Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan beberapa insentif prioritas yang hendak dilanjutkan pada 2025.

Usulan itu dirumuskan usai diselenggarakannya Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian, Minggu (3/11/2024).

Dalam konteks sektor otomotif, kebijakan yang diusulkan adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan untuk kami lanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga ke Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam siaran pers, Minggu (3/11/2024).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, yang sejalan dengan tren global menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya juga akan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri otomotif.

"Kemudian juga PPnBM DTP untuk properti, dan penyelesaian terkait regulasi kredit usaha rakyat," lanjutnya.

View this post on Instagram

A post shared by Airlangga Hartarto (@airlanggahartarto_official)

Airlangga juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama internasional dalam sektor otomotif. Melalui forum-forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan G20, diharapkan dapat terbuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik.

Diketahui, pemerintah telah menerbitkan tiga kebijakan terkait insentif kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil dan bus yang diatur dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 dan diperpanjang oleh PMK Nomor 8 Tahun 2024.

Untuk kendaraan dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, PPN DTP ditetapkan sebesar 1 persen, sedangkan bus dengan TKDN 20-40 persen dikenakan pemotongan PPN menjadi 6 persen.

Sementara kendaraan roda dua listrik, subsidi Rp 7 juta akan diberikan per pembelian, sesuai dengan Permenperin Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, subsidi untuk konversi roda dua dinaikkan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta lewat Permen ESDM Nomor 39.K/EK.07/DJE/2023.

Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 172 ribu unit kendaraan motor listrik melintasi jalanan di Indonesia di tahun ini. Angka ini naik sekitar 48% dibandingkan tahun sebelumnya hanya 116 ribu unit.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan terdapat 55 perusahaan sepeda motor listrik yang memproduksi kurang lebih 1,51 juta unit per tahun.

"Ini artinya bahwa pasar akan terus bertambah. Mungkin orang sudah mulai menyadari bahwa kendaraan roda dua listrik sudah menjadi kebutuhan dan lifestyle," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Dalam rangka mendukung daya beli kendaraan bermotor listrik, pihaknya telah menjalankan program bantuan untuk pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) roda dua sesuai dengan Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan pembelian sekitar Rp 7 juta per unit dengan syarat nilai TKDN produk yang ingin dibeli harus di atas 40%.

Di sisi lain, dia menyebut industri kendaraan roda dua menunjukkan daya tahan di tengah kondisi perekonomian global yang tak kunjung membaik. Menurutnya, industri kendaraan roda dua di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pasca pandemi covid-19.

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dan penjualan kendaraan roda dua dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, produksinya sebesar 5,861 juta unit dengan penjualan domestik 5,058 juta unit, hingga pada 2023 produksi mencapai 6,807 juta unit dengan penjualan domestik sebesar 6,237 juta unit.

"Pemerintah berharap tren tersebut terus berlanjut di tahun depan, karena kontribusi industri kendaraan bermotor roda dua akan membantu target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," imbuh dia.