KOMPAS.com - PT Jasa Raharja (Persero) meraih penghargaan Indonesia Best Social Insurance 2024 dalam kategori Social Insurance pada ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024.

Apresiasi tersebut diberikan atas upaya perusahaan yang sukses menjaga keseimbangan antara kualitas layanan sosial dan kinerja keuangan yang solid.

Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan pada acara yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bayu menyampaikan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Jasa Raharja dalam terus berinovasi untuk menyediakan layanan sosial yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami tidak hanya berfokus pada stabilitas keuangan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan asuransi sosial yang andal dan efektif,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

DOK. Humas Jasa Raharja PT Jasa Raharja (Persero) meraih penghargaan Indonesia Best Social Insurance 2024 dalam kategori Social Insurance pada ajang Indonesia Best Insurance Awards 2024.

Penghargaan yang diberikan oleh Warta Ekonomi ini menjadi dorongan bagi Jasa Raharja untuk terus memperkuat layanan yang terintegrasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kolaborasi dan adaptasi di tengah perubahan ekonomi global sangat penting. Industri asuransi harus tetap tangguh dan dapat memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan," ucap Bayu.

Indonesia Best Insurance Awards 2024 diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tujuan untuk mendorong industri asuransi agar terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik serta mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Melalui penghargaan tersebut, diharapkan industri asuransi dapat semakin menunjukkan perannya dalam mendukung perekonomian Indonesia, bahkan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Pemberlakuan kenaikan tarif penyeberangan lewat Keputusan Menteri Perhubungan nomor 131 tahun 2024 ditunda. Kementerian Perhubungan menilai butuh sosialisasi lebih lama kepada masyarakat soal kenaikan tarif tersebut.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kebijakan tersebut. Mereka meminta agar penundaan tidak diberlakukan dalam waktu yang lama. Menurut Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, pengusaha sangat membutuhkan penyesuaian tarif tersebut demi kelangsungan usaha.

"Kami berharap penundaan penerapan penyesuaian tarif ini tidak terlalu lama demi kelangsungan usaha kami," kata Khoiri dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Khoiri mengatakan saat ini situasi dan kondisi bisnis angkutan penyeberangan memprihatinkan. Pengusaha mengalami kesulitan untuk menutup biaya operasional yang terus mengalami kenaikan.

Biaya harga pokok produksi angkutan penyeberangan sejak tahun 2019 sudah naik tak terbendung sementara kenaikan kebijakan tarif penyeberangan ekonomi tidak mengikuti kenaikan tersebut.

Adapun proses kenaikan tarif sebenarnya sudah sejak lama diajukan oleh Gapasdap, persisnya sejak tanggal 24 April 2024 dan baru disetujui pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan kenaikan sebesar 5%. Penyesuaian tersebut dinilai masih kurang besarannya. Sebab, kenaikan biaya produksi sudah menyentuh 31,8% sejak 2019.

Angka tersebut merupakan perhitungan bersama-sama seluruh pemangku kebijakan yakni Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapasdap, Jasa Raharja, dan perwakilan konsumen.

Pada waktu HPP dihitung, nilai kurs dolar AS yang jadi acuan pun jauh lebih rendah daripada kondisi sekarang. Perhitungan dilakukan dengan asumsi kurs Rp 13.931, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp 16.000. Sudah pasti, kenaikan harga yang seharusnya dilakukan lebih besar.

Khoiri mengatakan hampir 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh nilai kurs dolar AS, sehingga jika tidak dilakukan penyesuaian tarif, maka pihaknya akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

"Terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," pungkas Khoiri.

KOMPAS.com – Jasa Raharja mengadakan audiensi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk membahas program kerja bersama.

Audiensi itu juga menjadi kesempatan Jasa Raharja untuk meminta dukungan pemprov setempat dalam meningkatkan collection rate atas Sumbanga Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ).

Agenda tersebut dihadiri Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Teknologi Informasi (TI) Jasa Raharja, Rubi Handojo, Direktur Keuangan Jasa Raharja, Bayu Rafisukmawan, Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin dan Kepala Badan Keuangan Daerah Gorontalo Sukril Gobel di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo pada Jumat (27/10/2024).

