangunan di batch 1 sudah mencapai 94% dengan target pada akhir tahun mencapa 98%.

Sementara untuk pembangunan di batch II mencapai 60% dan batch III di 36% hingga November 2024.

“Ya itu tadi sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan IKN dari Jakarta menuju Nusantara.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya nanti kami lihat dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa Keppres bahkan dapat diteken sebelum proyek pembangunan rampung seutuhnya. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan IKN dalam kurun 4 tahun.