Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan pemilihan presiden untuk menentukan siapa pemimpin negara itu selama empat tahun ke depan. Calonnya adalah dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris.

Hasil awal sementara, Trump terhitung unggul berdasarkan proyeksi media AS. Sejauh ini Kamala Harris memeroleh 27 suara elektoral, sementara Donald Trump sudah memeroleh 99 suara elektoral.

Di luar itu, ternyata untuk menjadi Presiden AS dibutuhkan biaya yang sangat besar terutama untuk keperluan kampanye. Tidak heran baik dari kubu Demokrat yang mengusung Harris maupun dari kubu Republik yang mengusung Trump harus mengeluarkan biaya hingga triliunan rupiah.

Melansir dari CNBC TV18, Rabu (6/11/2024), biaya pemilihan presiden AS sejak 2000 hingga 2024 tercatat meroket hingga 115%. Kondisi ini menunjukkan bagaimana persaingan menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu kian memanas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data terakhir, pengeluaran untuk kebutuhan pilpres tahun ini diproyeksikan mencapai US$ 5,51 miliar atau setara dengan Rp 87,36 triliun. Namun jumlah ini masih belum melewati rekor biaya kampanye pilpres terbesar sepanjang sejarah AS yang terjadi pada 2020 lalu sebesar US$ 7,72 miliar atau Rp 122,4 triliun.

Kenaikan biaya kampanye pilpres AS sebagian terjadi karena adanya peralihan gaya hidup masyarakat ke platform digital, yang memungkinkan kandidat menjangkau khalayak yang lebih luas namun dengan biaya yang lebih mahal.

Untuk tahun ini, sebagian besar dana kampanye Kamala Harris dan Donald Trump berasal dari sumbangan politik dari berbagai sumber seperti melalui Political Action Committees (PAC), kampanye digital, dan penggalangan dana dari tokoh-tokoh ternama AS.

Secara rinci pada 2024, kandidat Demokrat Kamala Harris berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 906 juta (Rp 14,36 triliun) hingga 30 September lalu. Sebagian besar dana ini terkumpul berkat donatur kecil dan kontributor besar yang mendukung kampanyenya sejak Biden lengser.

Kemudian dari kelompok di luar itu telah menambahkan dana kampanye Harris sebesar US$ 359 juta (Rp 6,26 triliun) lagi. Dengan begitu total pendanaannya menjadi lebih dari US$ 1,27 miliar (Rp 20,13 triliun) dengan hampir 56% dananya berasal dari sumbangan besar.

Sedangkan Partai Republik Donald Trump tercatat mengumpulkan lebih sedikit sumbangan dana kampanye. Di mana tim kampanye-nya mengumpulkan US$ 367,1 juta (Rp 5,82 triliun) dan kelompok luar menyumbang US$ 572,8 juta (Rp 9,08 triliun) lagi.

Sehingga total sumbangan dana kampanye yang diterima Trump menjadi hampir US$ 940 juta atau Rp 14,9 triliun. Namun dapat dikatakan bahwa Trump sangat bergantung karena sebagian besar pendukung yang sangat kaya, dengan kontribusi besar mencapai lebih dari 68% dananya.

Pemberlakuan kenaikan tarif penyeberangan lewat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 ditunda. Kementerian Perhubungan menilai butuh sosialisasi lebih lama kepada masyarakat soal kenaikan tarif tersebut.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kebijakan tersebut. Mereka meminta agar penundaan tidak diberlakukan dalam waktu yang lama. Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, pengusaha sangat membutuhkan penyesuaian tarif tersebut demi kelangsungan usaha.

"Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," kata Khoiri dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Khoiri mengatakan saat ini situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan. Pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang terus mengalami kenaikan.

Biaya harga pokok produksi angkutan penyeberangan sejak tahun 2019 sudah naik tak terbendung sementara kenaikan kebijakan tarif penyeberangan ekonomi tidak mengikuti kenaikan tersebut.

Adapun proses kenaikan tarif sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, persisnya sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5%. Penyesuaian tersebut dinilai masih kurang besarannya. Sebab, kenaikan biaya produksi sudah menyentuh 31,8% sejak 2019.

Angka tersebut merupakan perhitungan bersama-sama seluruh pemangku kebijakan yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Jasa Raharja, dan perwakilan konsumen.

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dolar AS yang jadi acuan pun jauh lebih rendah daripada kondisi sekarang. Perhitungan dilakukan dengan asumsi kurs Rp 13.931, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Sudah pasti, kenaikan harga yang seharusnya dilakukan lebih besar.

Khoiri mengatakan hampir 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dolar AS, sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka pihaknya akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

"Terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Khoiri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai permintaan buruh soal upah minimum 2025 naik antara 8- 10% sulit dipenuhi. Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan besaran pengupahannya masing-masing.

"(Kenaikan UMP 10%) nggak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Untuk itu ia menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan penetapan upah minimum mengikuti formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa kami prinsipnya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah yaitu PP 51," tegas Shinta.

Sebab menurutnya dalam aturan tersebut sudah ada formula perhitungan kenaikan uapah minimum provinsi (UMP) 2025 memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Jadi PP 51 tahun 2020 itu yang akan diikuti karena di situ sudah jelas ada formulanya berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan ada koefisiannya. Jadi itu yang sebenarnya diikuti," jelasnya.

"Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, kota. Itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan kita bertambah pada konsisten kepada formulanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang Shinta lagi.

Lebih lanjut Shinta juga mengatakan aturan PP Nomor 51/2023 tentang pengupahan ini memberikan kepastian bagi pengusaha. Sehingga mereka bisa memperkirakan seberapa besar kenaikan biaya operasional atau upah pekerja yang harus dibayarkan ke depan.

"Karena kalau kita setiap kali harus mengubah peraturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kan kepastian. Kenapa ada formulanya itu kan untuk kita ikuti," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai permintaan buruh soal upah minimum 2025 naik antara 8- 10% sulit dipenuhi. Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan besaran pengupahannya masing-masing.

"(Kenaikan UMP 10%) nggak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, gitu," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Untuk itu ia menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan penetapan upah minimum mengikuti formula yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2023 tentang Pengupahan.

"Kami sudah menyampaikan bahwa kami prinsipnya mengikuti sesuai dengan aturan pemerintah yaitu PP 51," tegas Shinta.

Sebab menurutnya dalam aturan tersebut sudah ada formula perhitungan kenaikan uapah minimum provinsi (UMP) 2025 memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Jadi PP 51 tahun 2020 itu yang akan diikuti karena di situ sudah jelas ada formulanya berdasarkan juga kondisi perekonomian daerah maupun inflasi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan ada koefisiannya. Jadi itu yang sebenarnya diikuti," jelasnya.

"Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, kota. Itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan kita bertambah pada konsisten kepada formulanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," terang Shinta lagi.

Lebih lanjut Shinta juga mengatakan aturan PP Nomor 51/2023 tentang pengupahan ini memberikan kepastian bagi pengusaha. Sehingga mereka bisa memperkirakan seberapa besar kenaikan biaya operasional atau upah pekerja yang harus dibayarkan ke depan.

"Karena kalau kita setiap kali harus mengubah peraturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kan kepastian. Kenapa ada formulanya itu kan untuk kita ikuti," tegasnya.