Dalam audiensi itu, Jasa Raharja menyampaikan, berbagai rencana program kerja yang akan dan telah dilaksanakan dalam lingkup kesamsatan.

Inovasi-inovasi Jasa Raharja yang berfokus pada kemudahan akses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga disampaikan.

Direktur Keuangan Jasa Raharja Bayu Rafisukmawan berharap, dukungan dari Pemprov Gorontalo dapat memperkuat langkah-langkah Tim Pembina Samsat.

“Pemprov Gorontalo dapat memperkuat Tim Pembina Samsat dalam menjangkau lebih banyak wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor ini,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/10/2024).

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, Tim Jasa Raharja juga mendatangi lokasi inovatif yang dikembangkan Tim Pembina Samsat Gorontalo, yakni Warkop Samsat.

Warkop Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ yang beroperasi pada malam hari.

DOK. Humas Jasa Raharja Jasa Raharja mengadakan audiensi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk membahas program kerja bersama di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo pada Jumat (27/10/2024).

Lewat layanan ini, wajib pajak yang bertransaksi juga disuguhkan kopi gratis sebagai bentuk apresiasi dan kenyamanan saat membayar pajak.

Warkop Samsat diharapkan dapat menjadi terobosan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak di luar jam kerja.

Inovasi itu juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih fleksibel dan inklusif.

Direktur SDM, Umum dan Teknologi Informasi (TI) Jasa Raharja Rubi Handojo berharap, kerja sama itu dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

“Inovasi Warkop Samsat diharapkan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wajib pajak di Gorontalo,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Data demografi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dan penerima santunan Jasa Raharja periode  2012 hingga 25 Oktober 2023, mengungkapkan, dari keseluruhan jumlah korban  kecelakaan, sebanyak 76,90 persen adalah pengendara sepeda motor.

Demografi  korban kecelakaan didominasi oleh pelajar atau mahasiswa sebesar 34,84 persen,  diikuti oleh karyawan dan wiraswasta dengan rentang usia produktif, yaitu 26 hingga  55 tahun.

“Waktu rawan kecelakaan lalu lintas terdapat di jam keberangkatan dan  pulang kantor,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Data statistik korban kecelakaan lalu lintas ternyata menyimpan kenyataan yang lebih  memprihatinkan. Berdasarkan data Korlantas Polri periode Januari hingga September  2023, hampir seluruh kecelakaan yang terjadi diawali oleh pelanggaran.

Di antara  pelanggaran tersebut adalah kehilangan konsentrasi saat berkendara, melanggar  aturan batas kecepatan, tidak memberikan isyarat saat berpindah jalur atau berbelok,  serta tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). “Fenomena ini menunjukkan bahwa  budaya bertransportasi di Indonesia masih terjebak dalam siklus pelanggaran yang  berulang,” tambah Dewi.

Dewi menyampaikan  bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas akan menjadi  ancaman serius bagi Indonesia jika tidak segera dirubah. Fenomena ini tidak hanya  menjadi masalah sosial, tetapi juga membawa risiko besar bagi keselamatan  masyarakat. 

Tidak hanya itu, korban kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan pola tertentu yang  sangat mengkhawatirkan. Mereka adalah tulang punggung keluarga, penopang  ekonomi, dan masa depan bangsa. Ketika tulang punggung keluarga harus  berhadapan dengan risiko di jalanan yang tidak aman, hal ini menjadi keprihatinan  tersendiri bagi kita semua. 

Untuk menghadapi masalah ini, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan instansi  terkait, telah berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Edukasi  kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama, dengan memperhatikan aspek  socio-engineering dalam setiap langkahnya.

Penggunaan Transportasi Publik Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL)  juga dianggap sebagai wadah yang efektif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi  dalam merancang strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas.

“Budaya bertransportasi yang aman dan tertib harus menjadi komitmen semua pihak.  Setiap individu harus memahami bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung  jawab Bersama,” ucap Dewi. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Motor Indonesia (IMI) menjalin kolaborasi strategis dengan sejumlah mitra, melalui Penandatanganan memorandum of understanding dengan Indonesia Financial Group (IFG), Perjanjian Kerja Sama antara Gaspol by IMI dan Jasaraharja Putera, serta Penandatanganan PKS IMI dan Wuling serta Penyerahan Sertifikat IMI dan Penyerahan KTA IMI Special Edition Wuling Maju Motor Group.

Sejumlah kerja sama tersebut mendorong pengendara untuk menggunakan asuransi tanggung gugat pihak ketiga atau third party liabilty (TPL), yang memberikan perlindungan pada pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden yang melibatkan kendaraan yang diasuransikan. TPL umumnya melindungi terhadap kerusakan properti dan cidera badan.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan keselematan berkendara di Indonesia terus menjadi salah satu prioritas. Terutama dengan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi serta salah satu penyebab kematian yang tinggi di Indonesia.

"Maka dari itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas otomotif, untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara," kata Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada 2023, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan 180.920 korban luka ringan, 15.154 luka berat, dan 27.895 meninggal dunia. Sebagian besar korban berasal dari usia produktif, yang berdampak signifikan pada ekonomi keluarga. Untuk mengatasi hal ini, IMI bersama mitra strategis berkolaborasi guna mendukung keselamatan berkendara di jalan umum.

Di sisi lain, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL).

"IMI turut mendukung melalui berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait asuransi TPL ini," imbuh Bambang.

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan bahwa pihaknya bersama Jasaraharja Putera sebagai salah satu anggota holding ingin mempelopori asuransi TPL di Indonesia.

"Kedepannya kami berharap melalui kerja sama ini, kami ingin meningkatkan awareness dan mendorong keselamatan berkendara yang lebih baik, serta momentum ini bisa meningkatkan awareness untuk memiliki asuransi perlindungan pihak ketiga," katanya.

Sementara itu Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menyampaikan pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya IMI dalam meningkatkan keselamatan berkendara melalui penerapan asuransi TPL.

"Dengan perlindungan yang tepat, kami berharap dapat membantu mengurangi dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan," katanya.

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama tentang Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, di Jakarta, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Dewi menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun lalu Jasa Raharja telah melakukan transformasi digital sebagai bagian dari pendekatan revolusioner dalam melayani masyarakat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

“Terkait dengan pelayanan rumah sakit, kami juga terus melakukan berbagai perbaikan, khususnya di akhir- akhir ini kami fokus pada soliditas untuk memastikan akurasi verifikasi batas tagihan rumah sakit,” kata Dewi dalam keterangan rilisnya dikutip Kamis (17/10/2024).

Kedua belah pihak sebelumnya juga telah membangun hubungan sinergis, dimana Jasa Raharja berperan sebagai pembayar pertama untuk program jaminan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, bertindak sebagai pembayar berikutnya untuk memberikan cakupan tambahan dalam hal korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kasus kecelakaan termasuk dalam ruang lingkup jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kolaborasi ini memastikan perlindungan yang komprehensif bagi warga negara Indonesia sesuai haknya,” tambah Dewi.

Lebih lanjut Dewi mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan santunan, Jasa Raharja juga telah terintegrasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Polri yang didukung dengan 34 polda dan 508 polres di seluruh Indonesia. Jasa Raharja juga telah menjalin kerja sama dengan 2.669 rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan, Jasa Raharja berharap kerja sama ini dapat menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih solid bagi masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam program jaminan sosial yang telah ditetapkan.

“Melalui langkah ini, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan lalu lintas,” ungkap Dewi.

Turut hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, antara lain Kepala Divisi Asuransi dan Kepala Divisi TIK Jasa Raharja, Deputi Kebijakan Pelayanan Program, Deputi Operasional dan Kanal Layanan, Deputi Layanan Digital dan Customer Care.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4% setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh 6%, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1%. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional ‘Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia’ yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10).

Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39%.

“Oleh sebab itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51%,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (15/10/2024).

Rivan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.

Di sisi lain, berdasarkan data santunan Jasa Raharja bahwa terdapat 152.000 kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.000 orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.

“Tentunya kami mengapresiasi kegiatan seminar di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh MTI ini. MTI dapat memberikan peranan besar melalui usulan-usulan dan inovasi di bidang transportasi, khususnya terkait hal-hal yang mendukung Indonesia untuk lebih aware terhadap penggunaan transportasi publik. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang berkeselamatan,” ungkap Rivan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam kesempatan yang sama, menyerukan penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya, yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Bey memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan bahwa pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan menggunakan kendaraan, dengan volume lalu lintas meningkat 10-15% per tahun.

“Oleh karena itu, perlu penguatan transportasi umum perkotaan khususnya di wilayah metropolitan Bandung Raya,” ujarnya.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan aglomerasi Bandung Raya membawa implikasi besar terhadap kebutuhan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi seperti BRT, LRT, dan cable car.

“Pergerakan yang masif di Bandung Raya perlu didukung layanan transportasi umum yang terintegrasi,” tambah Bey.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang juga hadir dalam seminar nasional tersebut menyambut baik diskusi yang digagas oleh MTI itu. Terlebih, pemerintah pusat juga memiliki agenda penting dalam membangun konektivitas mewujudkan Indonesia-sentris.

“Hari ini saya senang, bangga karena masyarakat transportasi bekerja sama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda, berkolaborasi bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan selalu didiskusikan. Bagaimana menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa, khususnya berkaitan angkutan masal perkotaan,” ucap Menhub.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Lakalantas alias kecelakaan lalu lintas bisa menimpa siapa saja, bahkan bagi pengguna jalan yang sudah berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang terpasang.

Seperti kecelakaan yang menimpa pengendara motor di Jalan Raya Bogor. Dalam unggahan akun Instagram @infodepok_id, Sabtu (11/10/2024), dijelaskan bahwa pengendara motor tersebut tertimpa pohon tumbang di dekat RS Sentra Medika Cisalak, saat memboncengi istri dan kedua anaknya.

Akibat kejadian tersebut, pengendara motor dan anak berusia 7 tahun mengalami luka yang cukup serius, sementara ibu dan bayi tidak begitu parah.

Ada satu permasalah yang menjadi sorotan di mana pihak keluarga mengaku tidak mendapat asuransi dari pihak Jasa Raharja karena dinilai bukan merupakan kejadian laka lantas. Pihak korban pun akhirnya diarahkan ke PUPR, namun belum ada tanggapan dari pihak PUPR.

Perlu diketahui, setiap pengendara kendaraan bermotor yang taat pajak mendapatkan perlindungan alias asuransi dari PT Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan berupa santunan dana kecelakaan.

View this post on Instagram

A post shared by Info Depok (@infodepok_id)

Hal ini karena saat melakukan registrasi ulang kendaraan dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka pemilik akan sekaligus membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

SWDKLLJ sendiri, merupakan asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Asuransinya akan ditanggung oleh Jasa Raharja yang memberikan program perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.

Hanya aja, diakui bila pemilik atau pengendara belum semuanya tahu dan mengerti fasilitas tersebut. Termasuk, tata cara pencairannya atau klaim.

Melansir laman perseroan, dikatakan bahwa penerima santunan dana ini hanyalah korban kecelakaan. Sehingga, kecelakaan tunggal tidak dapat memanfaatkannya karena kesalahan sendiri.

Untuk pencairannya, jika menjadi korban kecelakaan ganda atau lebih, ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi. Jumlah santunan pun bermacam-macam besarannya.

Khusus untuk biaya P3K bisa mendapatkan Rp 1 juta, perawatan sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. Lalu biaya penguburan sebesar Rp 4 juta dan sumbangan jika meninggal dunia sebesar Rp 50 juta.

SHUTTERSTOCK/WILLIAM A. MORGAN Ilustrasi kecelakaan mobil, kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan untuk syarat klaim SWDKLLJ adalah sebagai berikut ini.
- Surat keterangan medis atau kematian dari rumah sakit.
- Surat keterangan kecelakaan lalu lintas dari pihak kepolisian.
- Tanda pengenal yang sah yaitu e-KTP.
- Menyerahkan kartu SWDKLLJ atau STNK.
- SIM, KK dan juga buku nikah apabila diperlukan.

Apabila semua syarat tersebut sudah dipenuhi selanjutnya proses klaim yang bisa dilakukan langsung di Jasa Raharja. Langkahnya pertama mengisi formulir yang sudah disediakan.

Isi secara lengkap data dari korban atau pemilik santunan. Kedua lampirkan dokumen sebagai bukti pendukung sesuai syarat yang sudah ditentukan. Ketiga, pihak Jasa Raharja akan menyeleksi dokumen dan langsung mengirimkan dana santunan.

Kalau kecelakaan cukup besar, langsung laporkan kejadiannya ke pihak kepolisian. Sehingga pihak Jasa Raharja akan langsung dihubungi dan mengirimkan delegasi untuk melakukan survei.

Jumlah santunan yang diberikan tersebut sifatnya tetap, jadi apabila biaya perawatan yang dibutuhkan ternyata lebih besar maka tidak akan ditanggung Jasa Raharja.

Lantas, apakah korban kecelakaan tunggal dapat melakukan klaim asuransi Jasa Raharja?

KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍ Cara mengurus Jasa Raharja cukup gampang, misalnya untuk cara mengurus Jasa Raharja kecelakaan sepeda motor bisa cukup mengajukan laporan kecelakaan ke polisi.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 1964 bahwa kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak dijamin oleh asuransi Jasa Raharja.

“Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 1964, kecelakaan tunggal kendaraan pribadi tidak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja.

Berbeda dengan kecelakaan tunggal yang melibatkan angkutan umum tetap mendapatkan Santunan Jasa Raharja karena penumpang membeli tiket yang sudah termasuk dengan premi asuransi,” ucap Budiyanto, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/10/2024).

Lantas, bagaimana solusi untuk meringankan beban bagi korban yang mengalami kecelakaan tunggal kendaraan pribadi?

“Bagi korban kecelakaan tunggal dapat di backup dari BPJS. Persyaratan untuk klaim Jasa Raharja dan BPJS, melengkapi persyaratan laporan polisi, identitas pribadi dan mengisi blangko sudah disiapkan Jasa Raharja dan BPJS bagi yang menggunakan fasilitas BPJS,” kata Budiyanto.

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) terus berupaya meningkatkan produktivitas dalam mencapai profitabilitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia.

Berkat upayanya tersebut, Jasa Raharja dianugerahi penghargaan sebagai The Best State Owned Enterprise Subsidiary 2024 (Excellent Financial Performance 2023) pada ajang BUMN Business Forum 2024 dengan tema ‘Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional’ yang digelar oleh The Asian Post yang bernaung dibawah payung Infobank media group.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, di Shangri-La Hotel, belum lama ini.

Rivan menyampaikan bahwa apresiasi tersebut dapat menjadi cerminan atas kinerja baik yang selama ini telah dijalankan perusahaan. Ia menilai hal itu akan menjadi tambahan motivasi bagi manajemen dan seluruh insan Jasa Raharja untuk terus memberikan kinerja terbaik dan melayani masyarakat dengan berbagai inovasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan Jasa Raharja serta dukungan dari stakeholder dan para pemegang saham. Semoga Jasa Raharja ke depan dapat terus konsisten menjaga kinerja positif yang sudah diraih selama ini,” ujar Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada kontribusi Jasa Raharja pada ekonomi nasional dan penilaian atas kinerja keuangan yang baik menjadi dasar The Asian Post menyandangkan penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara ini.

Disamping itu Jasa Raharja juga memiliki andil yang besar dalam menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berkendara yang berkeselamatan.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Infobank terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya di tahun 2023,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) terus berupaya meningkatkan produktivitas dalam mencapai profitabilitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia.

Berkat upayanya tersebut, Jasa Raharja dianugerahi penghargaan sebagai The Best State Owned Enterprise Subsidiary 2024 (Excellent Financial Performance 2023) pada ajang BUMN Business Forum 2024 dengan tema ‘Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional’ yang digelar oleh The Asian Post yang bernaung dibawah payung Infobank media group.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, di Shangri-La Hotel, belum lama ini.

Rivan menyampaikan bahwa apresiasi tersebut dapat menjadi cerminan atas kinerja baik yang selama ini telah dijalankan perusahaan. Ia menilai hal itu akan menjadi tambahan motivasi bagi manajemen dan seluruh insan Jasa Raharja untuk terus memberikan kinerja terbaik dan melayani masyarakat dengan berbagai inovasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan Jasa Raharja serta dukungan dari stakeholder dan para pemegang saham. Semoga Jasa Raharja ke depan dapat terus konsisten menjaga kinerja positif yang sudah diraih selama ini,” ujar Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada kontribusi Jasa Raharja pada ekonomi nasional dan penilaian atas kinerja keuangan yang baik menjadi dasar The Asian Post menyandangkan penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara ini.

Disamping itu Jasa Raharja juga memiliki andil yang besar dalam menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berkendara yang berkeselamatan.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Infobank terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya di tahun 2023,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Manajemen IFG mengimbau pemilik kendaraan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola PT Jasa Raharja. IFG menyebut, pemilik kendaraan yang belum membayar SWDKLLJ belum 100%.

Untuk diketahui, SWDKLLJ ini tercatat dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Ini saya juga mohon kepada media untuk dukung kami dari Jasa Raharja, kami sampaikan bahwa ternyata belum 100% pemilik kendaraan itu membayar kewajiban SW-nya," kata Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Dia mengatakan, pemilik kendaraan belum membayar iuran karena alasan beragam. Padahal, klaim santunan terus meningkat.

"Karena lupa, karena abai, karena macam-macam. Ini yang menyebabkan sebenarnya iuran yang masuk harus menanggung klaim santunan yang saya kira meningkat terus ya karena jumlah kendaraan bermotor meningkat," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, ia menyebut, pemilik kendaraan yang membayar SWDKLLJ masih di kisaran 50%. Ia juga mengkonfirmasi, pemilik kendaraan tidak membayar sumbangan itu saat perpanjangan STNK.

"Iya gitu, karena sebenarnya dari JR (Jasa Raharja) itu kan tidak memungut langsung ya. Itu kan pendapatan daerah yang kemudian didistribusikan di antaranya adalah ke Jasa Raharja," ungkapnya.

"Jadi kalau itu bisa digaungkan akan bagus ya sehingga jumlah dana yang ada itu bisa cukup untuk membayar santunan. Kasihan mereka yang ini kan, sehingga nanti diharapkan layanannya akan menjadi cepat, bagus gitu ya," tambahnya.

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja mendukung Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Berkat upayanya tersebut Jasa Raharja berhasil menerima piagam penghargaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai apresiasi atas kerja sama, kolaborasi, dan dukungannya dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas melalui pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam acara perayaan HUT ke-69 Hari Lalu Lintas Bhayangkara di Jakarta, pada Kamis (26/9).

Rivan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kepolisian yang telah bersinergi dengan Jasa Raharja, membantu tugas dan fungsi perusahaan sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi pelecut semangat kami untuk terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (27/9/2024).

Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, menyampaikan bahwa Kepolisian Lalu Lintas terus berupaya hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meskipun banyak dinamika yang dihadapi. “Polantas selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam upaya memberikan pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.

Aan menjelaskan bahwa Korlantas Polri telah melakukan berbagai program inovasi di seluruh direktorat. Di bidang penegakan hukum misalnya, Korlantas telah membangun sistem tilang elektronik (ETLE) dan Traffic Attitude Record (TAR) yang dilengkapi dengan pengenalan wajah sebagai basis data pelanggar lalu lintas. Di bidang Registrasi dan Identifikasi,

Korlantas mengembangkan aplikasi SINAR untuk pelayanan SIM dan aplikasi SIGNAL untuk pelayanan STNK, memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan dan pengesahan STNK tahunan.

Dalam bidang Kamseltibcarlantas, Korlantas juga telah membangun sistem Smart City yang dapat menghitung algoritma lalu lintas, yang dapai dijadikan bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur.

“Di bidang operasional, kami telah melakukan inovasi yang terbukti efektif saat pengamanan mudik Lebaran. Teknologi ini, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, memungkinkan prediksi kepadatan lalu lintas dan pemberian solusi cepat sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik,” jelas Aan.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap di usia yang ke-69 ini Korlantas Polri terus meningkatkan layanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. “Dengan kegiatan kamseltibcarlantas ini benar-benar bisa mendorong Indonesia lebih maju,” ungkapnya.

Kapolri juga mengapresiasi berbagai inovasi digital yang terus didorong Korlantas Polri untuk meningkatkan pelayanan publik. Ia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi yang telah terjalin selama ini.

“Kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan, kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh stakeholder. Semoga sinergi yang telah kita bangun semakin solid, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan,” tutup Kapolri.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News